Anggota DPR dipilih melalui PEMILU. **)

Susunan DPR diatur dg UU. **)

DPR bersidang sedikitnya SEKALI dalam SETAHUN. **)

DPR memegang kekuasaan membentuk UU. *)

Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. *)

Jika RUU mendapat persetujuan bersama, RUU tdk boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR di masa itu. *)

Presiden mengesahkan RUU yg telah disetujui bersama untuk menjadi UU. *)

Dalam hal RUU yg telah disetujui bersama tidak disahkan dalam waktu 30 HARI semejnajk RUU tersebut disetujui, RUU tersebut SAH menjadi UU dan wajib diundangkan. **)

DPR memiliki fungsi LEGISLASI, ANGGARAN, dan PENGAWASAN. **)

Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yg mengatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai HAK INTERPELASI, HAK ANGKET, dan HAK MENYATAKAN PENDAPAT. **)

Selain hak yg mengatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, Setiap anggota DPR mempunyai HAK MENGAJUKAN PERTANYAAN, MENYAMPAIKAN USUSL DAN PENDAPAT serta IMUNITAS. **)

Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan Hak Anggota DPR diatur dalam UU. **)

Anggota DPR berhak mengusulkan RUU. *)

Dalam hal ihwal kegentingan yg memaksa, Presiden berhak menetapkan PERATURAN PEMERINTAH sebagai pengganti UU.

PERATURAN PEMERINTAH harus mendapat persetujuan DPR dalam sidang yg berikut.

Jika (PERATURAN PEMERINTAH) tidak mendapat persetujuan DPR, maka harus DICABUT.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan UU diatur dg UU. **)

Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam UU. **)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Anggota DPD dipilih dari setiap PROVINSI melalui PEMILU. ***)

Anggota DPD dari setiap PROVINSI jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. ***)

DPD bersidang sedikitnya SEKALI dalam setahun. ***)

Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan UU. ***)

DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yg berkaitan dg OTONOMI Daerah, hubungan Pusat-Daerah, Pembentukan dan Pemekaran serta Penggabungan Daerah, Pengelolaan SDA & Ekonomi lainnya, serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. ***)

DPD ikut membahas RUU yg berkaitan dg OTONOMI Daerah, hubungan Pusat-Daerah, Pembentukan dan Pemekaran serta Penggabungan Daerah, Pengelolaan SDA & Ekonomi lainnya, serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yg berkaitan dengan PAJAK, PENDIDIKAN dan AGAMA. ***)

DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yg berkaitan dg OTONOMI Daerah, hubungan Pusat-Daerah, Pembentukan dan Pemekaran serta Penggabungan Daerah, Pengelolaan SDA & Ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, PAJAK, PENDIDIKAN dan AGAMA. Serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)

Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, diatur dalam UU. ***)

PEMILIHAN UMUM

PEMILU dilaksanakan secara langsung, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL, setiap LIMA TAHUN sekali. ***)

PEMILU untuk memilih Anggota DPR, DPD, Pres/Wapres, DPRD. ***)

Peserta PEMILU anggota DPR dan DPRD adalah PARPOL. ***)

Peserta PEMILU anggota DPD adalah Perseorangan. ***)

PEMILU diselenggarakan oleh KPU yg bersifat NASIONAL, TETAP, dan MANDIRI. ***)

Ketentuan lebih lanjut tentang PEMILU diatur dg UU. ***)