Font size
WorksheetsQuiz Keterkaitan Proklamasi Kemerdekaan dan Hukum di Indonesia
Total questions: 126
Worksheet time: 2hrs 43mins
Apa yang menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia untuk berdiri sebagai negara yang merdeka?
Pancasila
Proklamasi Kemerdekaan
Pembukaan UUD 1945
Kedaulatan Rakyat
Apa yang menjadi dasar hukum bagi negara Indonesia?
Pembukaan UUD 1945
Proklamasi Kemerdekaan
Undang-Undang Dasar 1945
Kewarganegaraan
Apa yang menjadi komponen utama dalam menjaga keamanan negara?
Rakyat
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Polisi
Lembaga Pemasyarakatan
Apa yang dimaksud dengan Sishankamrata?
Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem Hukum Nasional
Sistem Kewarganegaraan Ganda
Sistem Penegakan Hukum
Apa yang menjadi salah satu cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia?
Kelahiran
Pekerjaan
Pendidikan
Kepemilikan Properti
Apa yang menjadi tugas utama Kepolisian Republik Indonesia (Polri)?
Melaksanakan penuntutan
Memberikan bantuan hukum
Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
Mengadili perkara
Apa yang menjadi prinsip penegakan hukum di Indonesia?
Kepastian Hukum
Kewarganegaraan Ganda
Kedaulatan Rakyat
Kesejahteraan Sosial
Apa yang menjadi ancaman non-militer bagi pertahanan negara?
Terorisme
Pemberontakan
Bencana alam
Serangan dari negara lain
Apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?
Hukum Internasional
Hukum Perdata
Kewarganegaraan
Hukum Pidana
Apa yang menjadi tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945?
Melindungi rakyat
Menjaga kedaulatan negara
Menjamin stabilitas
Mewujudkan negara yang adil dan makmur
Apa yang menjadi hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945?
Hak untuk hidup
Hak untuk berpendidikan
Hak untuk bekerja
Hak untuk bersuara
Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah di Indonesia?
Desentralisasi kekuasaan
Pembagian kekuasaan legislatif
Pengaturan pajak daerah
Pengelolaan sumber daya alam
Apa yang menjadi peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional?
Partisipasi dalam pemilihan umum
Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah
Memberikan saran dan kritik
Semua jawaban benar
Apa yang menjadi tanggung jawab warga negara dalam menjaga lingkungan hidup?
Melaporkan pelanggaran lingkungan
Berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih
Menjaga kebersihan tempat tinggal
Semua jawaban benar
Apa yang menjadi peran serta pemuda dalam pembangunan sosial?
Menjadi relawan
Mengembangkan kreativitas
Memberikan ide-ide inovatif
Semua jawaban benar
Apa yang dimaksud dengan demokrasi di Indonesia?
Sistem pemerintahan oleh rakyat
Pemilihan umum yang bebas dan adil
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
Semua jawaban benar
Apa yang menjadi sumber utama pendapatan negara Indonesia?
Pajak
Hibah
Pinjaman luar negeri
Penjualan aset negara
Apa yang menjadi peran penting lembaga legislatif di Indonesia?
Membuat undang-undang
Menjaga keamanan negara
Menjalankan pemerintahan
Menegakkan hukum
Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia menurut UUD 1945?
Hak untuk mendapatkan pendidikan
Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
Hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan
Semua jawaban benar
Apa yang menjadi peran serta masyarakat dalam menjaga keberagaman budaya di Indonesia?
Melestarikan tradisi lokal
Berpartisipasi dalam festival budaya
Mendukung seni dan kerajinan lokal
Semua jawaban benar
Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup?
Menetapkan kebijakan lingkungan
Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan
Memberikan edukasi kepada masyarakat
Semua jawaban benar
Apa yang dimaksud dengan partisipasi politik di Indonesia?
Keikutsertaan dalam pemilihan umum
Memberikan suara dalam pengambilan keputusan
Menjadi anggota partai politik
Semua jawaban benar
Apa yang menjadi tantangan utama dalam menjaga keberagaman budaya di Indonesia?
Globalisasi
Kurangnya pendidikan budaya
Perubahan sosial
Semua jawaban benar
Apa yang menjadi peran serta masyarakat dalam perlindungan hak asasi manusia?
Melaporkan pelanggaran hak asasi manusia
Memberikan dukungan kepada korban
Berpartisipasi dalam kampanye kesadaran
Semua jawaban benar
Apa yang menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia?
Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana
Inovasi teknologi
Partisipasi masyarakat
Semua jawaban benar
Proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh....
Saksi
Jaksa Penuntut Umum
Panitera pengganti
Hakim
Korban pelanggaran HAM
Alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayanan masyarakat disebut....
jaksa
hakim
polisi
pengacara
KPK
Proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh....
Saksi
Jaksa Penuntut Umum
Panitera pengganti
Hakim
Korban pelanggaran HAM
Alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayanan masyarakat disebut....
jaksa
hakim
polisi
pengacara
KPK
Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu ….
memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR
melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim
memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
Polisi merupakan aparat penegak hukum. Mereka memiliki tugas dan wewenang tertentu. Salah satu tugas polisi yaitu ....
melaksanakan putusan hakim
melakukan penuntutan di sidang pengadilan
membuat putusan pengadilan bersama hakim
melakukan penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas
koordinasi dengan kejaksaan dalam upaya penegakan hukum
Orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata maupun pidana kepada yang memerlukan baik berupa nasihat maupun bantuan hukum aktif didalam maupun di luar pengadilan adalah…
KPK
Polri
jaksa
hakim
advokat
Salah satu lembaga penegak hukum adalah advokat. Salah satu peran Advokat adalah....
Melakukan penuntutan pada sebuah perkara
Mengamankan dam memelihara ketertiban
Memutuskan sebuak perkara di peradilan
Memberikan bantuan hukum berupa konsultasi dan pendampingan bagi klien
Melakukan penangkapan dan penahanan
Alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayanan masyarakat disebut....
jaksa
hakim
polisi
pengacara
KPK
Gambar di atas merupakan contoh aktifitas Polri yang tercermin dalam konsep ...
Pelanggaran hukum
Perlindungan hukum
Penegakan hukum
Pengamanan hukum
Kepastian Hukum
Polisi merupakan aparat penegak hukum. Mereka memiliki tugas dan wewenang tertentu. Salah satu tugas polisi yaitu ....
melaksanakan putusan hakim
melakukan penuntutan di sidang pengadilan
membuat putusan pengadilan bersama hakim
melakukan penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas
koordinasi dengan kejaksaan dalam upaya penegakan hukum
Orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata maupun pidana kepada yang memerlukan baik berupa nasihat maupun bantuan hukum aktif didalam maupun di luar pengadilan adalah…
KPK
Polri
jaksa
hakim
advokat
Menetapkan putusan dalam suatu perkara
Jaksa
Polisi
Hakim
KPK
Tempat tinggal pak Johan diputus oleh pengadilan harus ditertibkan karena berdiri di atas tanah milik negara. Pihak yang melakukan putusan hakim tersebut ialah
KPK
Polisi
Penasehat hukum
Jaksa
Salah satu tugas dari advokat ialah
Membantu hakim dalam mencari kebenaran
Menuntut terdakwa
Mencari barang bukti
Melakukan penyitaan
Perhatikan foto di atas!
Berikut ini adalah beberapa peran dari lembaga penegak hukum yang ada pada foto di atas, yaitu …
Melakukan penuntutan
Mengawasi kode etik hakim
Melaksanakan putusan pengadilan
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
Seseorang yang bertugas memutuskan perkara dalam sebuah persidangan dan dituntut harus mempunyai rasa keadilan yang tajam serta moralitas yang mumpuni adalah
KPK
Polisi
Advokat
Hakim
Kejaksaan
Lembaga penegak hukum yang menjadi penentu suatu kasus bisa atau tidak diajukan ke pengadilan yaitu....
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Kejaksaan
Kehakiman
Advokat
Tugas utama kejaksaan dala penegakkan hukum adalah ...
penyidikan
penyelidikan
penyitaan
pemeriksaan
penuntutan
Yang merupakan lembaga penegakkan hukum di Indonesia adalah ...
Polri, Kejaksaan dan kehakiman
Polri, Kejaksaan dan pengadilan
Polri, Kejaksaan, hakim, penasehat hukum dan KPK
Kejaksaan, hakim, penasehat hukum dan KPK
POLRI, pengadilan dan KPK
Berikut ini adalah logo dari salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu... .
POLRI
MA
MK
KY
Kejaksaan Agung
landasan hukum bahwa indonesia adalah negara hukum tercantum dalam....
pasal 1 ayat 1 UUD'45
pasal 1 ayat 3 UUD'45
pasal 1 ayat 4 UUD'45
pasal 1 ayat 5 UUD'45
yang BUKAN ciri negara hukum adalah...
equality before the law
due process of the law
the rule of law
supremacy of law
simbol di atas adalah sila....
ketuhanan yang maha esa
kemanusiaan yang adil dan beradab
persatuan indonesia
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
simbol di atas adalah sila....
ketuhanan yang maha esa
kemanusiaan yang adil dan beradab
persatuan indonesia
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
simbol di atas adalah sila....
ketuhanan yang maha esa
kemanusiaan yang adil dan beradab
persatuan indonesia
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
perilaku yang mencerminkan sikap taat hukum di sekolah adalah...
rutin membayar pajak
memiliki surat izin mengemudi
mengumpulkan tugas tepat waktu
ikut melaksanakan ronda malam
salah satu prinsip pokok negara hukum adalah negara hukum itu berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan, di dalam prinsip negara hukum indonesia sudah terdapat prinsip tersebut yang tercantum dalam...
Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 1
Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4
Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 3
Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 2
Pancasila
Konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah?
rule of law
rechstaats
negara sosialis
negara hukum Pancasila
negara hukum liberal
Yang tidak termasuk lembaga-lembaga peradilan yaitu ...
MK
Presiden
MA
KY
Konstitusi yang digunakan di Indonesia adalah...
Konvensi
Yurisprudensi
UUD 1945
Traktat
Sebagai negara hukum, Indonesia menjalankan kekuasaan negara atau pemerintahannya berdasarkan?
Kekuasaan
Sistem Politik
Instruksi Presiden
Peraturan Perundang-undangan
Implementasi dari konsep negara hukum dapat dilihat dari adanya aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan di masyarakat, berikut ini manakah aturan dan norma hukum yang dapat dijadikan sumber hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia?
Hukum adat dan Hukum agama
Hukum adat dan Hukum Alam
Hukum alam dan Hukum rimba
Hukum tradisi dan Hukum internasional
Undang-Undang Dasar yang di buat di Indonesia memiliki kedudukan penting dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, kedudukan UUD 1945 di Indonesia yaitu sebagai ....
Sebagai sumber hukum tidak tertulis
Norma hukum yang kedudukannya dibawah peraturan pemerintah (PP)
Merupakan norma hukum yang bersumber pada Undang-Undang
Merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi di Indonesia
Apa yang dimaksud dengan negara hukum?
Negara hukum adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan kekuasaan absolut pemimpinnya.
Negara hukum adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan kepentingan pribadi para pejabatnya.
Negara hukum adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku dan menghormati prinsip-prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.
Negara hukum adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan kehendak rakyat.
Siapa yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlakuan hukum di Indonesia?
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
Menurut Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara, dalam
konsep negara hukum, maka hukumlah yang mesti menjadi ......... dalam dinamika kehidupan kenegaraan.
aturan
panglima
rule of the law
sistem
Apa yang dimaksud dengan prinsip kepastian hukum?
Hukum harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh semua orang.
Hukum hanya berlaku untuk beberapa orang saja.
Hukum tidak perlu jelas dan pasti.
Hukum harus rumit dan sulit dipahami oleh semua orang.
Prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’ (hukum
sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak sebagai ......... dari
skenario sistem yang mengaturnya).
Manusia
Wayang
Pembuat aturan
Pembuat Skenario
Apa yang menjadi sanksi bagi pelanggar hukum di Indonesia?
Denda, penjara, kurungan, atau hukuman mati
Pengasingan, hukuman penjara, atau hukuman cambuk
Hukuman sosial, rehabilitasi, atau hukuman seumur hidup
Peringatan, teguran, atau hukuman kerja paksa
Contoh upaya menegakkan hukum di lingkungan sekolah adalah…
Bertindak sesuai dengan peraturan yang disukai
Semua pelanggaran diberikan sanksi yang sama beratnya tanpa kecuali
Menindak tegas bagi pelanggar sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku
Sanksi diberikan sesuai dengan asal daerahnya
Apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan?
Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan adalah penggabungan kekuasaan lembaga pemerintahan.
Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan adalah pengaturan kekuasaan oleh satu lembaga pemerintahan saja.
Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan adalah pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan yang berbeda.
Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan adalah penghapusan kekuasaan lembaga pemerintahan.
Apa perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer?
Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer terletak pada cara pemilihan kepala negara.
Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer terletak pada jumlah partai politik yang terlibat.
Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer terletak pada durasi masa jabatan kepala negara.
Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer terletak pada pemisahan kekuasaan dan struktur kelembagaan.
Negara mana yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial?
Amerika Serikat, Indonesia, dan Brasil
Perancis
Inggris
Jepang
Negara mana yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer?
Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru
Jerman, Prancis, Italia, dan Amerika Serikat.
Rusia, China, India, dan Jepang.
Brasil, Argentina, Meksiko, dan Kolombia.
Apakah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial atau parlementer?
presidensial
monarki
parlementer
anarki
Siapa yang menjadi kepala negara dalam sistem pemerintahan presidensial?
menteri luar negeri
wakil presiden
gubernur
presiden
Siapa yang menjadi kepala negara dalam sistem pemerintahan parlementer?
Gubernur
Menteri Dalam Negeri
Presiden
Perdana Menteri
Apakah sistem pemerintahan presidensial lebih stabil daripada parlementer?
Tidak ada perbedaan dalam stabilitas antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
Tidak, kedua sistem pemerintahan memiliki tingkat stabilitas yang sama.
Tidak ada jawaban yang benar
Ya, sistem pemerintahan presidensial lebih stabil daripada parlementer.
Apakah sistem pemerintahan parlementer lebih fleksibel daripada presidensial?
Ya
Sama fleksibelnya.
Tidak ada perbedaan fleksibilitas.
Tidak.
Apa kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial?
Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, kekuasaan presiden yang lemah, dan stabilitas politik yang lebih rendah.
Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, kekuasaan presiden yang terbatas, dan stabilitas politik yang sama dengan sistem pemerintahan lainnya.
Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, kekuasaan presiden yang tidak ada, dan stabilitas politik yang lebih rendah.
Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, kekuasaan presiden yang kuat, dan stabilitas politik yang lebih tinggi.
Dalam rangka melaksanakan demokrasi Pancasila pemilihan umum pada masa reformasi diselenggarakan untuk memilih wakil‑wakil rakyat. Yang anggotanya tidak dipilih melalui pemilu adalah ....
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan
Akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah ….
dapat memperkokoh posisi penyelenggara pemerintah
kepercayaan dunia luar berkurang terhadap negara
sukar diharapkan partisipasi masyarakat untuk negara
selalu menimbulkan kecurigaan terhadap orang lain walaupun itu benar
terjadinya kesewenang‑wenangan oleh penguasa
Dalam era modernisasi ini, pemerintah yang terbuka mempunyai arti penting antara lain ….
menciptakan kebebasan kehidupan berbangsa dan bernegara
memperkuat kokuasaan pemerintah
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan
memperbanyak ancaman, baik dari dalam maupun dari luar
memperlemah ketahanan negara lain
Salah satu contoh pemerintahan yang tertutup adalah pemerintahan Indonesia pada era Orde Baru. Contoh ketertutupan Orde Baru dalam bidang politik adalah ....
kekuasaan eksekutif terpusat di bawah kontrol lembaga kepresidenan
hubungan antara daerah dan pusat bersifat desentralistik
makin memudarnya budaya feodalistik
ketimpangan sosial ekonomi yang kronis
ketimpangan perbankan yang tidak mandiri
Tugas dan wewenang Presiden Republik Indonesia adalah, kecuali ....
menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU
memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, AU
bersama DPR menetapkan Undang-Undang
menetapkan Perpu (dalam kegentingan yang memaksa)
Dibawah ini yang bukan merupakan hak-hak anggota DPR RI adalah ....
mengajukan rancangan undang-undang
mengajukan pertanyaan kepada pemerintah
menyampaikan usul dan pendapat
Imunitas
melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah
Pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno melakukan berbagai penyimpangan antara lain di bawah ini, kecuali….
Sidang Umum MPRS 1963 menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup
pidato kenegaraan presiden pada 17 Agustus 1959 dijadikan sebagai GBHN
pengangkatan ketua MPRS yang dirangkap perdana meteri II
pengangkatan wakil-wakil MPR dipilih dari partai besar (pemenang pemilu)
melaksanakan korupsi, kolusi, dan nepotisme beserta aparat
Penyebab di keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah . . .
Dewan Konstituante yang gagal mencapai kesepakatan
dikuasainya pemerintah oleh PKI
gagalnya pemilihan umum
KNIP yang menggantikan parlemen
tidak berpengaruhnya presiden soekarno dalam pemerintahan
Teori Trias Politica yang digagas oleh Montesquieu terdiri atas..
legislatif, eksekutif, federatif
legislatif, yudikatif, federatif
legislatif, eksekutif, dan yudikatif
legislatif, eksaminatif, federatif
legislatif, eksekutif, konsultatif
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, merupakan bunyi dari pasal...
Pasal 1 ayat 1
Pasal 1 ayat 2
Pasal 1 ayat 3
Pasal 2 ayat 1
Pasal 2 ayat 2
Suatu negara yang menganut praktik penyelenggaraan negara berdasarkan ketentuan dan pembatasan kewenangan dalam konstitusi negara dikenal sebagai negara yang menganut pelakanaan bentuk ....
demokrasi konstitusional
demokrasi langsung
demokrasi rakyat
demokrasi formal
Pelaksanaan demokrasi langsung pertama kali diterapkan di Negara……
Swiss
Amerika
Yunani
Indonesia
Demokrasi atau unjuk rasa adalah bentuk kebebasan menyampaikan pendapat. Cermati gambar diatas!
Demokrasi sering dilakukan rakyat dalam negara demokrasi karena. . . .
Bentuk solidaritas
kebutuhan
Menyampaikan aspirasi
Dilakukan tanpa paksaan
Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah isi dari ….
UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)
Maklumat Wakil Presiden No. X
UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (2)
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat,untuk rakyat. Pernyataan tersebut merupakan pendapat ...
Abraham Lincoln
Notonagoro SH
Philippe C.Schmitter
Terry Lynn karl
Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila,yaitu ...
Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
Nilai- nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat
Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
Perhatikan uraian di bawah inI!
1) negara berdasarkan konstitusi
2) pergantian pemerintahan secara berkala
3) jaminan akan HAM
4) keadilan sosial
5) Terbatasnya PERS
6) mengutamakan kesukuan
Berdasarkan uraian di atas, yang termasuk prinsip demokrasi Pancasila yaitu nomor...
1, 3 dan 4
1, 2 dan 3
3, 4 dan 5
4, 5 dan 6
Ditinjau dari segi waktu, sejarah budaya demokrasi di Indonesia pada tahun 1959-1966 yaitu periode demokrasi ….
Parlementer
Pancasila
Terpimpin
Liberal
Pada masa demokrasi liberal (1950-1959) kondisi politik Indonesia tidak stabil. Kabinet sering mengalami jatuh bangun. Selama 9 tahun terjadi 7 kali pergantian pemerintahan. Konstituante gagal melaksanakan amanah Pemilu 1955 dan hanya dijadikan sebagai ajang perdebatan dan pertentangan antar kelompok partai. Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya gerakan separatisme munculnya Pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden.
Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal ... .
presiden sebagai kepala pemerintahan
tidak cocok diterapkan di Indonesia
tidak berfungsinya partai-partai politik
ekskutif gagal menjalankan pemerintahan
Terdapat dua kali pergantian undang-undang dasar ,dilaksanakannya demokrasi parlementer.Hal ini terjadi pada periode
1945-1949
1949-1959
1959-1965
1965-1998
Perhatikan beberapa kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin !
(1) Pengangkatan presiden seumur hidup
(2) Pembubaran DPR hasil pemilu 1955
(3) Presiden menunjuk anggota MPRS dan DPAS
Kesimpulan dari informasi di atas adalah ....
MPRS merupakan mandataris presiden
Indonesia dalam keadaan darurat perang
kedudukan DPR di bawah presiden
kekuasaan presiden semakin dominan
hampir seluruh instansi pemerintah memiliki laman yang bisa dikunjungi. laman tersebut menyediakan ruang tanya jawab. selain itu melalui laman tersebut masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran . fakta tersebut menunjukkan kemajuan kehidupan berdemokrasi pada era reformasi yaitu...
pemerintahan bersih dan tanpa kesalahan
praktik korupsi , kolusi dan nepotisme (KKN) sudah tidak ada lagi
kebebasan warga negara dalam kehidupan sangat terjamin
pelaksanaan pemilu bebas dari kecurangan
Awal bergulirnya sistem demokrasi terpimpin dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang merupakan isi dari dekrit Presiden tersebut adalah…
1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Kibarkan merah putih di Irian Barat
4. Pembentukan MPRS dan DPAS
5. Diberlakukannya Konstitusi RIS 1949
6. Tugas presiden dibantu oleh parlemen
3, 4, 5
2, 3, 4
1, 2, 4
1, 2, 3
Perhatikan pernyataan berikut ini :
1) saling menghormati antarteman
2) bekerja sama dalam kegiatan Pramuka
3) ketua kelas memutuskan sendiri terhadap masalah kelasnya
4) wali kelas mengajak seluruh siswa membicarakan kebersihan kelas
5) menghargai pendapat teman dalam diskusi
6) tidak melaksanakan hasil keputusan musyawarah karena tidak ikut bermusyawarah
Dari pernyataan tersebut, budaya demokrasi di sekolah ditunjukkan nomor....
1, 2, 3 dan 4
2, 3, 4, dan 5
1, 2, 4 dan 5
3, 4, 5 dan 6
Pada masa pemerintahan Orde Baru, praktek konglomerasi dan monopolistis merupakan penyimpangan dalam bidang ....
Politik
Ekonomi
Sosial dan budaya
Agama
Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas ....
Langsung, jujur dan adil
Langsung, umum, rahasia dan jujur
Langsung, umum, jujur dan adil
Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
Perhatikan gambar berikut!
Kegiatan pada gambar di atas merupakan wujud pengalaman Pancasila, terutama sila. . . .
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Salah satu perbedaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi komunis adalah terletak pada kebebasan terhadap warga negaranya, pada demokrasi komunis konsep kebebasannya adalah ….
Diberi kebebasan warga negara tetapi tunduk pada peraturan
Kebebasan yang bertanggung jawab
Pemerintah memberi kebebasan yang cukup terhadap warga negaranya
Adanya pengekangan terhadap warga negara
Suatu system pemerintahan dapat dikatakan demokratis jika memenuhi
indicator-indicator yang dikemukakan oleh Afan Gafar sebagai berikut :
akuntabilitas
rotasi kekuasaan
pemilihan umum
rekrutmen politik yang terbuka
Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan
kegotongroyongan yang ditujukan untuk :
Kesejahteraan rakyat
Mendukung unsur-unsur kesadaran berketuhanan YME
Menolak ateisme
mengekang masyarakat
Anggota MPR terdiri dari
DPR
DPD
DPR dan DPD
DPRD
DPR RI
Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Agung
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Komisi Yudisial
Mesin Politik resmi di suatu Negara dan Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif disistem politik disebut
1) Suprastruktur Politik
2) Dewan Perwakilan Rakyat
3) Infrastruktur Politik
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat
1,2 dan 3
1 dan 2
3 dan 4
1 dan 3
Benar Semua
Praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan masyarakat
SEBAB
Pemerintah dan rakyat duduk Bersama untuk untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi Bersama dan sekaligus merencanakan Bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan dimasa mendatang
Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat
Jika pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat
Jika pernyataan benar dan alasan salah
Jika pernyataan salah dan alasan benar
Jika pernyataan dan alasan salah
Yang tidak termasuk ke dalam kategori Infrastruktur politik adalah
Partai Politik
Kelompok kepentingan
Kelompok penekan
Media komunikasi politik
Lembaga Negara
Membuat Undang-undang Bersama DPR merupakan kekuasaan
Presiden
MPR
DPD
DPRD
MK
Bagian dari anggota MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap Provinsi
MK
KY
DPR
DPD
Presiden
Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakulikuler merupakan seatu bentuk
Kewajiban Siswa
Partisipasi Politik
Simulasi PEMILU
Mengikuti aturan sekolah
Partisipasi politik di lingkungan sekolah
Gambar diatas merupakan salah satu contoh
Partisipasi politik di lingkungan rumah
Kewajiban Warga Negara
Partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
PEMILU
Partisipasi warga negara yang baik
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan
Lembaga Negara
Lembaga Tertinggi Negara
Lembaga Tinggi Negara
Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden
Lembaga Negara
Berwenang mengubah dan menetapkan UUD, itu merupakan tugas dan wewenang dari
MPR
DPR
DPD
DPRD
Presiden
Sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, disebut
LSM
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Media Komunikasi Politik
Kelompok penekan
Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara
MPR
MK
MA
KY
DPR
Lembaga negara Manakah yang memutus sengketa kewenangan Lembaga negara
MK
MA
KY
MPR
DPR RI
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada
Keadilan
Stakeholders
Kemanfaatan
Kemanusiaan
Persatuan
Pasal 6A ayat (1), menyatakan bahwa Presiden dari wakil presiden dipilih oleh
MPR
DPR
MA
Rakyat
DPD
Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan Daerah
Ketetapan MPR
Pancasila
Undang-undang
Komponen-komponen pemerintah pusat adalah
Presiden, Menteri dan Gubernur
Presiden, DPR, dan Menteri
Presiden dan Menteri
Presiden dan wakil presiden
Presiden, MPR dan DPR
Kekuasaan tertinggi pemerintahan di negara Indonesia ada di tangan
MPR
DPR
MA
Presiden
Rakyat
Salahsatu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya
Citra Pemerintahan yang demokrasi
Cita-cita Negara
Tidak adanya korupsi
Otoriternya pemerintah pusat
Menipisnya angka kemiskinan
