wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KELAS 8 BAB 3 SMT 1

Total questions: 70

Worksheet time: 49mins

Name
Class
Date
1.

Sistem hukum di Indonesia dibuat secara Hirearkis, yang artinya... .

a)

bertingkat

b)

sepadan

c)

sederajat

d)

berulang-ulang

2.

Salah satu ciri dari hukum tertulis adalah, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Di bawah ini yang merupakan pihak berwenang dalam membuat aturan undang-undang di Indonesia adalah... .

a)

rakyat, dan presiden

b)

presiden, dan lembaga legislatif

c)

lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif

d)

lembaga legislatif, dan rakyat

3.

Hukum tertulis juga harus mengikat secara menyeluruh, artinya... .

a)

hukum berlaku bagi sebagian orang

b)

hukum berlaku bagi masyarakat

c)

hukum berlaku bagi masyarakat dan pemerintah

d)

hukum berlaku bagi pemangku kebijakan

4.

Landasan filosofis bagi bangsa Indonesia adalah... .

a)

UUD NRI 1945

b)

Pancasila

c)

Bhinekka Tunggal Ika

d)

NKRI Harga Mati

5.

Landasan sosiologis dalam penyusunan aturan undang-undang di Indonesia artinya... .

a)

pembuatan hukum harus mengacu pada nilai-nilai dasar atau yaitu Pancasila

b)

pembuatan hukum harus memperhatikan aspek kebutuhan hidup masyarakat

c)

pembuatan hukum harus sesuai dengan tata cara hukum yang sudah ditentukan

d)

pembuatan hukum harus berlaku bagi semua orang (Equality Before The Law)

6.

UUD NRI 1945 dalam sistem hukum nasional berkedudukan sebagai... .

a)

Ideologi

b)

Konstitusi

c)

Hukum

d)

Peraturan

7.

UUD NRI 1945 hanya boleh diamandemen oleh... .

a)

Presiden dan Wakil Presiden

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Majelis Perwakilan Rakyat

d)

Pemerintah

8.

Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam Lembaga Legislatif negara adalah :

a)

Presiden dan Wakil Presiden

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c)

Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)

d)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

9.

Undang-Undang dibuat oleh... .

a)

Presiden dan Wakil Presiden

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

d)

Pemerintah Daerah

10.

PERPU (Peraturan Pengganti Undang-Undang) hanya dikeluarkan oleh Presiden apabila... .

a)

dalam keadaan baik

b)

diperlukan untuk menggantikan sementara

c)

negara dalam keadaan genting

d)

Presiden ingin membuat aturan baru

11.

Peraturan Pemerintah pada proses pembuatannya dibuat oleh Pemerintah yang pada saat itu menjabat, yaitu... .

a)

Presiden dan Wakil Presiden

b)

Presiden dan dibantu Menteri

c)

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d)

Presiden dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR)

12.

Siapa yang memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang di Indonesia?

a)

Rakyat

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

d)

Pengadilan

13.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum yang tidak tertulis biasanya berasal dari... .

a)

tradisi

b)

peraturan pemerintah

c)

putusan pengadilan

d)

konstitusi

14.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat biasanya diakui sebagai... .

a)

hukum tertulis

b)

hukum tidak tertulis

c)

hukum positif

d)

hukum internasional

15.

Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang di Indonesia memerlukan persetujuan dari... .

a)

Presiden

b)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

c)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

16.
Peraturan dibuat untuk . . . .
a)
Dilanggar
b)
Dijauhi
c)
Ditaati
d)
Dicuhkan
17.
Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk . . . .
a)
Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat
b)
Menjaga kekuasaan dan kewibawaan pemerintah
c)
Mengendalikan kekuatan politik agar tidak didemo
d)
Menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman
18.
Negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang . . . .
a)
Berdasarkan kedaulatan rakyat
b)
Berdasarkan hukum yang ditetapkan pemerintah
c)
Berdasarkan perintah penguasa
d)
Berdasarkan atas kekuasaan pemerintah
19.
Hal-hal berikut ini yang bisa terjadi ketika tidak adanya sebuah peraturan, kecuali . . . .
a)
kacau
b)
tertib
c)
tidak aman
d)
tidak tertib
20.
Peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang disebut . . . .
a)
Norma Adat
b)
Peraturan Perundang-Undangan
c)
Dasar Negara
d)
Peraturan sekolah
21.
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah . . . .
a)
undang-undang
b)
UUD 1945
c)
Perpu
d)
Perda
22.

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .

a)

Perpu

b)

Perpres

c)

Perda

d)

UU

23.

Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan . . . .

a)

Gubernur

b)

MPR

c)

KPK

d)

Presiden

24.
Berikut ini yang tidak termasuk kepala daerah adalah . . . .
a)
Menteri
b)
Gubernur
c)
Bupati
d)
Walikota
25.
Peraturan Perundang-Undangan harus dipatuhi oleh . . . .
a)
Presiden
b)
Masyarakat Kecil
c)
Pejabat Daerah
d)
Semua Warga Negara
26.
DPD bisa mengajukan RUU kepada DPR khusus mengenai . . . .
a)
Keuangan
b)
Otonomi Daerah
c)
Pimpinan Daerah
d)
Hukum Daerah
27.
Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau bersama dengan . . . .
a)
Anggota DPR
b)
Menteri yang ditugasi mewakili Presiden
c)
Anggota KPK yang ditugasi Presiden
d)
Mahkamah Konstitusi
28.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan . . . .

a)

Damai dan aman

b)

Menjelang perang

c)

Menjelang Akhir Tahun

d)

Darurat

29.
Berikut ini yang tidak termasuk peraturan perundang-undangan adalah . . . .
a)
Perda
b)
UUD 1945
c)
Peraturan Sekolah
d)
Perpu
30.
Dengan menaati peraturan-peraturan perundangan berarti kita telah menjadi . . . .
a)
Anggota DPR
b)
Warga negara yang baik
c)
pengawas perundangan
d)
calon pejabat daerah
31.
Peraturan perundang-undangan dapat berupa . . . .
a)
Ajakan dan penolakan
b)
Perintah dan ajakan
c)
Perintah dan larangan
d)
Larangan dan hadiah
32.

Bersedia menjalankan perintah dari orang tua adalah contoh pelaksanaan peraturan tata tertib di lingkungan . . . .

a)

Negara

b)

Keluarga

c)

Sekolah

d)

Pribadi

33.
Sebuah Peraturan Daerah (Perda) berlaku di . . . .
a)
Seluruh negara
b)
semua provinsi
c)
semua kabupaten
d)
daerah tertentu saja
34.

Kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan tenang, tertib, dan lancar apabila siswa-siswanya . . . .

a)

Mau bercerita sendiri-sendiri

b)

Bermain bersenang-senang di kelas

c)

Mempunyai persyaratan sendiri

d)

Mau menaati semua peraturan

35.
Peraturan Desa dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan . . . .
a)
Ketua RT
b)
Ketua RW
c)
Kepala Desa
d)
Masyarakat Desa
36.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ...

a)

Perrpu

b)

Perpres

c)

UU

d)

PP

37.

Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

Panitia Ad Hoc

38.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Peraturan Daerah Provinsi

c)

Peraturan Pengganti Undang-undang

d)

Undang-undang

39.

Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...

a)

untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja

b)

untuk membatasi hak asasi manusia

c)

untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara

d)

untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak

40.

Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...

a)

UU dan Perpu

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Daerah Provinsi

41.

Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...

a)

UUD 1945

b)

Ketetapan MPR

c)

Undang Undang

d)

Peraturan pemerintah

42.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..

a)

Peraturan pemerintah

b)

TAP MPR

c)

UUD 1945

d)

Peraturan Presiden

e)

Undang-undang/PERPU

43.

Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...

a)

Eksekutif

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Federatif

44.

Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah...

a)

BPUPKI

b)

PPKI

c)

KNPI

d)

MPR

45.

Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan...

a)

Norma

b)

Peraruran

c)

Keputusan

d)

Ketetapan

46.

Dalam keadaan yang memaksa, presiden berhak mengeluarkan...

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Keputusan Presiden

c)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

d)

Peraturan Daerah

47.

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negaa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas ...

a)

Kedaulatan rakyat

b)

Hukum

c)

Kekuasaan belaka

d)

Ketuhanan yang maha esa

48.

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam...

a)

UU No. 12 Tahun 2011

b)

UU No. 13 Tahun 2012

c)

UU No. 11 Tahun 2012

d)

UU No. 12 Tahun 2013

49.

Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...

a)

Eksekutif

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Federatif

50.

Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan...

a)

Undang-undang

b)

Peraturan Daerah Provinsi

c)

Keputusan Presiden

d)

Peraturan Daerah kabupaten/kota

51.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) ”Negara Indonesia adalah negara ....................”.

a)

hukum

b)

Pancasila

c)

Republik

d)

Merdeka

52.

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum ..............................

a)

regional

b)

bilateral

c)

nasional

d)

internasional

53.

Sistem hukum nasional merupakan hukum berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan .........

a)

bersama

b)

berkumpul

c)

bersatu

d)

bernegara

54.

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan .....................................”

a)

kebiasaan

b)

himbauan

c)

undang-undang

d)

perintah

55.

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang ........................

a)

berwenang

b)

berpangkat

c)

terpilih

d)

terpengaruh

56.

Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki ........................................................................ bagi kepastian hukum.

a)

keunggulan

b)

kedudukan yang sangat penting

c)

kepastian

d)

kedudukan

57.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa per aturan perundang-undangan yang berlaku memiliki ....................... atau tingkatan.

a)

pengaruh

b)

kewenangan

c)

hierarki

d)

aturan

58.

Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan ................................

a)

perwilayahan

b)

pejabat

c)

penguasa

d)

perundang-undangan

59.

Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan .........................

a)

ekonomis

b)

yuridis

c)

perintis

d)

moralis

60.

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang .........................

a)

sederajat atau lebih tinggi.

b)

lebih rendah

c)

lebih lama

d)

sesuai yang berwenang

61.

Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan ...................................

a)

yang masih berlaku

b)

yang tak disetujui

c)

yang baru dibuat

d)

yang lama

62.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ................................

a)

lebih tinggi

b)

lebih rendah.

c)

lebih kurang sama

d)

sama sama

63.

Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ................

a)

khusus juga

b)

bermutu

c)

berlaku

d)

bersifat umum

64.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki .........................yang berbeda.

a)

makna

b)

masalah

c)

materi

d)

tema

65.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai ......................................Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a)

pasla 6

b)

pasal 7 UU

c)

pasal 8

d)

pasal 9

66.

Tata urutan perundangan-undangan terendah adalah :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah (PP) e. Peraturan Presiden (Perpres) f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) g. Peraturan Daerah ..................................

a)

pedalaman

b)

pedesaan

c)

karesidenan

d)

Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

67.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu satu diantaranya sebagai berikut .........

a)

Kejelasan tujuan

b)

kejelasan objek

c)

perilaku manusia

d)

keterbatasan

68.

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai ................................... yang hendak dicapai.

a)

perincian

b)

tujuan yang jelas

c)

uraian

d)

penjelasan

69.

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang .................................

a)

memiliki jabatan

b)

bertitel

c)

senior

d)

berwenang.

70.

Setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosois, sosiologis, maupun yuridis dan harus ...........

a)

berlaku

b)

dapat dijelaskan

c)

dapat dilaksanakan

d)

tidak memberatkan

Similar Resources on Wayground

OSX Interaksi Sosial

70 questions

OSX Interaksi Sosial

quiz

Worksheet

•

8th Grade

Tekpram 70 Soal (3)

70 questions

Tekpram 70 Soal (3)

quiz

Worksheet

•

6th - 8th Grade

Tekpram 70 Soal (1)

70 questions

Tekpram 70 Soal (1)

quiz

Worksheet

•

6th - 8th Grade

Soal Pilihan Ganda Geografi Indonesia

74 questions

Soal Pilihan Ganda Geografi Indonesia

quiz

Worksheet

•

8th Grade

TRY OUT ULANGAN IPS KELAS 8

75 questions

TRY OUT ULANGAN IPS KELAS 8

quiz

Worksheet

•

8th Grade

Soal Latihan PAT IPS Kelas 8

75 questions

Soal Latihan PAT IPS Kelas 8

quiz

Worksheet

•

8th Grade

IPS kls 8

75 questions

IPS kls 8

quiz

Worksheet

•

8th Grade

PAS TEMATIK 3 KELAS 6 SEMESTER GANJIL

68 questions

PAS TEMATIK 3 KELAS 6 SEMESTER GANJIL

quiz

Worksheet

•

8th Grade