Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz tentang BMN dan BLU

Total questions: 183

Worksheet time: 3hrs 19mins

Name
Class
Date
1.

Apa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN)?

4 lines
2.

Sebutkan beberapa kategori perolehan BMN yang sah!

4 lines
3.

Apa dasar hukum yang mengatur pengelolaan BMN?

4 lines
4.

Apa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003?

4 lines
5.

Sebutkan subjek/pelaku dari pengelolaan BMN!

4 lines
6.

Apa saja jenis-jenis BMN yang dapat diklasifikasikan?

4 lines
7.

Jelaskan asas fungsional dalam pengelolaan BMN!

4 lines
8.

Apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dalam pengelolaan BMN?

4 lines
9.

Sebutkan asas transparansi dalam pengelolaan BMN!

4 lines
10.

Apa yang dimaksud dengan asas efisiensi dalam pengelolaan BMN?

4 lines
11.

Jelaskan asas akuntabilitas publik dalam pengelolaan BMN!

4 lines
12.

Apa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas publik dalam pengelolaan BMN?

4 lines
13.

Sebutkan kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan BMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004!

4 lines
14.

Apa saja kegiatan yang diilustrasikan dalam Gambar 6.2 terkait pengelolaan BMN?

4 lines
15.

Apa yang dimaksud dengan perencanaan kebutuhan BMN?

4 lines
16.

Sebutkan prinsip-prinsip dalam pengadaan BMN menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021!

4 lines
17.

Apa tujuan dari penggunaan BMN dalam instansi pemerintah?

4 lines
18.

Apa yang dimaksud dengan pengamanan dan pemeliharaan BMN?

4 lines
19.

Apa tujuan dari pengamanan dan pemeliharaan BMN?

4 lines
20.

Sebutkan 3 jenis pengamanan BMN!

a)

Pengamanan Fisik

b)

Pengamanan Hukum

c)

Pengamanan Administrasi

21.

Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan ringan?

a)

Pemeliharaan yang dilakukan secara rutin

b)

Pemeliharaan yang memerlukan biaya

c)

Pemeliharaan yang dilakukan oleh tenaga ahli

22.

Jelaskan apa itu pemanfaatan BMN!

4 lines
23.

Apa yang dimaksud dengan Pinjam Pakai dalam pemanfaatan BMN?

4 lines
24.

Sebutkan 3 jenis pemeliharaan BMN!

a)

Pemeliharaan Ringan

b)

Pemeliharaan Sedang

c)

Pemeliharaan Berat

25.

Apa yang dimaksud dengan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)?

4 lines
26.

Apa tujuan dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)?

4 lines
27.

Apa yang dilakukan dalam proses penilaian BMN?

4 lines
28.

Apa yang dimaksud dengan Pemusnahan BMN?

4 lines
29.

Sebutkan bentuk pemindahtanganan BMN!

4 lines
30.

Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang paling sedikit dengan nilai seimbang.

4 lines
31.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

4 lines
32.

Penghapusan BMN adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

4 lines
33.

Menurut PP No 28 Tahun 2020, penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 lines
34.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.

4 lines
35.

Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang dan pengelola barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

4 lines
36.

Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan serta penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang bertugas menatausahakan BMN pada pengguna barang/kuasa pengguna barang dan pengelola barang.

4 lines
37.

Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN ini dilakukan terhadap seluruh siklus pengelolaan BMN.

4 lines
38.

Apa tujuan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 53/2023?

a)

Menyediakan pedoman dalam pengelolaan BMN

b)

Mengatur pendanaan untuk pembangunan

c)

Menetapkan standar barang di IKN

d)

Meningkatkan pelayanan publik

39.

Apa saja aspek yang dicakup dalam pengelolaan BMN di IKN?

a)

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

b)

Pengadaan dan perolehan BMN

c)

Penggunaan dan pemanfaatan

d)

Semua di atas

40.

Sebutkan tanggung jawab Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara!

4 lines
41.

Apa yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum (BLU)?

4 lines
42.

Apa ciri khas yang dimiliki oleh BLU dibandingkan instansi pemerintah lainnya?

a)

Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

b)

Pengelolaan anggaran yang ketat

c)

Tidak memiliki tanggung jawab publik

d)

Hanya berfokus pada satu bidang

43.

Apa yang menjadi pedoman pengelolaan BLU?

a)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020

b)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

c)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

d)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

44.

Apa yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLU?

a)

Laporan realisasi anggaran

b)

Neraca

c)

Laporan arus kas

d)

Laporan kinerja

45.

Apa pengertian dari Badan Layanan Umum?

4 lines
46.

Apa tujuan pembentukan BLU?

a)

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

b)

Mencerdaskan kehidupan bangsa

c)

Melakukan penerapan praktik bisnis yang sehat

d)

Membentuk instansi semiotonom yang fleksibel

47.

Sebutkan aspek fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLU!

4 lines
48.

Apa saja fleksibilitas yang dimiliki oleh BLU dalam pelaksanaan anggaran?

4 lines
49.

Sebutkan asas-asas yang dimiliki oleh BLU dalam pengelolaannya!

4 lines
50.

Apa tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga terhadap BLU?

4 lines
51.

Sebutkan dua hal penting dalam pengelolaan BLU!

4 lines
52.

Apa yang dimaksud dengan pengelolaan pendapatan BLU?

4 lines
53.

Apa yang dimaksud dengan Struktur Data APBD?

a)

Struktur Data APBD adalah tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah.

b)

Struktur Data APBD adalah tata cara pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c)

Struktur Data APBD adalah tata cara atau aturan yang mengatur penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

d)

Struktur Data APBD adalah tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pajak dan Belanja Daerah.

54.

Levelling data dalam dimensi akun terdiri dari berapa level

a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

55.

Apakah perbedaan antara Struktur Data APBD dan APBDes?

a)

Sumber pendanaan dan cakupan wilayah

b)

Jumlah anggaran dan alokasi dana

c)

Proses penyusunan dan pengawasan

d)

Penggunaan dana dan tujuan penggunaan

56.

Bagaimana proses penyusunan APBDes tahun 2024 dilakukan?

a)

Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan APBDes, Pembahasan dan pengesahan oleh BPD, Penetapan dan pengumuman oleh Kepala Desa

b)

Pengesahan oleh RT/RW setempat

c)

Penyusunan oleh Kepala Desa secara sepihak

d)

Pengumuman oleh Camat

57.

Apa saja komponen utama yang harus ada dalam APBDes tahun 2024?

a)

RKPDes, RKPD, RAPBDes, LPKD

b)

LPJPD

c)

RKUD

d)

LKPJ

e)

RKPMD

58.

Mengapa penting untuk memiliki struktur data yang baik dalam APBD?

a)

Tidak mempengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan

b)

Menyebabkan kebingungan dalam pelaporan keuangan

c)

Membuat APBD lebih rumit dan sulit dipahami

d)

Memudahkan pengelolaan dan analisis data keuangan, meminimalkan kesalahan perhitungan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memudahkan pelaporan keuangan kepada pihak terkait.

59.

Apa yang dimaksud dengan alokasi anggaran dalam APBDes?

a)

Proses penentuan dan pembagian anggaran untuk kegiatan pembangunan kota

b)

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan pembangunan nasional

c)

Penetapan anggaran untuk kegiatan pembangunan provinsi

d)

Proses penentuan dan pembagian anggaran untuk kegiatan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

60.

Bagaimana cara menghitung surplus atau defisit dalam APBD?

a)

Surplus atau defisit dalam APBD dihitung dengan cara mengurangkan total pendapatan dengan total belanja.

b)

Surplus atau defisit dihitung dengan menjumlahkan total pendapatan dengan total belanja.

c)

Surplus atau defisit dihitung dengan membagi total pendapatan dengan total belanja.

d)

Surplus atau defisit dihitung dengan mengalikan total pendapatan dengan total belanja.

61.

Levelling Data APBD untuk dimensi kegiatan adalah sebagai berikut, kecuali

a)

Urusan

b)

Program

c)

Bidang

d)

Bidang urusan

62.

Bagaimana cara memastikan transparansi anggaran dalam APBD?

a)

Monitoring dan evaluasi, laporan keuangan, partisipasi masyarakat

b)

Pengurangan pajak, pengeluaran tidak terduga, pemborosan anggaran

63.

Levelling Data APBDes untuk Dimensi kegiatan adalah sebagai berikut kecuali ..

a)

Bidang

b)

Paket

c)

Sub bidang

d)

Program

64.

Dimensi lain APBD untuk Dimensi Fungsi adalah sebagai berikut kecuali

a)

Fungsi

b)

Subfungsi

c)

SKPD

65.

Berdasarkan Permendagri 20/2018 Struktur BAS APBDes adalah

a)

Akun

b)

Bidang

c)

Sub Bidang

d)

Benar semua

66.

Akun Struktur BAS APBDes adalah sebagai berikut kecuali

a)

Akun utama

b)

Akun kelompok

c)

Akun Jenis

d)

Tidak ada pilihan

67.

Akun Jenis adalah Akun dalam BAS APBDes level berapa?

a)

Level 1

b)

Level 2

c)

Level 3

d)

Level 4

68.

Berikut adalah potensi akun resiprokal pada proses konsolidasi data APBD dan APBDes, kecuali..

a)

Pendapatan TransferPemerintah Pusat

b)

Belanja Bantuan Keuangan

c)

Dana Desa

d)

Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota

e)

Semua opsi jawaban benar

69.

Berikut adalah contoh Data APBD Akun 1, Kecuali...

a)

Pajak Daerah

b)

Pajak Hotel

c)

Pajak Wisma

d)

Pajak Lapangan

70.

Berikut adalah Contoh Data APBDes Akun (1), Kecuali

a)

Pendapatan asli desa

b)

Pelelangan ikan milik desa

c)

Pasar Desa

d)

Rumah penginapan

71.

Berikut contoh Data APBD Akun (2)

a)

Belanja Perangkat desa

b)

Belanja Daerah

c)

Belanja komponen-komponen Jembatan Baja

d)

Belanja Pipa-pipa Fiber Glass

72.

Contoh Data APBdes Akun (2) yaitu, Kecuali...

a)

Belanja pegawai

b)

Penerimaan Lain Kepala Desa

c)

Jaminan sosial Ketenagakerjaan Desa

d)

Belanja komponen attachment

73.

Apa yang dimaksud dengan "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara" (APBN)?

a)

Anggaran rumah tangga pemerintah

b)

Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah

c)

Anggaran pribadi presiden

d)

Anggaran bisnis nasional

e)

Anggaran investasi negara

74.

Tujuan utama dari APBN adalah:

a)

Meningkatkan keuntungan perusahaan swasta

b)

Menyediakan pendapatan bagi individu

c)

Mengurangi inflasi

d)

Meningkatkan kesejahteraan rakyat

e)

Mengurangi hutang luar negeri

75.

Sumber utama pendapatan pemerintah dalam APBN biasanya berasal dari:

a)

Penerimaan pajak, bea cukai, dan non-pajak

b)

Hutang luar negeri

c)

Investasi asing langsung

d)

Dana hibah dari negara-negara lain

e)

Pendapatan minyak dan gas

76.

Apa yang dimaksud dengan "Defisit Anggaran"?

a)

Kelebihan pendapatan dibandingkan belanja

b)

Kelebihan belanja dibandingkan pendapatan

c)

Tidak ada selisih antara pendapatan dan belanja

d)

Anggaran yang merugikan negara

e)

Kekurangan sumber daya alam

77.

Organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah:

a)

Bank Indonesia (BI)

b)

Kementerian Keuangan

c)

Badan Pusat Statistik (BPS)

d)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

e)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

78.

Apa yang dimaksud dengan "Surplus Anggaran"?

a)

Kelebihan pendapatan dibandingkan belanja

b)

Kelebihan belanja dibandingkan pendapatan

c)

Tidak ada selisih antara pendapatan dan belanja

d)

Kelebihan pembayaran pajak

e)

Kelebihan produksi nasional

79.

Salah satu alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengendalikan tingkat inflasi adalah:

a)

Kenaikan suku bunga

b)

Kebijakan moneter

c)

Peningkatan pengeluaran pemerintah

d)

Subsidi bahan bakar minyak (BBM)

e)

Menaikkan harga konsumen

80.

Apa yang dimaksud dengan "Utang Pemerintah"?

a)

Hutang individu

b)

Hutang pemerintah kepada warga negara

c)

Hutang pemerintah kepada bank swasta

d)

Kewajiban finansial pemerintah kepada pihak lain

e)

Hutang pemerintah kepada pemerintah asing

81.

Bagian dari APBN yang mencakup pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah:

a)

Belanja pegawai

b)

Belanja modal

c)

Subsidi

d)

Bantuan sosial

e)

Pajak penghasilan

82.

Prinsip "Keseimbangan Anggaran" mengacu pada:

a)

Selisih antara pendapatan dan belanja

b)

Tidak ada hutang pemerintah

c)

Pembayaran seluruh utang pemerintah

d)

Penyelarasan antara pendapatan dan belanja

e)

Pemotongan belanja publik

83.

Apa yang dimaksud dengan "Pajak Progresif"?

a)

Semua orang membayar pajak dengan tarif yang sama

b)

Tarif pajak meningkat seiring dengan pendapatan

c)

Semua pajak dibebankan kepada perusahaan

d)

Pajak dikenakan pada semua barang dan jasa

e)

Pajak yang hanya berlaku di wilayah tertentu

84.

Salah satu tujuan utama pengelolaan keuangan negara adalah:

a)

Membuat semua warga negara menjadi kaya

b)

Meningkatkan pengeluaran pribadi

c)

Meningkatkan kesejahteraan rakyat

d)

Meningkatkan inflasi

e)

Menarik investasi asing

85.

Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mendorong investasi adalah:

a)

Subsidi konsumen

b)

Subsidi produsen

c)

Pajak tambahan

d)

Biaya tambahan

e)

Pajak ekspor

86.

Organisasi internasional yang membantu negara-negara dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan ekonomi adalah:

a)

World Trade Organization (WTO)

b)

International Monetary Fund (IMF)

c)

United Nations (UN)

d)

World Bank (Bank Dunia)

e)

European Central Bank (ECB)

87.

Apa yang dimaksud dengan "Pendapatan Nasional"?

a)

Pendapatan individu

b)

Pendapatan perusahaan

c)

Pendapatan seluruh warga negara dalam satu tahun

d)

Pendapatan pemerintah

e)

Pendapatan hasil ekspor

88.

Apa yang dimaksud dengan "Pendapatan Nasional"?

a)

Pendapatan individu

b)

Pendapatan perusahaan

c)

Pendapatan seluruh warga negara dalam satu tahun

d)

Pendapatan pemerintah

e)

Pendapatan hasil ekspor

89.

Apa yang dimaksud dengan APBN?

a)

Anggaran Pajak dan Belanja Negara

b)

Anggaran Perusahaan Besar Nasional

c)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

d)

Anggaran Pinjaman Bank Negara

e)

Anggaran Pendidikan Bukan Negara

90.

Salah satu tujuan utama APBN adalah:

a)

Meningkatkan keuntungan perusahaan swasta

b)

Menyediakan pendapatan bagi individu

c)

Mengurangi inflasi

d)

Meningkatkan kesejahteraan rakyat

e)

Meningkatkan jumlah utang luar negeri

91.

Sumber utama pendapatan pemerintah dalam APBN biasanya berasal dari:

a)

Penerimaan pajak, bea cukai, dan non-pajak

b)

Hutang luar negeri

c)

Investasi asing langsung

d)

Dana hibah dari negara-negara lain

e)

Dana pensiun pemerintah

92.

Apa yang dimaksud dengan "Defisit Anggaran"?

a)

Kelebihan pendapatan dibandingkan belanja

b)

Kelebihan belanja dibandingkan pendapatan

c)

Tidak ada selisih antara pendapatan dan belanja

d)

Anggaran yang merugikan negara

e)

Kelebihan pembayaran pajak

93.

Organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah:

a)

Bank Indonesia (BI)

b)

Kementerian Keuangan

c)

Badan Pusat Statistik (BPS)

d)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

e)

Bank Dunia (World Bank)

94.

Apa yang dimaksud dengan "Surplus Anggaran"?

a)

Kelebihan pendapatan dibandingkan belanja

b)

Kelebihan belanja dibandingkan pendapatan

c)

Tidak ada selisih antara pendapatan dan belanja

d)

Kelebihan pembayaran pajak

e)

Kelebihan produksi nasional

95.

Salah satu alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengendalikan tingkat inflasi adalah:

a)

Kenaikan suku bunga

b)

Kebijakan moneter

c)

Peningkatan pengeluaran pemerintah

d)

Subsidi bahan bakar minyak (BBM)

e)

Menaikkan harga konsumen

96.

Apa yang dimaksud dengan "Utang Pemerintah"?

a)

Hutang individu

b)

Hutang pemerintah kepada warga negara

c)

Hutang pemerintah kepada bank swasta

d)

Kewajiban finansial pemerintah kepada pihak lain

e)

Hutang pemerintah kepada pemerintah asing

97.

Bagian dari APBN yang mencakup pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah:

a)

Belanja pegawai

b)

Belanja modal

c)

Subsidi

d)

Bantuan sosial

e)

Pajak penghasilan

98.

Prinsip "Keseimbangan Anggaran" mengacu pada:

a)

Selisih antara pendapatan dan belanja

b)

Tidak ada hutang pemerintah

c)

Pembayaran seluruh utang pemerintah

d)

Penyelarasan antara pendapatan dan belanja

e)

Pemotongan belanja publik

99.

Apa yang dimaksud dengan "Pajak Progresif"?

a)

Semua orang membayar pajak dengan tarif yang sama

b)

Tarif pajak meningkat seiring dengan pendapatan

c)

Semua pajak dibebankan kepada perusahaan

d)

Pajak dikenakan pada semua barang dan jasa

e)

Pajak yang hanya berlaku di wilayah tertentu

100.

Salah satu tujuan utama pengelolaan keuangan negara adalah:

a)

Membuat semua warga negara menjadi kaya

b)

Meningkatkan pengeluaran pribadi

c)

Meningkatkan kesejahteraan rakyat

d)

Meningkatkan inflasi

e)

Menarik investasi asing

101.

Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mendorong investasi adalah:

a)

Subsidi konsumen

b)

Subsidi produsen

c)

Pajak tambahan

d)

Biaya tambahan

e)

Pajak ekspor

102.

Organisasi internasional yang membantu negara-negara dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan ekonomi adalah:

a)

World Trade Organization (WTO)

b)

International Monetary Fund (IMF)

c)

United Nations (UN)

d)

World Bank (Bank Dunia)

e)

European Central Bank (ECB)

103.

Apa yang dimaksud dengan "Pendapatan Nasional"?

a)

Pendapatan individu

b)

Pendapatan perusahaan

c)

Pendapatan seluruh warga negara dalam satu tahun

d)

Pendapatan pemerintah

e)

Pendapatan hasil ekspor

104.

Apa yang dimaksud dengan "Pendapatan Nasional"?

a)

Pendapatan individu

b)

Pendapatan perusahaan

c)

Pendapatan seluruh warga negara dalam satu tahun

d)

Pendapatan pemerintah

e)

Pendapatan hasil ekspor

105.

Apa yang dimaksud dengan APBN?

a)

Anggaran Pajak dan Belanja Negara

b)

Anggaran Perusahaan Besar Nasional

c)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

d)

Anggaran Pinjaman Bank Negara

e)

Anggaran Pendidikan Bukan Negara

106.

Langkah pertama dalam penyusunan APBN adalah:

a)

Menentukan anggaran belanja

b)

Menyusun rencana pembangunan nasional

c)

Menyusun rencana pajak

d)

Menetapkan anggaran pendapatan

e)

Melaksanakan evaluasi belanja

107.

Apa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan dalam APBN?

a)

Dana hibah dari negara-negara lain

b)

Pendapatan dari peminjaman bank swasta

c)

Pendapatan dari penjualan minyak dan gas

d)

Penerimaan pajak, bea cukai, dan non-pajak

e)

Pendapatan dari hasil ekspor produk pertanian

108.

Apa yang dimaksud dengan "Defisit Anggaran"?

a)

Kelebihan pendapatan dibandingkan belanja

b)

Kelebihan belanja dibandingkan pendapatan

c)

Tidak ada selisih antara pendapatan dan belanja

d)

Anggaran yang merugikan negara

e)

Kelebihan pembayaran pajak

109.

Organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah:

a)

Bank Indonesia (BI)

b)

Kementerian Keuangan

c)

Badan Pusat Statistik (BPS)

d)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

e)

Bank Dunia (World Bank)

110.

Langkah apa yang biasanya diambil untuk mengatasi defisit anggaran?

a)

Meningkatkan pengeluaran pemerintah

b)

Menurunkan tarif pajak

c)

Meningkatkan hutang luar negeri

d)

Menaikkan suku bunga

e)

Mencetak lebih banyak uang

111.

Apa yang dimaksud dengan "Surplus Anggaran"?

a)

Kelebihan pendapatan dibandingkan belanja

b)

Kelebihan belanja dibandingkan pendapatan

c)

Tidak ada selisih antara pendapatan dan belanja

d)

Kelebihan pembayaran pajak

e)

Kelebihan produksi nasional

112.

Salah satu alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengendalikan tingkat inflasi adalah:

a)

Kenaikan suku bunga

b)

Kebijakan moneter

c)

Peningkatan pengeluaran pemerintah

d)

Subsidi bahan bakar minyak (BBM)

e)

Menaikkan harga konsumen

113.

Bagian dari APBN yang mencakup pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah:

a)

Belanja pegawai

b)

Belanja modal

c)

Subsidi

d)

Bantuan sosial

e)

Pajak penghasilan

114.

Prinsip "Keseimbangan Anggaran" mengacu pada:

a)

Selisih antara pendapatan dan belanja

b)

Tidak ada hutang pemerintah

c)

Pembayaran seluruh utang pemerintah

d)

Penyelarasan antara pendapatan dan belanja

e)

Pemotongan belanja publik

115.

Apa yang dimaksud dengan "Pajak Progresif"?

a)

Semua orang membayar pajak dengan tarif yang sama

b)

Tarif pajak meningkat seiring dengan pendapatan

c)

Semua pajak dibebankan kepada perusahaan

d)

Pajak dikenakan pada semua barang dan jasa

e)

Pajak yang hanya berlaku di wilayah tertentu

116.

Salah satu tujuan utama pengelolaan keuangan negara adalah:

a)

Membuat semua warga negara menjadi kaya

b)

Meningkatkan pengeluaran pribadi

c)

Meningkatkan kesejahteraan rakyat

d)

Meningkatkan inflasi

e)

Menarik investasi asing

117.

Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mendorong investasi adalah:

a)

Subsidi konsumen

b)

Subsidi produsen

c)

Pajak tambahan

d)

Biaya tambahan

e)

Pajak ekspor

118.

Organisasi internasional yang membantu negara-negara dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan ekonomi adalah:

a)

World Trade Organization (WTO)

b)

International Monetary Fund (IMF)

c)

United Nations

119.

si internasional yang membantu negara-negara dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan ekonomi adalah:

a)

World Trade Organization (WTO)

b)

International Monetary Fund (IMF)

c)

United Nations (UN)

d)

World Bank (Bank Dunia)

e)

European Central Bank (ECB)

120.

Apa yang dimaksud dengan "Pendapatan Nasional"?

a)

Pendapatan individu

b)

Pendapatan perusahaan

c)

Pendapatan seluruh warga negara dalam satu tahun

d)

Pendapatan pemerintah

e)

Pendapatan hasil ekspor

121.

Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan APBN?

a)

Proses penyusunan anggaran pemerintah

b)

Proses pengawasan penerimaan pajak

c)

Pelaksanaan kebijakan moneter

d)

Proses pelaporan keuangan negara

e)

Penyusunan rencana pembangunan nasional

122.

Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN di tingkat eksekutif di Indonesia?

a)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

b)

Presiden

c)

Bank Indonesia (BI)

d)

Badan Pusat Statistik (BPS)

e)

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

123.

Pada tahap pelaksanaan APBN, penerimaan negara dapat berasal dari:

a)

Penjualan obligasi pemerintah

b)

Dana hibah dari negara lain

c)

Penerimaan pajak dan bea cukai

d)

Pinjaman dari lembaga keuangan swasta

e)

Semua jawaban benar

124.

Bagian APBN yang mencakup pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah:

a)

Belanja pegawai

b)

Belanja modal

c)

Subsidi

d)

Bantuan sosial

e)

Pajak penghasilan

125.

Apa yang dimaksud dengan "Belanja Pegawai" dalam APBN?

a)

Pengeluaran untuk gaji pegawai pemerintah

b)

Dana hibah kepada pegawai

c)

Pemberian hadiah kepada pegawai

d)

Dana investasi untuk pegawai

e)

Subsidi untuk pegawai

126.

Pelaksanaan APBN yang efektif melibatkan pengawasan yang ketat terhadap:

a)

Penerimaan pajak

b)

Pemberian subsidi

c)

Pengeluaran belanja pegawai

d)

Pinjaman dari bank swasta

e)

Pendapatan negara

127.

Apa yang dimaksud dengan "Realisasi Anggaran"?

a)

Anggaran yang hanya ada dalam perencanaan

b)

Pengeluaran anggaran yang sudah terjadi

c)

Selisih antara pendapatan dan belanja

d)

Pelaksanaan anggaran yang kurang efisien

e)

Penerimaan dana hibah

128.

Tujuan utama pelaksanaan APBN adalah:

a)

Meningkatkan inflasi

b)

Memaksimalkan utang negara

c)

Mengurangi pengeluaran pemerintah

d)

Meningkatkan kesejahteraan rakyat

e)

Mengurangi pajak

129.

Salah satu alat yang digunakan untuk memonitor pelaksanaan APBN adalah:

a)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

b)

Buku panduan pajak

c)

Surat berharga negara

d)

Anggaran pendapatan

e)

Dana hibah dari negara lain

130.

Apa yang dimaksud dengan "Evaluasi Kinerja Anggaran"?

a)

Proses penyusunan anggaran

b)

Proses pelaporan keuangan negara

c)

Proses pengawasan pajak

d)

Penilaian terhadap pelaksanaan anggaran

e)

Proses penyusunan rencana pembangunan nasional

131.

Bagian APBN yang mencakup bantuan tunai kepada warga miskin dan kurang mampu disebut:

a)

Belanja pegawai

b)

Belanja modal

c)

Subsidi

d)

Bantuan sosial

e)

Pajak penghasilan

132.

Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah:

a)

Peningkatan tarif pajak

b)

Subsidi untuk barang-barang konsumen

c)

Kenaikan suku bunga

d)

Pengurangan belanja infrastruktur

e)

Pengurangan anggaran pendapatan

133.

Organisasi internasional yang berperan dalam memberikan rekomendasi tentang kebijakan fiskal suatu negara adalah:

a)

United Nations (PBB)

b)

World Trade Organization (WTO)

c)

International Monetary Fund (IMF)

d)

World Bank (Bank Dunia)

e)

Badan Pusat Statistik (BPS)

134.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan APBN adalah pengendalian:

a)

Jumlah pendapatan

b)

Pembayaran hutang luar negeri

c)

Inflasi

d)

Anggaran pembangunan infrastruktur

e)

Penerimaan

135.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan APBN adalah pengendalian:

a)

Jumlah pendapatan

b)

Pembayaran hutang luar negeri

c)

Inflasi

d)

Anggaran pembangunan infrastruktur

e)

Penerimaan dana hibah

136.

Apa yang dimaksud dengan "Kontrol Internal" dalam pelaksanaan APBN?

a)

Pengawasan dari lembaga eksternal

b)

Pengendalian terhadap aspek moneter

c)

Pengelolaan anggaran oleh pihak swasta

d)

Sistem pengawasan internal pemerintah

e)

Evaluasi hasil pendapatan

137.

Apa yang dimaksud dengan evaluasi dalam konteks APBN?

a)

Proses penyusunan anggaran

b)

Proses pelaporan keuangan negara

c)

Proses pengawasan pajak

d)

Penilaian terhadap pelaksanaan anggaran

e)

Proses penyusunan rencana pembangunan nasional

138.

Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi pelaksanaan APBN di Indonesia?

a)

Bank Indonesia (BI)

b)

Kementerian Keuangan

c)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d)

Badan Pusat Statistik (BPS)

e)

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

139.

Apa yang menjadi salah satu tujuan utama evaluasi pelaksanaan APBN?

a)

Mengurangi inflasi

b)

Meningkatkan hutang negara

c)

Memaksimalkan pendapatan pajak

d)

Memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik

e)

Menarik investasi asing

140.

Dokumen resmi yang berisi laporan keuangan pemerintah yang telah diaudit dan disajikan kepada publik disebut:

a)

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

b)

Neraca Keuangan Pemerintah

c)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

d)

Laporan Kegiatan Pemerintah (LKP)

e)

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

141.

Apa yang dimaksud dengan "Auditor Eksternal" dalam konteks pelaporan APBN?

a)

Auditor yang bekerja untuk pemerintah

b)

Auditor yang bekerja untuk swasta

c)

Auditor yang bekerja untuk bank

d)

Auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

e)

Auditor yang bekerja untuk Bank Indonesia (BI)

142.

Salah satu fungsi utama auditor eksternal dalam pelaporan APBN adalah:

a)

Menyusun anggaran pemerintah

b)

Melakukan inspeksi pajak

c)

Mengawasi pengeluaran belanja pegawai

d)

Memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan pemerintah

e)

Menyusun laporan pertanggungjawaban presiden

143.

Apa yang dimaksud dengan "Pertanggungjawaban" dalam konteks APBN?

a)

Proses penyusunan anggaran

b)

Proses pelaporan keuangan negara

c)

Proses pengawasan pajak

d)

Kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan dan akuntabilitas atas penggunaan dana publik

e)

Proses penyusunan rencana pembangunan nasional

144.

Pelaporan APBN yang tepat waktu dan akurat adalah penting untuk:

a)

Meningkatkan inflasi

b)

Menarik investasi asing

c)

Memaksimalkan pendapatan pajak

d)

Memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik

e)

Meningkatkan hutang negara

145.

Dokumen yang menggambarkan perkembangan pelaksanaan APBN selama satu tahun anggaran disebut:

a)

Laporan Kinerja Pemerintah (LKP)

b)

Neraca Keuangan Pemerintah

c)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

d)

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

e)

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

146.

Bagian APBN yang mencakup pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah:

a)

Belanja pegawai

b)

Belanja modal

c)

Subsidi

d)

Bantuan sosial

e)

Pajak penghasilan

147.

Apa yang dimaksud dengan "Evaluasi Kinerja Anggaran"?

a)

Proses penyusunan anggaran

b)

Proses pelaporan keuangan negara

c)

Proses pengawasan pajak

d)

Penilaian terhadap pelaksanaan anggaran

e)

Proses penyusunan rencana pembangunan nasional

148.

Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah:

a)

Peningkatan tarif pajak

b)

Subsidi untuk barang-barang konsumen

c)

Kenaikan suku bunga

d)

Pengurangan belanja infrastruktur

e)

Pengurangan anggaran pendapatan

149.

Organisasi internasional yang berperan dalam memberikan rekomendasi tentang kebijakan fiskal suatu negara adalah:

a)

United Nations (PBB)

b)

World Trade Organization (WTO)

c)

International Monetary Fund (IMF)

d)

World Bank (Bank Dunia)

e)

Badan Pusat Statistik (BPS)

150.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan APBN adalah pengendalian:

a)

Jumlah pendapatan

b)

Pembayaran hutang luar negeri

c)

Inflasi

d)

Anggaran pembangunan infrastruktur

e)

Penerimaan dana hibah

151.

Apa yang dimaksud dengan "Kontrol Internal" dalam pelaksanaan APBN?

a)

Pengawasan dari lembaga eksternal

b)

Pengendalian terhadap aspek moneter

c)

Pengelolaan anggaran oleh pihak swasta

d)

Sistem pengawasan internal pemerintah

e)

Evaluasi hasil pendapatan

152.

Apa yang dimaksud dengan BMN?

a)

Badan Manajemen Negara

b)

Badan Milik Nasional

c)

Barang Milik Negara

d)

Badan Layanan Umum

e)

Barang Modal Nasional

153.

BMN mencakup apa saja dalam konteks aset pemerintah?

a)

Hanya tanah dan bangunan

b)

Tanah, bangunan, dan kendaraan

c)

Hanya kendaraan

d)

Barang-barang konsumsi

e)

Kendaraan dan perlengkapan kantor

154.

Apa yang menjadi tujuan utama pengelolaan BMN?

a)

Meningkatkan harga aset

b)

Meningkatkan hutang negara

c)

Memaksimalkan pendapatan negara

d)

Memastikan penggunaan aset yang efisien dan efektif

e)

Menarik investasi asing

155.

Bagaimana pengelolaan BMN yang baik dapat berkontribusi terhadap pelayanan publik?

a)

Tidak ada dampaknya

b)

Meningkatkan biaya layanan publik

c)

Mempercepat pembayaran pajak

d)

Memastikan tersedianya aset yang dibutuhkan untuk layanan publik

e)

Mengurangi jumlah pegawai pemerintah

156.

Apa yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum (BLU)?

a)

Badan pengawas BMN

b)

Badan yang mengelola barang milik pribadi

c)

Badan yang mengelola layanan publik secara mandiri

d)

Badan yang mengelola keuangan negara

e)

Badan yang mengelola kontraktor swasta

157.

Tujuan utama pendirian BLU adalah:

a)

Meningkatkan harga aset

b)

Meningkatkan hutang negara

c)

Memaksimalkan pendapatan negara

d)

Meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah

e)

Memastikan penyelenggaraan layanan publik yang mandiri dan efisien

158.

Apa yang menjadi perbedaan utama antara BLU dan unit pelayanan yang diintegrasikan dalam instansi pemerintah?

a)

BLU tidak membutuhkan pendanaan

b)

BLU memiliki dana sendiri yang dapat digunakan secara mandiri

c)

Unit pelayanan diinstansi pemerintah tidak berkaitan dengan layanan publik

d)

Unit pelayanan diinstansi pemerintah selalu lebih efisien

e)

Unit pelayanan diinstansi pemerintah tidak dapat menghasilkan pendapatan

159.

Salah satu karakteristik BLU adalah:

a)

Bergantung pada anggaran pemerintah

b)

Tidak memiliki otonomi keuangan

c)

Tidak memiliki sumber pendapatan sendiri

d)

Menerima dana hibah dari swasta

e)

Dapat menghasilkan dan mengelola dana sendiri

160.

Apa yang dimaksud dengan "Otonomi Keuangan" dalam konteks BLU?

a)

Kemampuan BLU untuk beroperasi tanpa biaya

b)

Kemampuan BLU untuk menerima dana hibah

c)

Kemampuan BLU untuk menghasilkan dan mengelola dana sendiri

d)

Kemampuan BLU untuk mengurangi hutang negara

e)

Kemampuan BLU untuk menarik investasi asing

161.

Salah satu manfaat pendirian BLU adalah:

a)

Memaksimalkan pendapatan negara

b)

Meningkatkan j

162.

Salah satu manfaat pendirian BLU adalah:

a)

Memaksimalkan pendapatan negara

b)

Meningkatkan jumlah utang negara

c)

Mengurangi biaya pelayanan publik

d)

Memastikan penggunaan BMN yang efisien

e)

Menarik investasi asing

163.

Bagian dari BMN yang mencakup tanah, bangunan, dan fasilitas lain yang digunakan untuk kepentingan pemerintah adalah:

a)

Barang milik individu

b)

Barang milik swasta

c)

Aktiva tetap

d)

Aktiva lancar

e)

Kredit negara

164.

Apa yang menjadi peran utama Badan Pengelola BMN (BPBMN) dalam pengelolaan BMN?

a)

Menerima dana hibah dari pemerintah

b)

Membeli aset-aset negara

c)

Mengelola BMN dengan efisien dan efektif

d)

Menarik investasi asing

e)

Memaksimalkan pendapatan negara

165.

Bagaimana BLU dapat membiayai kegiatan dan layanan publiknya?

a)

Hanya dengan mendapatkan hibah dari pemerintah

b)

Hanya dengan pinjaman dari bank swasta

c)

Dengan mengandalkan dana dari pemerintah

d)

Dengan menggunakan pendapatan sendiri dan dana yang diterima dari pemerintah

e)

Dengan mengandalkan investasi asing

166.

Apa yang menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan BMN?

a)

Kurangnya regulasi yang jelas

b)

Tidak adanya BMN

c)

Ketidakmampuan BPBMN dalam menghasilkan pendapatan

d)

Tidak adanya BMN yang efisien

e)

Tidak adanya unit pelayanan publik

167.

Apa yang menjadi salah satu keuntungan utama pendirian BLU dalam penyelenggaraan layanan publik?

a)

Meningkatkan harga BMN

b)

Memaksimalkan hutang negara

c)

Mengurangi biaya administrasi

d)

Memastikan penggunaan BMN yang efisien

e)

Mengurangi jumlah penduduk

168.

Apa yang dimaksud dengan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah?

a)

Pertukaran komoditas antara pemerintah pusat dan daerah

b)

Koordinasi kebijakan luar negeri antara pemerintah pusat dan daerah

c)

Interaksi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara

d)

Pertemuan resmi antara pejabat pemerintah pusat dan daerah

e)

Penetapan batas geografis antara pemerintah pusat dan daerah

169.

Salah satu cara pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah adalah melalui:

a)

Kenaikan pajak daerah

b)

Pemberian hadiah

c)

Dana perimbangan keuangan

d)

Pinjaman dari bank swasta

e)

Pendapatan dari ekspor

170.

Apa yang dimaksud dengan "Dana Perimbangan" dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah?

a)

Dana yang diberikan oleh daerah kepada pemerintah pusat

b)

Dana yang digunakan untuk pemilihan umum

c)

Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung otonomi daerah

d)

Dana yang digunakan untuk kepentingan militer

e)

Dana yang digunakan untuk memberikan subsidi kepada perusahaan swasta

171.

Salah satu tujuan dana perimbangan adalah untuk:

a)

Meningkatkan hutang pemerintah pusat

b)

Memperkuat pemerintah pusat

c)

Memastikan otonomi daerah

d)

Menarik investasi asing

e)

Memaksimalkan pendapatan pemerintah daerah

172.

Apa yang dimaksud dengan "Otonomi Daerah"?

a)

Kondisi di mana daerah sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat

b)

Kemampuan daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat

c)

Penyerahan penuh kekuasaan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat

d)

Pemerintah daerah yang sepenuhnya independen dari pemerintah pusat

e)

Penetapan batas wilayah geografis untuk pemerintah daerah

173.

Apa yang dimaksud dengan "Pajak Daerah"?

a)

Pajak yang hanya berlaku di daerah tertentu

b)

Pajak yang hanya dikenakan pada perusahaan swasta

c)

Pajak yang hanya dikenakan pada penduduk kota

d)

Pajak yang hanya dikenakan pada penduduk desa

174.

Apa yang dimaksud dengan "Pajak Daerah"?

a)

Pajak yang hanya berlaku di daerah tertentu

b)

Pajak yang hanya dikenakan pada perusahaan swasta

c)

Pajak yang hanya dikenakan pada penduduk kota

d)

Pajak yang hanya dikenakan pada penduduk pedesaan

e)

Pajak yang hanya dikenakan pada pemerintah daerah

175.

Apa yang menjadi salah satu alasan pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah?

a)

Untuk mengurangi pendapatan pemerintah daerah

b)

Untuk menekan otonomi daerah

c)

Untuk memastikan keseimbangan pembangunan antara daerah

d)

Untuk meningkatkan inflasi

e)

Untuk meningkatkan pajak pemerintah daerah

176.

Bagaimana pengelolaan dana perimbangan diatur di Indonesia?

a)

Tidak diatur oleh hukum

b)

Diatur oleh perusahaan swasta

c)

Diatur oleh peraturan daerah masing-masing

d)

Diatur oleh undang-undang

e)

Diatur oleh organisasi internasional

177.

Apa yang dimaksud dengan "Alokasi Dana Perimbangan"?

a)

Pembagian dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil pemilihan umum

b)

Pembagian dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah

c)

Pembagian dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan besarnya pajak yang dibayar oleh penduduk

d)

Pembagian dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan jumlah penduduk

e)

Pembagian dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan kebijakan pemerintah pusat

178.

Salah satu manfaat dari hubungan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah adalah:

a)

Mengurangi otonomi daerah

b)

Meningkatkan hutang pemerintah pusat

c)

Memastikan pendapatan pemerintah daerah tetap rendah

d)

Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana perimbangan

e)

Mengurangi pajak pemerintah daerah

179.

Apa yang dimaksud dengan "Desentralisasi Fiskal"?

a)

Pemindahan seluruh kekuasaan fiskal dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat

b)

Pemindahan sebagian kekuasaan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah

c)

Pemindahan seluruh kekuasaan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah asing

d)

Pemindahan seluruh kekuasaan fiskal dari pemerintah daerah ke pemerintah asing

e)

Pemindahan sebagian kekuasaan fiskal dari pemerintah daerah ke perusahaan swasta

180.

Apa yang menjadi peran utama Kementerian Keuangan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia?

a)

Mengawasi pemerintah daerah

b)

Menyediakan dana perimbangan

c)

Mengumpulkan pajak daerah

d)

Mengelola BMN

e)

Mengurangi otonomi daerah

181.

Bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana perimbangan adalah:

a)

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

b)

Presiden

c)

Kementerian Keuangan

d)

Badan Pusat Statistik (BPS)

e)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

182.

Apa yang dimaksud dengan "Pendapatan Asli Daerah"?

a)

Pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat

b)

Pendapatan yang berasal dari sumber di luar daerah

c)

Pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari pajak daerah dan sumber-sumber pendapatan lainnya

d)

Pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari bank swasta

e)

Pendapatan yang berasal dari investasi asing

183.

Apa yang dimaksud dengan "Sistem Transfer"?

a)

Sistem pengiriman pesan antara pemerintah pusat dan daerah

b)

Sistem pengiriman barang antara pemerintah pusat dan daerah

c)

Sistem pendistribusian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah

d)

Sistem perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah

e)

Sistem pembayaran gaji pegawai pemerintah daerah

Similar Resources on Wayground

PPKn 8

186 questions

PPKn 8

quiz

Worksheet

•

12th Grade