Telkom, Garuda lndonesia, dan PLN

Pos lndonesia, Telkom, dan Bulog

Bulog, Pertamina, dan pegadaian

Pertamina, pegadaian, dan Damri

Damri, Bulog, dan Perhutan

BNI (Bank)

Indofood

Kimia farma

Lippogroup

Jamsostek

Firma

CV

PT

Perusahaan perseorangan

Persero

Perum

PT

CV

Firma

Perusahaan perseorangan

1), 2), dan 3)

1), 3), dan 5)

2), 3), dan 4)

2), 4), dan 5)

3), 4), dan 5)

Pemerintah pusat

Pemerintah daerah

Pemerintah bersama swasta

Perorangan bersama pemerintah daerah

Masyarakat (swasta)

1), 2), dan 3)

2), 4), dan 5)

2), 3), dan 4)

3), 4), dan 5)

1), 4), dan 5)

Ekstraktif

Perdagangan

Agraris

Industri

Memiliki anggota 2 orang atau lebih, masing-masing menyepakati adanya tanggung jawab yang tidak terbatas

Pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada modal yang disetor

Kurang lebih 2 orang sepakat dengan menyetor modal yang besarnya sama

Ada anggota aktif dan anggota pasif di mana anggota pasif bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan

Pegadaian

Bulog

BNI

Damri

2), 4), dan 5)

2), 3), dan 4)

1), 2), dan 3)

1), 2), dan 4)

1), 2), dan 3)

2), 3), dan 4)

2), 4), dan 5)

3), 4), dan 5)

Koperasi

Firma

Perseroan terbatas

Persekutuan Komanditer

Firma

CV

PT

Perusahaan Perseorangan

BUMD

BUMN

Firma

BUMS

koperasi

Comanditer

Firma

Persero

Perjan

Perum

BUMD

BUMS

Perseroan Terbatas

BUMN

Firma

Seluruh modal berasal dari pihak swasta

Kepemilikan oleh pihak swasta

Kecakapan pemimpin menjadi modal usaha

kerugian yang didapat menjadi tanggung pemilik

Pemerintah ikut serta meningkatkan laba perusahaan

Badan Usaha Milik Nasional

Badan Usaha Minyak Negara

Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Minyak Nasional

Badan Usaha Milik Swasta

membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa

menambah pendapatan negara

membantu meningkatkan produksi barang dan jasa

sebagai partner pemerintah dalam mengelola sumber daya

mengurangi pengangguran

dibagi berdasarkan rapat umum pemegang saham

51% adalah milik negara

dibagi sesuai dengan perjanjian atas sekutu aktif dan sekutu komanditer

akan diterima seluruhnya oleh pemilik

seluruhnya adalah milik daerah

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera dan PT Freeport Indonesia

Pegadaian, Yayasan Bina Insani dan PT Garuda Indonesia

PT Pos Indonesia, Perum Damri dan PT KAI

UD Sekartaji, Perusahaan Daerah Air Minum dan Toko Maju Lancar

PT Pertamina, PD Jasa Transportasi dan Lembaga Dana Pensiun

BUMN

BUMD

BUMS

koperasi

usaha perseorangan

mencari keuntungan sebesar-besarnya

memupuk modal melalui penjualan saham kepada publik

menguasai perekonomian melalui pengelolaan badan usaha

memonopoli sumber daya ekonomi agar tidak dikelola oleh pihak swasta

menyediakan barang dan jasa berkualitas bagi pemenuhan kebutuhan publik

perum

CV

firma

usaha perseorangan

PT

tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan pemilik menjaminkan kekayaan pribadi untuk menanggung seluruh utang perusahaan

terbatas pada modalnya sehingga untuk melunasi utang sebatas pada tanggung jawab yang telah disepakati

tidak terbatas terhadap seluruh kekayaan perusahaan pemilik berhak mendapatkan harta perusahaan jika perusahaan pailit

seluruh harta perusahaan dibagi sama rata jika pailit dan utang piutang perusahaan menjadi tanggung jawab seluruh pemilik

sekutu aktif yang menanggung seluruh utang perusahaan

firma

CV

PT

usaha perseorangan

persero

bagi sekutu aktif terdapat tanggung jawab yang tidak tebatas, sedangkan bagi sekutu komanditer sulit untuk menarik modal yang telah disetor

sekutu aktif memperoleh laba yang sedikit, sedangkan sekutu komanditer menyetor modal yang terlalu banyak

tidak ada perjanjian pembagian laba antara sekutu aktif dan sekutu komanditer sehingga rawan terjadi sengketa dalam pembagiannya

sulit untuk membagi laba yang sesuai dengan modal dan keahlian yang ditanam antar kedua sekutu

sulit untuk mengambil keputusan karena banyaknya sekutu yang terlibat di dalamnya sehingga kelangsungan perusahaan tidak terjamin

perseorangan

PT

CV

firma

perum

firma resiko ditanggung pemerintah, sedangkan pada usaha perseorangan resiko ditanggung individu

firma resiko ditanggung bersama, sedangkan pada usaha perseorangan resiko ditanggung individu

firma resiko ditanggung individu, sedangkan pada usaha perseorangan resiko ditanggung pemerintah

firma resiko dapat dialihkan, sedangkan pada usaha perseorangan resiko tidak dapat dialihkan

firma tidak ada resiko usaha karena modal berasal dari modal pinjaman, sedangkan pada usaha perseorangan resiko usaha bergantung pada kegiatan ekonomi

membantu meningkatkan pendapatan daerah

mengusahakan pemerataan pembangunan daerah

meningkatkan perkembangan perekonomian daerah

membantu meningkatkan produksi daerah

memperluas lapangan pekerjaan

persero bertujuan menyejahterakan rakyat, sedangkan perum bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya

saham persero paling sedikit 51% harus dimiliki pemerintah, sedangkan perum seluruh modalnya dimiliki pemerintah

persero dipimpin oleh dewan direksi, sedangkan perum dipimpin oleh seorang direktur

status pegawai persero sebagai pegawai negeri, sedangkan pada perum status pegawai adalah pegawai swasta

persero bebas bergerak dalam menjalankan usahanya, sedangkan perum kegiatan usaha terbatas pada aturan yang telah disepakati

dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi sebelum jatuh ke tangan pihak lain

dapat memegang kendali perekonomian sehigga tidak kalah bersaing dengan swasta

mendapat keuntungan yang banyak sehingga pendapatan negara meningkat

mampu bersaing dengan pihak swasta dalam produksi sehingga produk selalu laku di pasar

memenuhi hajat hidup orang banyak secara adil dan merata sehingga kekayaan negara tidak dimiliki oleh swasta

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

seluruh modal milik negara

sebagian modal milik negara

seluruh modal berasal dari pemerintah daerah

seluruh modal berasal dari swasta asing

aparatur sipil negara

pegawai honorer

pegawai swasta

pegawai pemerintah

pegawai pemerintah daerah

firma

CV

BUMS

BUMN

BUMD

kemitraan

koperasi

kemitraan tak terbatas

kemitraan terbatas

kerjasama terbatas

membantu pemerintah dalam ekspor non migas

membantu pemerintah mendirikan industri kreatif

membantu pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan

sebagai rekan kerja badan usaha lain dalam mengelola sumber daya alam

meningkatkan pendapatan pribadi keluarga Tegar

1), 2), dan 3)

1), 3), dan 5)

2), 3), dan 4)

2), 4), dan 5)

3), 4), dan 5)

CV

Firma

Perum

Persero

Yayasan

suatu perkumpulan organisasi produksi untuk melakukan aktivitas produksi barang atau jasa

tempat berkumpulnya faktor produksi guna menghasilkan barang dan jasa

suatu kesatuan organisasi yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa

tempat terjadinya suatu aktivitas produksi dan faktor produksi yang berkaitan dengan proses produksi

suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan dengan cara menghasilkan barang dan jasa

bertujuan menyejahterakan rakyat, sedangkan pada perum bertujuan mencari keuntungan

saham paling sedikit 51% harus dimiliki oleh pemerintah, sedangkan pada perum seluruh modal dimiliki oleh pemerintah

dipimpin oleh dewan direksi, sedangkan pada perum dipimpin oleh seorang direktur

status pegawai sebagai pegawai negeri, sedangkan pada perum dipimpin oleh seorang direktur

bebas bergerak dalam menjalankan usahanya, sedangkan pada perum kegiatan usaha terbatas pada aturan yang telah disepakati

1), 2), dan 3)

1), 2), dan 4)

1), 2), dan 5)

2), 3), dan 4)

2), 3), dan 5)

1), 2), dan 3)

1), 3), dan 4)

1), 3), dan 5)

2), 3), dan 5)

3), 4), dan 5)

milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu merugi. Contoh: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT KAI.

dikelola oleh negara denga status pegawainya sebagai Pegawai Negeri Sipil.Namun demikian peusahaan masih merugi, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian sahamnya kepada publik (go public) dan statusnya mengalami perubahan. Contoh: Perum Peruri.

dikelola oleh negara atau daerah, dengan tujuan mencari keuntungan dan memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Contoh: PT Bank Rakyat Indonesia.

modalnya berasal dari kekayaan daerah, dengan tujuan memberikan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah tertentu. Contoh: PDAM

modalnya berasal dari pihak swasta dan sebagian lagi berasal dari pemerintah, tujuan usahanya nirlaba.

Kewajiban terhadap pihak luar terbatas hanya kepada modal yang disetorkannya. Artinya, jika perusahaan menanggung utang, maka kewajiban pemilik hanya terbataskepada modal yang disetorkan. Oleh karena itu, harta pribadi tidak ikut dijaminkan untuk membayar kewajiban tersebut.

Tidak mudah untuk alih kepemilikan, artinya jika seseorang memegang saham perusahaan tersebut kemudian ingin menjualnya dengan berbagai sebab, maka tidak mudah dapat dipindahtangankan atau dijual ke pihak lain.

Usia PT terbatas, artinya perusahaan yang berbentuk perseroan memiliki usia yang terbatas. Jika tidak mampu untuk beroperasi di saat pemilik atau manajemennya meninggal dunia maka tidak dapat dilanjutkan oleh pemilik saham lainnya.

Kesulitan untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar, maka tidak mudah pihak kreditor untuk memercayainya.

Kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, baik jenis atau bidang usaha maupun wilayah operasinya sangat terbatas.

1), 2), dan 3)

1), 3), dan 4)

2), 3), dan 4)

2), 4), dan 5)

3), 4), dan 5)

menyediakan bahan bakar yang bermutu tinggi yang dijual melalui Pertamina

peningkatan kapasitas tenaga kerja memlalui BLK yang sesuai kebutuhan tenaga kerja pada BUMN

BUMN memberikan bantuan prasarana untuk UMKM

untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil BUMN bersama UMKM bekerja sama melalui program kemitraan dan bina lingkungan

BUMN dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran