Dasar negara

Kepribadian bangsa

Pandangan hidup

Perjanjian antargenerasi bangsa

Ideologi bangsa

Nilai-nilai agama dan budaya

Persatuan bagi bangsa indonesia

Demokrasi yang meminjam HAM

Pemerintahan yang kuat dan absolut

Pemerintahan yang bersih dan transparan

Mendahulukan kelompok dari pada persatuan dan kesatuan bangsa

Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari pada kepentingan pribadi

Memiliki perasaan ragu terhadap cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia

Mengutamakan pemenuhan hak dari pada pelaksanaan kewajiban

Mendukung kepentingan jepang dalam perang dunia II

Menaklukkan sekutu

Menarik simpati bangsa eropa

Menarik simpati bangsa belanda

Menaklukkan belanda

Menarik simpati bangsa indonesia

Sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara, sedangkan sidang kedua membahas tentang rancangan undang-undang dasar

Sidang pertama BPUPKI membahas tentang undang-undang dasar, sedangkan kedua membahas tentang dasar negara

Sidang pertama BPUPKI membahas penyerahan kekuasaan dari jepang, sedangkan sidang kedua membahas kedaulatan

Sidang pertama BPUPKI membahas tentang kedaulatan, sedangkan sidang kedua membahas penyerahan kekuasan dari jepang

Jawaban a, b, c, d, dan e benar

Indonesia sebagai negara beragama

Indonesia sebagai negara sekuler

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan agama tertentu

Indonesia sebagai negara yang memisahkan agama dari kebijakan negara

Indonesia sebagai negara yang tidak mengakui agama apa pun

Filsafat norma dasar

Filsafat Undang-Undang Dasar

Filsafat Pancasila

Filsafat kehidupan

UUD 1945

Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung

Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama, dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

Mr Soepomo

Mr. Muhammad Yamin

A.A Maramis

Mr. Ahmad Subardjo

Ir. Soekarno

Merumuskan rancangan dasar negara pada sidang berikutnya

Menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara

Menghaluskan bahasa yang akan dibahas pada sidang berikutnya

Merancang hukum dasar yang akan dibahas pada sidang berikutnya

Merancang kementerian negara

Atas kehendak dari tokoh-tokoh tersebut

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan

Rencana Indonesia akan dibentuk sebagai negara agama

Karena penduduk Indonesia sebagian besar adalah umat Islam

Agar lebih mudah diingat

Realitas

Idealis

Fleksibilitas

Fragmatis

Teoretis

Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara

Pancasila sebagai tujuan negara Indonesia

Pancasila sebagai konsep kebudayaan Indonesia

Tidak memaksakan agama kepada orang lain

Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia

Menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan Golongan

Menghargai dan menghormati pendapat Orang lain

Memanfaatkan kekayaan alam secara Merata untuk bangsa indonesia

Menginginkan agar Jepang memberikan kemerdekaan

Mengikuti permintaan dari pemerintah Jepang

Sangat mementingkan nasib dan persatuan bangsa

sangat mementingkan pemerintah yang baru berdir

Ingin segera merdeka

Melengkapi

Menjiwai dan dijiwai

Membutuhkan

Terkait

Terpisah

Cita-cita bangsa Indonesia

Tujuan bangsa Indonesia

Perjanjian luhur

Moral pembangunan

Sumber dari segala sumber hukum

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

1 dan 2

1 dan 3

1 dan 4

2 dan 4

3 dan 4

Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran

Upaya membela negara

Mendapatkan perlindungan hukum

Mendapatkan jaminan sosial

Memeluk agama atau keyakinan tertentu

Pasal 1 ayat (1)

Pasal 1 ayat (3)

Pasal 2 ayat (2)

Pasal 1 ayat (2)

Pasal 2 ayat (1)

Menentukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya

Membentuk negara baru

Melepaskan diri dari suatu negara

Menentukan nasib sendiri

Bebas berbuat sesuai dengan keinginan

Sifatnya memaksa (imperatif) dengan sanksi ancaman hukuman

Dibuat oleh masyarakat yang membutuhkan ketertiban

Materi norma yang bersifat mengatur kehidupan dalam masyarakat

Selalu dibutuhkan dalam mengatur kehidupan masyarakat

Bersumber dari suatu lingkungan masyarakat sekitar

Membiarkannya terjadi

Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum

Mengubah isi kedua-duanya

Membatalkan kedua-duanya

Melanjutkan pemberlakuannya sampai ada masalah terjadi

Kesadaran bahwa sikap warga dan tata nilai dalam masyarakat menentukan pemberlakuan hukum

Kesadaran tentang pentingnya menciptakan masyarakat yang hidup bahagia dan sejahtera

Kesadaran bahwa nilai-nilai dalam diri setiap individu berkaitan dengan hukum yang berlaku

Kesadaran bahwa hukum telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat

Kesadaran bahwa penegakan hukum akan mengubah kondisi yang sedang terjadi di tengah masyarakat

Memiliki pengetahuan luas tentang hukum sehingga bisa memanfaatkan celah-celahnya

Aktif mendukung aparat untuk menindak dengan tegas dan adil setiap pelanggaran hukum

Memahami dengan baik dan benar hak maupun kewajiban warga negara

Mendukung aparat menegakkan hukum tanpa diskriminasi

Menyelesaikan segala masalah hukum sesuai prosedur yang diatur oleh negara

Kedudukan Perda Kabupaten lebih rendah daripada Perda Provinsi

Kedudukan Perda Provinsi lebih tinggi daripada Perda Kabupaten/Kota

Perda Kabupaten/Kota harus selaras dengan Perda Provinsi

Perda Kabupaten/Kota dan Perda Provinsi diperbolehkan bertentangan

Perda Kabupaten/Kota dan Perda Provinsi sesuai dengan undang-undang

MA

MK

KY

MPR

DPR

Keempat

Kedua

Kelima

Pertama

Ketiga

Presiden berasal dari suku terbesar di Indonesia

Pemilihan Gubernur

Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak

Pidato presiden dalam pelantikan para menter

Pengangkatan wali kota oleh gubernur

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Menjamin terselenggaranya pemerintahan

Merupakan landasan dari semua peraturan perundangan

Menjamin perlindungan ham

Menjamin penegakan hukum

Merupakan pedoman hidup bernegara

Menerima budaya luar

Melestarikan budaya bangsa

Menjunjung tinggi kebendaan

Selalu meninggikan ego

Memperhatikan hak dan kewajiban serta saling menghargai

Memuat hal-hal yang prinsip

Merupakan hukum tertulis

Merupakan hukum dasar

Dibuat oleh para pendiri negara

Dibuat oleh PPKI

Komisi pemberantasan korupsi

Kedudukan uud nri tahun 1945 terhadap peraturan lainnya

Tata urutan peraturan perundangundangan

Upaya pemberantasan korupsi

Pembukaan uud nri tahun 1945

Kegunaannya

Kepentingannya

Kepastiannya

Hasilnya

Subjeknya

Perdata

Pidana

Administrasi negara

Sipil

Tata negara

Mendirikan pos-pos penjagaan dilingkungan sendiri

Menolong setiap orang yang memerlukan bantuan

Bersedia antre dalam mengurus pembayaran rekening listrik

Mengadakan kerja bakti rutin pada setiap awal bulan

Membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan

Seorang gubernur mendengarkan aspirasi dari beberapa warga tentang kenaikan harga BBM

Penertiban demonstrasi di tempat tempat umum seperti rumah sakit

Sejumlah warga tidak dapat memberikan suara saat pemilu karena surat suara terbatas

Penertiban sejumlah demonstran yang berusaha merobohkan pintu istana negara

Beberapa wajib pajak tidak mau membayar pajak karena pemerintah menaikkan harga BBM