Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, persamaan hak, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Setiap negara di dunia menerapkan system demokrasi yang berbeda, salah satunya yaitu Indonesia yang menerapkan demokrasi Pancasila. Salah satu unsur utama dalam demokrasi Pancasila adalah …

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah diterapkan dari jaman dahulu meskipun dalam konsep yang sederhana bukan dalam tingkat kenegaraan. Salah satunya di daerah Jawa yang telah melaksanakan pemilihan pemimpin dan adanya budaya musyawarah yang dikenal dengan istilah …

Dalam sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia, terdapat beberapa indikator utama yang menunjukkan apakah suatu negara demokrasi atau tidak. Salah satu indikator tersebut adalah Rekrutmen Politik yang artinya…

Periode UUD 1945 berlaku tanggal 18 Agustus 1945-27 Desember 1949. Pada periode berlakunya UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI terjadi beberapa perubahan yaitu …

Perhatikan pernyataan berikut. Mukadimah, terdiri atas 4 alinea Batang tubuh terdiri dari 6 bab, 197 Pasal Pernyataan diatas termasuk sistematika dari konstitusi …

Konstitusi RIS berlaku pada tanggal …

Pada masa ini terjadi gejolak yang menyebabkan kondisi politik tidak stabil, sering terjadi pergantian kabinet yang mengakibatkan ketidak puasan dari pemerintah daerah. Selain itu badan konstituante tidak berhasil menyusun undang-undang permanen. Kondisi ini terjadi pada masa berlakunya konstitusi...

Kehidupan kepartaian memperoleh peluang untuk berkembang secara maksimal. Hal tersebut merupakan salah satu indikator demokrasi yang terlaksana pada masa berlakunya …

Gagalnya dewan konstituante membentuk UUD yang baru mendorong Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit Pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisikan 3 hal, kecuali …

Perhatikan keterangan berikut ini!
(1) Bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan
(2) Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik
(3) Indonesia terdiri atas delapan Provinsi
(4) Indonesia mengalami beberapa kali pergantian ibu kota Negara

Keterangan ini memberikan informasi tentang dinamika kehidupan bernegara yang terjadi pada ....

Pemilu tahun 1955 untuk memilih DPR dan anggota konstituante terlaksana dengan baik. Namun, konflik antarelite politik tidak dapat diselesaikan dengan baik Salah satunya yaitu mundurnya Moh. Hatta sebagai wakil presiden pada tahun 1956 dengan alasan ….

Suatu perubahan dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan dan fungsi UUD 1945 dengan mengakomodasi berbagai aspirasi politik yang berkembang agar tercapai tujuan negara disebut dengan …

Wewenang untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR seperti yang termuat pada …

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang paling mendasar adalah …

Berdasarkan Pasal 37 ini, berapa jumlah minimal anggota MPR yang mengajukan usul perubahan UUD NRI Tahun 1945?

Salah satu dampak amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap bangsa yaitu adanya check and balance sebagai kontrol lembaga. Yang di maksud check and balance adalah …

Dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap …

UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang pertama disahkan dalam Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999 dan mencakup beberapa pasal penting yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan negara, kementrian negara dan DPR. Tujuan utama dari perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945 adalah …

Tugas dan wewenang DPR berdasarkan Pasal 20 dan 21 yaitu …

Perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945, yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR pada 1-9 November 2001. Ada materi baru pada perubahan ini yaitu terdiri atas 23 Pasal dan 64 Ayat. Cakupan materi yang diatur dalam perubahan ketiga adalah bab tentang …

Perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan pada 1-12 Agustus 2002. Salah satu aspek penting dari perubahan ini adalah penegasan bahwa UUD NRI Tahun 1945 yang telah diubah adalah konstitusi yang berlaku secara sah. Selain itu perubahan keempat ini jyga mengatur tentang pelaksanaan tugas kepresidenan, kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar, dan pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden. Apa salah satu aspek penting yang diatur dalam perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945?

Kewenangan Pemerintahan Daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan Pasal …

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Meruapakan bunyi pasal …

Di era digital ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti e-learning, platform daring, dan aplikasi berbasis pendidikan sudah menjadi hal umum. Namun, salah satu tantangan terbesar dalam pemanfaatan teknologi ini adalah disparitas akses yang dialami oleh siswa di daerah terpencil. Meskipun sudah ada program-program dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan akses ini masih banyak siswa yang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan akses internet dan perangkat. Bagaimana strategi yang paling efektif bagi pemerintah untuk mengatasi disparitas akses pendidikan di era digital, terutama bagi siswa di daerah terpencil?

Pada masa UUDS 1950, terjadi gejolak yang menyebabkan kondisi politik tidak stabil. Tercatat pada periode 1950-1959, terjadi empat kali pergantian kabinet yang mengakibatkan ketidakpuasan pemerintah daerah karena pusat.

Amanat untuk Kembali ke UUD 1945 menjadi perdebatan yang mengakobatkan tiga kali pemungutan suara. Pemungutan suara pertama dilakukan pada 30 Mei 1959 dengan pilihan mendukung kembali ke UUD 1945 atau menolak yang menghasilkan 269 suara mendukung dan 199 menolak.

Setelah amandemen UUD Tahun 1945, MPR memiliki kekuasaan untuk mengubah UUD dan memilih presiden.

Demokratis adalah cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Menurut Mustari (2014), sikap demokratis tidak muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari proses pembelajaran, kepemimpinan dan kepercayaan.

Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945, yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Salah satu bab penting yang diatur secara khusus dalam perubahan kedua adalah bab tentang Hak Asasi Manusia.