1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kesejahteraan Ekonomi untuk Semua

Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Kebebasan Beragama

Sebagai alat propaganda politik.

Dasar hukum negara dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Dasar untuk pendidikan nasional.

Panduan untuk mengatur ekonomi negara.

UUD 1945 hanya berlaku untuk wilayah Jawa saja.

UUD 1945 menjaga keutuhan NKRI dengan menjadi dasar hukum yang menegaskan prinsip persatuan, mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta melindungi keragaman.

UUD 1945 tidak memiliki pengaruh terhadap persatuan bangsa.

UUD 1945 menghapus semua bentuk keragaman di NKRI.

Hak asasi manusia yang dimiliki warga negara mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, berkumpul, bekerja, dan perlindungan hukum.

Hak untuk mengekspresikan kebencian secara bebas

Hak untuk memiliki senjata tanpa batas

Hak untuk mengabaikan hukum

Mengabaikan hukum yang berlaku

Menolak untuk membayar pajak

Kewajiban warga negara Indonesia antara lain mematuhi hukum, membayar pajak, mengikuti pendidikan, menjaga persatuan, dan ikut serta dalam pertahanan negara.

Mendapatkan pekerjaan tanpa syarat

Sistem pemerintahan di mana satu orang memiliki kekuasaan penuh.

Proses pemilihan umum yang tidak melibatkan rakyat.

Sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Sistem di mana keputusan diambil oleh sekelompok elit tanpa partisipasi masyarakat.

Pengabaian hak asasi manusia

Pemilihan umum yang tidak transparan

Ciri-ciri demokrasi di Indonesia meliputi pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat.

Pembatasan kebebasan berpendapat

Pemilu tidak memiliki dampak pada kebijakan publik.

Pemilu hanya digunakan untuk memilih anggota legislatif.

Pemilu hanya diadakan untuk kepentingan partai politik.

Pemilu berperan sebagai sarana partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan dalam sistem demokrasi.

Kekerasan

Diskriminasi

Penghormatan, keadilan, kesetaraan, toleransi, empati, solidaritas

Ketidakadilan

Menghormati perbedaan hanya penting dalam konteks bisnis.

Perbedaan harus diabaikan untuk mencapai kesepakatan.

Penting untuk menciptakan harmoni dan kerjasama dalam masyarakat.

Perbedaan menyebabkan konflik yang harus dihindari.

Dampak pelanggaran hak asasi manusia adalah peningkatan kepercayaan publik.

Dampak pelanggaran hak asasi manusia termasuk ketidakstabilan sosial, konflik, dan penderitaan individu.

Pelanggaran hak asasi manusia meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelanggaran hak asasi manusia tidak memiliki dampak signifikan.

Hak dan kewajiban warga negara tidak saling terkait.

Hak warga negara adalah kebebasan dan perlindungan yang dimiliki, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab untuk berkontribusi dan mematuhi hukum.

Kewajiban warga negara tidak perlu dipatuhi jika tidak ada sanksi.

Hak warga negara hanya mencakup hak atas pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam demokrasi adalah keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik.

Partisipasi masyarakat hanya melibatkan pemilih dalam pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam demokrasi adalah hak untuk berdemonstrasi.

Partisipasi masyarakat berarti mengikuti kampanye politik saja.

Mencuri dari orang lain.

Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan.

Menyebarkan kebencian antar kelompok.

Mengabaikan orang yang membutuhkan.