Font size
WorksheetsUUD 1945 ALL
Total questions: 83
Worksheet time: 42mins
Aristoteles seorang ahli fi lsafat dari Yunani menytaakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah "zoon politicon" artinya manusia . . . .
Mahluk individu dengan berbagai macam kepentingannya
Adalah mahluk yang selalu hidup berkelompok dalam masyarakat
Harus dapat hidup bersama-sama dengan kelompoknya sendiri
Hanya dapat hidup bila selalu bersama-sama dengan manusia lainnya
Peribahasa "Di mana bu mi dipijak, disitu langit dijunjung" yang berasal dari Sumatra Barat mengandung makna bahwa dimanapun kita berada kita harus . . . .
Mematuhi norma-norma yang berlaku
Mengetahui semua aturan di daerah tersebut
Memperkenalkan adat istiadat daerahnya sendiri
Melaksanakan norma tertentu yang dianggap sesuai
Kaidah hidup, aturan, perintah, dan/atau larangan yang berlaku dalam masyarakat disebut . .
Adat istiadat
Hukum negara
Norma-norma
Kebiasaan
Tujuan adanya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah ....
Mewujudkan ketertiban dan keteraturan
Menghukum orang yang melanggar norma
Memaksa seseorang untuk bersikap baik
Menghindari adanya perbedaan kepentingan
Seseorang menyesal dan merasa bersalah karena telah berbohong kepada orang lain, merupakan perwujudan norma . . . .
Agama
Kesopanan
Kesusilaan
Hukum
Bercanda dengan memanggil teman, menggunakan sebutan tertentu yang dapat menyinggung perasaannya, merupakan tindakan yang kurang sesuai dengan norma . . . .
Agama
Kesopanan
Kesusilaan
Hukum
Seseorang melakukan tindakan kekerasan fi sik maupun psikis terhadap orang lain dapat diancam hukuman penjara, adalah norma. . . .
Agama
Kesusilaan
Kesopanan
Hukum
Perbedaan norma hukum dengan norma-norma yang lain terletak pada sanksinya, yaitu . . . .
Hukuman yang berat
Berupa hukuman penjara
Bersifat jelas dan tegas
Pengucilan dan pidana
Seseorang dapat diancam hukuman penjara bila terbukti menyebarkan berita bohong melalui media sosial, merupakan pelanggaran norma . . . .
Agama
Hukum
Kesusilaan
Kesopanan
Berikut ini merupakan alat perlengkapan negara yang bertugas menegakkan hukum dengan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan . . .
Jaksa
Hakim
Pengacara
Kepolisian
Keadilan yang dilambangkan dengan timbangan atau neraca yang setara mengandung makna bahwa . . . .
Norma hukum lebih menitikberatkan pada pertimbangan
Hukum itu tidak berat sebelah, dan tidak pernah memihak
Berat ringannya pelanggaran hukum harus ditimbang dulu
Pemberian hukuman harus berdasarkan kepentingan korban
Apabila norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tidak dipatuhi oleh warga masyarakat maka dampaknya ialah. . . .
Terjadi kekacauan dan anarkisme
Banyak orang yang akan dipenjara
Tugas kepolisian semakin berat
Anggota masyarakat akan unjuk rasa
Arti pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat ialah . . . .
Melindungi hak dan kewajiban setiap warga masyarakat
Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat
Memberikan hukuman yang setimpal bagi orang yang melanggar
Untuk membuat orang takut sehingga tidak akan merugikan orang lain
Norma hukum memilki sifat memaksa artinya . . . .
Warga masyarakat terpaksa patuh karena takut polisi
Pemberian hukuman diberikan karena terpaksa
Pelanggarnya dapat dipaksa untuk menerima sanksi
Polisi dapat memaksa seseorang untuk patuh atau tidak patuh
Berikut ini merupakan alat perlengkapan negara yang bertugas menegakkan hukum dengan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan....
Jaksa
Hakim
Pengadilan negeri
Polisi
Berikut ini merupakan alat perlengkapan negara yang bertugas menegakkan hukum dengan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan....
Jaksa
Hakim
Pengacara
Kepolisian
"Negara Indonesia adalah negara hukum" pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . . . .
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 2 ayat (1)
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . . . .
Pasal 27 ayat 1
Pasal 27 ayat 2
Pasal 27 ayat 3
Pasal 27 ayat 4
Tindakan main hakim sendiri merupakan pelanggaran hukum. Karena itu jika mengetahui adanya peristiwa pelanggaran hukum, yang harus dilakukan ialah . . . .
Beramai-ramai menghukum pelaku
Melapor kepada yang berwajib
Berdiam diri agar tidak terlibat
Memberitahu orang lain
Pemberian hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum diberikan setelah melalui proses . . . .
Pemeriksaan kepolisian
Pemeriksaan oleh jaksa
Pembelaan oleh pengacara
Persidangan di pengadilan
Keadilan dalam masyarakat dapat terwujud jika seluruh anggota masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku, dan berpartisipasi dalam . . . .
Upaya penegakan hukum
Mengadili suatu perkara
Menghukum pelaku pelanggaran
Penyelidikan yang dilakukan polisi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan sebagai hukum dasar oleh...
BPUPKI dalam Sidang I
BPUPKI dalam Sidang II
PPKI dalam Sidang hari pertama
PPKI dalam Sidang hari kedua
Ketua PPKI yang memimpin Sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 ialah ....
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
Ir. Soekarno
Mr. Moh. Yamin
Drs. Moh. Hatta
Perhatikan pernyataan berikut. 1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 2) Membentuk Kementerian atau Departemen 3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden 4) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat 5) Membentuk Komite Nasional Partai Indonesia Dari pernyataan tersebut, hasil Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ditunjukkan nomor . . . .
(1); (2); dan (3)
(1); (3); dan (4)
(2); (3); dan (5)
(2); (4); dan (5)
Salah satu perubahan naskah Piagam Jakarta yang dilakukan dalam Sidang PPKI adalah tentang .....
dihapusnya bagian Penjelasan Umum
dihapusnya penjelasan pasal demi pasal
kata Mukadimah menjadi Pembukaan
bertambahnya pasal-pasal Batang Tubuh UUD
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini sudah mengalami perubahan. Tujuan dari perubahan atau amandemen tersebut adalah untuk . . . .
menyempurnakan aturan-aturan dasar
mengganti semua pasal dalam batang tubuh
menghapus penjelasan UUD RI Tahun 1945
menambah jumlah bab dalam UUD RI Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar, bukan hukum biasa melainkan hukum yang bersifat ....
umum
khusus
tak terbatas
fondamenta
Sebagai hukum dasar UUD Negara RI Tahun 1945 memiliki arti yang penting bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu menjadi . . .
sumber hukum bagi hukum-hukum di bawahnya
sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
menjadi pedoman tingkah laku warga negara
pegangan dalam pergaulan hidup sehari-hari
Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, makayang terjadi adalah . . . .
negara tersebut akan kacau dan hancur
tidak ada acuan untuk mengatur negara
Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, makayang terjadi adalah . . . .
negara tersebut akan kacau dan hancur
tidak ada acuan untuk mengatur negara
rakyat akan memberontak pada negara
hak-hak warga negara tidak terlindungi
Sebagai hukum dasar UUD Negara RI Tahun 1945 harus dipatuhi oleh . . . .
lembaga-lembaga negara
lembaga perwakilan rakyat
penyelenggara pemerintahan
seluruh warga negara Indonesia
Salah satu kesepakatan dasar tentang amandemen atau perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu . . . .
tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
mempertahankan Penjelasan Umum maupun pasal-pasal
mengganti semua pasal-pasal isi UUD Negara RI Tahun 1945
mengganti susunan dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pernyataan Kemerdekaan Indonesia dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 terdapat pada alinea . . . .
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Berikut ini adalah makna Proklamasi bagi bangsa Indonesia . . . .
Bangsa Indoenesia telah merdeka, dan Negara RI berdiri
Bangsa Indonesia bebas dari segala bentuk ancaman penjajahan
Berakhirnya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah
Pengumuman bahwa penjajah telah meninggalkan Indonesia
Bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia anti terhadap penjajahan, dan mendukung perjuangan kemerdekaan setiap bangsa di dunia. Pernyataan tersebut terdapat pada Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea ....
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Alinea II Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berisi tentang . . . .
Tujuan Negara Indonesia
Dasar Negara Indonesia
Pernyataan Kemerdekaan Indonesia
Cita-cita luhur bangsa Indonesia
Pokok Kaidah Fundamental Negara ialah . . . .
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pokok Kaidah Fundamental Negara bersifat tetap, artinya . . . .
tetap ada sepanjang masa meskipun diubah-ubah
tidak dapat diubah oleh siapapun, dan kapanpun
aturan-aturan yang bersifat pokok atau mendasar
tetap sebagai sumber hukum bagi peraturan daerah
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" Pernyataan tersebut terdapat dalam Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 . . . .
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan pasal tersebut merupakan penjabaran dari Pancasila terutama sila ....
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Berikut ini yang merupakan salah satu persyaratan Pokok Kaidah Fundamental Negara ialah ....
menjadi hukum yang tertinggi negara
dibentuk oleh lembaga tertinggi negara
dapat diubah sesuai perkembangan zaman
memuat dasar falsafah dan ideologi negara
Mengikuti pendidikan kesetaraan di jalur nonformal merupakan contoh keikutsertaan dalam mewujudkan tujuan negara yaitu . . . .
melindungi segenap bangsa
memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa
melaksanakan ketertiban dunia
Dalam tata hukum negara UUD Negara RI Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai ....
Undang-Undang yang ditetapkan oleh MPR
sumber hukum tertib hukum yang tertinggi
sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
landasan ideal dan konstitusional negara
UUD Negara RI Tahun 1945 mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Arti mengikat dalam pernyataan tersebut ialah ....
tidak dapat diubah oleh siapapun
terikat perjanjian dengan negara
harus ditaati dan dilaksanakan
wajib diatur oleh lembaga negara
UUD Negara RI Tahun 1945 bukan hukum biasa, melainkan hukum dasar oleh karena itu peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh ... dengan peraturan yang lebih tinggi.
bertentangan
bersumber
ditetapkan
sesuai
Saat ini UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali. Lembaga negara yang berwenang mengubah UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu ....
Presiden atau Pemerintah
MK (Mahkamah Konstitusi)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu . . . .
tidak menambah jumlah bab, pasal, dan ayat yang sudah ada
menghilangkan bagian penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945
tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
menambah dan menyempurnakan pasal tentang hak asasi manusia
Tujuan dari perubahan atau amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 ialah untuk ....
menambah jumlah bab, pasal, dan ayatnya
mengubah atau mengganti seluruh isi pasal-pasal
menyempurnakan aturan-aturan dasar atau aturan pokok
menghapus penjelasan umum yang terdapat di dalamnya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat singkat artinya . . . .
hanya memuat aturan-aturan pokok saja
jumlah bab, pasal, dan ayatnya hanya sedikit
rumusan kalimat dalam pasal-pasalnya singkat
pembuatannya dilakukan dalam waktu yang singkat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat supel artinya . . . .
mudah bergaul dengan siapa saja
dapat mengikuti perkembangan zaman
ketentuan dalam pasal-pasal mudah diubah
tidak kaku boleh dilaksanakan, boleh tidak
Suatu peraturan yang diduga tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dapat dilakukan uji materi atau yudicial review. Hal ini merupakan salah satu fungsi hukum dasar sebagai ....
alat kontrol
acuan negara
dasar negara
norma hukum
Jika warga negara akan mengajukan yudicial review untuk menguji kesesuaian suatu Undang-Undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 permohonan tersebut diajukan kepada ....
Pemerintah
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
"Negara Indonesia adalah negara hukum" pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara RI tahun 1945 . . . .
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibentuk untuk melaksanakan perintah UUD Negara RI tahun 1945 . . . .
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 22A
Pasal 22B
Pengertian Peraturan Perundang-Undangan ialah peraturan-peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan dilakukan melalui ....
prosedur sesuai ketentuan yang berlaku
pemungutan suara yang terbanyak
kesepakatan dengan masyarakat
kekuasaan yang dimiliki pejabat
Perhatikan pernyataan ini. 1) UUD Negara RI Tahun 1945. 2) Undang-Undang atau Perpu 3) Ketetapan MPR 4) Peraturan Pemerintah Urutan yang benar dari peraturan perundang-undangan tersebut ditunjukkan pada nomor . . . .
(1); (2); (3); dan (4)
(1); (3); (2); dan (4)
(2); (1); (3); dan (4)
(3); (2); (1); dan
Utan yang benar dari peraturan perundang-undangan tersebut ditunjukkan pada nomor . . . .
(1); (2); (3); dan (4)
(1); (3); (2); dan (4)
(2); (1); (3); dan (4)
(3); (2); (1); dan (4)
Tata urutan atau hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tidak boleh dibolak-balik karena memiliki makna . . . .
semua peraturan tersebut sama kedudukannya karena bersumber pada UUD Negara RI tahun 1945
Peraturan yang lebih rendah boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi
Peraturan yang lebih tinggi harus menyesuaikan dengan peraturan di bawahnya
Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi
Jika suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, lembaga yang berwenang melakukan pengujian adalah . . . .
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Pengadilan Tinggi
Jika suatu Peraturan Pemerintah diduga bertentangan dengan Undang-Undang, maka lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian adalah . . . .
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Pengadilan Tinggi
Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus bersifat transparan, adalah makna asas . . . .
kejelasan tujuan
kelembagaan
kesesuaian
keterbukaan
Muatan materi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat. Hal ini merupakan asas. . . .
pengayoman
kemanusiaan
keadilan
kebangsaan
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dan perlindungan, sesuai asas . . . .
pengayoman
kekeluargaan
kemanusiaan
kepastian hukum
Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal . . . .
2 Mei
20 Mei
1 Juni
17 Agustus
Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia didorong oleh . . . .
kekayaan alam Indonesia khususnya rempah-rempah
keindahan alam Indonesia yang sangat mempesona
keramahan bangsa Indonesia terhadap bangsa lain
keramaian dan kemajuan perdagangan di Indonesia
Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan asing yang merampas, memeras, dan menindas bangsa Indonesia dimulai sejak kapan?
Sejak masa abad XVII - XVIII
Sejak masa Abad XVIII - XIX
Sejak masa Kebangkitan Nasional
Sejak kekuasaan asing masuk Indonesia
Berikut ini adalah pahlawan-pahlawan yang dengan gigih melawan kekuasaan penjajah pada masa abad XVII - XVIII di Makassar . . . .
Sultan Agung
Hassanudin
Untung Suropati
Trunojoyo
Berikut ini adalah pahlawan-pahlawan yang berjuang melawan penjajahan Belanda pada masa abad XIX di wilayah Maluku . . . .
Sisingamangaraja
Panglima Polim
Pattimura
Badaruddin
Perjuangan-perjuangan melawan kolonial Belanda sebelum tahun 1908 bersifat . . .
mengandalkan fisik dan kedaerahan
terus menerus tanpa putus
serentak di berbagai daerah
modern melalui organisasi
Untuk mematahkan perlawanan-perlawanan yang gigih dari berbagai daerah di Indonesia, Kolonial Belanda menggunakan politik devide et impera yaitu politik . . .
balas budi
tanam paksa
mengadu domba
memecah kekuatan
Ide/gagasan tentang politik etika atau balas budi terhadap bangsa Indonesia yang dikemukakan oleh seorang warga negara Belanda yang dikenal dengan istilah trilogi Van Deventer yaitu terdiri atas . . . .
irigasi, transmigrasi, emigrasi
irigasi, edukasi, distribusi
edukasi, transmigrasi, distribusi
irigasi
ara Belanda yang dikenal dengan istilah trilogi Van Deventer yaitu terdiri atas . . . .
irigasi, transmigrasi, emigrasi
irigasi, edukasi, distribusi
edukasi, transmigrasi, distribusi
irigasi, emigrasi, dan edukasi
Pelaksanaan ide tentang politik etika yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan ditujukan untuk . . . .
mengubah nasib rakyat Indonesia agar menjadi lebih baik
memenuhi kepentingan pemerintah kolonial Belanda sendiri
menyenangkan hati rakyat Indonesia agar tidak melawan
menyiapkan tenaga terdidik agar Indonesia dapat mandiri
Makna Kebangkitan Nasional bagi perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia antara lain ialah . . . .
semangat nasionalisme dan persatuan untuk mencapai Indonesia merdeka
dimulainya perlawanan terhadap penjajahan dan perjuangan untuk merdeka
awal tumbuhnya kesadaran bahwa penjajahan di Indonesia harus dihapuskan
tonggak sejarah yang mengawali perjuangan untuk mencapai kemerdekaan
Berdirinya organisasi modern yang pertama yaitu Budi Utomo, berawal dari ide dan cita-cita dari ....
Dokter Wahidin Sudirohusodo
Dokter Soetomo
Dokter Cipto Mangunkusumo
Dokter Goenawan Mangoenkoesoemo
Berikut ini adalah sebagian dari pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa "STOVIA" yang mendirikan Budi Utomo kecuali ....
Soetomo
Soepomo
Moehammad Saleh
RM. Goembrek
Pada saat didirikannya Budi Utomo, diketuai oleh Soetomo (Dokter Soetomo), sedangkan wakil ketua dipegang oleh ....
Soelaiman
Soewarno
R. Angka
Goenawan Mangoenkusoemo
Dalam kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta bulan Oktober tahun 1908 terpilih ketua yang baru yaitu ....
R. Angka
Goenawan Mangoenkoesoemo
Raden Adipati Tirtokusumo
Dokter Wahidin Sudirohusodo
Alasan diadakannya pergantian pengurus Budi Utomo dalam kongres pertama di Yogyakarta antara lain ialah ....
para pendirinya masih muda dan berstatus pelajar sehingga belum berpengalaman
para pendirinya merasa tidak mampu menjalankan organisasi yang semakin besar
adanya pengawasan yang ketat dan larangan bagi para pelajar untuk berorganisasi
memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peran lebih besar
Setelah lahirnya Budi Utomo bermunculan organisasi-organisasi lain yang bersifat nasional, diantaranya adalah yang didirikan oleh H.O.S Tjokroaminoto, yaitu ....
Sarekat Islam
Indische Partij
Partai Nasional Indonesia
Perhimpunan Indonesia
Oranisasi politik yang berdiri pada tahun 1912 dan menyatakan dengan tegas bahwa tujuannya adalah Indonesia merdeka. Nama organisasi tersebut ....
Sarekat Islam
Indische Partij
Partai Nasional Indonesia
Perhimpunan Indonesia
Berikut ini merupakan arti pentingnya Kebangkitan Nasional dalam perjuangan mencapai kemerdekaan ....
mengawali perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda
membangkitkan semangat untuk mendirikan organisasi-organisasi yang modern
merintis tumbuhnya semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa
menunjukkan kepada pemerintah kolonial bahwa bangsa Indonesia berani melawan
Kebangkitan Nasional juga memancar dalam diri para pemuda dan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri khususnya Belanda. Pada tahun 1922 Moh. Hatta dan kawan-kawan mendirikan organisasi ....
Perhimpunan Indonesia
Partai Nasional Indonesia
Partai Komunis Indonesia
Partai Indonesia (Partindo)
