wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

115 latsol apbn

Total questions: 115

Worksheet time: 2hrs 42mins

Name
Class
Date
1.

Prinsip umum pelaksanaan anggaran pendapatan tertuang pada ...

a)

UU no 17 tahun 2003

b)

UU no 1 Tahun 2004

c)

uu no 8 tahun 2006

d)

UUD 1945

2.

penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran

a)

true

b)

false

3.

dalam kementerian keuangan, pihak yang termasuk pejabat perbendaharaan adalah...

a)

kuasa pengguna anggaran

b)

bendahara penerimaan

c)

Kuasa BUN

d)

Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)

4.

menurut UU nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksasanaan APBN, dari sisi kementerian/lembaga, manakah pihak yan termasuk pejabat perbendaharaan

a)

pengguna anggaran

b)

Bendahara Umum Negara (BUN)

c)

Kuasa BUN

d)

kuasa pejabat pembuat komitmen

5.

Menteri Agama adalah contoh pejabat perbendaharaan yang disebut dengan...

a)

BUN

b)

Kuasa BUN

c)

Pejabat Pembuat Komitmen

d)

Pengguna Anggaran

6.

tugas PPK adalah...

a)

menguji kebenaran SPP dan kelengkapannya

b)

melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran

c)

menerbitkan SPM

d)

melaksanakan kegiatan swakelola

7.

wewenang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah...

a)

menguji kesesuaian pembenanan pada SPP dengan DIPA

b)

menyusun laporan keuangan dan kinerja pelaksanaan anggaran

c)

menguji dan menandatangani surat perintah pembayaran (SPP)

d)

melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara

8.

menerbitkan surat perintah pencairan dana SP2D adalah tugas dan wewenang dari ...

a)

PPSPM

b)

Pengguna Anggaran

c)

Kuasa BUn

d)

Bendahara Penerimaan

9.

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah tugas....

a)

bendahara pengeluaran

b)

Kuasa BUN

c)

Kuasa pengguna anggaran

d)

Bendahara Penerimaan

10.

salah satu tugas bendahara pengeluaran adalah...

a)

melakukan pemotongan/pemungutan pajak atas belanja dan menyetorkanya ke kas negara

b)

mengelola rekening bendahara penerimaan

c)

menguji kebenaran perhitungan tagihan belanja dan potongan perpajakan pada SPP

d)

membuat dan menandatangani kontrak penunjukkan dengan penyedia barang dan jasa

11.

pendapatan negara berdasarkan postur APBN dibagi atas tiga. yang bukan termasuk pendapatan negara tersebut adalah...

a)

penerimaan perpajakan

b)

penerimaan sumbangan

c)

PNBP

d)

penerimaan hibah

12.

pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membiayai pembangunan. dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai...

a)

budgetair

b)

regulerend

c)

stabiisasi

d)

redistribusi

13.

jika pajak digunakan utuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan maka pajak telah melaksanakan fungsi....

a)

anggaran

b)

mengatur

c)

stabilitas

d)

redistribusi

14.

untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, pajak dapat menjalankan fungsi?

a)

anggaran

b)

mengatur

c)

stabilisasi

d)

redistribusi

15.

contoh hibah langsung

a)

hibah yang dilaksanakan oleh LSM melalui pemerintah

b)

hibah untuk penanggulan bencana alam

c)

hibah dalam rangka kerjasama antar instansi

d)

hibah yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang disepakati pemerintah dan pemberi hibah

16.

belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pelaksanaan belanja melibatkan kewenangan pada menteri teknis dan menteri keuangan. kewenangan dari menteri keuangan adalah...

a)

bertanggung jawab terhadap pembangunan

b)

menguji dan membebankan taguhan yang diajukan

c)

kasir, pengawas keuangan, serta manajer keuangan

d)

memerintahkan pembayaran sebagai akibat dari pelaksanaan anggaran

17.

menteri pendidikan dalam pelaksanaan belanja negara memiliki kewenangan sebagai....

a)

kasir

b)

bendahara negara

c)

manajer keuangan

d)

menagih penerimaan yang timbul akibat pelaksanaan anggaran

18.
  1. 1. pembayaran

  2. 2. pengalokasian dana dalam DIPA

  3. 3. pengendalian

  4. 4. komitmen

  5. 5. pengujian

  6. 6. pengadaan

  7. urutan siklus belanja pemerintah yang tepat adalah...

a)

1-2-3-4-5-6

b)

2-1-4-5-6-3

c)

2-4-6-5-1-3

d)

6-5-1-3-2-4

19.

berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.05/2012, DIPA adalah....

a)

dokumen anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN

b)

dokumen yang memuat rincian belanja dan pendapatan yang dapat digunakan sebagai pedoman kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya

c)

sisa lebih anggaran yang harus disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank negara

d)

dokumen anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak maupun PNBP tahun yang bersangkutam

20.

DIPA berlaku untuk 1 tahun anggaran

a)

true

b)

false

21.

pengeluaran negara tetap bisa dilakukan meskipun alokasi dananya tidak tertuang di dalam DIPA

a)

true

b)

false

22.

yang mengesahkan DIPA adalah...

a)

DPR

b)

Presiden

c)

Menteri keuangan selaku BUN

d)

kepala K/L

23.

yang membuat komitmen adalah...

a)

Presiden

b)

Kepala K/L

c)

PPSPM

d)

PPK

24.

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dinamakan...

a)

commitment

b)

acquisition

c)

verification

d)

payment

25.

jenis komitmen ada 2, yaitu perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang dan jasa serta penetapan keputusan/penugasan. yang termasuk penetapan keputusan/penugasan adalah...

a)

kuitansi

b)

perjalanan dinas

c)

bukti pembelian

d)

bukti perjanjian untuk nilai tertentu

26.

pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu swakelola dan penyedia. contoh pengadaan melalui penyedia adalah...

a)

pembangunan gedung Nusantara PKN STAN oleh PT Hutama Karya

b)

pembuatan soal seleksi penerimaan Mahasiswa Baru politeknik keuangan Negara STAN

c)

pemerintah daerah mengikuti jasa pendidikan dan pelatihan (diklat) bendahara pengeluaran yang diadakan oleh PKN STAN

d)

KPK melakukan kegiatan sosialisasi antikorupsi bersama Indonesia Corruption Watch (ICW)

27.

pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa mtaguhan atas beban APBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta memastikan dana yang digunakan untuk membayar tagihan tersebut tersedia dalam DIPA. pengujian ini dinamakan?

a)

doelmatigheid

b)

wetmatigheid

c)

rechtmatigheid

28.

pengujian rechtmatighed .....

a)

dilakukan untuk memastikan tagihan atas beban APBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

b)

hasil pengadaan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam kontrak

c)

dilakukan untuk memastikan bahwa pihak yan mengajukan tagihan APBN sah secara formal

d)

maksud dari suatu kegiatan sesuai dengan sasaran output

29.

kapan PPK menandatangani surat bukti hak tagih kepada negara?

a)

saat rekanan mengajukan tagihan

b)

saat tagihan yang diajukan rekanan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan

c)

apabila pengujian wetmatigheid telah dilakukan

d)

SPM telah diterbitkan

30.

siapa yang melakukan pengujian terhadap SPM?

a)

KPA

b)

PA

c)

KPPN

d)

PPSPM

31.

PPSPM melakukan pengujian secara wetmatighed dan rechtmatigheid terhadap

a)

surat pesana dari rekanan

b)

kwitansi

c)

SPM

d)

SPP

32.

pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh....

a)

PA

b)

KPA

c)

BUN atau kuasa BUN

d)

PPSPM

33.

BUKAN prinsip pembayaran belanja negara

a)

hemat

b)

efektif

c)

cintai produk dalam negeri

d)

tidak disertai bon, kwitansi, surat pesanan

34.

boleh melakukan pembayaran sebelum barang/jasa diterima

a)

false

b)

true

35.

financial control....

a)

memeriksa kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan yang dialokasikan dalam anggaran, kesesuaian dana yang dikeluarkan dengan jenis belanja yang telah disetujui, kesesuaian usulan pengadaan/kontrak secara formal oleh pejabat yang berwenang

b)

memeriksa kesesuaian pelaksanaan belanja dengan tahapan/prosedur sebagaimana kontrak yang telah disepakati

c)

memeriksa validitas kontrak belanja dan kebenaran invoice dan dokumen yang diperlukan

d)

memeriksa apakah kontrak sudah diterima oleh pejabat yang berwenang atau belum

36.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara sebagai berikut. kecuali…

4 lines
37.

Berikut ini adalah Peran Menteri/Pimpinan Lembaga selaku COO adalah…

a)

Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.   

b)

Menyusun  rancangan  anggaran  kementerian  negara/lembaga  yang dipimpinnya

c)

Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN.

d)

Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.

38.

Dalam Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Anggaran Negara, di bawah ini yang bukan termasuk COO adalah…

a)

Presiden

b)

Menteri Keuangan

c)

Menkopolhukam

d)

Kepala Bappenas

39.

Didalam APBN terdapat anggaran anggaran seperti anggaran kesehatan, anggaran Pendidikan dan anggaran ketertiban dan keamanan. Pengklasifikasian APBN tersebut didasarkan pada…

a)

Klasifikasi organisasi

b)

Klasifikasi Fungsi

c)

Klasifikasi Jenis Belanja

d)

Klasifikasi Menteri

40.

Yang bukan termasuk jenis pendapatan dalam APBN adalah…

a)

Pajak

b)

Hibah

c)

Bea Masuk

d)

Dana Alokasi Umum

41.

Postur APBN tersusun dari 3 hal yaitu…

a)

Pendapatan negara dan hibah, belanja dan pembiayaan

b)

Pajak, Dana Alokasi Umum dan Belanja Pembiayaan

c)

Bea Masuk, Anggaran Pendidikan dan Pengeluaran Daerah

d)

PNBN, Hibah dan Bea Masuk

42.

Dalam proses penyusunan renja K/L dilakukan pertemuan 3 pihak (trilateral meeting) yaitu…

a)

Bappenas, Kementerian Keuangan, dan DPR

b)

Bappenas, Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan

c)

DPR, Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan

d)

MPR, Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan

43.

Penerimaan negara dikurangi belanja, diluar pembayaran bunga utang disebut dengan…

a)

Keseimbangan umum

b)

Mandatory Spending

c)

Kebijakan Fiskal

d)

Keseimbangan Primer

44.

Jika Pada tahun 2022 jumlah penerimaan negara sebesar Rp. 3000 T sedangkan belanja negara mencapai Rp. 3500 T, maka negara mengalami….

a)

Surplus

b)

Defisit

c)

Untung

d)

Rugi

45.

Prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi dikenal dengan istilah

a)

Money follow function and programme

b)

Output and outcome oriented

c)

Let the manager manages,

d)

Mandatory Spending

46.

pengeluaran negara pada program-program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dikenal dengan istilah…

a)

Fiscal Rules

b)

Mandatory Spending

c)

Output and outcome oriented

d)

Money follow function and programme

47.

Berdasarkan mandatory spending, maka besar anggaran Pendidikan saat ini dalam APBN adalah sebesar…

a)

5%

b)

15%

c)

20%

d)

30%

48.

Proses penyusunan APBN merupakan proses teknokratis, politis, dan administratif. Jika Kebijakan penyusuan anggaran didasarkan pada pengetahuan, keahlian teknis dari pengambil kebijakan baik di lingkungan kementerian perencanaan, kementerian teknis maupun kementerian keuangan maka proses ini termasuk…

a)

Administrative

b)

Politis

c)

Teknokratis

d)

Sosialis

49.

Rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban APBN yang berulang dengan tetap dan teratur setiap tahun anggaran disebut…

a)

Kebijakan Penganggaran

b)

Siklus APBN

c)

Penyusunan APBN

d)

Kerangka APBN

50.

Proyeksi kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara disebut dengan

a)

Kapasitas Fiskal

b)

Kebijakan Fiskal

c)

Mandatory Spending

d)

Policy measure

51.

Pagu alokasi Anggaran sebagai Batasan tertinggi penggunaan anggaran akan diperoleh olek kementerian dan Lembaga di bulan…

a)

Juli

b)

Agustus

c)

September

d)

Oktober

52.

Dalam penyusunan APBN ada 2 tahapan yang saling terikat yaitu Perencanaan dan Penganggaran. Proses penganggaran disusun oleh kementerian keuangan, maka proses perencanaan disusun oleh…

a)

Kemeneterian/Lembaga

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Bappenas

53.

Apakah yang dimaksud dengan APBN?

a)

Anggaran Pendapatan Belanja Negara

b)

Anggaran Pemerintah Belum Naik

c)

Anggaran Pribadi Bukan Negeri

d)

Anggaran Pajak Bukan Nontunai

54.

Siapakah yang bertanggung jawab dalam penyusunan APBN?

a)

Menteri Keuangan

b)

Gubernur Bank Indonesia

c)

Presiden

d)

Menteri Pendidikan

55.

Apa yang menjadi dasar pengklasifikasian APBN?

a)

Klasifikasi organisasi

b)

Klasifikasi Warna

c)

Klasifikasi Rasa

d)

Klasifikasi Ukuran

56.

APBN digunakan untuk mengurangi jumlah

pengangguran dan pemborosan sumber daya

serta meningkatkan efisiensi perekonomian

nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut APBN

memiliki fungsi ?

a)

perencanaan

b)

distribusi

c)

alokasi

d)

stabilisasi

e)

otorisasi

57.

Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!

1)      Presiden menyampaikan APBN beserta Nota Keuangan (NK) dan dokumen pendukung.

2)       Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.

3)      Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.

4)      RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.

5)      Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.

Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada angka.

a)

(1), (2), (3), (4) dan (5)

b)

(1), (5), (4), (3) dan (2)

c)

(4), (1), (3), (1) dan (2)

d)

(5), (4), (3), (1) dan (2)

e)

(5), (4), (3), (2) dan (1)

58.

Berikut ini data penerimaan dan pengeluaran negara tahun 2003 (dalam milyar rupiah) Penerimaan dalam negeri Rp 342.471,50 Belanja pemerintah pusat Rp257.933,00 Hibah Rp 340,10 Belanja daerah Rp119.313,90, Berdasarkan data tersebut maka posisi APBN adalah ….

a)

berimbang

b)

defisit

c)

surplus

d)

utang

e)

bersaldo

59.

Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah..

a)

Retribusi dan cukai

b)

DAU dan laba BUMN

c)

DAK dan pendapatan migas

d)

DAK dan pajak kendaraan bermotor

e)

Pajak pertambahan nilai dan bea masuk

60.

APBN dinyatakan surplus apabila ….

a)

jumlah pendapatan negara dalam satu tahun tidak menentu

b)

jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan

c)

jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara

d)

jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara

e)

jumlah pendapatan negara tidak dapat menutup semua keperluan negara

61.

Berikut ini yang termasuk dalam pajak daerah adalah...

a)

terminal

b)

hotel

c)

pasar

d)

kebersihan

62.

Desa Melati berusaha meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dampak positif peningatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah tersebut adalah...

a)

Meningkatnya penghasilan PNS daerah setempat

b)

Terciptanya pemerataan pendapatan nasional

c)

Tersedianya subsidi bagi rakyat miskin

d)

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana

63.

Dibawah ini yang termasuk 4 pendekatan keuangan negara, kecuali....

a)

pendekatan objek

b)

pendekatan proses

c)

pendekatan hasil

d)

pendekatan subjek

64.

Pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai merupakan asas pengelolaan keuangan negara yaitu...........

a)

Asas keterbukaan

b)

Asas pemeriksaaan

c)

Asas proporsionalitas

d)

Asas tahunan

65.

Apa arti Keseimbangan Primer (KP) menunjukkan angka minus?

a)

sebagian bunga utang dapat dibayar dari pendapatan

b)

total pendapatan dan belanja negara (setelah dikurangi belanja bunga) seimbang

c)

pendapatan pasti lebih kecil dari belanja

d)

bunga utang dibayarkan dengan menarik utang baru

66.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, rincian kegiatan, anggaran, rencana penarikan dana, dan estimasi pendapatan

a)

Benar

b)

Salah

67.

Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada ...

a)

Menteri/Pimpinan Lembaga dan kuasa BUN

b)

Menteri/Pimpinan Lembaga dan BPK

c)

kuasa BUN dan BPK

d)

Menteri/Pimpinan Lembaga, kuasa BUN, dan BPK

68.

DIPA Induk merupakan DIPA yang memuat alokasi anggaran untuk masing-masing Satuan Kerja yang disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan

a)

Benar

b)

Salah

69.

Setiap Kementerian/Lembaga/SKPD wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya

a)

Benar

b)

Salah

70.

Pada dasarnya, penerimaan satuan kerja tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali satker BLU dapat menggunakan langsung penerimaan yang dikelolanya untuk membiayai pengeluaran satker BLU tersebut

a)

Benar

b)

Salah

71.

Terdapat aliran masuk ke kas negara namun bukan bagian dari pendapatan seperti penerimaan pinjaman dan penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

a)

Benar

b)

Salah

72.

Penerimaan pajak dan bukan pajak dinyatakan sah setelah diterbitkannya SSP (Surat Setoran Pajak) dan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)

a)

Benar

b)

Salah

73.

Dokumen yang menjadi dasar bagi satker untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran serta mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak ketiga adalah ...

a)

RKAKL

b)

APBN

c)

DIPA

d)

SP2D

74.

Pengujian tagihan dengan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa merupakan pengujian yang dilakukan oleh ...

a)

KPA

b)

PPK

c)

PPSPM

d)

KPPN/Kuasa BUN

75.

Pejabat perbendaharaan yang membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan adalah ...

a)

KPA

b)

PPK

c)

PPSPM

d)

KPPN/Kuasa BUN

76.

Pihak yang menerbitkan SP2D setelah pengujian perintah membayar dinyatakan sah adalah ...

a)

KPA

b)

PPK

c)

PPSPM

d)

KPPN/Kuasa BUN

77.

Setiap pembayaran atas beban APBN/APBD boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima

a)

Benar

b)

Salah

78.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Satker/SKPD dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan

a)

Benar

b)

Salah

79.

Uang Persediaan dapat dibayarkan kepada penerima melebihi Rp50 juta per penerima untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas

a)

Benar

b)

Salah

80.

Uang Persediaan dapat diberikan kepada satker sebesar Rp100 juta untuk pagu yang bisa dibayarkan melalui UP Rp 2.400.000.000 sampai dengan Rp 6.000.000.000

a)

Benar

b)

Salah

81.

Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan jika belum dilakukan pengajuan penggantian UP oleh satker

a)

Benar

b)

Salah

82.

Ketentuan terkait Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah dapat dimintakan dengan tidak melebihi jumlah Uang Persediaan (UP) yang sedang dikelola oleh satker

a)

Benar

b)

Salah

83.

Bendahara Pengeluaran/Penerimaan bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara fungsional kepada ...

a)

KPA

b)

PPK

c)

PPSPM

d)

KPPN/Kuasa BUN

84.

LKPP disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat ... bulan setelah tahun anggaran berakhir

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

85.

LK BUN yang disusun oleh Menteri Keuangan memuat juga Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Pusat dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara

a)

Benar

b)

Salah

86.

Dasar Keuangan negara diatur dalam landasan idiil dan konstitusional yaitu ...

a)

Pasal 23 dan Pasal 24 UUD 1945

b)

Pancasila dan UUD 1945

c)

Pancasila dan UUDS 1950

d)

Pancasila dan UUD 1945 Pasal 22

e)

Pancasila dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

87.

UU yang mengatur prinsip prinsip umum pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan daitur dalam UU No...

a)

UU No 17 tahun 2003

b)

UU No 1 Tahun 2004

c)

UU No 15 Tahun 2004

d)

UU No 15 Tahun 2005

e)

UU No 15 Tahun 2006

88.

APBN ditetapkan ........dengan Undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat

a)

1 tahun sekali

b)

2 tahun sekali

c)

3 tahun sekali

d)

4 tahun sekali

e)

5 tahun sekali

89.

Apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan Presiden, maka yang dilkakukan pemerintah adalah...

a)

Pemerintah akan membuat APBN Sendiri

b)

Pemerintah Meminta Presiden memperbaiki rancangan APBN

c)

Pemerintah akan menggunakan APBN tahun lalu

d)

Pemerintah akan memperbaiki sendiri rancangan APBN yang diajukan Presiden

e)

Pemerintah akan meminta DPR yang mebuat Rancangan APBN

90.

Negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya di atur dengan UU, adalah bunyi dari pasal

a)

pasal 23A

b)

Pasal 23B

c)

Pasal 23C

d)

Pasal 23D

e)

Pasal 23E

91.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di...

a)

Setiap Provinsi

b)

Setiap Kabupaten

c)

Setiap Kecamatan

d)

Setiap Kelurahan

92.

Adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan UANG serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. adalah pengertian dari...

a)

Perusahaan negara

b)

Pengelolaan Uang

c)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

d)

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

e)

Keuangan Negara

93.

Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR disebut....

a)

Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara

b)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

c)

Anggaran Perencanaan dan Belanja Negara

d)

Anggaran Pengalokasian dan Belanja Negara

e)

Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara

94.

Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih disebut....

a)

pendapatan perusahaan

b)

pendapatan negara

c)

penerimaan negara

d)

penerimaan daerah

95.

Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih disebut....

a)

Belanja Negara

b)

Belanja Pemerintah

c)

Belanja Pendapatan

d)

Belanja Kebutuhan

96.

Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk ....dan...yang dipisahkan dan ditetapkan dalam APBN dan APBD

a)

investasi dan penanaman modal

b)

investasi dan kekayaan

c)

pajak dan retribusi

d)

Debet dan Kredit

97.

UU No 25 Tahun 2004 berisi tentang ...

a)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

b)

Perbendaharaan Negara

c)

Kas Negara

d)

Rekening kas Umum Negara

e)

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

98.

Dibawah ini yang termasuk 4 pendekatan keuangan negara, kecuali ....

a)

Pendekatan Objek

b)

Pendekatan Subjek

c)

Pendekatan Proses

d)

Pendekatan Tujuan

e)

Pendekatan Hasil

99.

Menurut pasal 2 UU No.17 Tahun 2003, yang termasuk ruang lingkup keuangan negara, kecuali ....

a)

Sumbangan dari pihak asing

b)

hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, melakukan pinjaman

c)

Penerimaan negara/daerah

d)

Pengeluaran negara/daerah

e)

kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan

100.

Dibawah ini yang termasuk Asas Pengelolaan Keuangan yang lama adalah...

a)

Akuntabilitas

b)

Profesionalitas

c)

UNiversalitas

d)

Proposioanlisme

e)

Keterbukaan

101.

Asas baru pengelolaan keuangan, bahwa pengeloaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabka kepada masyarakat/ rakyat, di kenal dengan asas...

a)

Profesionalisme

b)

Akuntabilitas

c)

Spesialitas

d)

Proporsionalitas

e)

Keterbukaan

102.

Perhatikan pernyataan berikut :

1. Menyusun kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi makro

2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

3. Menyusun rencana APBN dan rancangan perubahan APBN

4. Melakasanakan angggaran kementerian yang dipimpinnya

5 Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

6. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab lembaga yang dipimpinnya.

a)

1, 2 dan 3

b)

2, 3 dan 4

c)

1, 3 dan 5

d)

2, 4 dan 6

e)

4, 5 dan 6

103.

Tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN ( Bendahara Umum Negara) untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara disebut.....

a)

Kas Negara

b)

Kas Daerah

c)

APBN

d)

Bank Pemerintah

e)

Kementerian Keuangan

104.

kondisi keuangan di mana ketika belanja melebihi pendapatan, impor melampaui ekpsor, atau beban melebihi aset.

a)

surplus

b)

inflasi

c)

defisit

d)

deflasi

105.

secara nominal pendapatan negara pada tahun 2022 belum dapat kembali pada posisi sebelum pandemi covid 19, maka tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah....

a)

pemerintah melakukan pinjaman luar negeri

b)

pemerintah memberikan insentif melalui perpajakan

c)

pemerintah memberikan bantuan subsidi

d)

pemerintah melakukan percetakan Rp

106.

daftar kebijakan umum penerimaan pendapatan negara dibawah ini !

1. optimalisasi penerimaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

2. inovasi penggalian potensi denga tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha

3. pemberian insentif fiskal terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier yang kuat

4. meningkatkan penerimaan negara yang optimal melalui a.l intensifikasi dan ekstensifikasi kepabean dan cukai

5. perluasaan pemanfaatan teknologi informasi dengan sistem administrasi dan pengembangan layanan PNBP berbasis digital

merupakan kebijakan teknis penerimaan negara bukan pajak ditunjukkan nomor ....

a)

1 dan 3

b)

1 dan 5

c)

4 dan 5

d)

3 dan 4

107.

pemanfaatan belanja pemerintah pusat yaitu

1. peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif dan produktif

2. memenuhi kewajiban pemerintah

3. mendukung reformasi birokrasi

4. mendukung percepatan penyelesaian infrastruktur strategis

5. mengantisipasi kelanjutan penanganan pandemi covid

berdasarkan pernyataan diatas yang manakah yang merupakan pemanfaatan belanja untuk kementerian/ lembaga

a)

1, 3 dan 4

b)

2, 3 dan 5

c)

1, 4 dan 5

d)

3, 4 dan 5

108.

dalam kurung waktu 5 tahun terakhir pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5% dari APBN tujuan pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut adalah....

a)

perbaikan input dalam bidang kesehatan

b)

perbaikan output dalam bidang kesehatan

c)

untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan

d)

pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan nasional

109.

apa tujuan pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif

a)

untuk menghindari deflasi anggaran

b)

untuk menghindari surplus anggaran

c)

untuk menghindari opportunity loss

d)

untuk menghindari defisit anggaran

110.

gambar tersebut merupakan penerapan fungsi apbn

a)

stabilisasi

b)

alokasi

c)

distribusi

d)

otoritas

111.
a)

belanja negara lebih menekankan pada belanja pemerintah pusat sehingga belum mencerminkan upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat

b)

belanja negara lebih menekankan pada belanja pemerintah pusat sehingga mencerminkan upaya percepatan kesejahteraan masyarakat

c)

belanja negara yang menitikberatkan belanja pemerintah akan mempercepat pengentasan kemiskinan di masyarakat

d)

belanja negara dititikberatkan pada dana transfer ke daerah sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi

e)

belanja negara yang menitikberatkan pada transfer dana otonomi daerah akan mempercepat peningkatan pendapatan nasional

112.
a)

APBD tersebut defisit sehingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah berkurang

b)

APBD tersebut surplus sehingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah bertambah

c)

APBD tersebut surplus sehingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah berkurang

d)

pemerintah daerah tersebut mengalami kesulitan untuk mengatur dana karena APBD defisit

e)

terjadi keseimbangan APBD, sehingga pelayanan pemerintah daerah tersebut stabil

113.

1. Beberapa pernyataan fungsi dan tujuan APBN sebagai berikut :

(1) Mengalokasikan dana yang dimiliki pemerintah untuk belanja setiap departemen.

(2) Sebagai dasar untuk menetapkan proyek pemerintah yang harus dibiayai sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

(3) Sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan.

(4) Sebagai pedoman untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

(5) Membagikan dana, tidak hanya untuk kepentingan umum, melainkan untuk subsidi dan dana pensiun.

Dari pernyataan di atas, yang termasuk fungsi APBN adalah …

a)

(1), (2), dan (3)

b)

(1), (3), dan (4)

c)

(2), (3), dan (4)

d)

(2), (4), dan (5)

e)

(3), (4), dan (5)

114.

APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat terjadinya infali atau

deflasi. Hal ini menggambarkan fungsi APBN,yaitu..

a)

alokasi

b)

stabilisasi

c)

distribusi

d)

realokasi

e)

otorisasi

115.

Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!

(1) Presiden menyampaikan APBN beserta Nota

Keuangan (NK) dan dokumen pendukung.

(2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.

(3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.

(4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.

(5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.

Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada

angka.

a)

(1), (2), (3), (4) dan (5)

b)

(1), (5), (4), (3) dan (2)

c)

(4), (1), (3), (1) dan (2)

d)

(5), (4), (3), (1) dan (2)

e)

(5), (4), (3), (2) dan (1)