Worksheets3.1. LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diatur dalam UU RI nomor ...
26 Tahun 1999
27 Tahun 1999
28 Tahun 1999
29 Tahun 1999
Trias Politika adalah pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pengertian ini dikemukakan ....
KBBI
MPR
DPR
DPD
Suprastruktur politik di Indonesia terdiri atas tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan ….
eksekutif, legislatif, dan yudikatif
legislatif, eksekutif, dan federatif
eksekutif, yudikatif, dan federatif
legislatif, yudikatif, dan federatif
Tokoh yang memprakarsai Trias Politika melalui bukunya yang berjudul Two Treatises of Government pada tahun 1689 adalah ....
Mirriam Budiarjo
John Locke
Montesquieu
KBBI
John Locke mengemukakan 3 fungsi kekuasaan negara sebagaimana tercantum dibawah ini, kecuali ....
eksekutif
legislatif
federatif
yudikatif
Montesquieu menyatakan kekuasaan negara perlu dibagi menjadi tiga kekuasaan dalam bukunya yang berjudul ....
Two Treaties of Government
De l'Esprit des Lois
Checks and balances
Separation of Power
Eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dimana kekuasaan ini dipegang oleh ....
MA, MK, KY
Presiden
MPR, DPR, DPD
KPK
Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, dimana kekuasaan ini dipegang oleh ....
MPR, DPR, DPD
KPK
MA, MK KY
Presiden
Yudikatif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dimana kekuasaan ini dipegang oleh ....
Presiden
KPK
MPR, DPR, DPD
MA MK KY
Dalam Buku Checks and Balances dalam Sistem Kenegaraan Indonesia dikatakan bahwa dengan Amandemen UUD NRI Tahun 1945, sistem kelembagaan di Indonesia berubah dari distribution of power menjadi ....
checks of power
clasification of power
management of power
separation of power
Mekanisme Checks and Balances memungkinkan masing-masing Lembaga untuk saling ....... kekuasaan lembaga lainnya.
mengatur dan mendominasi
mengawasi dan mengimbangi
mengawasi dan mengatur
mendominasi dan mengarahkan
Sistem pemerintah menunjuk pada hubungan antarlembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara demi kepentingan negara itu sendiri dalam rangka mewujudkan ....
musyawarah mufakat
keadilan dan kemakmuran
kesejahteraan rakyat
pemerintahan yang bersih
Pada umumnya ada dua sistem pemerintahan yang diterapkan di di negara-negara di dunia yaitu ....
presidensial dan parlementer
republik dan presidensial
monarki dan parlementer
republik dan monarki
Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki kedudukan sebagai ....
raja dan kepala negara
kepala pemerintahan dan dewan menteri
kepala negara dan kepala pemerintahan
parlemen dan dewan menteri
1. Presiden tidak diawasi langsung oleh parlemen
2. Presiden tidak dipilih langsung oleh parlemen sehingga presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen
3. Kabinet / dewan menteri dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada parlemen
Penjelasan diatas merupakan ciri-cri sistem pemerintahan ....
parlementer
monarki
presidensial
republik
Negara pelopor pemerintahan presidensial adalah ....
Inggris
Indonesia
Amerika Serikat
Belgia
Secara etimologis, kata “parlemen” berasal dari kata Parliamentum. Kata ini diambil dari ....
Bahasa Latin
Bahasa Inggris
Bahasa Portugis
Bahasa Jerman
Istilah parlemen lebih banyak digunakan di ....
Amerika Serikat
Inggris
China
Eropa
istilah legislatif banyak digunakan di ....
Inggris
Rusia
Amerika Serikat
China
Negara yang dikenal sebagai induk parlementaria (the mother of parliaments) dan menjadi pelopor sistem parlementer adalah ....
Rusia
Jerman
Amerika Serikat
Inggris
1. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan prwakilan lembaga legislatif
2. Raja / Ratu adalah kepala negara, kepala negara tidak memiliki tanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet
3. Sistem banyak partai. formatur kabinet dibentuk secara koalisis agar kabinet dapat memperoleh dukungan kepercayaan
Pernyataan diatas termasuk ciri ciri sistem pemerintahan ...
parlementer
monarki
presidensial
republik
Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, antara lain dipegang oleh ….
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Kekuasaan dalam arti sempit mengacu pada kekuasaan yang dipegang oleh ….
BPK
Presiden
DPR
Mahkamah Agung
Salah satu perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia sejak amendemen UUD NRI Tahun 1945 adalah ….
pemilihan presiden secara langsung
pelaksanaan pemilu setiap lima tahun
kekuasaan eksekutif menjadi sangat menonjol
kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi dominan
PP RI No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan wujud kewenangan pemerintah pusat dan termasuk penyelenggaraan urusan pemerintahan ….
Pilihan
Absolut
Umum
Wajib
