Hanya dengan mematuhi peraturan lalu lintas

Dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi peraturan sosial

Hanya dengan membayar pajak secara tepat waktu

Membayar iuran sampah tepat waktu

Hanya dengan ikut serta dalam kegiatan keagamaan

Meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya menjaga masa depan

Memperketat hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba

Mengedepankan pendekatan militer dalam pemberantasan narkoba di kalangan pemuda.

Mengatasi masalah narkoba dengan fokus pada penegakan hukum

Mendorong generasi muda untuk aktif dalam gerakan anti-narkoba

A. Penting untuk kesadaran

B. Penegakan hukum

C. Pendekatan militer

D. Partisipasi aktif

E. Mendorong generasi muda

A. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

B. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah

C. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden

D. Membahas Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Presiden atau DPD

E. Membentuk dan menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden

A. Meningkatkan impor dan ekspor hasil pangan

B. Mendorong produksi pangan lokal

C. Mengembangkan jaringan distribusi pangan

D. Memperkuat kerja sama internasional dalam komoditas pangan.

E. Meningkatkan kesadaran pentingnya konsumsi pangan lokal

A. Mengatur ekspor sumber daya alam agar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

B. Membuka kerjasama dengan pihak asing untuk meningkatkan investasi di sektor perdagangan.

C. Memperkuat peran BUMN dalam mengelola hasil bumi untuk perdagangan internasional.

D. Mengembangkan pasar domestik untuk produk-produk lokal yang berbasis sumber daya alam.

E. Memberikan subsidi kepada perusahaan swasta yang mengelola sumber daya alam untuk ekspor.

Mengatur ekspor sumber daya alam agar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

Kerjasama dengan pihak asing.

Memperkuat peran BUMN.

Pengembangan pasar domestik.

Memberikan subsidi kepada perusahaan swasta yang mengelola sumber daya alam untuk ekspor.

Penduduk asing memiliki kebebasan bertempat tinggal maksimal 5 tahun Indonesia.

Status sebagai penduduk Indonesia memberikan hak-hak tertentu kepada orang asing yang tinggal di Indonesia.

Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan warga negara Indonesia.

Orang asing yang tinggal di Indonesia secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

Penduduk asing di Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu lokal.

Mengadakan pelatihan kompetensi pegawai di semua level.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses rekrutmen pegawai.

Menilai pegawai berdasarkan kemampuan dan prestasi.

Menilai kinerja tim rekrutmen.

Menetapkan kebijakan rotasi jabatan.

A

B

C

D

E

Mengajarkan pelajar untuk hanya menerima informasi yang disebarkan oleh kelompok mayoritas demi menjaga persatuan.

Mengajak pelajar untuk aktif berdiskusi dan bertukar pikiran dengan berbagai kelompok masyarakat agar memahami kebenaran.

Mendorong pelajar untuk fokus pada pengembangan diri dan kompetensi akademis agar dapat menghadapi tantangan global.

Mendorong pelajar untuk memverifikasi informasi dari berbagai sudut pandang sebelum mempercayainya.

Mengajarkan pelajar pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk memperkuat rasa kebersamaan.

Teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan polarisasi masyarakat

Infrastruktur digital mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Perencanaan kota pintar mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial.

Investasi kota pintar diarahkan untuk mempercepat modernisasi wilayah.

Pertumbuhan ekonomi kota pintar didorong oleh inovasi teknologi dan partisipasi masyarakat.

Semua wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sama.

Setiap pulau di Indonesia memiliki hak otonomi yang sama.

Setiap daerah di

Semua wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sama.

Setiap pulau di Indonesia memiliki hak otonomi yang sama.

Setiap daerah di Indonesia diakui keberagaman budayanya.

Laut Indonesia memiliki status hukum yang berbeda dari wilayah daratannya.

Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terhubung sebagai satu kesatuan.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertahanan untuk memelihara alutsista

Mengadopsi teknologi canggih dari negara lain untuk mempercepat modernisasi alutsista.

Mengintegrasikan teknologi informasi dalam manajemen logistik pertahanan.

Meningkatkan kemampuan alutsista melalui inovasi teknologi yang dihasilkan oleh industri pertahanan nasional.

Mengutamakan riset teknologi di bidang sipil yang dapat mendukung sektor pertahanan secara tidak langsung

Meningkatkan efisiensi pemerintahan melalui pembentukan kebijakan yang inklusif.

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan secara demokratis

Memastikan keadilan sosial dalam setiap keputusan politik yang diambil oleh pemerintah.

Meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi dialog antara berbagai kelompok masyarakat.

Menguatkan peran lembaga-lembaga negara dalam menjaga stabilitas politik dan sosia

Mengajarkan nasionalisme dengan penguatan Pendidikan karakter dan kesadaran hukum.

Memprioritaskan pelajaran sejarah agar siswa memahami budaya bangsa.

Meningkatkan anggaran pendidikan untuk membangun sekolah di daerah terpencil.

Mengutamakan sosialiasi hukum pidana untuk menurunkan pengangguran

Memberikan pendidikan vokasional untuk mengurangi kejahatan akibat pengangguran

Mengutamakan adopsi budaya asing untuk memajukan pergaulan bangsa

Menerapkan nilai-nilai tradisional dalam kebijakan publik sebagai fondasi moral.

Mengintegrasikan Pancasila dalam kerjasama internasional untuk menjaga keharmonisan budaya.

Mengembangkan pendidikan yang memperkuat nilai-nilai Pancasila di setiap aspek kehidupan

Mempromosikan dialog antarbudaya untuk memperkaya nilai-nilai Pancasila dalam konteks global.

Meningkatkan transparansi informasi kepada publik melalui audit independen.

Menerapkan pengawasan internal oleh instansi terkait tanpa melibatkan pihak luar.

Menyusun laporan keuangan secara tertutup untuk menghindari kebocoran informasi.

Membentuk tim khusus internal untuk mengelola dan mengawasi penyaluran dana.

Menghindari keterlibatan media dalam pelaporan penggunaan dana bantuan.

Memberikan teknologi dan insentif kepada guru di daerah terpencil.

Mengembangkan pendidikan jarak jauh yang dapat diakses oleh semua wilayah.

Meningkatkan pendidikan karakter di seluruh jenjang pendidikan.

Mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum pendidikan nasional.

Mengirim guru dan pelajar untuk mengikuti program pertukaran internasional.

Sistem pemerintahan Indonesia menerapkan prinsip checks and balances antara Presiden dan Wakil Presiden.

Wakil Presiden memiliki kekuasaan yang sama dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Presiden tidak dapat membuat keputusan tanpa persetujuan Wakil Presiden.

A. Wakil Presiden memiliki kekuasaan yang sama dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

B. Wakil Presiden tidak dapat membuat keputusan tanpa persetujuan Wakil Presiden.

C. Presiden tidak dapat membuat keputusan tanpa persetujuan Wakil Presiden.

D. Wakil Presiden bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugas eksekutif.

E. Wakil Presiden memiliki peran penting dalam pemerintahan sebagai pendamping dan pengganti Presiden jika diperlukan.

A. Pengurangan diskriminasi sepenuhnya terhadap wanita dalam semua aspek kehidupan sosial.

B. Kebebasan wanita untuk sepenuhnya mengurangi peran tradisional dalam keluarga.

C. Kesempatan yang lebih besar bagi wanita untuk mengakses pendidikan tinggi dan berkarir.

D. Kewajiban wanita untuk memprioritaskan karier di atas kehidupan pribadi dan keluarga.

E. Dominasi wanita dalam semua posisi kepemimpinan.

A. Meningkatkan hukuman untuk pelanggar hukum agar memberikan efek jera.

B. Memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum gratis di seluruh wilayah.

C. Mengedukasi masyarakat melalui program pendidikan hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Memprioritaskan penanganan kasus-kasus besar agar menjadi contoh bagi masyarakat.

E. Memberikan kewenangan penuh kepada aparat hukum untuk bertindak.

A. Menggantikan Presiden jika Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya.

B. Menjalankan semua keputusan tanpa persetujuan Presiden.

C. Menjadi penasihat utama bagi Presiden dalam setiap kebijakan.

D. Mengawasi semua kementerian tanpa batasan.

E. Menyusun anggaran negara secara independen.

A. Mengadakan sosialisasi yang melibatkan semua lapisan masyarakat.

B. Mengurangi anggaran untuk program-program yang tidak populer.

C. Meningkatkan hukuman bagi yang tidak berpartisipasi.

D. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi.

E. Mengabaikan masukan dari masyarakat dalam perencanaan program.

A. Melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran.

B. Dengan mengadakan seminar yang hanya dihadiri oleh guru.

C. Mengurangi jam pelajaran yang berkaitan dengan sejarah.

D. Mengutamakan pendidikan agama di atas pendidikan kewarganegaraan.

E. Mengabaikan peran orang tua dalam pendidikan anak.

A. Mengurangi akses informasi publik agar tidak terjadi kebingungan.

B. Mendorong transparansi melalui laporan yang dapat diakses oleh masyarakat.

C. Mengabaikan kritik dari masyarakat untuk menjaga stabilitas.

D. Mengadakan pertemuan tertutup antara pemerintah dan pemangku kepentingan.

E. Mengurangi jumlah lembaga pengawas untuk efisiensi.

A. Menghapuskan semua bentuk budaya lokal yang dianggap tidak relevan.

B. Mendorong pelestarian budaya melalui pendidikan dan kegiatan seni.

C. Mengutamakan budaya asing dalam kurikulum pendidikan.

D. Mengabaikan peran masyarakat dalam pelestarian budaya.

E. Mengurangi dukungan terhadap festival budaya lokal.

A. Mengadakan seminar hukum yang hanya dihadiri oleh guru.

B. Mengintegrasikan pendidikan hukum dalam kurikulum sekolah.

C. Mengurangi jam pelajaran yang berkaitan dengan hukum.

D. Mengabaikan peran orang tua dalam pendidikan hukum anak.

E. Mengutamakan pendidikan agama di atas pendidikan hukum.

A. Mengurangi jumlah tempat pemungutan suara untuk efisiensi.

B. Mengadakan kampanye sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat.

C. Meningkatkan batas usia pemilih untuk memperluas jangkauan.

D. Mengabaikan masukan dari masyarakat dalam proses pemilihan.

E. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi pemilihan.

A. Mengurangi jumlah berita yang disiarkan untuk fokus pada kualitas.

B. Mendorong jurnalis untuk melakukan verifikasi fakta sebelum publikasi.

C. Mengabaikan kritik dari masyarakat terhadap berita yang disiarkan.

D. Mengutamakan berita sensasional untuk menarik perhatian.

E. Mengurangi akses masyarakat terhadap berita internasional.

A. Menghapuskan semua festival budaya lokal yang dianggap tidak relevan.

B. Mendorong kolaborasi antar daerah dalam pelestarian budaya.

C. Mengutamakan budaya asing dalam pendidikan.

D. Mengabaikan peran masyarakat dalam pelestarian budaya.

E. Mengurangi dukungan terhadap kegiatan seni lokal.

A. Mengurangi pajak bagi perusahaan yang mengekspor sumber daya alam.

B. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.

C. Mengalihkan semua sumber daya alam ke perusahaan asing.

D. Mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

E. Mengurangi dukungan terhadap program pelestarian lingkungan.

A. Mengurangi kampanye lingkungan di media sosial.

B. Mengadakan program edukasi lingkungan di sekolah-sekolah.

C. Mengabaikan peran komunitas dalam kegiatan lingkungan.

D. Mendorong penggunaan produk sekali pakai.

E. Mengurangi anggaran untuk program pelestarian lingkungan.

A. Mengurangi akses informasi kepada masyarakat.

B. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

C. Mengabaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

D. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan.

E. Mengurangi jumlah pemilih dalam pemilu.

A. Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

B. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam forum-forum diskusi publik.

C. Mengabaikan masukan dari masyarakat dalam kebijakan pemerintah.

D. Mengutamakan kepentingan elit dalam setiap kebijakan.

E. Mengurangi akses informasi kepada masyarakat.

A. Mengurangi anggaran untuk pendidikan.

B. Meningkatkan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik.

C. Mengabaikan kurikulum yang sudah ada.

D. Mengutamakan pendidikan formal di atas pendidikan non-formal.

E. Mengurangi akses siswa ke teknologi informasi.

A. Mengurangi investasi dalam infrastruktur.

B. Mendorong pertumbuhan sektor industri lokal.

C. Mengabaikan peran sektor swasta dalam perekonomian.

D. Meningkatkan pajak untuk semua sektor.

E. Mengurangi kerjasama internasional dalam perdagangan.

A. Mengurangi anggaran untuk pelayanan publik.

B. Meningkatkan pelatihan bagi pegawai pemerintah.

C. Mengabaikan umpan balik dari masyarakat.

D. Mengutamakan kepentingan pribadi dalam pelayanan.

E. Mengurangi jumlah layanan yang tersedia untuk masyarakat.

A. Mengurangi akses masyarakat terhadap informasi pembangunan.

B. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek.

C. Mengabaikan masukan dari masyarakat dalam pengambilan keputusan.

D. Mengutamakan kepentingan elit dalam setiap proyek pembangunan.

E. Mengurangi dukungan terhadap organisasi masyarakat sipil.

A. Mengurangi program edukasi tentang kesehatan mental di sekolah.

B. Mendorong diskusi terbuka tentang kesehatan mental di masyarakat.

C. Mengabaikan peran profesional kesehatan mental.

D. Mengutamakan stigma negatif terhadap orang dengan masalah kesehatan mental.

E. Mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental.

A. Mengurangi jumlah pemilih yang terdaftar.

B. Mengadakan kampanye informasi yang melibatkan tokoh masyarakat.

C. Mengabaikan kritik terhadap proses pemilu.

D. Meningkatkan batas usia pemilih untuk memperluas jangkauan.

E. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi pemilu.

A. Mengurangi dukungan terhadap usaha kecil dan menengah.

B. Mendorong investasi dalam infrastruktur lokal.

C. Mengabaikan peran komunitas dalam pengembangan ekonomi.

D. Meningkatkan pajak untuk usaha kecil.

E. Mengurangi kerjasama dengan sektor swasta.

A. Mengurangi akses informasi tentang hukum.

B. Mengadakan program edukasi hukum di komunitas.

C. Mengabaikan peran media dalam penyebaran informasi hukum.

D. Mendorong masyarakat untuk tidak terlibat dalam diskusi hukum.

E. Mengurangi anggaran untuk program pendidikan hukum.

A. Mengurangi kampanye lingkungan untuk menghemat biaya.

B. Mengadakan seminar dan workshop yang melibatkan masyarakat.

C. Mengabaikan kritik terhadap kebijakan lingkungan.

D. Mengutamakan proyek pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.

E. Meningkatkan pajak bagi perusahaan yang tidak ramah lingkungan.

A. Mengurangi jam pelajaran yang berkaitan dengan Pancasila.

B. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran.

C. Mengabaikan peran orang tua dalam pendidikan anak.

D. Mengutamakan pendidikan formal di atas pendidikan non-formal.

E. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak relevan dengan nilai-nilai Pancasila.

A. Mengurangi partisipasi masyarakat dalam program keamanan.

B. Mendorong kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan.

C. Mengabaikan laporan masyarakat tentang potensi ancaman.

D. Mengutamakan pendekatan militer dalam penanganan masalah keamanan.

E. Mengurangi akses informasi tentang keamanan kepada masyarakat.

A. Mengabaikan budaya lokal dan lebih mengutamakan budaya asing.

B. Mengadakan festival budaya lokal untuk memperkenalkan kepada masyarakat.

C. Mengurangi dukungan terhadap kegiatan seni tradisional.

D. Mendorong generasi muda untuk meninggalkan budaya lokal.

E. Menghapuskan semua bentuk budaya yang dianggap tidak relevan.

A. Mengurangi program edukasi lingkungan di sekolah.

B. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan.

C. Mengabaikan laporan masyarakat tentang pencemaran lingkungan.

D. Mengutamakan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.

E. Mengurangi akses informasi tentang isu lingkungan.

A. Mengurangi akses pemuda terhadap informasi politik.

B. Mendorong pemuda untuk terlibat dalam organisasi kepemudaan.

C. Mengabaikan suara pemuda dalam pengambilan keputusan.

D. Mengutamakan kepentingan elit dalam setiap kebijakan.

E. Mengurangi dukungan terhadap program pendidikan politik.

A. Mengurangi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

B. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam program pembangunan lokal.

C. Mengabaikan masukan dari masyarakat dalam setiap proyek pembangunan.

D. Mengutamakan kepentingan elit dalam setiap keputusan pembangunan.

E. Mengurangi akses masyarakat terhadap informasi pembangunan.

A. Mengurangi program edukasi hukum di sekolah-sekolah.

B. Mengadakan kampanye hukum yang melibatkan masyarakat luas.

C. Mengabaikan peran media dalam penyebaran informasi hukum.

D. Mendorong masyarakat untuk tidak terlibat dalam diskusi hukum.

E. Mengurangi anggaran untuk program pendidikan hukum.

A. Mengurangi jam pelajaran yang berkaitan dengan Pancasila.

B. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran.

C. Mengabaikan peran orang tua dalam pendidikan anak.

D. Mengutamakan pendidikan formal di atas pendidikan non-formal.

E. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak relevan dengan nilai-nilai Pancasila.

A. Mengurangi akses informasi tentang hukum.

B. Mengadakan workshop hukum yang melibatkan masyarakat.

C. Mengabaikan peran media dalam penyebaran informasi hukum.

D. Mendorong masyarakat untuk tidak terlibat dalam diskusi hukum.

E. Mengurangi anggaran untuk program pendidikan hukum.

A. Mengurangi jumlah sekolah di daerah terpencil.

B. Meningkatkan akses internet untuk mendukung pembelajaran.

C. Mengabaikan pelatihan bagi guru di daerah tersebut.

D. Mengurangi jam pelajaran untuk efisiensi.

E. Mengutamakan pendidikan formal di atas pendidikan non-formal.

A. Mengabaikan peran generasi muda dalam kegiatan budaya.

B. Mengadakan lomba seni dan budaya yang melibatkan pelajar.

C. Mengurangi dukungan terhadap kegiatan seni tradisional.

D. Mendorong generasi muda untuk meninggalkan budaya lokal.

E. Menghapuskan semua bentuk budaya yang dianggap tidak relevan.

A. Mengurangi pelatihan dan pendidikan bagi pekerja.

B. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan.

C. Mengabaikan kebutuhan industri dalam kurikulum pendidikan.

D. Mendorong pekerja untuk tidak mengikuti perkembangan teknologi.

E. Mengurangi kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri.

A. Mengabaikan isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.

B. Mendorong dialog dan mediasi antara kelompok yang berbeda.

C. Mengurangi anggaran untuk program sosial.

D. Mengutamakan kepentingan politik di atas kepentingan masyarakat.

E. Mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

A. Mengurangi kampanye tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

B. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan penghijauan.

C. Mengabaikan peran media dalam menyebarkan informasi lingkungan.

D. Mengurangi dukungan terhadap organisasi lingkungan.

E. Mengutamakan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.

A. Meningkatkan akses internet di seluruh wilayah.

B. Mengurangi jumlah sekolah di daerah tersebut.

C. Mengirimkan guru dari kota untuk mengajar di daerah terpencil.

D. Mengabaikan kebutuhan lokal dalam kurikulum pendidikan.

E. Meningkatkan anggaran untuk pendidikan di daerah perkotaan.

A. Mengurangi kegiatan sosial yang melibatkan pemuda.

B. Mengadakan program pelatihan kepemimpinan bagi pemuda.

C. Mengabaikan masukan dari pemuda dalam perencanaan kegiatan.

D. Meningkatkan batas usia untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

E. Mengutamakan kegiatan yang tidak melibatkan pemuda.

A. Mengurangi akses publik terhadap informasi pemerintah.

B. Menerapkan sistem pelaporan yang terbuka dan akuntabel.

C. Mengabaikan kritik dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

D. Meningkatkan kerahasiaan dalam pengambilan keputusan.

E. Mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

A. Mengurangi program pendidikan lingkungan di sekolah.

B. Mengadakan kampanye lingkungan yang melibatkan masyarakat.

C. Mengabaikan kritik terhadap kebijakan lingkungan.

D. Mengutamakan proyek pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.

E. Meningkatkan pajak bagi perusahaan yang tidak ramah lingkungan.

A. Mengurangi partisipasi masyarakat dalam forum diskusi.

B. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.

C. Mengabaikan masukan dari masyarakat dalam kebijakan pemerintah.

D. Mengutamakan kepentingan elit dalam setiap kebijakan.

E. Mengurangi akses informasi kepada masyarakat.

A. Mengurangi informasi tentang pemilu di media sosial.

B. Menggunakan platform media sosial untuk sosialisasi pemilu.

C. Mengabaikan kritik terhadap proses pemilu.

D. Mengutamakan iklan politik berbayar tanpa informasi yang jelas.

E. Meningkatkan batas usia pemilih untuk memperluas jangkauan.

A. Menjadi pengganti Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya.

B. Mengambil keputusan tanpa persetujuan Presiden.

C. Mengawasi semua kementerian tanpa batasan.

D. Menjadi penasihat utama bagi Presiden dalam setiap kebijakan.

E. Mengelola anggaran negara secara independen.

A. Mengurangi anggaran pendidikan untuk daerah terpencil.

B. Meningkatkan akses terhadap teknologi pendidikan.

C. Mengabaikan pelatihan bagi guru di daerah tersebut.

D. Mengutamakan pendidikan formal di atas pendidikan non-formal.

E. Mengurangi jumlah sekolah di daerah terpencil.

A. Mengurangi jumlah forum diskusi publik.

B. Mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

C. Mengabaikan masukan dari masyarakat.

D. Mengutamakan kepentingan elit dalam setiap kebijakan.

E. Mengurangi akses informasi kepada masyarakat.