A. Partial separation of powers

B. Pure separation of power

C. Fusion  of power

D. Trias politica

E. Demokrasi kerakyatan

A. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD

B. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah

C. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

D. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)

E. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)

A. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan mudah diubah

B. Adanya kestabilan masa jabatan eksekutif

C. Kekuasaan eksekutif dapat dicabut sewaktu-waktu oleh parlemen

D. Kepala negara tidak terlibat langsung dalam pemerintahan

E. Bisa membantu anak menjadi wakil presiden

a. Presiden

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

d. Mahkamah Konstitusi

A. Ketika terdapat permohonan dari masyarakat untuk mengubah undang-undang.

B. Ketika sebuah peraturan daerah diduga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di tingkat nasional.

C. Ketika ada sengketa batas wilayah antarprovinsi.

D. Ketika Presiden meminta peninjauan ulang atas peraturan menteri.

E. Ketika DPR memutuskan untuk menambah pasal dalam undang-undang tertentu.

A. Pembiayaan

B. Badan Usaha Milik Daerah

C. Pendapatan Daerah

D. Belanja Daerah

E. Pinjaman Daerah

A. Mahkamah Konstitusi

B. Komisi Yudisial

C. Majelis Kehormatan Hakim

D. Mahkamah Agung

E. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

A. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan menjadi kepala negara serta kepala

pemerintahan

B. Presiden dipilih oleh DPR dan bertanggung jawab kepada rakyat

C. Presiden dipilih oleh DPD dan tidak memiliki wewenang besar

D. Presiden bertanggung jawab kepada DPR dan tidak memegang kekuasaan eksekutif

E. Presiden hanya sebagai simbol negara dan tidak menjalankan pemerintahan

A. Memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

B. Meningkatkan kerjasama internasional di kawasan Asia.

C. Menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga.

D. Mempertahankan kedaulatan Indonesia dari ancaman luar.

E. Mengganyang negara tetangga

A. Meningkatkan persaingan politik yang yang sehat melalui demokrasi kerakyatan

B. Menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat, kuat, dan dipercaya

C. Menjadikan negara yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi perkembangan zaman

D. Melahirkan kebijakan-kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat kecil

E. Memperkuat demokrasi politik di dalam maupun luar negeri

A. Wawasan Nusantara mengutamakan kemandirian dalam bidang ekonomi dan politik tanpa memperhatikan hubungan internasional.

B. Wawasan Nusantara memperkuat persatuan dengan cara mengabaikan keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia.

C. Wawasan Nusantara mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat.

D. Wawasan Nusantara menekankan pada perlunya menutup diri dari pengaruh luar agar Indonesia dapat bertahan dan berkembang tanpa campur tangan asing.

E. Wawasan Nusantara berfokus pada pemisahan wilayah-wilayah Indonesia berdasarkan budaya dan identitas lokal untuk mengurangi potensi konflik antar kelompok.

A. Menetapkan peraturan perundang-undangan tanpa persetujuan DPR

B. Memimpin jalannya pemerintahan negara

C. Mengubah UUD 1945 tanpa persetujuan MPR

D. Membentuk partai politik

E. Membentuk anggaran negara tanpa melalui DPR

A. Pemerintahan akan berjalan secara absolut dan mandiri

B. Muncul upaya perubahan bentuk negara yang lebih baik

C. Banyak warga negara membentuk partai-partai baru

D. Menumbuhkan kesadaran rakyat untuk melayani pemerintah

E. Menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis

A. Pendidikan

B. Sejarah bangsa

C. Kemandirian bangsa

D.peran pemerintah

E. Budaya

A. perencanaan;

B. keuangan;

C. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

D. Membuat peraturan

E. penelitian dan pengembangan

A. Otonomi daerah

B. Dekonsentrasi

C. Rekonstruksi

D. Instansi vertikal

E. Desentralisasi

A. Pendidikan dasar

B. Pertahanan dan keamanan

C. Pekerjaan umum

D. Kesehatan masyarakat

E. Lingkungan hidup

A. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara

B. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota

C. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara

D. Urusan pemerintahan yang mnfaat atau dampak negatifnya  lintas daerah provinsi atau lintas negara

E. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayany lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintah pusat

A. 1951

B. 1965

C. 1955

D. 1959

E. 1950

A. Perintis hidup bangsa Indonesia

B. Dasar filsafat negara Indonesia

C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia

D. Pedoman hidup bangsa Indonesia

E. Kepribadian bangsa Indonesia

A. Aspek Sosial-Budaya

B. Aspek Ekonomi

C. Aspek Kesatuan Bangsa

D. Aspek Pertahanan Keamanan

E. Aspek Ekonomi

A. Pajak Daerah

B. Pajak reklame

C. Retribusi daerah

D. Dana alokasi khusus

E. Pengelolaan kekayaan daerah

A. 1 ketua, dan 1 wakil ketua

B. 1 ketua, dan 2 wakil ketua

C. 1 Ketua, dan 3 wakil ketua

D. 1 ketua, dan 4 wakil ketua

E. 1 ketua, dan 5 wakil ketua

A. Kemudahan akses kita mendapatkan produk impor

B. Adanya gerakan OPM Papua

C. Adanya aksi teror

D. Banyaknya bahasa daerah di indonesia

E. Peningkatan kampanye lgbt

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

D. 2/4

E. 1/6

A. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)

B. Sistem konstitusional

C. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR

D. Membentuk Komite nasional Indonesia Pusat atau KNIP

E. Mentri negara sebagai pembantu presiden

A. mengadakan kebijakan

B. melakukan pengawasan

C. Melakukan pemerataan

D. Melakukan pengaturan

E. Melakukan pengurusan

A. Solidaritas

B. Kerjasama.

C. Kejujuran

D. Keadilan

E. Kearifan

a. Agama

b. Wilayah

c. Penduduk

d. Budaya

e. Sumber daya alam

A. Presiden

B. Gubernur

C. Sekretariat daerah

D. Gubernur melalui sekretariat daerah

E. Menteri

A. Penyusunan laporan hasil pengawasan

B. Penyelenggaraan adminstrasi kuangan

C. fasilitasi penyelenggaraan rapat

D. perumusan kebijakan

E. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

A. Alinea 1 penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan

B. Alinea 2 kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur

C. Alina ke 3 ats berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas

D. Alinea 4 melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia

E. Alinea 4 memajukan kesejahteraan umum

A. MPRS menetapkan presiden soekarno seumur hidup

B. Wakil presiden diangkat oleh presiden

C. MPR diangkat dan bertanggung jawab pada presiden

D. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GOTONG ROYONG

E. Wakil presiden dipilih melalui pemilu

A. Munculnya banyak partai sebagai bukti sistem demokrasi

B. Pemilihan lagsung anggota parlemen oleh rakyat

C. Digunakannya metode hitung cepat (quickcount) dalam pelaksanaan pemilu

D. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat

E. Amandemen terhadap UUD 1945

A. Menteri dan Perdana Menteri

B. Presiden dan Wakil Presiden

C. Presiden dan Menteri

D. DPR dan DPD

E. Rakyat dan DPR

A. Membentuk MPRS dan DPAS

B. Membubarkan konstituante

C. Memberlakukan kembali UUD 1945

D. Membentuk DPR

E. Menghapus UUD 1950

A Mengutamakan bantuan kepada daerah yang paling dekat dengan pusat logistik

B Membiarkan masing-masing kelompok mengelola bantuan sendiri agar lebih cepat diterima

C Menyusun sistem distribusi bantuan yg transparan dan melibatkan perwakilan dri stiap klompok msyrkat

D Menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk menentukan prioritas distribusi

E Menunda distribusi bantuan hingga masyarakat dapat tenang dan tertib

A. Adanya egosentrisme

B. Adanya sikap etnonasionalisme

C. Adanya pemahaman penerapan otonomi daerah yang mengarah kepada sikap etnosentrisme

D. Adanya kesenjangan program pembangunan pemerintah pusat pada pemerintah daerah

E. Adanya pengaruh dari konstalasi politik Internasional

A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

B. Mahkamah Agung (MA)

C. Mahkamah Konstitusi (MK)

D. Komisi Yudisial (KY)

E. Presiden

A. 3/4 dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir

B. 1/2 dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir

C. 1/2 dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir

D. 3/4 dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 1/2 dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir

E. 3/4 dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 1/3 dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir

A. Reverent Power

B. Legitimate Power

C. Reward Power

D. Expert Power

E. Coersive Power

A. Asas wawasan nusantara

B. Hakikat wawasan

C. Tujuan wawasan

D. Pengertian wawasan

E. Misi wawasan