WorksheetsQuiz Lembaga Negara
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Lembaga Negara adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan pemerintahan. Dasar pembentukan Lembaga Negara ialah ….
Ideologi
Konstitusi
Kolusi
Gagasan Negara
Konspirasi
Pada abad ke – 18, seorang filsuf Prancis bernama Montesque mengemukakan sebuah konsep pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang utama yaitu : eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konsep pembagian kekuasaan ini biasa disebut dengan ….
Triaslatif
Triaslogos
Triasdemos
Triaspolicia
Triaspolitica
Lembaga Negara satu sama lain akan saling memastikan keseimbangan kekuasaan dengan metode …..
Check and Balance
Power and Balance
Check and Power
Balance of Power
Power of Check
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki fungsi utama untuk …
Menjalankan Undang – Undang
Membahas kebijakan otonomi daerah dan keadilan fiskal
Mengubah dan Menetapkan Undang – Undang Dasar
Menjadi pengawas berlangsungnya Lembaga kehakiman
Mengeluarkan kebijakan – kebijakan penting dalam berbagai bidang
Keanggotaan MPR terdiri dari anggota dua Lembaga. Lembaga apa sajakah itu …
MA dan MK
MK dan KY
Presiden dan Wakil Presiden
DPR dan DPRD
DPR dan DPD
MPR memiliki peran khusus di Indonesia. Salah satunya ialah mengawasi jalannya Konstitusi sebagai pedoman berlangsungnya pemerintahan Indonesia. Konstitusi yang diterapkan di Indonesia ialah …
Undang – Undang
Undang – Undang Dasar 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peran Presiden dalam negara Republik ialah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sedangkan dalam penerapan konsep Triaspolitika, peran Presiden masuk ke dalam salah satu pembagian kekuasaan yang disebut ….
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Fiskal
Moneter
Presiden memiliki sebuah kewenangan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Salah satu kewenangannya ialah ….
Menjalankan Undang – Undang
Membahas kebijakan otonomi daerah dan keadilan fiskal
Mengubah dan Menetapkan Undang – Undang Dasar
Menjadi pengawas berlangsungnya Lembaga kehakiman
Mengeluarkan kebijakan – kebijakan penting dalam berbagai bidang
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki beberapa fungsi untuk menjalankan wewenangnya. Berikut yang bukan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Negara ialah ….
Fungsi Legislatif
Fungsi Pengawasan
Fungsi Penganggaran
Perwakilan Rakyat
Lembaga Kehakiman
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu Lembaga Negara yang masuk ke dalam golongan Legislatif. Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi khusus, yaitu ….
Menjalankan Undang – Undang
Membahas kebijakan otonomi daerah dan keadilan fiskal
Mengubah dan Menetapkan Undang – Undang Dasar
Menjadi pengawas berlangsungnya Lembaga kehakiman
Mengeluarkan kebijakan – kebijakan penting dalam berbagai bidang
Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu Lembaga Negara yang masuk ke dalam golongan Yudikatif. Mahkamah Agung memiliki fungsi utama, yaitu ….
Lembaga Peradilan tertinggi yang mengawasi peradilan di bawahnya
Lembaga Peradilan pertama yang mengawali peradilan di atasnya
Bersama Presiden untuk menetapkan kebijakan penting di berbagai bidang
Mengubah dan Menetapkan Undang – Undang Dasar
Meng
Kewenangan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan tertinggi ialah …
Mengadili kasus di tingkat awal dan menjaga tegaknya hukum
Mengadili kasus di tingkat akhir dan menjaga tegaknya hukum
Menguji Undang – Undang terhadap Konstitusi
Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
Menangani perselisihan pemilu
Apabila ada sebuah kecurangan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan PEMILU (Pemilihan Umum), maka Lembaga Negara yang ideal kita kunjungi dan melaporkan aduan ialah ….
Presiden dan Wakil Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPR dan DPD
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Apabila adanya sebuah perselisihan atas kewenangan antara Lembaga negara satu dengan yang lainnya. Maka Lembaga Negara yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut ialah ….
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Presiden dan Wakil Presiden
DPR dan DPD
Apabila ada regulasi atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak sesuai atau tumpang tindih dengan konstitusi negara Indonesia yaitu Undang – Undang Dasar 1945. Maka Lembaga Negara yang memiliki wewenang untuk melakukan Uji Undang – Undang / Regulasi tersebut ialah ….
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Presiden dan Wakil Presiden
DPR dan DPD
Untuk menjaga perilaku hakim dan menjaga profesionalitas peradilan. Maka dibentuklah sebuah Lembaga Negara untuk menjaga integritas hakim – hakim yang akan bertugas memimpin peradilan. Lembaga Negara yang dimaksud ialah ….
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Presiden dan Wakil Presiden
DPR dan DPD
Lembaga Negara yang bertugas untuk menyeleksi hakim agar kualitas dan integritas peradilan tetap terjaga ialah …
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Presiden dan Wakil Presiden
DPR dan DPD
Mahkamah Konstitusi
Dalam menyusun Undang – Undang Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat melakukannya sendiri. DPR membutuhkan Lembaga Negara lain untuk tetap menerapkan konsep Check and Balance. Lembaga Negara yang dimaksud ialah ….
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Setelah Undang – Undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Masyarakat dapat melakukan Peninjauan Kembali (PK). PK dilakukan apabila ditemukan ketidak sesuaian Undang – Undang yang dibuat dengan Konstitusi. Lembaga Negara yang dapat mewadahi PK atas Undang – Undang tersebut ialah ….
Presiden
MPR
DPR
DPD
Mahkamah Konstitusi
Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden membutuhkan dasar hukum. Dasar hukum yang biasa disebut sebagai Konstitusi ini dapat diawasi pelaksanaannya dan diubah apabila diperlukan. Lembaga negara yang memiliki wewenang mengawasi dan mengubah Konstitusi ialah ….
Presiden
MPR
DPR
DPD
Mahkamah Konstitusi
