wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

APBN 100 SOAL

Total questions: 100

Worksheet time: 2hrs 38mins

Name
Class
Date
1.

Hubungan Paket Undang-Undang Keuangan Negara yang mengatur prinsip-prinsip umum pemeriksaan keuangan negara diatur dalam ....

a)

UUD 1945

b)

UU Nomor 17 Tahun 2003

c)

UU Nomor 1 Tahun 2004

d)

UU Nomor 15 Tahun 2004

2.

Dalam pengelolaan keuangan negara menteri keuangan memiliki peran sebagai ....

a)

Chief Financial Officer (CFO) saja

b)

Chief Operational Officer (COO) saja

c)

Chief Financial Officer (CFO) dan Chief Operational Officer (COO)

d)

Tidak keduanya

3.

Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dapat mendelegasikan kewenangannya pada Kuasa BUN, yakni ....

a)

Sekjen Kementerian Keuangan

b)

Dirjen Perbendaharaan

c)

Kepala KPPN

d)

Direktur Pengelolaan Kas Negara

4.

Pengelolaan Keuangan Negara diatur dalam satu paket undang-undang bidang keuangan negara, yang salah satunya adalah ... tentang keuangan negara

a)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

b)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

c)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

d)

alinea IV Pembukaan Undang-Undang dasar 1945

5.

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara merupakan...

a)

dana pemerintah

b)

keuangan negara

c)

anggaran negara

d)

penerimaan negara

6.

Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya merupakan tugas dari...

a)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah [PPKD)

b)

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang K/L

c)

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD)

d)

Menteri Keuangan

7.

menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN merupakan tugas dari...

a)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah [PPKD)

b)

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang K/L

c)

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD)

d)

Menteri Keuangan

8.

Hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, badan pengelola dana masyarakat, diwujudkan melalui aktivitas sebagai berikut, kecuali...

a)

Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/ daerah (terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/ APBDl

b)

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara.

c)

Pemerintah pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menenma hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. Pinjaman dan/atau hibah tersebut dapat diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah/perusahaan negara/perusahaan daerah

d)

Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan darn pengawasan kepada perusahaan daerah

9.

Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan tugas dari...

a)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah [PPKD)

b)

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang K/L

c)

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD)

d)

Menteri Keuangan

10.

Pengelolaan Keuangan Negara diatur dalam satu paket undang-undang bidang keuangan negara, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang...

a)

Keuangan Negara

b)

Perbendaharaan Negara

c)

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

d)

APBN

11.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus, antara lain:

1)       prioritas dalam pengelolaan APBN

2)       penetapan pedoman penyusunan rencana kerja K/L

3)       penghapusan aset dan piutang negara

4)       penetapan gaji dan tunjangan

5)       keputusan rincian APBN

yang merupakan kewenangan bersifat umum adalah...

a)

1, 2, dan 4

b)

1, 3, dan 5

c)

2, 4, dan 5

d)

1, 3, dan 4

12.

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut merupakan definisi keuangan negara yang dilihat dari sisi...

a)

objek

b)

tujuan

c)

subjek

d)

proses

13.

Kinerja atau hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan asas dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu...

a)

Asas spesialitas

b)

Asas universalitas

c)

Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil

d)

Asas pemeriksaan keuangan

14.

Menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya berperan sebagai…

a)

Chief Financial Officer (CFO)

b)

Chief Operational Officer (COO)

c)

Chief Financial Officer (CFO) dan Chief Operational Officer (COO)

d)

Tidak keduanya

15.

Ketika jumlah pendapatan negara dan hibah sama dengan jumlah belanja negara, postur APBN bersifat ....

a)

surplus

b)

defisit

c)

balance budget

d)

kontraktif

16.

Klasifikasi anggaran belanja berdasarkan struktur organisasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Bendahara Umurn Negara (BUN) pengguna anggaran belanja disebut klasifikasi berdasarkan ....

a)

organisasi

b)

fungsi

c)

jenis belanja

d)

ekonomi

17.

APBN menggunakan format I Account atau stafel mulai tahun ....

a)

1999

b)

1998

c)

2000

d)

2001

18.

APBN dialokasikan dan diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Hal tersebut merupakan fungsi APBN sebagai fungsi...

a)

Alokasi

b)

Distribusi

c)

Otorisasi

d)

Perencanaan

19.

APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian merupakan fungsi APBN yakni..

a)

Pengawasan

b)

Distribusi

c)

Stabilisasi

d)

Otorisasi

20.

Secara umum atau secara garis besarnya, siklus anggaran pemerintah meliputi 4 (empat) tahap, diantaranya adalah tahap budget authorization yang dirinci menjadi...

a)

Tahap Pembahasan (di DPR) dan tahap Penetapan

b)

tahap Perencanaan dan tahap Penyusunan

c)

tahap Pelaksanaan

d)

tahap Pencatatan atau Pelaporan

21.

tahap Pencatatan atau Pelaporan dan tahap Pemeriksaan atau Pertanggungjawaban merupakan rincian dari siklus anggaran pada tahap...

a)

budget preparation

b)

budget authorization

c)

budget execution

d)

accountabtlity

22.

(i) Pembicaraan Pendahuluan: (ii) Penyusunan Rancangan APBN dan Nata Keuangan; (iii) Penetapan Pagu Anggaran KIL; (iv) Penyusunan RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga; (v) Penelitian RKA-K/L oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian/Lembaga: (vi) Reviu RKA-K/L oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga: dan (vii) Penelaahan RKA-K/L (dalam konteks Pagu Anggaran K/L) oleh Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran merupakan alur proses bisnis yang dilakukan pada tahap...

a)

Perencanaan

b)

Penyusunan

c)

Pembahasan

d)

Penetapan APBN

23.

(i) Penelaahan RKA-K/L (dalam konteks Alokasi Anggaran K/L) oleh Kementerian Keuangan c.q.Ditjen Anggaran: (ii) Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN; dan (iii) Penyusunan dan Pencetakan DIPA merupakan alur proses bisnis yang dilakukan pada tahap...

a)

Perencanaan

b)

Penyusunan

c)

Pembahasan

d)

Penetapan APBN

24.

(i) Dokumen Pagu lndikatif (dokumen anggaran yang berisi indikasi belanja K/L); serta (ii) Dokumen Rancangan Awai Rencana Kerja Pemerintah CRKP) dan Rancangan Rencana Kerja K/L (Renja K/L) merupakan dokumen yang berada pada tahap...

a)

Perencanaan

b)

Penyusunan

c)

Pembahasan

d)

Penetapan APBN

25.

DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi yang dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh pemerintah merupakan fungsi...

a)

Legislasi

b)

Anggaran

c)

Pengawasan

d)

Tidak ada jawaban benar

26.

Berikut ini adalah pernyataan yang benar terkait tugas dan wewenang DPR, Kecuali...

a)

Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Oaerah (DPD)atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN.

b)

Membahas bersama pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas RUU APBN.

c)

Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan Undang- Undang.

d)

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan RAPBN.

27.

Perdagangan,Koperasi UKM,BUMN, lnvestasi. Standardisasi Nasional merupakan ruang lingkup dan tugas DPR dari komisi...

a)

Komisi IV

b)

Komisi V

c)

Komisi VI

d)

Komisi VII

28.

Belanja dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga internasional, pemerintah daerah, yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. serta tidak secara terus menerus merupakan jenis belanja...

a)

Subsidi

b)

Hibah

c)

Bantuan sosial

d)

Modal

29.

Program adalah policy tool yang mencerminkan tugas dan fungsi KIL yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit eselon I. Program dibedakan atas Program Generik dan Program Teknis. Yang merupakan program teknis, yaitu...

a)

program peningkatan sarana prasarana

b)

program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

c)

program penelitian dan pengembangan

d)

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

30.

Controlling atau audit merupakan rangkaian pelaksanaan belanja negara sebagai bentuk pertanggungjawaban. Berikut yang bukan bagian dari pengendalian belanja adalah….

a)

Financial Control

b)

Treasury Control

c)

Physical Control

d)

Accounting Control

31.

Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) atau BUN memiliki wewenang comptable, di antaranya….

a)

Pencairan Dana

b)

Perintah Pembayaran

c)

Pembuatan Komitmen

d)

Perubahan Kebijakan

32.

Tahun 2020 lalu, Indonesia dilanda kondisi pandemi COVID-19 yang kemudian mendorong adanya Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dengan skema Penanaman Modal Negara. Kegiatan tersebut dapat digolongkan sebagai jenis PNBP....

a)

Pengelolaan dana

b)

Hak negara lainnya

c)

Pengelolaan KND

d)

Pengelolaan BMN

33.

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut asas...

a)

Akuntabilitas

b)

Profesionalitas

c)

Proporsionalitas

d)

Tertib penyelenggaraan negara

34.

Berikut adalah produk hukum yang menjadi landasan proses perencanaan pembangunan nasional, kecuali..

a)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

b)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025

c)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

d)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

35.

Terdapat 3 (tiga) prinsip dasar sebagai landasan konseptual untuk implementasi PBK, diantaranya adalah Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja atau disebut juga dengan...

a)

output and outcome oriented

b)

let the manager manages

c)

Money follow function

d)

operational efficiency

36.

Performance Based Budgeting (atau Performance Budgeting) mencakup...

a)

Perencanaan Kinerja (planning for performance), efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency), Pengukuran Kinerja (measuring performance)

b)

pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget), efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency), fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

c)

Perencanaan Kinerja (planning for performance), efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency), Monitoring/Evaluasi Kinerja

d)

Perencanaan Kinerja (planning for performance), Pengukuran

37.

Alokasi Anggaran K/L (selanjutnya disebut Alokasi Anggaran) merupakan batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010:4). Alokasi Anggaran biasanya dikeluarkan pada bulan...

a)

Maret

b)

April

c)

Juli

d)

Oktober

38.

Surat Bersama Pagu Indikatif mempunyai beberapa lampiran, diantaranya adalah lampiran II yang berisi...

a)

Program Prioritas dan Proyek Prioritas sebagaimana tercantum pada Rancangan Awal RKP.

b)

Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L

c)

Rincian Pagu menurut Program dan Sumber Dana

d)

Rincian Prioritas K/L yang disusun menurut Program, Kegiatan, Rincian Output/Proyek, Target, dan Alokasi

39.

Batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L (dikeluarkan pada bulan Juli) disebut...

a)

Pagu anggaran K/L

b)

Pagu indikatif

c)

Alokasi anggaran K/L

d)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

40.

Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilakukan dengan menggunakan data yang berasal dari...

a)

Pagu anggaran K/L

b)

Pagu indikatif

c)

Alokasi anggaran K/L

d)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

41.

Trilateral Meeting merupakan pertemuan yang dilakukan dalam proses penyusunan Renja K/L yang melibatkan, kecuali ….

a)

Kementerian/Lembaga

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Kemenkeu

d)

Bappenas

42.

Yang dimaksud "Perubahan postur APBN yang sangat signifikan" yaitu berupa...

a)

Kenaikan atau penurunan belanja K/L paling sedikit 10% dari pagu yang telah ditetapkan

b)

Penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) di bawah asumsi yang telah ditetapkan

c)

Deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan; kecuali lifting dengan deviasi paling rendah 5%

d)

Penurunan penerimaan perpajakan paling banyak 10% dari pagu yang telah ditetapkan

43.

Prinsip umum pelaksanaan anggaran pendapatan terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai berikut, kecuali...

a)

Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

b)

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

c)

Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran

d)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan

44.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN dilaksanakan oleh pejabat perbendaharaan negara, yaitu Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan. Yang termasuk pejabat Kementerian Keuangan adalah...

a)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

b)

Bendahara Umum Negara

c)

Bendahara Penerimaan

d)

Bendahara Pengeluaran

45.

PA merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga (K/L). Pejabat yang disebut sebagai PA adalah...

a)

menteri dan pimpinan lembaga negara

b)

pejabat tingkat eselon 1 tiap kementerian

c)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

d)

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

46.

Dalam rangka melaksanakan tugas kebendaharaan, Kuasa BUN memiliki tugas dan wewenang paling sedikit, meliputi...

a)

menguji kebenaran perhitungan tagihan belanja dan potongan perpajakan pada SPP

b)

melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara

c)

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan P

d)

melakukan pemotongan/pemungutan pajak atas belanja dan menyetorkannya ke kas negara

47.

Pendapatan negara berdasarkan postur APBN dapat diterima dari 3 (tiga) sumber, kecuali...

a)

penerimaan perpajakan

b)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan

c)

penerimaan hibah

d)

Utang yang berasal dari luar negeri

48.

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang persediaan (UP) dan uang lainnya yang bersifat titipan pembayaran tagihan atas belanja negara merupakan tugas dari...

a)

Bendahara pengeluaran

b)

Bendahara penerimaan

c)

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

d)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

49.

pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak disebut...

a)

Pajak penghasilan

b)

Pajak bumi dan bangunan

c)

Cukai

d)

Pajak pertambahan nilai

50.

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien merupakan fungsi pajak sebagai fungsi...

a)

Anggaran

b)

Mengatur

c)

Stabilitas

d)

Redistribusi

51.

Salah satu klaster objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pelayan, yang terdiri dari...

a)

Penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

b)

penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN dan perolehan lain

c)

Dana pemerintah yang berasal dari APBN atau perolehan lain

d)

Kekayaan negara yang berasal dari APBN yang dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN) atau perolehan lainnya.

52.

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung disebut...

a)

Pembayaran Langsung (LS)

b)

Pembayaran dengan Uang Persediaan (UP/petty cash)

c)

Pembayaran dibayar dimuka

d)

Pembayaran yang ditangguhkan

53.

Auditor memeriksa kesesuaian pelaksanaan belanja dengan tahapan/prosedur sebagaimana kontrak yang telah disepakati. Auditor memeriksa jumlah, kualitas, dan waktu belanja disebut...

a)

Physical Control

b)

Financial Control

c)

Accounting Control

d)

Treasury control

54.

Auditor memeriksa kesesuaian pelaksanaan belanja dengan tujuan yang dialokasikan dalam anggaran, kesesuaian dana yang dikeluarkan dengan jenis belanja yang telah disetujui, kesesuaian usulan pengadaan/kontrak dengan kategori yang disetujui, serta otorisasi usulan pengadaan/kontrak secara formal oleh pejabat berwenang.

a)

Physical Control

b)

Financial Control

c)

Accounting Control

d)

Treasury control

55.

Menteri teknis (K/L) sebagai PA atau Chief Operational Officer (COO) memiliki tanggung jawab dalam…

a)

Mengelola keuangan

b)

pengawas keuangan (Rechtmatigheid dan Wetmatigheid)

c)

manajer keuangan

d)

program-program pembangunan

56.

Hibah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis hibah, yaitu Hibah yang direncanakan dan hibah langsung. Yang termasuk hibah langsung adalah...

a)

hibah yang memerlukan dana pendamping

b)

hibah yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui pemerintah

c)

hibah untuk penanggulangan bencana alam

d)

hibah dalam rangka kerja sama antar instansi dengan pemberi hibah luar negeri di luar negeri, seperti sister city.

57.

Dalam ruang lingkup EKA atas Aspek Konteks dilakuan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L. Kualitas informasi kinerja anggaran yang dimaksud meliputi, kecuali….

a)

Ketersediaan rumusan informasi kinerja

b)

Ketersediaan target yang akan dicapai

c)

Keterkaitan setiap indikator

d)

Kejelasan rumusan informasi kinerja

58.

Pengukuran kinerja penggunaan belanja untuk pelaksanaan kegiatan dengan output sejenis pada beberapa unit/kantor pemerintah dalam satu kelompok (clustering) dengan karakter/tugas merapakan pengertian dari….

a)

Deviasi Kebutuhan

b)

Einmalig

c)

Output Streamlining

d)

Benchmarking

59.

Reviu yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi mekanisme perolehan input pemerintah yang berpotensi untuk diperoleh dengan harga yang lebih baik, dengan tetap menjaga kualitas yang sudah ditetapkan adalah reviu….

a)

Reviu efisiensi

b)

Reviu ekonomi

c)

Reviu tematik

d)

Reviu umum

60.

Secara konsep, monitoring dan evaluasi adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya saling terkait satu sama lain. Berikut adalah perbedaan monitoring dan evaluasi yang tepat, kecuali...

a)

Monitoring dilakukan secara terus menerus, sedangkan evaluasi dilakukan setelah program/kegiatan berakhir

b)

Monitoring untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana dan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. Sedangkan evaluasi untuk mendapatkan informasi, pelajaran, dan pengalaman terkait pengelolaan kegiatan atau proyek sebagai umpan balik bagi perencanaan selanjutnya

c)

Pihak yang terlibat dalam monitoring adalah unit internal organisasi, sedangkan pada evaluasi pihak yang terlibat adalah unit internal dan eksternal organisasi

d)

Pengguna monitoring adalah manajer, staf, donor, konsultan, stakeholder, dan organisasi lain, sedangkan pengguna evaluasi adalah manajer dan staf

61.

Sebagai salah satu instrumen Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), monev bertujuan untuk...

a)

meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah

b)

sebagai lately warning capaian kinerja anggaran tahun berjalan

c)

sebagai feedback anggaran di tahun mendatang sehingga perencanaan anggaran pemerintah pada periode berikutnya tidak perlu mempertimbangkan hasil monev sebagai bahan perbaikan

d)

sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan alokasi anggaran dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA- K/L).

62.

Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) fungsi utama monev, kecuali...

a)

Proving

b)

Feedback

c)

Improving

d)

Rewarding

63.

Pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (reward and punishment) dilakukan sejak tahun...

a)

2010

b)

2011

c)

2012

d)

2001

64.

Pemberian penghargaan/pengenaan sanksi dilaksanakan oleh...

a)

Presiden

b)

Menteri keuangan

c)

DPR

d)

MPR

65.

Hasil penilaian terhadap upaya Kementerian/Lembaga dalam sinkronisasi belanja Pemerintah Pusat dan TKD merupakan capaian dalam aspek...

a)

Implementasi

b)

Konteks

c)

Manfaat

d)

Kinerja

66.

Pemberian penghargaan kepada K/L dapat berupa hal-hal berikut ini, kecuali...

a)

Piagam/trofi penghargaan

b)

Publikasi pada media massa nasional

c)

Bonus/tunjangan

d)

Insentif

67.

K/L yang memperoleh nilai kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam kategori "Kurang Baik" dapat dipertimbangkan untuk dikenai sanksi. Pengenaan sanksi kepada K/L dapat berupa hal berikut, kecuali...

a)

Teguran tertulis

b)

Publikasi pada media massa nasional

c)

Disinsentif anggaran

d)

Pemutusan hubungan kerja

68.

Menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya masing-masing dalam satu tahun anggaran merupakan jenis laporan...

a)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

c)

Laporan Operasional (LO)

d)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

69.

Lini Masa Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN untuk TA 2022 pada proses Menteri Keuangan menyusun LKPP (Unaudited) dan menyampaikan LKPP disertai LK-K/L dan LK-BUN kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan adalah...

a)

Akhir maret 2023

b)

Akhir mei 2023

c)

Akhir juni 2023

d)

Akhir juli 2023

70.

Pada laporan neraca yang menggambarkan posisi keuangan berupa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu, menggunakan basis akuntansi...

a)

Kas

b)

Akrual

c)

Menjelaskan laporan lainnya

d)

Konsolidasi (gabungan)

71.

Spending review tematik merupakan review yang dilaksanakan untuk...

a)

mengukur kualitas belanja pemerintah pada tema-tema tertentu secara spesifik

b)

mengidentifikasi potensi ruang fiskal tahun anggaran berikutnya

c)

mengidentifikasi mekanisme perolehan input pemerintah, baik barang, jasa, atau bentuk input lain

d)

menilai apakah belanja disalurkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima

72.

program/kegiatan/output yang berdasarkan sifat, karakteristik, atau tujuannya hanya perlu dilakukan satu kali dan tidak perlu diulang/dilanjutkan (nonrecurrent spending) disebut...

a)

Output Streamlining

b)

Benchmarking

c)

Einmalig

d)

Spending Review

73.

pengukuran kinerja penggunaan belanja untuk pelaksanaan kegiatan dengan output sejenis pada beberapa unit/kantor pemerintah dalam satu kelompok (clustering) dengan karakter/tugas yang sama disebut...

a)

Output Streamlining

b)

Benchmarking

c)

Einmalig

d)

Spending Review

74.

Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari Badan Layanan Umum adalah….

a)

Dapat mempekerjakan tenaga profesional non PNS.

b)

BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

c)

Dapat melakukan investasi jangka panjang atas kehendak sendiri.

d)

BLU termasuk kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan.

75.

Barang Milik Negara yang rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dapat dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan dari....

a)

Pengelola Barang

b)

Pengguna Barang

c)

Badan Pertanahan Nasional

d)

DJKN

76.

Berapa lama maksimal jangka waktu kerjasama pemanfaatan BMN?

a)

25 tahun

b)

30 tahun

c)

20 tahun

d)

35 tahun

77.

BMN merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik dan benar. Aturan pengelolaan BMN pada dasarnya diamanatkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 Bab XIV yaitu...

a)

Pasal 33 ayat 3

b)

Pasal 33 ayat 2

c)

Pasal 33 ayat 1

d)

Pasal 1 ayat 1

78.

Barang Milik Negara dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Yang termasuk aset tetap adalah...

a)

Bahan baku

b)

Aset Kemitraan (KSP, BGS/BSG)

c)

Gedung dan Bangunan

d)

Persediaan ATK

79.

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna BMN sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing disebut asas...

a)

Kepastian hukum

b)

Transparansi

c)

Efisiensi

d)

Fungsional

80.

Pengamanan BMN dalam praktiknya memiliki 3 (tiga) jenis pengamanan sebagai berikut, kecuali...

a)

Pengamanan fisik

b)

Pengamanan hukum

c)

Pengamanan administrasi

d)

Pengamanan pemeliharaan

81.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.02/2012, pemeliharaan BMN terdiri dari 3 (tiga) jenis, salah satunya adalah pemeliharaan AC secara rutin yang merupakan contoh dari pemeliharaan...

a)

Ringan

b)

Sedang

c)

Berat

d)

Sangat berat

82.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan ll5/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, terdapat 6 (enam) jenis pemanfaatan BMN, antara lain penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan BMN tersebut harus diserahkan kembali kepada pengelola barang/pengguna barang setelah jangka waktu tersebut berakhir yang disebut...

a)

Pinjam pakai

b)

Sewa

c)

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

d)

Kerjasama pemanfaatan

83.

Pendayagunaan BMN oleh pihak Iain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sumber pembiayaan Iainnya disebut...

a)

Pinjam pakai

b)

Sewa

c)

Kerjasama penyediaan infrastruktur

d)

Kerjasama pemanfaatan

84.

Pembinaan pengelolaan BMN dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan BMN yang terdiri dari kebijakan umum dan kebijakan teknis dilakukan oleh...

a)

Pengguna/kuasa pengguna barang

b)

Menteri keuangan

c)

Pengelola barang berwenang

d)

Presiden

85.

Berikut ini yang merupakan perbedaan BLU dan BUMN yang tepat adalah...

a)

BLU orientasi non-profit, sedangkan BUMN orientasi profit

b)

BLU dapat Menggunakan PNBP Secara Langsung, sedangkan BUMN Dapat Menggunakan PNBP Fungsional Atas Izin Menteri Keuangan

c)

Pengelolaan/manajemen BLU Semiotonom (Otonom ala Korporasi atau Nomenklatur Pemerintah), sedangkan pengelolaan/manajemen BUMN Otonom (Korporasi, Perum, Persero)

d)

SDM BLU adalah PNS, sedangkan SDM BUMN adalah pegawai persero

86.

Yang tidak termasuk syarat utama satker biasa atau non-BLU ingin mengubah statusnya menjadi satker dengan PK BLU, yaitu satker tersebut harus memenuhi syarat...

a)

Substantif

b)

Hukum

c)

Teknis

d)

administratif

87.

Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; Pola tata kelola; dan Rencana strategis bisnis merupakan contoh dari pemenuhan syarat...

a)

Substantif

b)

Hukum

c)

Teknis

d)

Administratif

88.

Berikut ini yang wewenang politiknya diberikan kepada daerah otonom adalah….

a)

Dekonsentrasi

b)

Desentralisasi

c)

Tugas Pembantuan

d)

Sentralisasi

89.

Perhatikan jenis pajak berikut ini.

1.                           Daerah Istimewa Yogyakarta

2.                           Papua

3.                           Nanggroe Aceh Darussalam

4.                           Nusa Tenggara Timur

5.                           Papua barat

6.                           Nusa Tenggara Barat

 

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi ditunjukkan pada nomor ….

a)

1), 2), 3), dan 5)

b)

1), 2), 3), dan 4)

c)

1), 2), 3), dan 6)

d)

1), 3), 4), dan 5)

90.

Yang bukan merupakan urusan pemerintahan absolut adalah ….

a)

Keamanan

b)

Agama

c)

Budaya

d)

Yustisi

91.

Beberapa instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal mencakup semua poin berikut, kecuali….

a)

Defisit APBN maksimal 3% terhadap PDB

b)

Rasio utang maksimal 60% terhadap PDB

c)

Mandatory spending sektor Pendidikan 10% dari belanja negara

d)

Kesimbangan primer positif atau mendekati nol

92.

Dalam rangka perwujudan transparansi fiskal, terdapat salah satu dokumen yang memuat informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara ringkas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dokumen yang dimaksud adalah….

a)

Buku Informasi APBN (Advertorial)

b)

Buku bulanan APBN Kita

c)

Dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

d)

Dokumen Nota Keuangan dan APBN

93.

Selain transparansi, Kementerian Keuangan juga melakukan peningkatan kesadaran publik mengenai proses penganggaran melalui kegiatan berikut, kecuali:….

a)

Regional Economist Forum

b)

Budget Goes to School

c)

DJA Menyapa pada SMA/SMK

d)

Olimpiade APBN

94.

Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dilaksanakan berdasarkan asas...

a)

Otonomi

b)

Dekonsentrasi

c)

Tugas pembantuan

d)

Desentralisasi

95.

penerimaan negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah disebut...

a)

Dana Alokasi Umum (DAU)

b)

Dana Bagi Hasil (DBH)

c)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

d)

Dana Otonomi Khusus

96.

Instrumen yang digunakan dalam menjaga disiplin fiskal mengacu pada aturan-aturan yang memberi batasan fiskal dalam bentuk angka-angka numerik dan bersifat jangka panjang, misalnya...

a)

Defisit APBN maksimal 5% (defisit APBN + defisit APBD) terhadap PDB

b)

Rasio utang maksimal 60% terhadap PDB

c)

Mandatory spending sektor Pendidikan 30% dari belanja negara

d)

Kesimbangan primer negatif atau mendekati nol

97.

transparansi fiskal dilakukan dengan antara lain mempublikasikan dokumen terkait APBN yang mencakup, kecuali...

a)

Dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

b)

Dokumen Nota Keuangan dan APBN

c)

Buku Informasi APBN (Advertorial)

d)

Buku tahunan APBN Kita

98.

Transparansi fiskal, secara international best practice, dapat diukur menggunakan instrumen...

a)

Open Budget Index

b)

Open Budget Survey

c)

budget transparency score

d)

Open Budget transparency

99.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh International Budget Partnership terhadap lebih dari 100 negara, Indonesia memperoleh budget transparency score (dikenal sbg Open Budget Index) sebesar 70 (dari skala 100) pada tahun 2021. Hal ini berarti bahwa...

a)

hanya sedikit atau bahkan tidak ada informasi dokumen anggaran yang dapat diakses oleh publik

b)

masyarakat (publik) hanya dapat mengakses informasi secara minimal dari dokumen anggaran

c)

masyarakat hanya dapat mengakses informasi secara terbatas dari dokumen anggaran

d)

masyarakat dapat mengakses informasi penting (subtansial) dari dokumen anggaran

100.

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota mencakup...

a)

Pajak Alat Berat (PAB)

b)

Pajak Air Tanah (PAT)

c)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

d)

Pajak Air Permukaan (PAP)

Similar Resources on Wayground

LATIHAN OSN EKONOMI

100 questions

LATIHAN OSN EKONOMI

quiz

Worksheet

•

12th Grade

RANGKING 1 CLASS MEETINGS

100 questions

RANGKING 1 CLASS MEETINGS

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

Pelajaran Berbasis Projek

100 questions

Pelajaran Berbasis Projek

quiz

Worksheet

•

12th Grade

PKK DKV KELAS XI

100 questions

PKK DKV KELAS XI

quiz

Worksheet

•

12th Grade

kuis aster

100 questions

kuis aster

quiz

Worksheet

•

KG - Professional Dev...

SKB Satpol PP

100 questions

SKB Satpol PP

quiz

Worksheet

•

KG - Professional Dev...

Informatika 7_17112022

100 questions

Informatika 7_17112022

quiz

Worksheet

•

12th Grade

Masrawati Hulu Str.Keb, M.K.M Pelatihan Bab.7.8.9

100 questions

Masrawati Hulu Str.Keb, M.K.M Pelatihan Bab.7.8.9

quiz

Worksheet

•

12th Grade