wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz Keterkaitan Proklamasi Kemerdekaan dan Hukum di Indonesia

Total questions: 126

Worksheet time: 2hrs 43mins

Name
Class
Date
1.

Apa yang menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia untuk berdiri sebagai negara yang merdeka?

a)

Pancasila

b)

Proklamasi Kemerdekaan

c)

Pembukaan UUD 1945

d)

Kedaulatan Rakyat

2.

Apa yang menjadi dasar hukum bagi negara Indonesia?

a)

Pembukaan UUD 1945

b)

Proklamasi Kemerdekaan

c)

Undang-Undang Dasar 1945

d)

Kewarganegaraan

3.

Apa yang menjadi komponen utama dalam menjaga keamanan negara?

a)

Rakyat

b)

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

c)

Polisi

d)

Lembaga Pemasyarakatan

4.

Apa yang dimaksud dengan Sishankamrata?

a)

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

b)

Sistem Hukum Nasional

c)

Sistem Kewarganegaraan Ganda

d)

Sistem Penegakan Hukum

5.

Apa yang menjadi salah satu cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia?

a)

Kelahiran

b)

Pekerjaan

c)

Pendidikan

d)

Kepemilikan Properti

6.

Apa yang menjadi tugas utama Kepolisian Republik Indonesia (Polri)?

a)

Melaksanakan penuntutan

b)

Memberikan bantuan hukum

c)

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

d)

Mengadili perkara

7.

Apa yang menjadi prinsip penegakan hukum di Indonesia?

a)

Kepastian Hukum

b)

Kewarganegaraan Ganda

c)

Kedaulatan Rakyat

d)

Kesejahteraan Sosial

8.

Apa yang menjadi ancaman non-militer bagi pertahanan negara?

a)

Terorisme

b)

Pemberontakan

c)

Bencana alam

d)

Serangan dari negara lain

9.

Apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?

a)

Hukum Internasional

b)

Hukum Perdata

c)

Kewarganegaraan

d)

Hukum Pidana

10.

Apa yang menjadi tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945?

a)

Melindungi rakyat

b)

Menjaga kedaulatan negara

c)

Menjamin stabilitas

d)

Mewujudkan negara yang adil dan makmur

11.

Apa yang menjadi hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945?

a)

Hak untuk hidup

b)

Hak untuk berpendidikan

c)

Hak untuk bekerja

d)

Hak untuk bersuara

12.

Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah di Indonesia?

a)

Desentralisasi kekuasaan

b)

Pembagian kekuasaan legislatif

c)

Pengaturan pajak daerah

d)

Pengelolaan sumber daya alam

13.

Apa yang menjadi peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional?

a)

Partisipasi dalam pemilihan umum

b)

Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah

c)

Memberikan saran dan kritik

d)

Semua jawaban benar

14.

Apa yang menjadi tanggung jawab warga negara dalam menjaga lingkungan hidup?

a)

Melaporkan pelanggaran lingkungan

b)

Berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih

c)

Menjaga kebersihan tempat tinggal

d)

Semua jawaban benar

15.

Apa yang menjadi peran serta pemuda dalam pembangunan sosial?

a)

Menjadi relawan

b)

Mengembangkan kreativitas

c)

Memberikan ide-ide inovatif

d)

Semua jawaban benar

16.

Apa yang dimaksud dengan demokrasi di Indonesia?

a)

Sistem pemerintahan oleh rakyat

b)

Pemilihan umum yang bebas dan adil

c)

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

d)

Semua jawaban benar

17.

Apa yang menjadi sumber utama pendapatan negara Indonesia?

a)

Pajak

b)

Hibah

c)

Pinjaman luar negeri

d)

Penjualan aset negara

18.

Apa yang menjadi peran penting lembaga legislatif di Indonesia?

a)

Membuat undang-undang

b)

Menjaga keamanan negara

c)

Menjalankan pemerintahan

d)

Menegakkan hukum

19.

Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia menurut UUD 1945?

a)

Hak untuk mendapatkan pendidikan

b)

Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

c)

Hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan

d)

Semua jawaban benar

20.

Apa yang menjadi peran serta masyarakat dalam menjaga keberagaman budaya di Indonesia?

a)

Melestarikan tradisi lokal

b)

Berpartisipasi dalam festival budaya

c)

Mendukung seni dan kerajinan lokal

d)

Semua jawaban benar

21.

Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup?

a)

Menetapkan kebijakan lingkungan

b)

Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan

c)

Memberikan edukasi kepada masyarakat

d)

Semua jawaban benar

22.

Apa yang dimaksud dengan partisipasi politik di Indonesia?

a)

Keikutsertaan dalam pemilihan umum

b)

Memberikan suara dalam pengambilan keputusan

c)

Menjadi anggota partai politik

d)

Semua jawaban benar

23.

Apa yang menjadi tantangan utama dalam menjaga keberagaman budaya di Indonesia?

a)

Globalisasi

b)

Kurangnya pendidikan budaya

c)

Perubahan sosial

d)

Semua jawaban benar

24.

Apa yang menjadi peran serta masyarakat dalam perlindungan hak asasi manusia?

a)

Melaporkan pelanggaran hak asasi manusia

b)

Memberikan dukungan kepada korban

c)

Berpartisipasi dalam kampanye kesadaran

d)

Semua jawaban benar

25.

Apa yang menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia?

a)

Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana

b)

Inovasi teknologi

c)

Partisipasi masyarakat

d)

Semua jawaban benar

26.

Proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh....

a)

Saksi

b)

Jaksa Penuntut Umum

c)

Panitera pengganti

d)

Hakim

e)

Korban pelanggaran HAM

27.

Alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayanan masyarakat disebut....

a)

jaksa

b)

hakim

c)

polisi

d)

pengacara

e)

KPK

28.

Proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh....

a)

Saksi

b)

Jaksa Penuntut Umum

c)

Panitera pengganti

d)

Hakim

e)

Korban pelanggaran HAM

29.

Alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayanan masyarakat disebut....

a)

jaksa

b)

hakim

c)

polisi

d)

pengacara

e)

KPK

30.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu ….

a)

memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR

b)

melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah

c)

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim

d)

memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum

e)

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

31.

Polisi merupakan aparat penegak hukum. Mereka memiliki tugas dan wewenang tertentu. Salah satu tugas polisi yaitu ....

a)

melaksanakan putusan hakim

b)

melakukan penuntutan di sidang pengadilan

c)

membuat putusan pengadilan bersama hakim

d)

melakukan penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas

e)

koordinasi dengan kejaksaan dalam upaya penegakan hukum

32.

Orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata maupun pidana kepada yang memerlukan baik berupa nasihat maupun bantuan hukum aktif didalam maupun di luar pengadilan adalah…

a)

KPK

b)

Polri

c)

jaksa

d)

hakim

e)

advokat

33.

Salah satu lembaga penegak hukum adalah advokat. Salah satu peran Advokat adalah....

a)

Melakukan penuntutan pada sebuah perkara

b)

Mengamankan dam memelihara ketertiban

c)

Memutuskan sebuak perkara di peradilan

d)

Memberikan bantuan hukum berupa konsultasi dan pendampingan bagi klien

e)

Melakukan penangkapan dan penahanan

34.

Alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayanan masyarakat disebut....

a)

jaksa

b)

hakim

c)

polisi

d)

pengacara

e)

KPK

35.

Gambar di atas merupakan contoh aktifitas Polri yang tercermin dalam konsep ...

a)

Pelanggaran hukum

b)

Perlindungan hukum

c)

Penegakan hukum

d)

Pengamanan hukum

e)

Kepastian Hukum

36.

Polisi merupakan aparat penegak hukum. Mereka memiliki tugas dan wewenang tertentu. Salah satu tugas polisi yaitu ....

a)

melaksanakan putusan hakim

b)

melakukan penuntutan di sidang pengadilan

c)

membuat putusan pengadilan bersama hakim

d)

melakukan penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas

e)

koordinasi dengan kejaksaan dalam upaya penegakan hukum

37.

Orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata maupun pidana kepada yang memerlukan baik berupa nasihat maupun bantuan hukum aktif didalam maupun di luar pengadilan adalah…

a)

KPK

b)

Polri

c)

jaksa

d)

hakim

e)

advokat

38.

Menetapkan putusan dalam suatu perkara

a)

Jaksa

b)

Polisi

c)

Hakim

d)

KPK

39.

Tempat tinggal pak Johan diputus oleh pengadilan harus ditertibkan karena berdiri di atas tanah milik negara. Pihak yang melakukan putusan hakim tersebut ialah

a)

KPK

b)

Polisi

c)

Penasehat hukum

d)

Jaksa

40.

Salah satu tugas dari advokat ialah

a)

Membantu hakim dalam mencari kebenaran

b)

Menuntut terdakwa

c)

Mencari barang bukti

d)

Melakukan penyitaan

41.

Perhatikan foto di atas!

Berikut ini adalah beberapa peran dari lembaga penegak hukum yang ada pada foto di atas, yaitu …

a)

Melakukan penuntutan

b)

Mengawasi kode etik hakim

c)

Melaksanakan putusan pengadilan

d)

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat

e)

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

42.

Seseorang yang bertugas memutuskan perkara dalam sebuah persidangan dan dituntut harus mempunyai rasa keadilan yang tajam serta moralitas yang mumpuni adalah

a)

KPK

b)

Polisi

c)

Advokat

d)

Hakim

e)

Kejaksaan

43.

Lembaga penegak hukum yang menjadi penentu suatu kasus bisa atau tidak diajukan ke pengadilan yaitu....

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Agung

c)

Kejaksaan

d)

Kehakiman

e)

Advokat

44.

Tugas utama kejaksaan dala penegakkan hukum adalah ...

a)

penyidikan

b)

penyelidikan

c)

penyitaan

d)

pemeriksaan

e)

penuntutan

45.

Yang merupakan lembaga penegakkan hukum di Indonesia adalah ...

a)

Polri, Kejaksaan dan kehakiman

b)

Polri, Kejaksaan dan pengadilan

c)

Polri, Kejaksaan, hakim, penasehat hukum dan KPK

d)

Kejaksaan, hakim, penasehat hukum dan KPK

e)

POLRI, pengadilan dan KPK

46.

Berikut ini adalah logo dari salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu... .

a)

POLRI

b)

MA

c)

MK

d)

KY

e)

Kejaksaan Agung

47.

landasan hukum bahwa indonesia adalah negara hukum tercantum dalam....

a)

pasal 1 ayat 1 UUD'45

b)

pasal 1 ayat 3 UUD'45

c)

pasal 1 ayat 4 UUD'45

d)

pasal 1 ayat 5 UUD'45

48.

yang BUKAN ciri negara hukum adalah...

a)

equality before the law

b)

due process of the law

c)

the rule of law

d)

supremacy of law

49.

simbol di atas adalah sila....

a)

ketuhanan yang maha esa

b)

kemanusiaan yang adil dan beradab

c)

persatuan indonesia

d)

keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

50.

simbol di atas adalah sila....

a)

ketuhanan yang maha esa

b)

kemanusiaan yang adil dan beradab

c)

persatuan indonesia

d)

keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

51.

simbol di atas adalah sila....

a)

ketuhanan yang maha esa

b)

kemanusiaan yang adil dan beradab

c)

persatuan indonesia

d)

keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

52.

perilaku yang mencerminkan sikap taat hukum di sekolah adalah...

a)

rutin membayar pajak

b)

memiliki surat izin mengemudi

c)

mengumpulkan tugas tepat waktu

d)

ikut melaksanakan ronda malam

53.

salah satu prinsip pokok negara hukum adalah negara hukum itu berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan, di dalam prinsip negara hukum indonesia sudah terdapat prinsip tersebut yang tercantum dalam...

a)

Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 1

b)

Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4

c)

Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 3

d)

Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 2

e)

Pancasila

54.

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah?

a)

rule of law

b)

rechstaats

c)

negara sosialis

d)

negara hukum Pancasila

e)

negara hukum liberal

55.

Yang tidak termasuk lembaga-lembaga peradilan yaitu ...

a)

MK

b)

Presiden

c)

MA

d)

KY

56.

Konstitusi yang digunakan di Indonesia adalah...

a)

Konvensi

b)

Yurisprudensi

c)

UUD 1945

d)

Traktat

57.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjalankan kekuasaan negara atau pemerintahannya berdasarkan?

a)

Kekuasaan

b)

Sistem Politik

c)

Instruksi Presiden

d)

Peraturan Perundang-undangan

58.

Implementasi dari konsep negara hukum dapat dilihat dari adanya aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan di masyarakat, berikut ini manakah aturan dan norma hukum yang dapat dijadikan sumber hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia?

a)

Hukum adat dan Hukum agama

b)

Hukum adat dan Hukum Alam

c)

Hukum alam dan Hukum rimba

d)

Hukum tradisi dan Hukum internasional

59.

Undang-Undang Dasar yang di buat di Indonesia memiliki kedudukan penting dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, kedudukan UUD 1945 di Indonesia yaitu sebagai ....

a)

Sebagai sumber hukum tidak tertulis

b)

Norma hukum yang kedudukannya dibawah peraturan pemerintah (PP)

c)

Merupakan norma hukum yang bersumber pada Undang-Undang

d)

Merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi di Indonesia

60.

Apa yang dimaksud dengan negara hukum?

a)

Negara hukum adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan kekuasaan absolut pemimpinnya.

b)

Negara hukum adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan kepentingan pribadi para pejabatnya.

c)

Negara hukum adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku dan menghormati prinsip-prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.

d)

Negara hukum adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan kehendak rakyat.

61.

Siapa yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlakuan hukum di Indonesia?

a)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

b)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

c)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

d)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

62.

Menurut Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara, dalam
konsep negara hukum, maka hukumlah yang mesti menjadi ......... dalam dinamika kehidupan kenegaraan.

a)

aturan

b)

panglima

c)

rule of the law

d)

sistem

63.

Apa yang dimaksud dengan prinsip kepastian hukum?

a)

Hukum harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh semua orang.

b)

Hukum hanya berlaku untuk beberapa orang saja.

c)

Hukum tidak perlu jelas dan pasti.

d)

Hukum harus rumit dan sulit dipahami oleh semua orang.

64.

Prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’ (hukum
sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak sebagai ......... dari
skenario sistem yang mengaturnya).

a)

Manusia

b)

Wayang

c)

Pembuat aturan

d)

Pembuat Skenario

65.

Apa yang menjadi sanksi bagi pelanggar hukum di Indonesia?

a)

Denda, penjara, kurungan, atau hukuman mati

b)

Pengasingan, hukuman penjara, atau hukuman cambuk

c)

Hukuman sosial, rehabilitasi, atau hukuman seumur hidup

d)

Peringatan, teguran, atau hukuman kerja paksa

66.

Contoh upaya menegakkan hukum di lingkungan sekolah adalah…

a)

Bertindak sesuai dengan peraturan yang disukai

b)

Semua pelanggaran diberikan sanksi yang sama beratnya tanpa kecuali

c)

Menindak tegas bagi pelanggar sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku

d)

Sanksi diberikan sesuai dengan asal daerahnya

67.

Apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan?

a)

Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan adalah penggabungan kekuasaan lembaga pemerintahan.

b)

Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan adalah pengaturan kekuasaan oleh satu lembaga pemerintahan saja.

c)

Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan adalah pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan yang berbeda.

d)

Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan adalah penghapusan kekuasaan lembaga pemerintahan.

68.

Apa perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer?

a)

Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer terletak pada cara pemilihan kepala negara.

b)

Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer terletak pada jumlah partai politik yang terlibat.

c)

Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer terletak pada durasi masa jabatan kepala negara.

d)

Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer terletak pada pemisahan kekuasaan dan struktur kelembagaan.

69.

Negara mana yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial?

a)

Amerika Serikat, Indonesia, dan Brasil

b)

Perancis

c)

Inggris

d)

Jepang

70.

Negara mana yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer?

a)

Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru

b)

Jerman, Prancis, Italia, dan Amerika Serikat.

c)

Rusia, China, India, dan Jepang.

d)

Brasil, Argentina, Meksiko, dan Kolombia.

71.

Apakah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial atau parlementer?

a)

presidensial

b)

monarki

c)

parlementer

d)

anarki

72.

Siapa yang menjadi kepala negara dalam sistem pemerintahan presidensial?

a)

menteri luar negeri

b)

wakil presiden

c)

gubernur

d)

presiden

73.

Siapa yang menjadi kepala negara dalam sistem pemerintahan parlementer?

a)

Gubernur

b)

Menteri Dalam Negeri

c)

Presiden

d)

Perdana Menteri

74.

Apakah sistem pemerintahan presidensial lebih stabil daripada parlementer?

a)

Tidak ada perbedaan dalam stabilitas antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

b)

Tidak, kedua sistem pemerintahan memiliki tingkat stabilitas yang sama.

c)

Tidak ada jawaban yang benar

d)

Ya, sistem pemerintahan presidensial lebih stabil daripada parlementer.

75.

Apakah sistem pemerintahan parlementer lebih fleksibel daripada presidensial?

a)

Ya

b)

Sama fleksibelnya.

c)

Tidak ada perbedaan fleksibilitas.

d)

Tidak.

76.

Apa kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial?

a)

Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, kekuasaan presiden yang lemah, dan stabilitas politik yang lebih rendah.

b)

Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, kekuasaan presiden yang terbatas, dan stabilitas politik yang sama dengan sistem pemerintahan lainnya.

c)

Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, kekuasaan presiden yang tidak ada, dan stabilitas politik yang lebih rendah.

d)

Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, kekuasaan presiden yang kuat, dan stabilitas politik yang lebih tinggi.

77.

Dalam rangka melaksanakan demokrasi Pancasila pemilihan umum pada masa reformasi diselenggarakan untuk memilih wakil‑wakil rakyat. Yang anggotanya tidak dipilih melalui pemilu adalah ....

a)

Dewan Perwakilan Rakyat

b)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

c)

Dewan Perwakilan Daerah

d)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e)

Badan Pemeriksa Keuangan

78.

Akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah ….

a)

dapat memperkokoh posisi penyelenggara pemerintah

b)

kepercayaan dunia luar berkurang terhadap negara

c)

sukar diharapkan partisipasi masyarakat untuk negara

d)

selalu menimbulkan kecurigaan terhadap orang lain walaupun itu benar

e)

terjadinya kesewenang‑wenangan oleh penguasa

79.

Dalam era modernisasi ini, pemerintah yang terbuka mempunyai arti penting antara lain ….

a)

menciptakan kebebasan kehidupan berbangsa dan bernegara

b)

memperkuat kokuasaan pemerintah

c)

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan

d)

memperbanyak ancaman, baik dari dalam maupun dari luar

e)

memperlemah ketahanan negara lain

80.

Salah satu contoh pemerintahan yang tertutup adalah pemerintahan Indonesia pada era Orde Baru. Contoh ketertutupan Orde Baru dalam bidang politik adalah ....

a)

kekuasaan eksekutif terpusat di bawah kontrol lembaga kepresidenan

b)

hubungan antara daerah dan pusat bersifat desentralistik

c)

makin memudarnya budaya feodalistik

d)

ketimpangan sosial ekonomi yang kronis

e)

ketimpangan perbankan yang tidak mandiri

81.

Tugas dan wewenang Presiden Republik Indonesia adalah, kecuali ....

a)

menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU

b)

memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

c)

memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, AU

d)

bersama DPR menetapkan Undang-Undang

e)

menetapkan Perpu (dalam kegentingan yang memaksa)

82.

Dibawah ini yang bukan merupakan hak-hak anggota DPR RI adalah ....

a)

mengajukan rancangan undang-undang

b)

mengajukan pertanyaan kepada pemerintah

c)

menyampaikan usul dan pendapat

d)

Imunitas

e)

melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah

83.

Pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno melakukan berbagai penyimpangan antara lain di bawah ini, kecuali….

a)

Sidang Umum MPRS 1963 menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup

b)

pidato kenegaraan presiden pada 17 Agustus 1959 dijadikan sebagai GBHN

c)

pengangkatan ketua MPRS yang dirangkap perdana meteri II

d)

pengangkatan wakil-wakil MPR dipilih dari partai besar (pemenang pemilu)

e)

melaksanakan korupsi, kolusi, dan nepotisme beserta aparat

84.

Penyebab di keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah . . .

a)

Dewan Konstituante yang gagal mencapai kesepakatan

b)

dikuasainya pemerintah oleh PKI

c)

gagalnya pemilihan umum

d)

KNIP yang menggantikan parlemen

e)

tidak berpengaruhnya presiden soekarno dalam pemerintahan

85.

Teori Trias Politica yang digagas oleh Montesquieu terdiri atas..

a)

legislatif, eksekutif, federatif

b)

legislatif, yudikatif, federatif

c)

legislatif, eksekutif, dan yudikatif

d)

legislatif, eksaminatif, federatif

e)

legislatif, eksekutif, konsultatif

86.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, merupakan bunyi dari pasal...

a)

Pasal 1 ayat 1

b)

Pasal 1 ayat 2

c)

Pasal 1 ayat 3

d)

Pasal 2 ayat 1

e)

Pasal 2 ayat 2

87.

Suatu negara yang menganut praktik penyelenggaraan negara berdasarkan ketentuan dan pembatasan kewenangan dalam konstitusi negara dikenal sebagai negara yang menganut pelakanaan bentuk ....

a)

demokrasi konstitusional

b)

demokrasi langsung

c)

demokrasi rakyat

d)

demokrasi formal

88.

Pelaksanaan demokrasi langsung pertama kali diterapkan di Negara……

a)

Swiss

b)

Amerika

c)

Yunani

d)

Indonesia

89.

Demokrasi atau unjuk rasa adalah bentuk kebebasan menyampaikan pendapat. Cermati gambar diatas!

Demokrasi sering dilakukan rakyat dalam negara demokrasi karena. . . .

a)

Bentuk solidaritas

b)

kebutuhan

c)

Menyampaikan aspirasi

d)

Dilakukan tanpa paksaan

90.

Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah isi dari ….

a)

UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

b)

Maklumat Wakil Presiden No. X

c)

UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (1)

d)

UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (2)

91.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat,untuk rakyat. Pernyataan tersebut merupakan pendapat ...

a)

Abraham Lincoln

b)

Notonagoro SH

c)

Philippe C.Schmitter

d)

Terry Lynn karl

92.

Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila,yaitu ...

a)

Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur

b)

Pembatasan pemerintahan secara konstitusional

c)

Nilai- nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat

d)

Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.

93.

Perhatikan uraian di bawah inI!

1) negara berdasarkan konstitusi

2) pergantian pemerintahan secara berkala

3) jaminan akan HAM

4) keadilan sosial

5) Terbatasnya PERS

6) mengutamakan kesukuan

Berdasarkan uraian di atas, yang termasuk prinsip demokrasi Pancasila yaitu nomor...

a)

1, 3 dan 4

b)

1, 2 dan 3

c)

3, 4 dan 5

d)

4, 5 dan 6

94.

Ditinjau dari segi waktu, sejarah budaya demokrasi di Indonesia pada tahun 1959-1966 yaitu periode demokrasi ….

a)

Parlementer

b)

Pancasila

c)

Terpimpin

d)

Liberal

95.

Pada masa demokrasi liberal (1950-1959) kondisi politik Indonesia tidak stabil. Kabinet sering mengalami jatuh bangun. Selama 9 tahun terjadi 7 kali pergantian pemerintahan. Konstituante gagal melaksanakan amanah Pemilu 1955 dan hanya dijadikan sebagai ajang perdebatan dan pertentangan antar kelompok partai. Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya gerakan separatisme munculnya Pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden.

Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal ... .

a)

presiden sebagai kepala pemerintahan

b)

tidak cocok diterapkan di Indonesia

c)

tidak berfungsinya partai-partai politik

d)

ekskutif gagal menjalankan pemerintahan

96.

Terdapat dua kali pergantian undang-undang dasar ,dilaksanakannya demokrasi parlementer.Hal ini terjadi pada periode

a)

1945-1949

b)

1949-1959

c)

1959-1965

d)

1965-1998

97.

Perhatikan beberapa kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin !

(1) Pengangkatan presiden seumur hidup

(2) Pembubaran DPR hasil pemilu 1955

(3) Presiden menunjuk anggota MPRS dan DPAS

Kesimpulan dari informasi di atas adalah ....

a)

MPRS merupakan mandataris presiden

b)

Indonesia dalam keadaan darurat perang

c)

kedudukan DPR di bawah presiden

d)

kekuasaan presiden semakin dominan

98.

hampir seluruh instansi pemerintah memiliki laman yang bisa dikunjungi. laman tersebut menyediakan ruang tanya jawab. selain itu melalui laman tersebut masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran . fakta tersebut menunjukkan kemajuan kehidupan berdemokrasi pada era reformasi yaitu...

a)

pemerintahan bersih dan tanpa kesalahan

b)

praktik korupsi , kolusi dan nepotisme (KKN) sudah tidak ada lagi

c)

kebebasan warga negara dalam kehidupan sangat terjamin

d)

pelaksanaan pemilu bebas dari kecurangan

99.

Awal bergulirnya sistem demokrasi terpimpin dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang merupakan isi dari dekrit Presiden tersebut adalah…

1. Pembubaran Konstituante

2. Berlakunya kembali UUD 1945

3. Kibarkan merah putih di Irian Barat

4. Pembentukan MPRS dan DPAS

5. Diberlakukannya Konstitusi RIS 1949

6. Tugas presiden dibantu oleh parlemen

a)

3, 4, 5

b)

2, 3, 4

c)

1, 2, 4

d)

1, 2, 3

100.

Perhatikan pernyataan berikut ini :

1) saling menghormati antarteman

2) bekerja sama dalam kegiatan Pramuka

3) ketua kelas memutuskan sendiri terhadap masalah kelasnya

4) wali kelas mengajak seluruh siswa membicarakan kebersihan kelas

5) menghargai pendapat teman dalam diskusi

6) tidak melaksanakan hasil keputusan musyawarah karena tidak ikut bermusyawarah

Dari pernyataan tersebut, budaya demokrasi di sekolah ditunjukkan nomor....

a)

1, 2, 3 dan 4

b)

2, 3, 4, dan 5

c)

1, 2, 4 dan 5

d)

3, 4, 5 dan 6

101.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, praktek konglomerasi dan monopolistis merupakan penyimpangan dalam bidang ....

a)

Politik

b)

Ekonomi

c)

Sosial dan budaya

d)

Agama

102.

Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas ....

a)

Langsung, jujur dan adil

b)

Langsung, umum, rahasia dan jujur

c)

Langsung, umum, jujur dan adil

d)

Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

103.

Perhatikan gambar berikut!

Kegiatan pada gambar di atas merupakan wujud pengalaman Pancasila, terutama sila. . . .

a)

Pertama

b)

Kedua

c)

Ketiga

d)

Keempat

104.

Salah satu perbedaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi komunis adalah terletak pada kebebasan terhadap warga negaranya, pada demokrasi komunis konsep kebebasannya adalah ….

a)

Diberi kebebasan warga negara tetapi tunduk pada peraturan

b)

Kebebasan yang bertanggung jawab

c)

Pemerintah memberi kebebasan yang cukup terhadap warga negaranya

d)

Adanya pengekangan terhadap warga negara

105.

Suatu system pemerintahan dapat dikatakan demokratis jika memenuhi

indicator-indicator yang dikemukakan oleh Afan Gafar sebagai berikut :

a)

akuntabilitas

b)

rotasi kekuasaan

c)

pemilihan umum

d)

rekrutmen politik yang terbuka

106.

Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan

kegotongroyongan yang ditujukan untuk :

a)

Kesejahteraan rakyat

b)

Mendukung unsur-unsur kesadaran berketuhanan YME

c)

Menolak ateisme

d)

mengekang masyarakat

107.

Anggota MPR terdiri dari

a)

DPR

b)

DPD

c)

DPR dan DPD

d)

DPRD

e)

DPR RI

108.

Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah

a)

Dewan Perwakilan Rakyat

b)

Dewan Perwakilan Daerah

c)

Mahkamah Agung

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

e)

Komisi Yudisial

109.

Mesin Politik resmi di suatu Negara dan Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif disistem politik disebut

1) Suprastruktur Politik

2) Dewan Perwakilan Rakyat

3) Infrastruktur Politik

4) Majelis Permusyawaratan Rakyat

a)

1,2 dan 3

b)

1 dan 2

c)

3 dan 4

d)

1 dan 3

e)

Benar Semua

110.

Praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan masyarakat

SEBAB

Pemerintah dan rakyat duduk Bersama untuk untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi Bersama dan sekaligus merencanakan Bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan dimasa mendatang

a)

Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat

b)

Jika pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat

c)

Jika pernyataan benar dan alasan salah

d)

Jika pernyataan salah dan alasan benar

e)

Jika pernyataan dan alasan salah

111.

Yang tidak termasuk ke dalam kategori Infrastruktur politik adalah

a)

Partai Politik

b)

Kelompok kepentingan

c)

Kelompok penekan

d)

Media komunikasi politik

e)

Lembaga Negara

112.

Membuat Undang-undang Bersama DPR merupakan kekuasaan

a)

Presiden

b)

MPR

c)

DPD

d)

DPRD

e)

MK

113.

Bagian dari anggota MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap Provinsi

a)

MK

b)

KY

c)

DPR

d)

DPD

e)

Presiden

114.

Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakulikuler merupakan seatu bentuk

a)

Kewajiban Siswa

b)

Partisipasi Politik

c)

Simulasi PEMILU

d)

Mengikuti aturan sekolah

e)

Partisipasi politik di lingkungan sekolah

115.

Gambar diatas merupakan salah satu contoh

a)

Partisipasi politik di lingkungan rumah

b)

Kewajiban Warga Negara

c)

Partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

d)

PEMILU

e)

Partisipasi warga negara yang baik

116.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan

a)

Lembaga Negara

b)

Lembaga Tertinggi Negara

c)

Lembaga Tinggi Negara

d)

Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden

e)

Lembaga Negara

117.

Berwenang mengubah dan menetapkan UUD, itu merupakan tugas dan wewenang dari

a)

MPR

b)

DPR

c)

DPD

d)

DPRD

e)

Presiden

118.

Sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, disebut

a)

LSM

b)

Suprastruktur Politik

c)

Infrastruktur Politik

d)

Media Komunikasi Politik

e)

Kelompok penekan

119.

Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara

a)

MPR

b)

MK

c)

MA

d)

KY

e)

DPR

120.

Lembaga negara Manakah yang memutus sengketa kewenangan Lembaga negara

a)

MK

b)

MA

c)

KY

d)

MPR

e)

DPR RI

121.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada

a)

Keadilan

b)

Stakeholders

c)

Kemanfaatan

d)

Kemanusiaan

e)

Persatuan

122.

Pasal 6A ayat (1), menyatakan bahwa Presiden dari wakil presiden dipilih oleh

a)

MPR

b)

DPR

c)

MA

d)

Rakyat

e)

DPD

123.

Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh

a)

UUD NRI Tahun 1945

b)

Peraturan Daerah

c)

Ketetapan MPR

d)

Pancasila

e)

Undang-undang

124.

Komponen-komponen pemerintah pusat adalah

a)

Presiden, Menteri dan Gubernur

b)

Presiden, DPR, dan Menteri

c)

Presiden dan Menteri

d)

Presiden dan wakil presiden

e)

Presiden, MPR dan DPR

125.

Kekuasaan tertinggi pemerintahan di negara Indonesia ada di tangan

a)

MPR

b)

DPR

c)

MA

d)

Presiden

e)

Rakyat

126.

Salahsatu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya

a)

Citra Pemerintahan yang demokrasi

b)

Cita-cita Negara

c)

Tidak adanya korupsi

d)

Otoriternya pemerintah pusat

e)

Menipisnya angka kemiskinan