APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dg UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)

RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. ***)

Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan APBN yg diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yg lalu. ***)

Pajak dan pungutan lain yg bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dg UU. ***)

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU. ***)

Hal-Hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan UU. ***)

Negara memiliki suatu Bank Sentral yg susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan UU. ***)

Badan Pemeriksaan Keuangan

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri. ***)

Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dg kewenangannya. ***)

Hasil pemeriksaan (BPK) ditindaklanjuti oleh Lembaga Perwakilan / Badan sesuai dg UU. ***)

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. ***)

Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. ***)

BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. ***)

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan UU. ***)