NEW
Font size
WorksheetsLatihan SKB
Total questions: 48
Worksheet time: 24mins
Berikut ini yang termuat dalam tatanan kepelabuhanan perikanan nasional, kecuali .....
fungsi pelabuhan perikanan
fasilitas pelabuhan perikanan
Struktur organisasi syahbandar di pelabuhan perikanan
klasifikasi pelabuhan perikanan
rencana induk pelabuhan perikanan nasional
Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan yaitu .....
Syahbandar pelabuhan perikanan
kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
Penyuluh perikanan
Kepala pelabuhan perikanan
Nahkoda kapal perikanan
Penentuan rencana pengelolaan perikanan (RPP) ditetapkan berdasarkan beberapa indikator jenis ikan, yang bukan merupakan indikator jenis ikan tersebut adalah...
Jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis penting
jenis ikan yang terancam punah
jenis ikan yang dilindungi
jenis ikan endemik
jenis ikan yang paling sering tertangkap
Tujuan Diratifikasi ketentuan pada United Nation implementing agreement (UNIA) 1995 melalui undang-undang nomor 21 tahun 2009 dalam persetujuan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut tanggal 10 Desember 1982 adalah......
menjamin konservasi sediaan ikan beruaya terbatas dan jauh di Zee dan laut lepas
menjamin konservasi terhadap ikan hampir punah
pelarangan mengekspor benih lobster dan ikan hias
pembatasan frekuensi penangkapan ikan di wilayah laut teritorial
pemberantas hama perikanan pada budidaya perikanan
Salah satu persyaratan kelaikan Kapal Perikanan adalah terpenuhinya kelaiklautan Kapal Perikanan. syarat kelaiklautan Kapal Perikanan antara lain adalah.....
keselamatan kapal
pengawakan kapal
garis muat kapal dan pemuatan
tata cara pengoperasian alat penangkapan ikan
kesejahteraan dan kesehatan awak kapal
ciri-ciri alat penangkap ikan(API) mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan antara lain kecuali ....
mengancam kepunahan ikan
mengakibatkan ketertarikan pada ikan target
membahayakan keselamatan pengguna
mengakibatkan kehancuran tempat tinggal suatu organisme
mengakibatkan kehancuran habitat
Segala upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan disebut .....
perlindungan nelayan
pemberdayaan nelayan
penguatan nelayan
peningkatan keahlian nelayan
pembentukan kelembagaan nelayan
Berikut ini yang termasuk ruang lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, adalah …….
perencanaan penyelenggaraan
perlindungan dan pemberdayaan
pendanaan dan pembiayaan
pengawasan
semua benar
WPPNRI Perairan Perairan Darat berdasarkan Permen KP No 9 Tahun 2020 terbagi menjadi …. Wilayah?
12
11
14
10
13
Berdasarkan Statistik Perikanan Tangkap Klasifikasi Kapal perikanan dapat dikelompokan menjadi?
Motor Tempel, Kapal Motor, Perahu Tanpa Motor
Kapal Bermotor dan Tanpa Motor
Diatas 30 GT dan Dibawah 30 GT
< 5GT, 5-30 GT, dan > 30 GT
Kapal Jaring dan Kapal Pancing
Buku pelaut perikanan berwarna biru diberikan kepada Awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal berukuran ?
30 – 50 GT
10 – 300 GT
30 – 100 GT
30 – 300 GT
> 300 GT
Perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Perikanan terdiri atas, kecuali....
Studi kelayakan
Penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan
Pembiayaan/ Pendanaan
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan
Desain rinci.
Manakah persyaratan dibawah ini yang tidak perlu dilampirkan oleh Nahkoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan persetujuan berlayar....
surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration)
Perizinan Berusaha subsektor penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor pengangkutan Ikan
surat tanda bukti lapor kedatangan kapal dan PKL
bukti pembayaran pemenuhan penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah
SLO, bagi Kapal Perikanan berukuran di bawah 5 (lima) gross tonnage
Nakhoda setelah bersandar/tiba di Pelabuhan Perikanan, menyerahkan dokumen Kapal Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang meliputi .....
Persetujuan Berlayar Asal, STBLK. SLO
Persetujuan Berlayar, Logbook Penangkapan Ikan, STBLK
Persetujuan Berlayar, Logbook Penangkapan Ikan, Perizinan Berusaha
Persetujuan Berlayar, Logbook Penangkapan Ikan, SLO
SLO, Logbook Penangkapan Ikan, Perizinan Berusaha
Mana dibawah ini yang bukan merupakan pemeriksaan administratif?
Masa berlaku perizinan berusaha subsector penangkapan ikan/pengangkutan ikan
Kesesuaian dokumen dengan fisik kapalnya
Daftar Awak Kapal
PKL dan Jaminan Sosial
Alat keselamatan
Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang baik diterbitkan oleh ...
Kepala Badan PPMHKP
Dirjen Perikanan Tangkap
Kepala Dinas
Menteri KP
Bupati
penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia serta bahan biologis disebut dengan.....
Cara Pemijahan Ikan yang Baik (CPIB)
Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CPIB)
Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
Rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional disebut ....
Rencana Strategis
Rencana Zonasi
Rencana Pengelolaan
Rencana Aksi Pengelolaan
Rencana Zona Rinci
Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kesyahbandaran pelabuhan perikanan adalah
A. PP 27 Tahun 2021
B. PP 21 Tahun 2021
C. PP 28 Tahun 2021
D. PP 11 Tahun 2021
E. PP 11 Tahun 2020
pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran disebut
A. Syahbandar
B. Pengawas Perikanan
C. Juru Layar
D. Keamanan Pelabuhan
E. Nakhoda pelabuhan
surat yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan telah tiba di Pelabuhan Perikanan adalah
Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan
Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan
Surat Persetujuan Berlayar
Surat Laik Operasi
Pas Besar
Surat persetujuan berlayar diterbitkan oleh ....
A. Syahbandar
B. Pengawas Perikanan
C. Direktur Jenderal Perikanan
D. Kepala Pelabuhan
E. Menteri
kesepakatan antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal perikanan atau Nakhoda atau dengan agen Awak Kapal Perikanan ....
Perjanjian Kerja Laut
Kesepakatan Bersama
Kontrak Kerja
Persetujuan Kerja Laut
Surat persetujuan kerja
Pengesahan Perjanjian Kapal Laut atau PKL oleh
A. Syahbandar
B. Pengawas Perikanan
C. Direktur Jenderal Perikanan
D. Kepala Pelabuhan
E. Menteri
Petugas yang mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan, memeriksan teknis, nautikas kapal perikanan, memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan adalah
A. Syahbandar
B. Pengawas Perikanan
C. Petugas Pelabuhan
D. Kepala Pelabuhan
E. Penyuluh Perikanan
Petugas yang memeriksa logbook penangkapan dan penangkutan ikan adalah
A. Syahbandar
B. Pengawas Perikanan
C. Nakhoda Kapal
D. Kepala Pelabuhan
E. Penyuluh Perikanan
Petugas yang memeriksa sertifkat ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan adalah
A. Syahbandar
B. Pengawas Perikanan
C. Badan Karantina Ikan
D. Kepala Pelabuhan
E. Dirjen Perikanan Tangkap
Syahbandar di pelabuhan perikanan daerah diangkat oleh
A. Menteri
B. Gubernur
C. Walikota/ Bupati
D. Kepala Pelabuhan
E. Dirjen Perikanan Tangkap
Berikut ini dokumen yang TIDAK disyaratkan dalam pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
A. Logbook
B. SLO bagi kapal di atas 5 GT
C. Surat tanda bukti lapor Kedatangan kapal
D. PKL
E. Bukti pembayaran pemenuhan penerimaan negara bukan pajak
Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat menunda keberangkatan kapal perikanan setelah persetujuan berlayar diterbitkan apabila terjadi ……
A. Cuaca Buruk
B. Kapal tidak layak
C. Dokumen tidak lengkap
D. ABK Tidak lengkap
E. Nakhoda tidak mengkonfirmasi keberangkatan
Apabila penundaan keberangkatan kapal perikanan melebihi ……… jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, maka nakhoda atau pemilik kapal harus mengajukan SPB kembali
A. 24 Jam
B. 12 Jam
C. 48 Jam
D. 50 Jam
E. 72 Jam
Nakhoda setelah bersandar tiba di Pelabuhan Perikanan, menyerahkan dokumen Kapal Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan selanjutnya disimpan, yang meliputi :
A. SPB Asal, Logbook, Perizinan Berusaha
B. SPB Asal, SLO, Logbook
C. SPB Asal, SLO, Perizinan Berusaha
D. SLO, Logbook, Perizinan Berusaha
E. SLO, Logbook, SHTI
STBLKK untuk Kapal Perikanan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil yang melakukan aktivitas penangkapan harian (one day fishing)diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan masa berlaku paling lama……… hari
A. 10 Hari
B. 5 Hari
C. 7 Hari
D. 2 Hari
E. 3 Hari
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kesyahbandaran di pelabuhan Perikanan adalah
A. Permen KP No 03 Tahun 2013
B. Permen KP No 11 Tahun 2011
C. Permen KP No 08 Tahun 2012
D. Permen KP No 17 Tahun 2008
E. Permen KP No 21 Tahun 2021
Dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, laik simpan dan laik pengawakan serta kewajiban lainnya (Administratif, teknis dan nautis) disebut
A. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
B. Surat Laik Operasi (SLO)
C. Pas Besar dan Pas Kecil
D. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
E. Surat Izin Berlayar (SIB)
Surat Persetujuan berlayar dikeluarkan untuk kapal perikanan berukuran
A. Dari Mulai 0 GT sampai seterusnya
B. Di atas 5 GT
C. Di atas 10 GT
D. Di atas 30 GT
E. Hanya untuk kapal dengan izin pusat
Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Persetujuan Berlayar dipidana dengan pidana penjara paling lama ………
A. 1 (satu) tahun
B. 2 (dua) tahun
C. 3 (tiga) tahun
D. 4 (empat) tahun
E. 5 (lima) tahun
sistem informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, Penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelabuhan perikanan.
A. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan
B. E-Logbook
C. SILOPI
D. Sahabat Syahbandar
E. Satu Data Perikanan
Berikut ini yang bukan informasi yang disediakan melalui website PIPP.djpt.kkp.go.id
A. potensi lahan pengembangan industry
B. ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan
C. tenaga kerja dan kepegawaian
D. data umum dan lingkungan fisik pelabuhan perikanan
E. aktivitas kapal cargo di pelabuhan perikanan
.............. di Pelabuhan Perikanan mengawasi pengisian bahan bakar terhadap Kapal Perikanan yang berpangkalan dan singgah di Pelabuhan Perikanan
A. Syahbandar
B. Pengawas Perikanan
C. Badan Karantina Ikan
D. Kepala Pelabuhan
E. Polisi Laut
Berdasarkan PERMEN KP 36 tahun 2023 mana pernyataan dibawah ini yang salah?
A. Jalur IA merupakan perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah luar ke laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan
B. Jalur III merupakan Perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I dan II dan termasuk ZEEI (s.d. 200 mil laut)
C. Jalur IB merupakan perairan di luar jalur penangkapan ikan IA sampai dengan 5 (lima) mil laut
D. Jalur II merupakan Perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
E. LL merupakan Laut Lepas - Perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan III (> 200 mil laut)
Jalur IB dapat ditangkap oleh kapal dengan kategori?
A. Tanpa Motor, < = 5 GT, 5 – 10 GT, 10 – 30 GT, > 30 GT
B. > 30 GT
C. Tanpa Motor, < = 5 GT
D. 10 – 30 GT, > 30 GT
E. < = 5 GT, 5 – 10 GT, 10 – 30 GT, > 30 GT
Berdasarkan PERMEN KP 36 tahun 2023 API dikelompokkan menjadi …. Kelompok?
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
E. 12
Jalur IB dapat ditangkap oleh kapal dengan kategori?
A. Juru Masak
B. Operator Mesin Pendingin
C. Kelasi
D. Juru Minyak
E. Operator Radio
Kompetensi awak kapal perikanan diperoleh melalui
A. Pendidikan dan Pelatihan
B. Bimbingan Teknis
C. Pelatihan
D. Profesional
E. pengujian
Manakah dibawah ini yang merupakan produk hukum yang memuat tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terdapat?
A. PP No 5 Tahun 2021
B. PP No 85 Tahun 2021
C. PP No 27 Tahun 2021
D. PP No 6 Tahun 2021
E. PERMEN KP 38 Tahun 2021
Jumlah KBLI Perizinan Berusaha pada subsektor perikanan tangkap berjumlah :
A. 2 (dua)
B. 3 (tiga)
C. 5 (lima)
D. 7 (tujuh)
E. 4 (empat)
Manakah dibawah ini yang bukan termasuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor penangkapan ikan
A. Surat Izin Usaha Perikanan
B. Surat Izin Penempatan Rumpon
C. Surat Tanda Keterangan Andon
D. Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon
E. Buku Kapal Perikanan
