Font size
Worksheets115 latsol apbn
Total questions: 115
Worksheet time: 2hrs 42mins
Prinsip umum pelaksanaan anggaran pendapatan tertuang pada ...
UU no 17 tahun 2003
UU no 1 Tahun 2004
uu no 8 tahun 2006
UUD 1945
penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran
true
false
dalam kementerian keuangan, pihak yang termasuk pejabat perbendaharaan adalah...
kuasa pengguna anggaran
bendahara penerimaan
Kuasa BUN
Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)
menurut UU nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksasanaan APBN, dari sisi kementerian/lembaga, manakah pihak yan termasuk pejabat perbendaharaan
pengguna anggaran
Bendahara Umum Negara (BUN)
Kuasa BUN
kuasa pejabat pembuat komitmen
Menteri Agama adalah contoh pejabat perbendaharaan yang disebut dengan...
BUN
Kuasa BUN
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengguna Anggaran
tugas PPK adalah...
menguji kebenaran SPP dan kelengkapannya
melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran
menerbitkan SPM
melaksanakan kegiatan swakelola
wewenang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah...
menguji kesesuaian pembenanan pada SPP dengan DIPA
menyusun laporan keuangan dan kinerja pelaksanaan anggaran
menguji dan menandatangani surat perintah pembayaran (SPP)
melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara
menerbitkan surat perintah pencairan dana SP2D adalah tugas dan wewenang dari ...
PPSPM
Pengguna Anggaran
Kuasa BUn
Bendahara Penerimaan
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah tugas....
bendahara pengeluaran
Kuasa BUN
Kuasa pengguna anggaran
Bendahara Penerimaan
salah satu tugas bendahara pengeluaran adalah...
melakukan pemotongan/pemungutan pajak atas belanja dan menyetorkanya ke kas negara
mengelola rekening bendahara penerimaan
menguji kebenaran perhitungan tagihan belanja dan potongan perpajakan pada SPP
membuat dan menandatangani kontrak penunjukkan dengan penyedia barang dan jasa
pendapatan negara berdasarkan postur APBN dibagi atas tiga. yang bukan termasuk pendapatan negara tersebut adalah...
penerimaan perpajakan
penerimaan sumbangan
PNBP
penerimaan hibah
pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membiayai pembangunan. dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai...
budgetair
regulerend
stabiisasi
redistribusi
jika pajak digunakan utuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan maka pajak telah melaksanakan fungsi....
anggaran
mengatur
stabilitas
redistribusi
untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, pajak dapat menjalankan fungsi?
anggaran
mengatur
stabilisasi
redistribusi
contoh hibah langsung
hibah yang dilaksanakan oleh LSM melalui pemerintah
hibah untuk penanggulan bencana alam
hibah dalam rangka kerjasama antar instansi
hibah yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang disepakati pemerintah dan pemberi hibah
belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pelaksanaan belanja melibatkan kewenangan pada menteri teknis dan menteri keuangan. kewenangan dari menteri keuangan adalah...
bertanggung jawab terhadap pembangunan
menguji dan membebankan taguhan yang diajukan
kasir, pengawas keuangan, serta manajer keuangan
memerintahkan pembayaran sebagai akibat dari pelaksanaan anggaran
menteri pendidikan dalam pelaksanaan belanja negara memiliki kewenangan sebagai....
kasir
bendahara negara
manajer keuangan
menagih penerimaan yang timbul akibat pelaksanaan anggaran
1. pembayaran
2. pengalokasian dana dalam DIPA
3. pengendalian
4. komitmen
5. pengujian
6. pengadaan
urutan siklus belanja pemerintah yang tepat adalah...
1-2-3-4-5-6
2-1-4-5-6-3
2-4-6-5-1-3
6-5-1-3-2-4
berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.05/2012, DIPA adalah....
dokumen anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN
dokumen yang memuat rincian belanja dan pendapatan yang dapat digunakan sebagai pedoman kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya
sisa lebih anggaran yang harus disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank negara
dokumen anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak maupun PNBP tahun yang bersangkutam
DIPA berlaku untuk 1 tahun anggaran
true
false
pengeluaran negara tetap bisa dilakukan meskipun alokasi dananya tidak tertuang di dalam DIPA
true
false
yang mengesahkan DIPA adalah...
DPR
Presiden
Menteri keuangan selaku BUN
kepala K/L
yang membuat komitmen adalah...
Presiden
Kepala K/L
PPSPM
PPK
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dinamakan...
commitment
acquisition
verification
payment
jenis komitmen ada 2, yaitu perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang dan jasa serta penetapan keputusan/penugasan. yang termasuk penetapan keputusan/penugasan adalah...
kuitansi
perjalanan dinas
bukti pembelian
bukti perjanjian untuk nilai tertentu
pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu swakelola dan penyedia. contoh pengadaan melalui penyedia adalah...
pembangunan gedung Nusantara PKN STAN oleh PT Hutama Karya
pembuatan soal seleksi penerimaan Mahasiswa Baru politeknik keuangan Negara STAN
pemerintah daerah mengikuti jasa pendidikan dan pelatihan (diklat) bendahara pengeluaran yang diadakan oleh PKN STAN
KPK melakukan kegiatan sosialisasi antikorupsi bersama Indonesia Corruption Watch (ICW)
pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa mtaguhan atas beban APBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta memastikan dana yang digunakan untuk membayar tagihan tersebut tersedia dalam DIPA. pengujian ini dinamakan?
doelmatigheid
wetmatigheid
rechtmatigheid
pengujian rechtmatighed .....
dilakukan untuk memastikan tagihan atas beban APBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
hasil pengadaan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam kontrak
dilakukan untuk memastikan bahwa pihak yan mengajukan tagihan APBN sah secara formal
maksud dari suatu kegiatan sesuai dengan sasaran output
kapan PPK menandatangani surat bukti hak tagih kepada negara?
saat rekanan mengajukan tagihan
saat tagihan yang diajukan rekanan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
apabila pengujian wetmatigheid telah dilakukan
SPM telah diterbitkan
siapa yang melakukan pengujian terhadap SPM?
KPA
PA
KPPN
PPSPM
PPSPM melakukan pengujian secara wetmatighed dan rechtmatigheid terhadap
surat pesana dari rekanan
kwitansi
SPM
SPP
pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh....
PA
KPA
BUN atau kuasa BUN
PPSPM
BUKAN prinsip pembayaran belanja negara
hemat
efektif
cintai produk dalam negeri
tidak disertai bon, kwitansi, surat pesanan
boleh melakukan pembayaran sebelum barang/jasa diterima
false
true
financial control....
memeriksa kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan yang dialokasikan dalam anggaran, kesesuaian dana yang dikeluarkan dengan jenis belanja yang telah disetujui, kesesuaian usulan pengadaan/kontrak secara formal oleh pejabat yang berwenang
memeriksa kesesuaian pelaksanaan belanja dengan tahapan/prosedur sebagaimana kontrak yang telah disepakati
memeriksa validitas kontrak belanja dan kebenaran invoice dan dokumen yang diperlukan
memeriksa apakah kontrak sudah diterima oleh pejabat yang berwenang atau belum
Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara sebagai berikut. kecuali…
Berikut ini adalah Peran Menteri/Pimpinan Lembaga selaku COO adalah…
Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN.
Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
Dalam Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Anggaran Negara, di bawah ini yang bukan termasuk COO adalah…
Presiden
Menteri Keuangan
Menkopolhukam
Kepala Bappenas
Didalam APBN terdapat anggaran anggaran seperti anggaran kesehatan, anggaran Pendidikan dan anggaran ketertiban dan keamanan. Pengklasifikasian APBN tersebut didasarkan pada…
Klasifikasi organisasi
Klasifikasi Fungsi
Klasifikasi Jenis Belanja
Klasifikasi Menteri
Yang bukan termasuk jenis pendapatan dalam APBN adalah…
Pajak
Hibah
Bea Masuk
Dana Alokasi Umum
Postur APBN tersusun dari 3 hal yaitu…
Pendapatan negara dan hibah, belanja dan pembiayaan
Pajak, Dana Alokasi Umum dan Belanja Pembiayaan
Bea Masuk, Anggaran Pendidikan dan Pengeluaran Daerah
PNBN, Hibah dan Bea Masuk
Dalam proses penyusunan renja K/L dilakukan pertemuan 3 pihak (trilateral meeting) yaitu…
Bappenas, Kementerian Keuangan, dan DPR
Bappenas, Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan
DPR, Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan
MPR, Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan
Penerimaan negara dikurangi belanja, diluar pembayaran bunga utang disebut dengan…
Keseimbangan umum
Mandatory Spending
Kebijakan Fiskal
Keseimbangan Primer
Jika Pada tahun 2022 jumlah penerimaan negara sebesar Rp. 3000 T sedangkan belanja negara mencapai Rp. 3500 T, maka negara mengalami….
Surplus
Defisit
Untung
Rugi
Prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi dikenal dengan istilah
Money follow function and programme
Output and outcome oriented
Let the manager manages,
Mandatory Spending
pengeluaran negara pada program-program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dikenal dengan istilah…
Fiscal Rules
Mandatory Spending
Output and outcome oriented
Money follow function and programme
Berdasarkan mandatory spending, maka besar anggaran Pendidikan saat ini dalam APBN adalah sebesar…
5%
15%
20%
30%
Proses penyusunan APBN merupakan proses teknokratis, politis, dan administratif. Jika Kebijakan penyusuan anggaran didasarkan pada pengetahuan, keahlian teknis dari pengambil kebijakan baik di lingkungan kementerian perencanaan, kementerian teknis maupun kementerian keuangan maka proses ini termasuk…
Administrative
Politis
Teknokratis
Sosialis
Rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban APBN yang berulang dengan tetap dan teratur setiap tahun anggaran disebut…
Kebijakan Penganggaran
Siklus APBN
Penyusunan APBN
Kerangka APBN
Proyeksi kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara disebut dengan
Kapasitas Fiskal
Kebijakan Fiskal
Mandatory Spending
Policy measure
Pagu alokasi Anggaran sebagai Batasan tertinggi penggunaan anggaran akan diperoleh olek kementerian dan Lembaga di bulan…
Juli
Agustus
September
Oktober
Dalam penyusunan APBN ada 2 tahapan yang saling terikat yaitu Perencanaan dan Penganggaran. Proses penganggaran disusun oleh kementerian keuangan, maka proses perencanaan disusun oleh…
Kemeneterian/Lembaga
DPR
Presiden
Bappenas
Apakah yang dimaksud dengan APBN?
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Anggaran Pemerintah Belum Naik
Anggaran Pribadi Bukan Negeri
Anggaran Pajak Bukan Nontunai
Siapakah yang bertanggung jawab dalam penyusunan APBN?
Menteri Keuangan
Gubernur Bank Indonesia
Presiden
Menteri Pendidikan
Apa yang menjadi dasar pengklasifikasian APBN?
Klasifikasi organisasi
Klasifikasi Warna
Klasifikasi Rasa
Klasifikasi Ukuran
APBN digunakan untuk mengurangi jumlah
pengangguran dan pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efisiensi perekonomian
nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut APBN
memiliki fungsi ?
perencanaan
distribusi
alokasi
stabilisasi
otorisasi
Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!
1) Presiden menyampaikan APBN beserta Nota Keuangan (NK) dan dokumen pendukung.
2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.
3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.
4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.
5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.
Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada angka.
(1), (2), (3), (4) dan (5)
(1), (5), (4), (3) dan (2)
(4), (1), (3), (1) dan (2)
(5), (4), (3), (1) dan (2)
(5), (4), (3), (2) dan (1)
Berikut ini data penerimaan dan pengeluaran negara tahun 2003 (dalam milyar rupiah) Penerimaan dalam negeri Rp 342.471,50 Belanja pemerintah pusat Rp257.933,00 Hibah Rp 340,10 Belanja daerah Rp119.313,90, Berdasarkan data tersebut maka posisi APBN adalah ….
berimbang
defisit
surplus
utang
bersaldo
Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah..
Retribusi dan cukai
DAU dan laba BUMN
DAK dan pendapatan migas
DAK dan pajak kendaraan bermotor
Pajak pertambahan nilai dan bea masuk
APBN dinyatakan surplus apabila ….
jumlah pendapatan negara dalam satu tahun tidak menentu
jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan
jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara
jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
jumlah pendapatan negara tidak dapat menutup semua keperluan negara
Berikut ini yang termasuk dalam pajak daerah adalah...
terminal
hotel
pasar
kebersihan
Desa Melati berusaha meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dampak positif peningatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah tersebut adalah...
Meningkatnya penghasilan PNS daerah setempat
Terciptanya pemerataan pendapatan nasional
Tersedianya subsidi bagi rakyat miskin
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana
Dibawah ini yang termasuk 4 pendekatan keuangan negara, kecuali....
pendekatan objek
pendekatan proses
pendekatan hasil
pendekatan subjek
Pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai merupakan asas pengelolaan keuangan negara yaitu...........
Asas keterbukaan
Asas pemeriksaaan
Asas proporsionalitas
Asas tahunan
Apa arti Keseimbangan Primer (KP) menunjukkan angka minus?
sebagian bunga utang dapat dibayar dari pendapatan
total pendapatan dan belanja negara (setelah dikurangi belanja bunga) seimbang
pendapatan pasti lebih kecil dari belanja
bunga utang dibayarkan dengan menarik utang baru
Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, rincian kegiatan, anggaran, rencana penarikan dana, dan estimasi pendapatan
Benar
Salah
Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada ...
Menteri/Pimpinan Lembaga dan kuasa BUN
Menteri/Pimpinan Lembaga dan BPK
kuasa BUN dan BPK
Menteri/Pimpinan Lembaga, kuasa BUN, dan BPK
DIPA Induk merupakan DIPA yang memuat alokasi anggaran untuk masing-masing Satuan Kerja yang disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan
Benar
Salah
Setiap Kementerian/Lembaga/SKPD wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya
Benar
Salah
Pada dasarnya, penerimaan satuan kerja tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali satker BLU dapat menggunakan langsung penerimaan yang dikelolanya untuk membiayai pengeluaran satker BLU tersebut
Benar
Salah
Terdapat aliran masuk ke kas negara namun bukan bagian dari pendapatan seperti penerimaan pinjaman dan penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Benar
Salah
Penerimaan pajak dan bukan pajak dinyatakan sah setelah diterbitkannya SSP (Surat Setoran Pajak) dan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
Benar
Salah
Dokumen yang menjadi dasar bagi satker untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran serta mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak ketiga adalah ...
RKAKL
APBN
DIPA
SP2D
Pengujian tagihan dengan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa merupakan pengujian yang dilakukan oleh ...
KPA
PPK
PPSPM
KPPN/Kuasa BUN
Pejabat perbendaharaan yang membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan adalah ...
KPA
PPK
PPSPM
KPPN/Kuasa BUN
Pihak yang menerbitkan SP2D setelah pengujian perintah membayar dinyatakan sah adalah ...
KPA
PPK
PPSPM
KPPN/Kuasa BUN
Setiap pembayaran atas beban APBN/APBD boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
Benar
Salah
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Satker/SKPD dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan
Benar
Salah
Uang Persediaan dapat dibayarkan kepada penerima melebihi Rp50 juta per penerima untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas
Benar
Salah
Uang Persediaan dapat diberikan kepada satker sebesar Rp100 juta untuk pagu yang bisa dibayarkan melalui UP Rp 2.400.000.000 sampai dengan Rp 6.000.000.000
Benar
Salah
Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan jika belum dilakukan pengajuan penggantian UP oleh satker
Benar
Salah
Ketentuan terkait Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah dapat dimintakan dengan tidak melebihi jumlah Uang Persediaan (UP) yang sedang dikelola oleh satker
Benar
Salah
Bendahara Pengeluaran/Penerimaan bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara fungsional kepada ...
KPA
PPK
PPSPM
KPPN/Kuasa BUN
LKPP disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat ... bulan setelah tahun anggaran berakhir
1
2
3
4
LK BUN yang disusun oleh Menteri Keuangan memuat juga Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Pusat dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara
Benar
Salah
Dasar Keuangan negara diatur dalam landasan idiil dan konstitusional yaitu ...
Pasal 23 dan Pasal 24 UUD 1945
Pancasila dan UUD 1945
Pancasila dan UUDS 1950
Pancasila dan UUD 1945 Pasal 22
Pancasila dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
UU yang mengatur prinsip prinsip umum pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan daitur dalam UU No...
UU No 17 tahun 2003
UU No 1 Tahun 2004
UU No 15 Tahun 2004
UU No 15 Tahun 2005
UU No 15 Tahun 2006
APBN ditetapkan ........dengan Undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat
1 tahun sekali
2 tahun sekali
3 tahun sekali
4 tahun sekali
5 tahun sekali
Apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan Presiden, maka yang dilkakukan pemerintah adalah...
Pemerintah akan membuat APBN Sendiri
Pemerintah Meminta Presiden memperbaiki rancangan APBN
Pemerintah akan menggunakan APBN tahun lalu
Pemerintah akan memperbaiki sendiri rancangan APBN yang diajukan Presiden
Pemerintah akan meminta DPR yang mebuat Rancangan APBN
Negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya di atur dengan UU, adalah bunyi dari pasal
pasal 23A
Pasal 23B
Pasal 23C
Pasal 23D
Pasal 23E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di...
Setiap Provinsi
Setiap Kabupaten
Setiap Kecamatan
Setiap Kelurahan
Adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan UANG serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. adalah pengertian dari...
Perusahaan negara
Pengelolaan Uang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
Keuangan Negara
Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR disebut....
Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Perencanaan dan Belanja Negara
Anggaran Pengalokasian dan Belanja Negara
Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara
Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih disebut....
pendapatan perusahaan
pendapatan negara
penerimaan negara
penerimaan daerah
Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih disebut....
Belanja Negara
Belanja Pemerintah
Belanja Pendapatan
Belanja Kebutuhan
Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk ....dan...yang dipisahkan dan ditetapkan dalam APBN dan APBD
investasi dan penanaman modal
investasi dan kekayaan
pajak dan retribusi
Debet dan Kredit
UU No 25 Tahun 2004 berisi tentang ...
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Perbendaharaan Negara
Kas Negara
Rekening kas Umum Negara
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Dibawah ini yang termasuk 4 pendekatan keuangan negara, kecuali ....
Pendekatan Objek
Pendekatan Subjek
Pendekatan Proses
Pendekatan Tujuan
Pendekatan Hasil
Menurut pasal 2 UU No.17 Tahun 2003, yang termasuk ruang lingkup keuangan negara, kecuali ....
Sumbangan dari pihak asing
hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, melakukan pinjaman
Penerimaan negara/daerah
Pengeluaran negara/daerah
kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
Dibawah ini yang termasuk Asas Pengelolaan Keuangan yang lama adalah...
Akuntabilitas
Profesionalitas
UNiversalitas
Proposioanlisme
Keterbukaan
Asas baru pengelolaan keuangan, bahwa pengeloaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabka kepada masyarakat/ rakyat, di kenal dengan asas...
Profesionalisme
Akuntabilitas
Spesialitas
Proporsionalitas
Keterbukaan
Perhatikan pernyataan berikut :
1. Menyusun kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi makro
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
3. Menyusun rencana APBN dan rancangan perubahan APBN
4. Melakasanakan angggaran kementerian yang dipimpinnya
5 Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
6. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab lembaga yang dipimpinnya.
1, 2 dan 3
2, 3 dan 4
1, 3 dan 5
2, 4 dan 6
4, 5 dan 6
Tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN ( Bendahara Umum Negara) untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara disebut.....
Kas Negara
Kas Daerah
APBN
Bank Pemerintah
Kementerian Keuangan
kondisi keuangan di mana ketika belanja melebihi pendapatan, impor melampaui ekpsor, atau beban melebihi aset.
surplus
inflasi
defisit
deflasi
secara nominal pendapatan negara pada tahun 2022 belum dapat kembali pada posisi sebelum pandemi covid 19, maka tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah....
pemerintah melakukan pinjaman luar negeri
pemerintah memberikan insentif melalui perpajakan
pemerintah memberikan bantuan subsidi
pemerintah melakukan percetakan Rp
daftar kebijakan umum penerimaan pendapatan negara dibawah ini !
1. optimalisasi penerimaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
2. inovasi penggalian potensi denga tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha
3. pemberian insentif fiskal terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier yang kuat
4. meningkatkan penerimaan negara yang optimal melalui a.l intensifikasi dan ekstensifikasi kepabean dan cukai
5. perluasaan pemanfaatan teknologi informasi dengan sistem administrasi dan pengembangan layanan PNBP berbasis digital
merupakan kebijakan teknis penerimaan negara bukan pajak ditunjukkan nomor ....
1 dan 3
1 dan 5
4 dan 5
3 dan 4
pemanfaatan belanja pemerintah pusat yaitu
1. peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif dan produktif
2. memenuhi kewajiban pemerintah
3. mendukung reformasi birokrasi
4. mendukung percepatan penyelesaian infrastruktur strategis
5. mengantisipasi kelanjutan penanganan pandemi covid
berdasarkan pernyataan diatas yang manakah yang merupakan pemanfaatan belanja untuk kementerian/ lembaga
1, 3 dan 4
2, 3 dan 5
1, 4 dan 5
3, 4 dan 5
dalam kurung waktu 5 tahun terakhir pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5% dari APBN tujuan pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut adalah....
perbaikan input dalam bidang kesehatan
perbaikan output dalam bidang kesehatan
untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan
pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan nasional
apa tujuan pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif
untuk menghindari deflasi anggaran
untuk menghindari surplus anggaran
untuk menghindari opportunity loss
untuk menghindari defisit anggaran
gambar tersebut merupakan penerapan fungsi apbn
stabilisasi
alokasi
distribusi
otoritas
belanja negara lebih menekankan pada belanja pemerintah pusat sehingga belum mencerminkan upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat
belanja negara lebih menekankan pada belanja pemerintah pusat sehingga mencerminkan upaya percepatan kesejahteraan masyarakat
belanja negara yang menitikberatkan belanja pemerintah akan mempercepat pengentasan kemiskinan di masyarakat
belanja negara dititikberatkan pada dana transfer ke daerah sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi
belanja negara yang menitikberatkan pada transfer dana otonomi daerah akan mempercepat peningkatan pendapatan nasional
APBD tersebut defisit sehingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah berkurang
APBD tersebut surplus sehingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah bertambah
APBD tersebut surplus sehingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah berkurang
pemerintah daerah tersebut mengalami kesulitan untuk mengatur dana karena APBD defisit
terjadi keseimbangan APBD, sehingga pelayanan pemerintah daerah tersebut stabil
1. Beberapa pernyataan fungsi dan tujuan APBN sebagai berikut :
(1) Mengalokasikan dana yang dimiliki pemerintah untuk belanja setiap departemen.
(2) Sebagai dasar untuk menetapkan proyek pemerintah yang harus dibiayai sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
(3) Sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan.
(4) Sebagai pedoman untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
(5) Membagikan dana, tidak hanya untuk kepentingan umum, melainkan untuk subsidi dan dana pensiun.
Dari pernyataan di atas, yang termasuk fungsi APBN adalah …
(1), (2), dan (3)
(1), (3), dan (4)
(2), (3), dan (4)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)
APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat terjadinya infali atau
deflasi. Hal ini menggambarkan fungsi APBN,yaitu..
alokasi
stabilisasi
distribusi
realokasi
otorisasi
Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!
(1) Presiden menyampaikan APBN beserta Nota
Keuangan (NK) dan dokumen pendukung.
(2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.
(3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.
(4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.
(5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.
Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada
angka.
(1), (2), (3), (4) dan (5)
(1), (5), (4), (3) dan (2)
(4), (1), (3), (1) dan (2)
(5), (4), (3), (1) dan (2)
(5), (4), (3), (2) dan (1)
