NEW
Font size
WorksheetsPerumusan Pancasila
Total questions: 10
Worksheet time: 7mins
Undang-undang dasar dapat diartikan sebagai ….
penjabaran hukum dari produktif politik yang dapat digunakan sebagai alat untuk menghukum
hukum dasar Negara yang dibuat secara tertulis berisi hal-hal pokok mengenai ketatanegaraan
undang-undang yang dibuat oleh masyarakat dengan persetujuan pemerintah untuk kepentingan pelaksanaan pemberintahan
peraturan yang bersifat fleksibel, tetapi dalam pasal-pasal tertentu bersifat kaku khususnya yang berisi tentang pembatasan kewenangan rakyat
BPUPK menjadi badan yang merumuskan undang-undang dasar. Pernyataan yang benar tentang BPUPK adalah ….
BPUPK melakukan satu kali sidang dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
BPUPK bertugas mengadakan persidangan untuk merumuskan undang-undang dasar
BPUPK diketuai Radjiman Wediodiningrat dengan wakil Itjibangase Yosio
BPUPK dibentuk setelah PPKI berhasil melaksanakan tugasnya
Sidang 11 Juli 1945 dilaksanakan dengan agenda pembicaraan tentang rancangan undang-undang dasar. Sidang ini dipimpin oleh Ir. Sukarno dengan delapan belas anggota. Dalam sidang ini dibentuk panitia-panitia, salah satunya ….
Panitia kecil perancang undang-undang dasar
Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia
Panitia perancang undang-undang dasar
Panitia penghalus bahasa
BPUPK telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selanjutnyam dibentuk PPKI. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menghasilkan keputusan yang sangat penting bagi bangsa dan Negara Indonesia. Keputusan tersebut adalah ….
pengesahan hukum dasar dan pengangkatan IR. Sukarno dan Mr. Muhammad Yamin menjadi presiden dan wakil presiden.
pembacaan teks proklamasi oleh IR. Sukarno serta pemilihan presiden dan wakil presiden oleh R. Otto Iskandardinata
pengesahan undang-undang dasar serta pengangkatan Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta menjadi preseiden dan wakil presiden
pembacaan proklamasi oleh presiden Ir. Sukarno dan pengesahan hukum dasar yang telah dibuat BPUPK menjadi undang-undang dasar Indonesia
Pada kenyataannya rancangan undang-undang dasar yang dibuat BPUPK berbeda dengan undang-undang dasar yang disahkan. Ternyata, PPKI telah melakukan perubahan terhadap sebagian isi hukum dasar yang telah dibuat BPUPK. Adapun alasannya adalah ….
hukum dasar yang dirumuskan BPUPK dirasa masih bernuansa Jepang sehingga ada beberapa pasal yang harus diubah seperti pasal 37 ayat 1
undang-undang dasar hanya memuat aturan pokok sehingga harus dibuat lebih terperinci seperti aturan tentang tata cara perubahan undang-undang dasar
BPUPK sangat terburu-buru dalam merumuskan hukum dasar sehingga aturan yang ada di dalamnya belum komprehensif seperti tidak adanya pasal tentang aturan perubahan undang-undang dasar
pemerintah Jepang terlalu ikut campur dalam perumusan hukum dasar sehingga PPKI menghapuskan semua pasal tentang keterlibatan Jepang seperti penghapusan pasal pembatasan kekuasaan Negara
Bentuk pelajaran hidup dapat diambil dari pelaksanaan sidang yang dilakukan oleh BPUPK dan PPKI adalah ….
meningkatkan semangat kedaerahan
meningkatkan semangat kebangsaan
menumbuhkan sikap jujur
menumbuhkan sikap kreatif
Undang-undang dasar lazimnya luhur dan “kekal”. Oleh karena itu, perubahan terhadap undang-undang dasar harus melalui prosedur yang berat. Maksud dari pernyataan tersebut adalah ….
perubahan terhadap undang-undang dasar harus melaui referendum supaya rakyat terlibat dalam perubahan
perubahan terhadap undang-undang dasar tidak sama dengan perubahan terhadap peraturan di bawah undang-undang dasar
undang-undang dasar harus diubah melalui berbagai metode perubahan yang tersulit sehingga sulit diubah oleh lembaga mana pun
undang-undang dasar harus diubah melalui tahap yang rumit sehingga undang-undang dasar yang sudah diubah tidak bisa diubah lagi
Susunan UUD NRI tahun 1945 sebelum amandemen terdiri atas ….
pembukaan dan pasal-pasal
batang tubuh dan penjelasan
pembukaan dan batang tubuh
pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada satu tingkat di bawah ….
UUD NRI Tahun 1945
undang-undang
peraturan pemerintah
peraturan presiden
UUD NRI Tahun 1945 menduduki urutan paling atas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut berarti….
UUD NRI Tahun 1945 harus sejalan dengan peraturan di bawahnya
UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar Negara
peraturan di bawahnya boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
peraturan di bawahnya dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945
