Font size
S
M
L
XL
WorksheetsLATIHAN KOMPETENSI TEKNIS
Total questions: 91
Worksheet time: 46mins
Name
Class
Date
1.
Metode pengumpulan data yang paling efektif untuk monitoring pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial di lapangan adalah....
a)
Survei online
b)
Wawancara mendalam dengan penerima manfaat
c)
Analisis dokumen kebijakan
d)
Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan
e)
Observasi langsung di lokasi pelaksanaan kebijakan
2.
Dalam evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial, indikator yang paling relevan untuk menilai efektivitas kebijakan adalah....
a)
Jumlah anggaran yang terserap
b)
Jumlah staf yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan
c)
Perubahan positif pada kondisi kesejahteraan sosial masyarakat sasaran
d)
Tingkat kepuasan pejabat pemerintah terhadap kebijakan
e)
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana
3.
Dalam proses advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial, peran pekerja sosial yang paling strategis adalah....
a)
Melakukan penelitian dan mengumpulkan bukti untuk mendukung advokasi
b)
Memobilisasi masa untuk melakukan demonstrasi dan protes
c)
Melobi pengambil keputusan secara langsung untuk memengaruhi kebijakan
d)
Menyediakan layanan langsung kepada masyarakat sebagai contoh praktik terbaik
e)
Menggalang dana dari sumber-sumber eksternal untuk mendukung advokasi
4.
Indikator keberhasilan advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang paling utama adalah....
a)
Jumlah artikel media yang memuat isu yang diadvokasi
b)
Frekuensi pertemuan dengan pengambil keputusan
c)
Banyaknya dukungan dari tokoh masyarakat dan selebriti
d)
Terjadinya perubahan kebijakan yang sesuai dengan tujuan advokasi
e)
Meningkatnya anggaran pemerintah untuk pelayanan kesejahteraan sosial
5.
Tantangan utama dalam monitoring dan evaluasi hasil advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial adalah....
a)
Kesulitan dalam mengukur dampak jangka panjang dari perubahan kebijakan
b)
Resistensi dari lembaga pemerintah untuk memberikan data yang diperlukan
c)
Kurangnya sumber daya keuangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi
d)
Perbedaan pendapat di antara pemangku kepentingan tentang indikator keberhasilan
e)
Perubahan dinamika politik yang mempengaruhi keberlanjutan advokasi
6.
Strategi yang efektif untuk memastikan keberlanjutan hasil advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial adalah....
a)
Melembagakan mekanisme pemantauan dan evaluasi partisipatif
b)
Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan baru
c)
Meningkatkan kapasitas lembaga pelaksana melalui pelatihan berkala
d)
Membangun koalisi permanen dengan organisasi masyarakat sipil
e)
Menjaga hubungan baik dengan media massa untuk liputan berkelanjutan
7.
Dalam pemilihan mitra advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial, kriteria yang paling penting adalah....
a)
Kesamaan visi dan tujuan advokasi dengan organisasi mitra
b)
Reputasi dan pengaruh organisasi mitra di masyarakat
c)
Ketersediaan sumber daya keuangan dan manusia dari organisasi mitra
d)
Pengalaman organisasi mitra dalam advokasi kebijakan sebelumnya
e)
Kedekatan hubungan personal antara pimpinan organisasi
8.
Pendekatan yang paling sesuai untuk memperkuat kapasitas pekerja sosial dalam advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial adalah....
a)
Mengadakan seminar dan konferensi tentang isu-isu advokasi terkini
b)
Menyediakan hibah penelitian untuk studi terkait advokasi kebijakan
c)
Mengembangkan program mentoring antara pekerja sosial senior dan junior
d)
Menyelenggarakan pelatihan keterampilan advokasi secara teratur
e)
Membentuk komunitas praktik untuk berbagi pengalaman advokasi
9.
Strategi komunikasi yang paling efektif dalam advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial adalah....
a)
Menggunakan bahasa teknis dan istilah hukum untuk menunjukkan keahlian
b)
Menyampaikan pesan dengan gaya konfrontatif untuk menarik perhatian
c)
Mengadaptasi pesan sesuai dengan karakteristik dan kepentingan pemangku kepentingan
d)
Mengandalkan data statistik sebagai argumen utama dalam komunikasi advokasi
e)
Menggunakan pendekatan emosional dengan menyoroti kisah individu yang terdampak
10.
Dalam monitoring dan evaluasi hasil advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial, metode pengumpulan data yang paling sesuai untuk menilai dampak jangka panjang adalah....
a)
Survei kepuasan penerima manfaat layanan
b)
Analisis tren anggaran dan belanja pemerintah
c)
Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci
d)
Observasi langsung di lapangan
e)
Studi longitudinal dengan kelompok kontrol
11.
Salah satu etika penting yang harus dipegang teguh oleh pekerja sosial dalam advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial adalah....
a)
Memprioritaskan kepentingan pribadi dan organisasi di atas kepentingan masyarakat
b)
Menggunakan segala cara, termasuk manipulasi data, untuk mencapai tujuan advokasi
c)
Memastikan bahwa advokasi didasarkan pada bukti ilmiah dan nilai-nilai profesi pekerjaan sosial
d)
Menghindari kerja sama dengan pemangku kepentingan yang memiliki pandangan berbeda
e)
Menjaga netralitas politik dengan tidak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan
12.
Dalam melakukan analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial, aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah....
a)
Ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan rencana
b)
Kesesuaian rencana dengan visi dan misi organisasi pelaksana
c)
Keselarasan rencana dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku
d)
Potensi dampak positif rencana terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat
e)
Kemudahan dalam mengukur dan mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana
13.
Teknik analisis yang paling tepat untuk menilai kelayakan finansial dari perencanaan pekerjaan sosial adalah....
a)
Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
b)
Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)
c)
Analisis Pohon Masalah (Problem Tree Analysis)
d)
Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analysis)
e)
Analisis Kerangka Logis (Logical Framework Analysis)
14.
Ketika hasil analisis kelayakan menunjukkan bahwa rencana pekerjaan sosial tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis, langkah yang paling tepat adalah....
a)
Membatalkan rencana dan mengembangkan rencana baru dari awal
b)
Mengabaikan ketidaksesuaian dan melanjutkan rencana seperti semula
c)
Merevisi rencana untuk mengatasi area ketidaksesuaian yang teridentifikasi
d)
Meminta pengecualian dari pedoman kerja/petunjuk teknis kepada atasan
e)
Menyesuaikan pedoman kerja/petunjuk teknis agar selaras dengan rencana
15.
Salah satu tantangan dalam melakukan analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial adalah ketersediaan data yang terbatas. Strategi yang paling efektif untuk mengatasi tantangan ini adalah....
a)
Membuat asumsi berdasarkan pengalaman dan intuisi perencana
b)
Menggunakan data dari konteks yang berbeda sebagai proksi
c)
Mengandalkan input kualitatif dari pemangku kepentingan sebagai pengganti data
d)
Mengumpulkan data primer melalui metode yang cepat dan hemat biaya
e)
Menyederhanakan rencana untuk mengurangi kebutuhan data
16.
Aspek penting yang sering diabaikan dalam analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial adalah....
a)
Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk pelaksanaan rencana
b)
Potensi risiko dan tantangan dalam pelaksanaan rencana
c)
Keselarasan rencana dengan prioritas dan kebijakan pemerintah
d)
Kemampuan rencana untuk menghasilkan hasil yang berkelanjutan
e)
Tingkat dukungan dan penerimaan dari masyarakat sasaran
17.
Dalam konteks analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial, metode pengumpulan data yang paling sesuai untuk menilai kebutuhan dan preferensi masyarakat sasaran adalah....
a)
Survei terstruktur dengan kuesioner tertutup
b)
Analisis data sekunder dari sumber pemerintah dan lembaga penelitian
c)
Diskusi kelompok terfokus dengan perwakilan masyarakat
d)
Wawancara mendalam dengan informan kunci
e)
Observasi partisipatif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
18.
Kriteria yang paling penting dalam menilai kelayakan rencana pekerjaan sosial dari perspektif keberlanjutan adalah....
a)
Ketersediaan sumber pendanaan jangka panjang untuk melanjutkan rencana
b)
Tingkat keterlibatan dan kepemilikan masyarakat terhadap rencana
c)
Kemampuan rencana untuk menghasilkan perubahan sistemik dalam kebijakan dan kelembagaan
d)
Potensi rencana untuk menghasilkan pendapatan dan kemandirian finansial
e)
Kompatibilitas rencana dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya masyarakat
19.
Dalam melakukan analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial, pendekatan yang paling tepat untuk memastikan rencana responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan adalah....
a)
Menggunakan data terdisagregasi berdasarkan karakteristik kelompok rentan
b)
Berkonsultasi dengan organisasi yang mewakili kelompok rentan
c)
Memprioritaskan intervensi yang secara khusus menargetkan kelompok rentan
d)
Menugaskan staf dengan latar belakang dan pengalaman bekerja dengan kelompok rentan
e)
Melakukan analisis dampak sosial untuk mengidentifikasi konsekuensi tidak langsung bagi kelompok rentan
20.
Salah satu pertimbangan etis yang penting dalam analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial adalah....
a)
Memastikan alokasi sumber daya yang adil dan merata untuk semua kelompok masyarakat
b)
Menghindari konflik kepentingan antara perencana dan pemangku kepentingan tertentu
c)
Memprioritaskan rencana yang memberikan manfaat terbesar bagi sebagian besar populasi
d)
Melindungi privasi dan kerahasiaan informasi yang dikumpulkan selama analisis
e)
Mempertimbangkan preferensi pribadi dan nilai-nilai perencana dalam pengambilan keputusan
21.
Ketika hasil analisis kelayakan menunjukkan bahwa rencana pekerjaan sosial memiliki potensi dampak negatif yang signifikan terhadap kelompok tertentu, langkah yang paling tepat adalah....
a)
Menghentikan rencana sepenuhnya untuk menghindari dampak negatif
b)
Melanjutkan rencana semula dengan mitigasi dampak seminimal mungkin
c)
Merevisi rencana secara substansial untuk menghilangkan atau meminimalkan dampak negatif
d)
Mengimbangi dampak negatif dengan memberikan kompensasi kepada kelompok yang terkena dampak
e)
Menyerahkan keputusan kepada pemangku kepentingan yang lebih berkuasa
22.
Dalam menyiapkan bahan terkait manajemen pekerjaan sosial, jenis data yang paling penting untuk dikumpulkan adalah....
a)
Data demografis dan sosial ekonomi masyarakat sasaran
b)
Data anggaran dan pengeluaran program pekerjaan sosial sebelumnya
c)
Data kepuasan klien terhadap layanan pekerjaan sosial yang ada
d)
Data kinerja staf pekerjaan sosial dalam periode sebelumnya
e)
Data tren permasalahan sosial utama di wilayah sasaran
23.
Pedoman kerja/petunjuk teknis yang paling relevan sebagai acuan dalam penyiapan bahan manajemen pekerjaan sosial adalah....
a)
Standar operasional prosedur (SOP) untuk pelaksanaan program pekerjaan sosial
b)
Kode etik profesi pekerjaan sosial yang ditetapkan oleh asosiasi profesi
c)
Peraturan perundang-undangan terkait kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial
d)
Rencana strategis dan rencana kerja tahunan instansi pelaksana pekerjaan sosial
e)
Pedoman monitoring dan evaluasi program pekerjaan sosial
24.
Tantangan yang paling signifikan dalam mengumpulkan data untuk penyiapan bahan manajemen pekerjaan sosial di daerah terpencil adalah....
a)
Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
b)
Rendahnya tingkat melek huruf dan pemahaman masyarakat tentang pekerjaan sosial
c)
Kendala bahasa dan dialek lokal yang berbeda dengan bahasa resmi
d)
Keengganan masyarakat untuk berbagi informasi karena alasan budaya atau privasi
e)
Keterbatasan transportasi dan aksesibilitas fisik ke lokasi sasaran
25.
Dalam menyiapkan bahan anggaran untuk manajemen pekerjaan sosial, pendekatan yang paling tepat untuk memastikan efisiensi biaya adalah....
a)
Menggunakan data historis pengeluaran program sebagai dasar untuk proyeksi anggaran
b)
Menerapkan analisis biaya-manfaat untuk menentukan alokasi sumber daya
c)
Membandingkan biaya program dengan benchmark dari program serupa di daerah lain
d)
Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penganggaran partisipatif
e)
Memprioritaskan intervensi yang memiliki biaya per penerima manfaat terendah
26.
Salah satu prinsip etis yang penting dalam penyiapan bahan manajemen pekerjaan sosial adalah....
a)
Memastikan partisipasi yang luas dan inklusif dari semua pemangku kepentingan
b)
Menjaga objektivitas dan netralitas dalam menganalisis data dan informasi
c)
Menghormati kerahasiaan dan privasi individu yang terlibat dalam program
d)
Mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan lainnya
e)
Mematuhi semua peraturan dan prosedur administratif yang berlaku
27.
Dalam konteks penyiapan bahan manajemen pekerjaan sosial, fungsi utama dari analisis pemangku kepentingan adalah....
a)
Mengidentifikasi individu dan kelompok yang akan terdampak oleh program
b)
Menilai tingkat dukungan atau penolakan pemangku kepentingan terhadap program
c)
Memetakan peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program
d)
Mengukur potensi kontribusi sumber daya dari setiap pemangku kepentingan
e)
Memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh di antara pemangku kepentingan
28.
Ketika menyiapkan bahan terkait manajemen risiko dalam pekerjaan sosial, jenis risiko yang paling penting untuk diidentifikasi adalah....
a)
Risiko keuangan terkait pengelolaan anggaran program
b)
Risiko reputasi terkait persepsi publik terhadap program
c)
Risiko operasional terkait pelaksanaan program di lapangan
d)
Risiko strategis terkait keselarasan program dengan tujuan organisasi
e)
Risiko kepatuhan terkait pemenuhan peraturan dan standar yang berlaku
29.
Dalam menyiapkan bahan terkait sistem informasi manajemen untuk pekerjaan sosial, pertimbangan yang paling penting adalah....
a)
Kompatibilitas sistem dengan infrastruktur teknologi informasi yang ada
b)
Kemudahan penggunaan sistem bagi staf dengan berbagai tingkat keterampilan teknis
c)
Kemampuan sistem untuk menghasilkan laporan dan analisis data secara otomatis
d)
Biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem dalam jangka panjang
e)
Kapasitas sistem untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan program
30.
Salah satu strategi untuk memastikan bahwa bahan yang disiapkan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis terkait manajemen pekerjaan sosial adalah....
a)
Melakukan pelatihan dan orientasi secara berkala bagi staf yang terlibat dalam penyiapan bahan
b)
Mengembangkan daftar periksa (checklist) yang mencakup semua elemen yang diperlukan sesuai pedoman
c)
Menugaskan seorang manajer senior untuk meninjau dan menyetujui semua bahan sebelum finalisasi
d)
Menyediakan template dan contoh bahan yang telah sesuai dengan pedoman sebagai referensi
e)
Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman
31.
Ketika terdapat perbedaan antara kebutuhan aktual di lapangan dengan pedoman kerja/petunjuk teknis terkait manajemen pekerjaan sosial, pendekatan yang paling tepat adalah....
a)
Mengabaikan pedoman dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan aktual secara langsung
b)
Mengikuti pedoman secara kaku dan mengesampingkan kebutuhan aktual yang tidak sesuai
c)
Mengajukan perubahan atau pengecualian terhadap pedoman kepada otoritas yang berwenang
d)
Mencari solusi kreatif yang dapat mengakomodasi baik kebutuhan aktual maupun prinsip-prinsip dalam pedoman
e)
Menunda pelaksanaan program sampai pedoman dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan aktual
32.
Tujuan utama dari sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial adalah....
a)
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan manfaat program
b)
Mendapatkan dukungan politik dari tokoh masyarakat dan pembuat kebijakan
c)
Menjaring umpan balik dan masukan dari masyarakat untuk perbaikan program
d)
Memenuhi persyaratan administratif dan pelaporan kepada lembaga pendanaan
e)
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan program
33.
Dalam merancang strategi sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial, faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah....
a)
Ketersediaan anggaran dan sumber daya untuk pelaksanaan sosialisasi
b)
Karakteristik demografis dan preferensi komunikasi dari kelompok sasaran
c)
Jangkauan geografis dan aksesibilitas wilayah yang menjadi target sosialisasi
d)
Dukungan dan keterlibatan dari tokoh masyarakat dan pemimpin lokal
e)
Keberadaan media massa dan saluran komunikasi yang populer di masyarakat
34.
Metode sosialisasi yang paling efektif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan rentan adalah....
a)
Iklan layanan masyarakat di media massa nasional
b)
Pengumuman resmi di kantor pemerintah daerah
c)
Pertemuan tatap muka dan diskusi kelompok kecil di tingkat komunitas
d)
Penyebaran brosur dan poster di tempat-tempat umum
e)
Kampanye media sosial dengan hashtag khusus
35.
Tantangan yang paling signifikan dalam melakukan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial di daerah terpencil adalah....
a)
Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
b)
Rendahnya tingkat melek huruf dan pemahaman masyarakat tentang program
c)
Resistensi dari tokoh masyarakat dan pemimpin adat terhadap program
d)
Keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk menjangkau daerah terpencil
e)
Keberagaman bahasa dan dialek lokal yang digunakan oleh masyarakat
36.
Indikator keberhasilan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial yang paling utama adalah....
a)
Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi
b)
Jumlah media massa yang meliput dan memberitakan program
c)
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program
d)
Jumlah tokoh masyarakat yang menyatakan dukungan terhadap program
e)
Jumlah anggaran yang terserap untuk pelaksanaan sosialisasi
37.
Dalam merancang materi sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial, prinsip yang paling penting untuk diikuti adalah....
a)
Menggunakan istilah teknis dan jargon profesional untuk menunjukkan kredibilitas
b)
Menyajikan sebanyak mungkin informasi secara mendetail untuk menghindari kebingungan
c)
Menggunakan pendekatan emosional untuk menarik minat dan simpati masyarakat
d)
Menyesuaikan bahasa dan gaya penyampaian dengan karakteristik kelompok sasaran
e)
Berfokus pada aspek positif dan manfaat program, sambil meminimalkan pembahasan tentang risiko dan tantangan
38.
Salah satu strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial adalah....
a)
Menyediakan insentif material bagi peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi
b)
Melibatkan tokoh masyarakat sebagai pembicara utama dalam sosialisasi
c)
Mengadakan kegiatan sosialisasi pada hari dan waktu yang paling nyaman bagi masyarakat
d)
Menggunakan pendekatan hiburan seperti pertunjukan seni dan permainan dalam sosialisasi
e)
Membuat kehadiran dalam sosialisasi sebagai prasyarat untuk menerima manfaat program
39.
Ketika menghadapi resistensi atau skeptisisme dari sebagian masyarakat terhadap program dalam sosialisasi, pendekatan yang paling tepat adalah....
a)
Mengabaikan keberatan tersebut dan tetap menyampaikan informasi sesuai rencana
b)
Menekankan kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemerintah
c)
Mengadaptasi pesan dan memberikan ruang dialog untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat
d)
Melaporkan individu yang menunjukkan resistensi kepada otoritas terkait
e)
Membatalkan sosialisasi dan menunda pelaksanaan program di wilayah tersebut
40.
Pertimbangan etis yang paling penting dalam merancang dan melaksanakan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial adalah....
a)
Memastikan representasi yang seimbang dari berbagai kelompok masyarakat dalam materi sosialisasi
b)
Menjaga netralitas politik dan tidak memihak pada kepentingan partai tertentu
c)
Menghindari penggunaan dana publik untuk kepentingan promosi pribadi atau kelompok
d)
Menghormati keragaman budaya dan tradisi masyarakat setempat dalam pelaksanaan sosialisasi
e)
Menyampaikan informasi secara jujur dan transparan, termasuk keterbatasan dan potensi risiko program
41.
Pembelajaran utama yang dapat diambil dari evaluasi pasca sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial adalah....
a)
Efektivitas metode sosialisasi yang digunakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan
b)
Efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya dalam pelaksanaan sosialisasi
c)
Tingkat kepuasan peserta terhadap aspek teknis dan logistik sosialisasi
d)
Jumlah peserta yang hadir dan konsistensi kehadiran selama rangkaian sosialisasi
e)
Kontribusi sosialisasi terhadap peningkatan citra positif lembaga penyelenggara program
42.
Dalam menerapkan layanan pekerjaan sosial, prinsip etis yang paling penting untuk dipatuhi adalah....
a)
Menghormati kerahasiaan dan privasi klien
b)
Memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan klien di atas segalanya
c)
Menjaga hubungan profesional yang tepat dengan klien
d)
Menghargai keberagaman dan menghindari diskriminasi
e)
Berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi profesional secara berkelanjutan
43.
Pedoman kerja/petunjuk teknis yang paling relevan sebagai acuan dalam penerapan layanan pekerjaan sosial adalah....
a)
Kode etik profesi pekerjaan sosial
b)
Standar praktik pekerjaan sosial yang ditetapkan oleh asosiasi profesi
c)
Peraturan perundang-undangan terkait kesejahteraan sosial
d)
Panduan pelayanan lembaga atau organisasi tempat pekerja sosial bekerja
e)
Hasil penelitian terbaru tentang intervensi pekerjaan sosial yang efektif
44.
Metode asesmen yang paling tepat untuk memahami situasi dan kebutuhan klien secara komprehensif adalah....
a)
Wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner standar
b)
Observasi langsung terhadap perilaku dan lingkungan klien
c)
Analisis dokumen dan riwayat kasus klien
d)
Diskusi kelompok dengan anggota keluarga atau orang terdekat klien
e)
Pendekatan asesmen bio-psiko-sosial yang mengintegrasikan berbagai metode
45.
Dalam merancang rencana intervensi pekerjaan sosial, pertimbangan yang paling penting adalah....
a)
Kesesuaian intervensi dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku
b)
Ketersediaan sumber daya dan anggaran untuk melaksanakan intervensi
c)
Preferensi dan persetujuan klien terhadap intervensi yang diusulkan
d)
Kemudahan dalam mengevaluasi dan mengukur hasil intervensi
e)
Potensi intervensi untuk menghasilkan perubahan yang cepat dan signifikan
46.
Tantangan yang paling signifikan dalam menerapkan intervensi pekerjaan sosial berbasis bukti (evidence-based) adalah....
a)
Kurangnya akses terhadap hasil penelitian terbaru tentang intervensi yang efektif
b)
Resistensi dari klien yang lebih terbiasa dengan pendekatan tradisional
c)
Keterbatasan waktu dan sumber daya untuk mengikuti protokol intervensi secara ketat
d)
Kesulitan dalam menyesuaikan intervensi dengan konteks budaya dan individual klien
e)
Kurangnya pelatihan dan dukungan bagi pekerja sosial dalam menerapkan intervensi berbasis bukti
47.
Strategi yang paling efektif untuk membangun hubungan saling percaya dengan klien adalah....
a)
Menjaga jarak profesional dan menghindari pengungkapan diri
b)
Menunjukkan empati, penerimaan, dan penghargaan terhadap klien
c)
Menekankan keahlian dan otoritas pekerja sosial dalam membantu klien
d)
Memberikan janji dan jaminan tentang hasil positif dari intervensi
e)
Menggunakan teknik konfrontasi untuk mendorong klien menghadapi masalah
48.
Ketika menghadapi dilema etis dalam praktik pekerjaan sosial, langkah yang paling penting untuk diambil adalah....
a)
Berkonsultasi dengan supervisor atau kolega yang lebih berpengalaman
b)
Mencari panduan dari kode etik profesi pekerjaan sosial
c)
Mendiskusikan dilema dengan klien dan mencari solusi bersama
d)
Mengandalkan penilaian dan intuisi pribadi dalam membuat keputusan
e)
Mengabaikan dilema dan fokus pada pemberian layanan sesuai rencana
49.
Indikator yang paling valid untuk mengevaluasi efektivitas intervensi pekerjaan sosial adalah....
a)
Tingkat kepuasan klien terhadap layanan yang diterima
b)
Jumlah klien yang dilayani dalam periode waktu tertentu
c)
Perubahan positif yang diukur pada hasil yang ditargetkan oleh intervensi
d)
Efisiensi biaya dalam memberikan layanan kepada klien
e)
Umpan balik positif dari pemangku kepentingan eksternal
50.
Dalam konteks pekerjaan sosial, supervisi yang efektif terutama berfungsi untuk....
a)
Memantau kinerja pekerja sosial dan memastikan kepatuhan terhadap aturan lembaga
b)
Memberikan dukungan emosional bagi pekerja sosial dalam menghadapi stres kerja
c)
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pekerja sosial dalam praktik
d)
Mengevaluasi beban kerja pekerja sosial dan mengatur distribusi kasus
e)
Menjadi penghubung antara pekerja sosial dan manajemen lembaga
51.
Ketika pekerja sosial mengalami konflik dengan rekan kerja atau profesional lain terkait penanganan kasus klien, pendekatan yang paling konstruktif adalah....
a)
Melaporkan konflik kepada supervisor dan meminta intervensi dari otoritas yang lebih tinggi
b)
Menghindari kontak langsung dengan pihak yang berkonflik dan berkomunikasi hanya melalui saluran formal
c)
Bersikeras dengan perspektif sendiri dan menolak untuk berkompromi demi kepentingan klien
d)
Mengadakan pertemuan tatap muka dengan pihak yang berkonflik untuk mencari titik temu dan solusi bersama
e)
Mengalihkan tanggung jawab kasus kepada rekan kerja lain untuk menghindari konflik lebih lanjut
52.
Aspek yang paling penting untuk dimasukkan dalam bahan pembinaan pekerja sosial adalah....
a)
Kebijakan dan prosedur administratif lembaga
b)
Pengetahuan dan keterampilan praktik pekerjaan sosial terkini
c)
Strategi manajemen stres dan pencegahan burnout
d)
Prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai profesi pekerjaan sosial
e)
Peluang pengembangan karir dan promosi dalam lembaga
53.
Metode pembinaan yang paling efektif untuk meningkatkan keterampilan praktik pekerja sosial adalah....
a)
Seminar atau lokakarya satu arah yang dipimpin oleh ahli eksternal
b)
Program e-learning mandiri dengan modul dan kuis online
c)
Sesi konsultasi dan umpan balik individual dengan supervisor
d)
Diskusi kelompok sejawat untuk berbagi pengalaman dan ide
e)
Proyek penelitian tindakan yang melibatkan penerapan keterampilan baru
54.
Tantangan yang paling signifikan dalam melakukan pengawasan terhadap praktik pekerjaan sosial di lapangan adalah....
a)
Resistensi dari pekerja sosial yang merasa terancam atau terbebani oleh pengawasan
b)
Kesulitan dalam mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan secara objektif
c)
Keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan observasi langsung
d)
Potensi konflik kepentingan antara peran pengawasan dan dukungan
e)
Perbedaan perspektif dan pendekatan antara pengawas dan pekerja sosial
55.
Kriteria yang paling penting dalam mengevaluasi efektivitas pengawasan pekerja sosial adalah....
a)
Frekuensi dan durasi sesi pengawasan yang dilakukan
b)
Tingkat kepuasan pekerja sosial terhadap proses pengawasan
c)
Jumlah temuan atau area perbaikan yang diidentifikasi dalam pengawasan
d)
Dampak pengawasan pada kualitas layanan dan hasil klien
e)
Efisiensi biaya dari kegiatan pengawasan yang dilakukan
56.
Strategi yang paling efektif untuk mengatasi kekurangan motivasi atau resistensi pekerja sosial dalam mengikuti pembinaan adalah....
a)
Mewajibkan kehadiran dalam pembinaan sebagai bagian dari evaluasi kinerja
b)
Memberikan insentif finansial bagi pekerja sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan
c)
Melibatkan pekerja sosial dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan
d)
Menggunakan pendekatan disipliner atau hukuman bagi yang tidak mengikuti pembinaan
e)
Menyediakan materi pembinaan dalam format yang lebih menarik dan interaktif
57.
Pendekatan yang paling tepat untuk menangani konflik atau perselisihan antara pekerja sosial dan supervisor dalam konteks pengawasan adalah....
a)
Menghindari diskusi langsung tentang konflik dan berfokus pada tugas-tugas pengawasan
b)
Melibatkan pihak ketiga, seperti manajer senior, untuk menengahi konflik
c)
Mendorong komunikasi terbuka dan jujur antara kedua belah pihak untuk mengatasi masalah
d)
Menerapkan sanksi atau tindakan disipliner terhadap pihak yang dianggap bersalah
e)
Memindahkan pekerja sosial ke pengawas lain untuk menghindari konflik lebih lanjut
58.
Ketika menyajikan data tentang kinerja pekerja sosial dalam konteks pengawasan, pertimbangan etis yang paling penting adalah....
a)
Memastikan bahwa data disajikan secara menarik dan persuasif untuk mendukung rekomendasi pengawas
b)
Menjaga kerahasiaan dan anonimitas data pekerja sosial dalam semua situasi
c)
Menyajikan data secara selektif untuk menghindari konflik atau demotivasi pekerja sosial
d)
Memastikan akurasi, objektivitas, dan kontekstualisasi yang tepat dalam penyajian data
e)
Menggunakan data untuk mempromosikan agenda atau kepentingan pribadi pengawas
59.
Salah satu peran penting pengawasan dalam konteks pekerjaan sosial adalah untuk....
a)
Mendeteksi dan mengoreksi kesalahan atau pelanggaran etika oleh pekerja sosial
b)
Menjaga standar dan reputasi lembaga tempat pekerja sosial bekerja
c)
Melindungi pekerja sosial dari tuntutan hukum atau keluhan klien
d)
Mendukung perkembangan profesional dan pribadi pekerja sosial
e)
Mengontrol dan mengarahkan praktik pekerjaan sosial sesuai dengan visi pengawas
60.
Ketika menghadapi dilema etis dalam konteks pembinaan atau pengawasan pekerja sosial, langkah yang paling penting untuk diambil oleh pembina atau pengawas adalah....
a)
Membuat keputusan berdasarkan penilaian pribadi tentang tindakan yang paling etis
b)
Berkonsultasi dengan kode etik profesi pekerjaan sosial dan mengikuti pedomannya secara ketat
c)
Mendiskusikan dilema dengan pekerja sosial yang bersangkutan dan mencari solusi bersama
d)
Melaporkan dilema kepada atasan dan meminta arahan tentang tindakan yang harus diambil
e)
Menghindari mengambil tindakan apa pun dan membiarkan pekerja sosial mengatasi dilema secara mandiri
61.
Salah satu indikator keberhasilan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial adalah....
a)
Peningkatan efisiensi dalam penyelesaian tugas administratif dan birokratis
b)
Penurunan jumlah keluhan atau kritik dari klien tentang layanan yang diterima
c)
Peningkatan kepuasan kerja dan retensi pekerja sosial dalam lembaga
d)
Perbaikan berkelanjutan dalam kualitas praktik pekerjaan sosial dan hasil klien
e)
Pengakuan dan penghargaan eksternal yang diterima oleh lembaga atau pekerja sosial
62.
Apa yang dimaksud dengan perumusan kebijakan dalam konteks kesejahteraan sosial ?
a)
Proses pembuatan keputusan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
b)
Implementasi program-program sosial yang ada.
c)
Evaluasi kinerja pusat kesejahteraan masyarakat.
d)
Pengawasan terhadap lembaga pemerintah yang terkait dengan kesejahteraan sosial.
e)
Penyusunan laporan tahunan tentang kemajuan kesejahteraan sosial.
63.
Siapa yang berperan dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat pemerintah pusat?
a)
Menteri Kesejahteraan Sosial
b)
Presiden
c)
DPR
d)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
e)
Gubernur
64.
Mengapa penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses perumusan kebijakan kesejahteraan sosial?
a)
Agar mudah mendapatkan dana hibah dari luar negeri.
b)
Untuk menciptakan kepuasan politik di kalangan elit pemerintah.
c)
Agar kebijakan yang dihasilkan lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
d)
Untuk memperlihatkan kepada publik bahwa pemerintah proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
e)
Agar menghindari konflik dengan negara lain.
65.
Apa yang menjadi faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan sosial?
a)
Arah kebijakan yang sedang trendi di luar negeri.
b)
Keinginan dari pihak swasta untuk berinvestasi di sektor kesejahteraan sosial.
c)
Ketersediaan anggaran yang besar dari pemerintah.
d)
Kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang menjadi target kebijakan.
e)
Kepentingan politik dari partai politik yang berkuasa.
66.
Apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan dalam konteks perumusan kebijakan kesejahteraan sosial?
a)
Evaluasi terhadap kinerja lembaga-lembaga pemerintah terkait kesejahteraan sosial.
b)
Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
c)
Penelitian mendalam untuk memahami masalah-masalah sosial yang ada.
d)
Menganalisis dampak kebijakan yang diambil terhadap masyarakat.
e)
Pengawasan terhadap implementasi program-program kesejahteraan sosial.
67.
Bagaimana pentingnya komunikasi dalam proses perumusan kebijakan kesejahteraan sosial?
a)
Komunikasi hanya diperlukan untuk kepentingan politik dari pemerintah.
b)
Komunikasi dapat mempercepat proses perumusan kebijakan.
c)
Komunikasi dapat menjaga kerahasiaan kebijakan yang akan diambil.
d)
Komunikasi hanya berkaitan dengan publikasi kebijakan kepada media.
e)
Komunikasi dapat memastikan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait.
68.
Apa yang dimaksud dengan aspek keadilan dalam konteks perumusan kebijakan kesejahteraan sosial?
a)
Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
b)
Pemberian subsidi kepada kelompok yang tidak mampu secara ekonomi.
c)
Pemerataan akses terhadap fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat.
d)
Pengakuan atas keberagaman budaya di masyarakat.
e)
Perlindungan terhadap hak-hak sosial masyarakat yang rentan.
69.
Apa yang menjadi tantangan utama dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia?
a)
Kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam bidang kebijakan sosial.
b)
Tuntutan globalisasi yang seringkali bertentangan dengan kebijakan kesejahteraan sosial.
c)
Tingginya tingkat korupsi di kalangan pejabat pemerintah terkait dengan kebijakan kesejahteraan sosial.
d)
Masalah tata kelola yang belum terstandarisasi dengan baik.
e)
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
70.
Bagaimana peran teknologi informasi dalam mendukung proses perumusan kebijakan kesejahteraan sosial?
a)
Teknologi informasi tidak berperan dalam proses perumusan kebijakan kesejahteraan sosial.
b)
Teknologi informas dapat mempersingkat proses perumusan kebijakan.
c)
Teknologi informasi hanya berperan sebagai sarana publikasi kebijakan.
d)
Teknologi informasi hanya berperan dalam aspek monitoring dan evaluasi kebijakan.
e)
Teknologi informasi dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
71.
Mengapa penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan kesejahteraan sosial?
a)
Agar masyarakat tidak memberikan kritik terhadap pemerintah dalam implementasi kebijakan.
b)
Demi mendapatkan dukungan politik bagi pemerintah yang berkuasa.
c)
Agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.
d)
Untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil secara otokratis tanpa perlu melibatkan masyarakat.
e)
Agar masyarakat lebih bergantung pada pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial.
72.
Apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan dalam konteks kesejahteraan sosial?
a)
Proses pembuatan keputusan yang menghasilkan kebijakan baru.
b)
Proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan.
c)
Evaluasi terhadap kinerja lembaga-lembaga yang terlibat dalam kesejahteraan sosial.
d)
Pengawasan terhadap pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial.
e)
Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan setiap tahun.
73.
Apa yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial?
a)
Keinginan politik dari partai yang berkuasa.
b)
Keterbukaan dan transparansi dalam setiap tahap pelaksanaan kebijakan.
c)
Komitmen masyarakat untuk mengikuti kebijakan yang diterapkan.
d)
Keberhasilan publikasi kebijakan kepada media massa.
e)
Kemampuan perangkat teknologi informasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan.
74.
Mengapa penting untuk melakukan koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial?
a)
Agar pelaksanaan kebijakan lebih mudah dikontrol oleh pemerintah.
b)
Untuk memastikan bahwa setiap lembaga terlibat dalam implementasi kebijakan memahami perannya dengan jelas.
c)
Agar masing-masing lembaga bisa mengklaim keberhasilan kebijakan untuk kepentingan politik.
d)
Untuk menghindari konflik kepentingan antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan.
e)
Agar masyarakat lebih puas dengan kinerja pemerintah dalam implementasi kebijakan.
75.
Bagaimana peran evaluasi dalam proses implementasi kebijakan kesejahteraan sosial?
a)
Evaluasi hanya dilakukan oleh pihak internal pemerintah.
b)
Evaluasi digunakan untuk menilai kinerja masyarakat dalam mengikuti kebijakan.
c)
Evaluasi hanya berkaitan dengan dampak kebijakan terhadap anggaran pemerintah.
d)
Evaluasi merupakan proses untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap masyarakat.
e)
Evaluasi hanya berperan dalam pengambilan keputusan politik pemerintah.
76.
Apa yang dimaksud dengan monitoring kebijakan dalam konteks implementasi kebijakan kesejahteraan sosial?
a)
Proses pemeriksaan berkala terhadap anggaran yang digunakan dalam kebijakan.
b)
Pengawasan terhadap kinerja masyarakat dalam mendukung kebijakan.
c)
Penelitian untuk mengetahui dampak kebijakan secara menyeluruh.
d)
Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan untuk memastikan sesuai dengan rencana.
e)
Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan setiap bulan.
77.
Apa yang menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di lapangan?
a)
Kurangnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk program-program sosial.
b)
Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pelaksanaan kebijakan.
c)
Kebijakan yang rumit dan sulit dipahami oleh masyarakat.
d)
Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.
e)
Rendahnya partisipasi pihak swasta dalam mendukung kebijakan sosial.
78.
Apa yang menjadi penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial?
a)
Kebijakan yang dirumuskan secara top-down tanpa melibatkan masyarakat.
b)
Koordinasi yang tidak efektif antarlembaga dalam pelaksanaan kebijakan.
c)
Evaluasi yang tidak dilakukan secara berkala terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.
d)
Keterbukaan dan transparansi dalam setiap tahap pelaksanaan kebijakan.
e)
Monitoring yang hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan pihak lain.
79.
Bagaimana pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial?
a)
Kolaborasi hanya diperlukan untuk memperkuat posisi pemerintah dalam kebijakan kesejahteraan sosial.
b)
Kolaborasi hanya diperlukan dalam hal penyediaan dana tambahan untuk program-program kesejahteraan.
c)
Kolaborasi bisa membawa inovasi dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial.
d)
Kolaborasi hanya berguna dalam membantu pemerintah mengontrol masyarakat.
e)
Kolaborasi hanya diperlukan dalam hal publikasi keberhasilan kebijakan kepada media.
80.
Bagaimana hubungan antara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan dalam konteks kesejahteraan sosial?
a)
Perumusan kebijakan hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat.
b)
Implementasi kebijakan dilakukan secara terpisah dari perumusan kebijakan.
c)
Implementasi kebijakan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pihak lain.
d)
Perumusan kebijakan merupakan tahap awal yang diikuti langsung oleh implementasi kebijakan.
e)
Perumusan kebijakan tidak berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan.
81.
Manakah dari pernyataan berikut ini yang merupakan tahap awal dalam proses perumusan kebijakan?
a)
Evaluasi hasil kebijakan yang telah dilaksanakan
b)
Identifikasi permasalahan yang ada
c)
Monitoring pelaksanaan kebijakan
d)
Evaluasi keefektifan program-program yang sudah berjalan
e)
Melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada
82.
Apa yang dimaksud dengan stakeholders dalam proses perumusan kebijakan?
a)
Pemerintah saja
b)
Semua pihak yang terlibat dalam kebijakan
c)
Hanya kelompok masyarakat tertentu
d)
Media massa
e)
Pihak swasta
83.
Bagaimana langkah yang tepat dalam melakukan analisis kebijakan yang ada?
a)
Melakukan pertemuan dengan publik untuk membahas kebijakan
b)
Melakukan survei kepada masyarakat secara acak
c)
Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan
d)
Memahami tujuan dan dampak dari kebijakan yang ada
e)
Melakukan perubahan kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek apa pun
84.
Mengapa penting melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan?
a)
Untuk meningkatkan popularitas politisi
b)
Agar masyarakat merasa diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan
c)
Hanya untuk formalitas belaka
d)
Untuk menyalurkan aspirasi partai politik
e)
Agar daerah tersebut mendapat perhatian dari pemerintah pusat
85.
Apa yang dimaksud dengan evidence-based policy dalam perumusan kebijakan?
a)
Kebijakan berdasarkan preferensi politik
b)
Kebijakan berdasarkan analisis teoritis semata
c)
Kebijakan berdasarkan bukti dan data yang valid
d)
Kebijakan yang dibuat tanpa pertimbangan tertentu
e)
Kebijakan yang dibuat berdasarkan asumsi semata
86.
Seorang pegawai pemerintah yang bekerja di bidang kebijakan sosial harus memahami berbagai teori kebijakan sosial yang ada. Manakah teori yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya secara adil untuk mencapai kesejahteraan sosial?
a)
Teori Neoliberal
b)
Teori Konservatif
c)
Teori Neo-Marxis
d)
Teori Welfare State
e)
Teori Komunitarian
87.
Apa yang dimaksud dengan kebijakan universal dalam konteks kesejahteraan sosial?
a)
Kebijakan yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu
b)
Kebijakan yang berlaku untuk semua warga tanpa terkecuali
c)
Kebijakan yang hanya berlaku untuk sebagian warga
d)
Kebijakan yang hanya berlaku untuk orang miskin
e)
Kebijakan yang hanya digunakan pada masa krisis
88.
Salah satu tantangan dalam perumusan kebijakan kesejahteraan sosial adalah adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Bagaimana cara terbaik untuk mengatasi hal ini?
a)
Mengabaikan kepentingan pihak yang dirugikan
b)
Mengesampingkan opini publik
c)
Memilih kepentingan kelompok tertentu saja
d)
Mencari solusi kompromi yang memenuhi kepentingan semua pihak
e)
Memaksakan kebijakan tanpa berkompromi
89.
Dalam menyusun kebijakan kesejahteraan sosial, penting untuk mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Hal ini disebut sebagai...
a)
Pendekatan holistik
b)
Pendekatan individualistik
c)
Pendekatan sektoral
d)
Pendekatan konservatif
e)
Pendekatan neoliberal
90.
Mengapa penting untuk memiliki data dan informasi yang akurat dalam perumusan kebijakan kesejahteraan sosial?
a)
Agar kebijakan terlihat profesional
b)
Agar masyarakat percaya pada kebijakan yang dibuat
c)
Untuk memenuhi kebutuhan birokrasi
d)
Hanya untuk melengkapi dokumen
e)
Agar terlihat sibuk
91.
Manfaat utama dari advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial adalah...
a)
Meningkatkan pendapatan individu
b)
Melindungi hak-hak masyarakat rentan
c)
Menjaga stabilitas politik
d)
Memperkuat hubungan internasional
e)
Menyediakan sarana hiburan untuk masyarakat.
Reset
