Font size
WorksheetsPERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945 PERIODE 2001
Total questions: 10
Worksheet time: 10mins
PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945 AMANDEMEN KETIGA TERJADI PADA TAHUN ..........
1999
2002
2001
2000
2004
APA TUJUAN DARI AMANDEMEN KETIGA?
Menegakkan Demokrasi
Melindungi HAM
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme
Menciptakan Kerukunan Bangsa
Pada perubahan ketiga ini, memiliki materi baru terdiri
atas ......... 23 pasal dan 64 ayat
23 Pasal 64 Ayat
20 Pasal 19 Ayat
33 Pasal 2 Ayat
26 Pasal 8 Ayat
27 Pasal 7 Ayat
Pada perubahan ketiga ini, ada materi baru terdiri
atas beberapa pasal dan ayat yang menyangkut tentang pemilihan ......
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemilihan Umum, Pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Presiden dan Wakil Presiden, Bupati Gubernur, Kepala Daerah, RT/RW
Presiden dan Wakil Presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MPR, Bupati, Kepala Desa, RT/RW
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial, Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta Menteri dalam Kementrian
Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Yudikasi, Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden)
Perubahan dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada tanggal ........
1-9 November 20001
10-15 November 2000
4-7 November 2001
26-28 Oktober 2001
1-26 Januari 2001
Materi Baru yang ada dalam perubahan Amandemen ketiga adalah, sebagai berikut :
Bab tentang Pemilihan Umum
Bab tentang Hal Keuangan
Bab tentang kesejahteraan ekonomi
Bab tentang kerukunan warga negara
Bab tentang Kesatuan NRI
Sesuai dengan Perubahan Amandemen ketiga, Bab tentang bentuk dan kedaulatan. kedaulatan tertinggi dalam negara Indonesia berada di tangan .......
Presiden
Rakyat
DPR
MPR
Mahkamah Agung
Tugas Utama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah :
Membuat Undang-undang
Mengawasi Jalannya Pemerintahan
Mengubah dan Menetapkan UUD
Menetapkan APBN
Menjalankan kekuasaan kehakiman
Sesuai dengan perubahan Bab 3. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah
Parlementer
Presidensial
Federal
monarki
semi-presidensial
Lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia adalah .....
MPR
DPR
MA
BPK
DPD
