NEW
Font size
WorksheetsUUD NRI Tahun 1945
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah...
A. Undang-Undang NRI Tahun 1945
B. UUD NRI Tahun 1945
C. Peraturan Pemerintah
D. Keputusan Presiden
E. Peraturan Daerah
Pasal berapa dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia?
A. Pasal 27
B. Pasal 28
C. Pasal 29
D. Pasal 30
E. Pasal 31
Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh...
A. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Majelis Permusyawaratan Rakyat
C. Rakyat langsung
D. DPD
E. Komisi Pemilihan Umum
UUD NRI Tahun 1945 disahkan pada tanggal...
A. 17 Agustus 1945
B. 18 Agustus 1945
C. 19 Agustus 1945
D. 20 Agustus 1945
E. 28 Agustus 1945
Sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip...
A. Monarki
B. Parlementer
C. Presidensial
D. Republik
E. Federal
Badan yang berwenang untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 adalah...
A. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Majelis Permusyawaratan Rakyat
C. Presiden
D. Mahkamah Konstitusi
E. Komisi Yudisial
Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa...
A. Negara Indonesia adalah negara hukum
B. Negara Indonesia adalah negara kesatuan
C. Kedaulatan berada di tangan rakyat
D. Semua warga negara sama di mata hukum
E. Negara Indonesia adalah negara demokrasi
Dalam UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan eksekutif dipegang oleh...
A. DPR
B. DPD
C. Presiden
D. Mahkamah Agung
E. Komisi Yudisial
Lembaga yang berwenang untuk mengawasi pemilihan umum adalah...
A. KPU
B. Bawaslu
C. MK
D. DPR
E. DPD
UUD NRI Tahun 1945 mengalami amandemen pertama pada tahun...
A. 1999
B. 2000
C. 1998
D. 2001
E. 1996
Pada periode pertama, UUD 1945 berlaku pada tahun berapa?
1945-1949
1950-1959
1960-1965
1945-1950
Setelah periode pertama UUD 1945, sistem konstitusi apa yang berlaku?
UUD Sementara
UUD 1950
RIS 1949
UUD Sementara 1959
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) mulai diberlakukan pada tahun?
1945
1949
1959
1954
Pada periode 1950-1959, Indonesia menggunakan konstitusi apa?
UUD 1945
UUD Sementara 1950
Konstitusi RIS
UUD NRI Th 1945 hasil Amandemen
Pada 5 Juli 1959, Dekrit Presiden dikeluarkan untuk?
Kembali ke UUD 1945
Mengubah UUD Sementara
Menggantikan konstitusi RIS
Menetapkan UUD 1950
Berlakunya kembali UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 1959 disebut sebagai?
Periode Demokrasi Terpimpin
Periode Demokrasi Liberal
Periode Reformasi
Orde Baru
Orde Lama
UUD 1945 tidak mengalami perubahan (amandemen) hingga periode?
Orde Lama
Era Reformasi
Orde Baru
Revolusi
Pasca Reformasi
Amandemen pertama UUD 1945 terjadi pada tahun?
1998
1999
2000
2001
2002
Tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah?
Menghapuskan lembaga legislatif
Mengembalikan kekuasaan presiden penuh
Menjalankan sistem otoriter
Menyesuaikan dengan perkembangan zaman
Setelah reformasi, berapa kali UUD 1945 mengalami amandemen?
1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
5 kali
Periode berlakunya UUD 1945 sebelum amandemen dikenal sebagai?
Orde lama
Orde baru
Era reformasi
Demokrasi liberal
Setelah UUD 1945 diamandemen, sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi?
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal
Parlementer
Presidensial
Lembaga yang bertanggung jawab melakukan amandemen UUD 1945 adalah?
DPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
BPK
MPR
Pada periode 1950-1959, sistem pemerintahan Indonesia adalah?
Parlementer
Presidensial
Liberal
Orde baru
Orde lama
Alasan utama dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959 adalah?
Tidak adanya kesepakatan mengenai bentuk negara
Kegagalan konstituante dalam menyusun UUD baru
Kebutuhan akan kekuasaan absolut presiden
Adanya ancaman dari negara lain
UUD Sementara 1950 berlaku selama berapa tahun?
3 tahun
5 tahun
9 tahun
10 tahun
Setelah reformasi, perubahan dalam UUD 1945 mencakup?
Pembatasan masa jabatan presiden
Pembentukan lembaga baru
Penghapusan UUD
Presiden dipilih oleh MPR
Amandemen UUD 1945 menyebabkan perubahan dalam sistem perwakilan dengan dibentuknya?
Dewan Pertimbangan Agung
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Badan Pemeriksa Keuangan
Pasca-amandemen, siapa yang memiliki wewenang untuk mengajukan pembubaran partai politik?
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Apa kepanjangan dari MPR?
Majelis Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Penyelenggara Republik
Majelis Pemilihan Rakyat
