wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

QUIZZ (PENGETAHUAN UMUM) LINK 9

Total questions: 50

Worksheet time: 28mins

Name
Class
Date
1.

Pemberitaan yang gencar tentang kasus korupsi di berbagai media baik elektronik maupun media cetak merupakan contoh kontrol sosial yang dilakukan oleh ….

a)

Organisasi masa

b)

Lembaga negara

c)

Media massa

d)

Masyarakat bersama media massa

2.

Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan penegakan hukum yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain maka dibentuklah ……

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Pengadilan Ad Hoc

d)

Komisi Yudisial

3.

Struktur kelembagaan hukum terdiri atas beberapa unsur berikut ini yang tidak termasuk dalam struktur kelembagaan hukum adalah …….

a)

Budaya hukum masyarakat

b)

Mekanisme penyelenggaraan hukum

c)

Aparatur penyelenggara hukum

d)

Lembaga-lembaga peradilan

4.

Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi diatur dalam……

a)

UU No 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001

b)

UU nomor 4 tahun 1967 jo UU No 1 tahun 2001

c)

UU no 20 tahun 1971 jo UU No 22 Tahun 1999

d)

UU No 3 tahun 1971 Jo UU No 2 Tahun 2000

5.

Pasal aturan peralihan UUD 1945 sebelum amandemen masuk dalam kategori hukum …..

a)

Formal

b)

Antar waktu

c)

Publik

d)

Privat

6.

Berdasarkan UU No 48 tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa pengawasan dalam lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga pengawasan secara internal dilakukan oleh ……

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Pre

7.

Hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan definisi tersebut dikemukakan oleh …..

a)

Hugo De Groot

b)

Samidjo S.H

c)

J.C.T. Simorangkir

d)

Drs. E.Uterecht, S.H

e)

Salah

8.

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara disebut asas …..

a)

Proporsionalitas

b)

Profesionalitas

c)

Kepastian hukum tertib

d)

Akuntabilitas

e)

Salah

9.

Lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah ……

a)

Komisi Yudisial

b)

Komisi anti-korupsi

c)

Komisi Ad Hoc

d)

Komisi Pemberantasan Korupsi

e)

Salah

10.

Berikut ini yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung yaitu …..

a)

Mengadili pada tingkat kasasi

b)

Memberi keputusan final pada persoalan yang berkaitan dengan persidangan agama

c)

Memutuskan sengketa hasil pemilu

d)

Mengadili perkapi dana di tingkat banding

e)

Salah

11.

Amandemen UUD 1945 tahap kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR 2000 tanggal…..

a)

8-28 Agustus 2000

b)

8-28 Agustus 2000

c)

7-18 Agustus 2001

d)

7-18 Agustus 2000

e)

Salah

12.

UUD 1945 ( sebelum amandemen ) mengandung pasal-pasal yang terlalu Luwes (fleksibel) sehingga …..

a)

Mendorong perkembangannya korupsi

b)

Sulit untuk dipahami

c)

Dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir

d)

Mendorong terjadinya perpecahan

e)

Salah

13.

UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu "luwes" dan "fleksibel" sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen). UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.

4 lines
14.

Serangkaian tindakan dalam rangka Mencari serta mengumpulkan bukti dan melalui bukti tersebut dapat ditemukan titik terang atas pelanggaran yang terjadi dan siapa orang yang menjadi tersangka dalam prosedur peradilan tahap ini disebut …….

a)

Penuntutan

b)

Putusan

c)

Penyelidikan

d)

Penyidikan

15.

Berikut ini yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat adalah …..

a)

Peraturan daerah

b)

Perpu

c)

Peraturan Presiden

d)

Undang-undang

16.

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang …..

a)

Dibuat oleh Presiden

b)

Diundangkan dalam lembar lembaran negara

c)

Dibuat oleh MPR

d)

Sederajat atau yang lebih tinggi

17.

Perhatikan ciri khas ideologi berikut! 1) ateisme 2) dogmatis 3) otoriter 4) ingkar HAM 5) reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme Beberapa ciri di atas merupakan ciri khas dari ideologi ……

a)

Komunisme

b)

Sosialisme

c)

Fasisme

d)

Liberalisme

18.

Dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali UU menentukan lain dan apabila tidak dipenuhi maka dapat mengakibatkan…..

a)

Terjadinya pidana baru

b)

Putusan sah demi hukum

c)

Putusan batal demi hukum

d)

Pengadilan dibubarkan

19.

Sebagai bagian dari masyarakat kita harus dapat melaksanakan berbagai kaidah hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat dengan demikian kita ikut berpartisipasi dalam …..

a)

Mewujudkan ketertiban di masyarakat

b)

Penjamin stabilitas politik

c)

Penciptaan keamanan di pedesaan

d)

Menciptakan kesejahteraan keluarga

20.

Sesuai dengan ketentuan UUDS 1950 pemerintah RI adalah …

a)

Monarki

b)

Presidensial

c)

Parlementer

d)

Republik monarki

21.

Hakim yang berwenang dan bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dalam pengadilan khusus disebut ….

a)

Hakim Agung

b)

Hakim khusus

c)

Hakim konstitusi

d)

Hakim Pengadilan

22.

UUD 1945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa kedaulatan diatur ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh ….

a)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

Dewan perwakilan rakyat

c)

Presiden

d)

Mahkamah Agung

23.

Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dianggap sebagai awal masa ….

a)

Reformasi

b)

Pembangunan

c)

Orde baru

d)

Orde lama

24.

Berikut ini ketentuan yang tidak tercantum dalam UUD 1945 adalah …..

a)

Sistem pemerintahan

b)

Tunjangan pejabat negara

c)

Bentuk negara

d)

Pembagian kekuasaan

25.

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 setelah diamandemen anggota MPR RI terdiri …..

a)

DPR dan DPD

b)

Anggota golongan karya dan politik

c)

Presiden dan keluarga

d)

Anggota partai politik

26.

Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan dari DPR maka Perpu …..

a)

Dicabut

b)

Diundangkan

c)

Diganti Perpu yang lain

d)

Ditetapkan menjadi undang-undang

e)

Salah

27.

Dengan lahirnya UU No 12 tahun 2011 maka UU No 10 tahun 2004 menjadi …..

a)

Tidak berlaku

b)

Berlaku hanya sebagian saja

c)

Berlaku jika masih cocok

d)

Berlaku di kalangan MPR

e)

Salah

28.

Terdapat empat aspek yang menjadi tolak ukur tingkat kesadaran hukum masyarakat pernyataan berikut yang tidak termasuk dalam keempat aspek tersebut adalah …..

a)

Banyaknya hukum yang berlaku dalam suatu negara

b)

Pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum

c)

Sikap terhadap norma hukum yaitu

d)

Pengetahuan hukum masyarakat

e)

Salah

29.

Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan unsur hukum adalah …..

a)

Adanya sanksi yang tegas

b)

Bersifat memaksa

c)

Dibuat oleh badan/lembaga resmi yang berwenang

d)

Hukuman ditentukan oleh penguasa

e)

Salah

30.

Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding adalah …..

a)

Mahkamah Agung

b)

Pengadilan Negeri

c)

Pengadilan Tinggi

d)

Komisi Yudisial

e)

Salah

31.

Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan pada kasus pidana umum adalah …….

a)

Jaksa

b)

Hakim

c)

Polisi

d)

Pengacara

e)

Salah

32.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya ….

a)

Relavan

b)

Berbeda

c)

Sama

d)

Sejenis

33.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya ….

a)

Relavan

b)

Berbeda

c)

Sama

d)

Sejenis

e)

Salah

34.

Hukum harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga negara tanpa kecuali hal tersebut menunjukkan bahwa hukum bersifat…..

a)

Memonopoli

b)

Mengandung sanksi

c)

Mengikat

d)

Memaksa

e)

Salah

35.

Proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban) merupakan ciri-ciri dari hukum …..

a)

Publik

b)

Pidana

c)

Perdata

d)

Traktat

e)

Salah

36.

Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material disebut hukum ……

a)

Publik

b)

Formal

c)

Privat

d)

Material

e)

Salah

37.

Pemberian hukum secara sosial dalam bentuk isolasi kepada para koruptor merupakan salah satu upaya pemberantasan korupsi dengan cara ……

a)

Represif

b)

Preventif

c)

Akomodatif

d)

Kuratif

e)

Salah

38.

Peraturan daerah merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh DPRD dengan …..

a)

DPD

b)

Komisi Pemilihan Umum

c)

Menteri negara

d)

Pemerintah daerah dan DPRD

e)

Salah

39.

Menurut UUD 1945 kekuasaan yudikatif dipegang oleh …

a)

DPR

b)

MPR

c)

DPA

d)

MA

e)

Salah

40.

Peraturan perundang-undangan yang baik adalahn …..

a)

Peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi aspirasi rakyat

b)

Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keinginan pemerintah

c)

Perencanaan perundang-undangan yang mengedepankan kepentingan politik

d)

Peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan-pemimpinan negara

41.

Sumber hukum berasal dari keyakinan kesadaran individu dan pendapat umum disebut sumber hukum …..

a)

Material

b)

Formal

c)

Yurisprudensi

d)

Konvensi

42.

Menurut Prof.Soebekti S.H., tujuan hukum adalah …..

a)

Menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan

b)

Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak terganggu

c)

Memanusiakan manusia

d)

Mewujudkan kebahagiaan

43.

Lingkungan pertama dan paling utama dalam pengembangan kesadaran hukum di masyarakat adalah lingkungan …..

a)

Teman sebaya

b)

Masyarakat

c)

Keluarga

d)

Sekolah

44.

Mengubah UUD dapat disamakan dengan….

a)

Menilai UUD

b)

Merumuskan UUD

c)

Mengamandemen UUD

d)

Merevisi UUD

45.

Berikut ini yang merupakan salah satu ciri hukum pidana adalah ……

a)

Tersangka sebagai tergugat

b)

Mengatur masalah keluarga

c)

Pengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan

d)

Korban sebagai penggugat

46.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib memperhatikan pula ….. terdakwa

a)

Keyakinan yang dimiliki

b)

Sifat terdakwa

c)

Tingkat pendidikan

d)

Jabatan

47.

Hukum positif adalah hukum yang ……

a)

Mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum

b)

Berisi perintah dan larangan

c)

Hanya berlaku pada masyarakat tertentu

d)

Berlaku sekarang

48.

Terdapat dua macam sumber hukum yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material Berikut ini yang termasuk sumber hukum material adalah….

a)

Undang-undang

b)

Yurisprudensi

c)

Kebiasaan

d)

Traktat

49.

Perundang-undangan yang bersifat umum …..

a)

Sejajar dengan perundang-undangan yang bersifat khusus

b)

Disampingkan oleh perundang-undangan yang bersifat khusus

c)

Lebih tinggi dengan perundang-undangan yang bersifat khusus

d)

Penjabaran dari perundang-undangan yang bersifat khusus

50.

Seorang pejabat menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atas timbal balik fasilitas yang diberikan apabila ditinjau berdasarkan pengklasifikasian korupsi menurut Mochtar Lubis, perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk …..

a)

Nepotisme

b)

Penguapan

c)

Pemerasan

d)

Pencurian