Font size
WorksheetsUH PPKN Kelas 12 bab 2 smt 1
Total questions: 25
Worksheet time: 25mins
. Hak asasi manusia disingkat HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantungHak dasar manusia yang paling hakiki adalah…
Martabat manusia
Hak berpendapat
Hak hidup
Hak asasi manusia
Derajat manusia
Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia berhak untuk menentukan kebebasan yang akan dipilihnya. Kebebasan itu masih akan diperbolehkan selama tidak merugikan atau membahayakan orang lain. Contoh dari hak atas kebebasan pribadi, yaitu setiap orang bebas menentukan agama yang akan dianutnya, setiap orang bebas untuk menentukan pilihan politiknya, setiap orang bebas mengeluarkan pendapat, setiap orang bebas untuk menentukan kewarganegaraannya, dan sebagainya.Hak atas kemerdekaan dari segala bentuk penindasan terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea……
Pertama
Keempat
Kedua
Kedua
Ketiga
Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ini memberikan kebebasan berpendapat untuk masyarakatnya dan memberikan kebebasan dalam memilih pilihan politiknya. Oleh sebab itu, hadirlah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang di mana contoh-contohnya, seperti setiap orang berhak untuk diangkat menjadi pejabat atau memiliki jabatan di pemerintahan, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap sistem pemerintahan, dan setiap warga negara berhak untuk ikut Pemilu.Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan jaminan warga negara dalam bidang…
Sosial dan budaya
Sosial dan politik
Politik dan hukum
Hukum dan pemerintahan
Pendidikan
Hak yang sekaligus menjadi kewajiban warga negara menurut UUD NRI 1945 Amandemen terdapat pada…
Pasal 26 ayat (1)
Pasal 27 Ayat (1)
Pasal 27 Ayat (2)
Pasal 28
Pasal 30 Ayat (2)
Hak Asasi Manusia bukan hanya berlaku bagi masyarakat yang ada di beberapa negara saja, tetapi juga berlaku pada masyarakat di seluruh dunia karena HAM sudah diakui dan dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)dan Negara. Jaminan pelaksanaan hak asasi manusia dari pemerintah terlihat dalam…
Membatasi berlakunya hak-hak pribadi
Memasyarakatkan hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat
Menanamkan kesadaran akan pentingnya hak pribadi
Memberi kebebasan kepada anggota masyarakat untuk melaksanakan kehendaknya
Mengatur tentang dan cara pelaksanaan hak asasi manusia
Contoh perlindungan hak asasi warga negara dalam bidang hukum adalah…
Semua warga negara wajib atas penghidupan yang layak
Semua warga negara bebas mengeluarkan pendapat dan pikirannya
Setiap warga negara mempunyai hak membela diri didepan pengadilan
Semua warga negara bebas menjalankan agamanya masing-masing
Keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara dijamin
Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara kepada negara. Berikut termasuk kewajiban warga negara terhadap negara, adalah…
Menjamin keamanan dan kenyamanan rakyat
Berpartisipasi dalam upaya bela negara
Mensejahterakan kehidupan rakyat
Memberikan pendidikan bagi warga negaranya
Memberikan kebebasan dalam memeluk agama
Andi mengikuti wajib militer dan bergabung dengan angkatan militer darat Indonesia untuk turut serta menjaga perbatasan dari ancaman negara tetangga, hal tersebut merupakan bentuk kewajiban warga negara Republik Indonesia dalam bidang ….
keagamaan
sosial dan budaya
hankam
politik
ekonomi
Jaminan hak asasi manusia tentang pendidikan di Indonesia tertuang pada…
Pasal 30 UUD 1945
Pasal 31 UUD 1945
Pasal 32 UUD 1945
Pasal 33 UUD 1945
Pasal 34 UUD 1945
Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika hak-hak yang diakui secara universal dan dilindungi oleh hukum internasional dilanggar oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan atau kelalaian yang merugikan hak-hak dasar individu atau kelompok, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, martabat, dan kesetaraan. Kasus pelanggaran HAM seringkali terjadi akibat tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Salah satu contoh nyata pelanggaran HAM berat di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 adalah tragedi
Tagedi Bintaro
Peristiwa G30S/PKI
Tragedi Trisakti
Kasus BLBI
Reformasi 1998
Pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dapat berakibat pada terganggunya tatanan sosial dan negara. Salah satu contoh pengingkaran kewajiban yang dapat merusak integrasi nasional adalah:
Membayar pajak tepat waktu
Mengikuti kegiatan gotong royong
Menolak membela negara dalam keadaan bahaya
Mematuhi rambu lalu lintas
Ikut serta dalam pemilu
Salah satu faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran HAM di suatu negara adalah:
Tingkat pendidikan yang tinggi
Pemerintahan yang demokratis
Lemahnya penegakan hukum
Kemakmuran ekonomi yang stabil
Partisipasi warga negara yang aktif
Pengingkaran kewajiban warga negara dapat terjadi akibat:
Kesadaran hukum yang tinggi
Adanya rasa tanggung jawab terhadap bangsa
Kurangnya kesadaran akan pentingnya aturan
Meningkatnya toleransi antarwarga
Kedisiplinan yang kuat
Perlu diketahui, setiap manusia memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik dan jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran HAM, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah, dan lain-lain.Pelanggaran HAM dapat terjadi antara aparat dengan masyarakat dan antarsesama warga masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya pelanggaran HAM. Faktor yang sering menjadi pemicu pelanggaran HAM di wilayah konflik adalah:
Ketersediaan sumber daya yang melimpah
Tindakan represif aparat keamanan
Kesepakatan damai antar kelompok
Kerjasama internasional yang baik
Penegakan hukum yang cepat dan adil
Menurut Pasal 28A UUD 1945, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jika terjadi penggusuran paksa terhadap masyarakat tanpa ganti rugi yang layak, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap:
Hak atas kebebasan berpendapat
Hak atas rasa aman
Hak atas pekerjaan yang layak
Hak untuk hidup
Hak memperoleh Pendidikan
Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Jika ada tindakan aparat yang melarang warga melakukan unjuk rasa damai, hal ini merupakan contoh pelanggaran terhadap:
Hak atas pendidikan
Hak untuk berserikat dan berkumpul
Hak atas pekerjaan yang layak
Hak atas perlindungan hukum
Hak atas kesehatan
Pengingkaran kewajiban warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dapat dikaitkan dengan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Contoh pengingkaran kewajiban tersebut adalah:
Aktif dalam kegiatan daur ulang sampah
Menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggal
Membuang sampah sembarangan di sungai
Menggunakan kendaraan ramah lingkungan
Melakukan reboisasi di daerah gundul
Salah satu solusi efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat negara adalah:
Mengurangi jumlah aparat keamanan di wilayah tertentu
Meningkatkan kesejahteraan aparat tanpa pelatihan HAM
Menyediakan pelatihan rutin tentang hak asasi manusia bagi aparat
Membatasi hak kebebasan berpendapat masyarakat
Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga biasa
Untuk mengatasi masalah pengingkaran kewajiban membayar pajak oleh masyarakat, solusi yang dapat diambil pemerintah adalah:
Menambah jenis pajak yang harus dibayarkan masyarakat
Menurunkan sanksi bagi yang tidak membayar pajak
Melakukan sosialisasi pentingnya pajak dan memperbaiki sistem transparansi
Menghapus pajak bagi semua golongan masyarakat
Membiarkan penghindaran pajak tanpa ada tindakan hukum
Salah satu langkah solutif dalam menangani pelanggaran hak atas lingkungan sehat akibat pengelolaan limbah industri adalah:
Membiarkan industri mengelola limbah tanpa pengawasan
Memberikan sanksi tegas terhadap industri yang melanggar aturan pengelolaan limbah
Membatasi pembangunan pabrik di semua wilayah
Mengurangi produksi barang industri untuk menghindari limbah
Tidak mengatur penggunaan bahan berbahaya dalam industry
Upaya pencegahan pelanggaran HAM melibatkan serangkaian tindakan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Pada dasarnya, penting untuk menciptakan perilaku dukungan terhadap upaya pencegahan pelanggaran HAM di berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan tingkat nasional. Salah satu cara efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat adalah dengan:
Memperkuat penegakan hukum yang adil dan transparan
Membatasi kebebasan berekspresi masyarakat
Mengurangi peran lembaga HAM internasional
Mengabaikan kasus pelanggaran HAM kecil
Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga biasa
Dengan implementasi upaya pencegahan dan penanganan kasus secara efektif, diharapkan pemerintah Indonesia dapat mengurangi insiden pelanggaran HAM dan menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Langkah pemerintah yang dapat dilakukan untuk menangani pelanggaran HAM yang sudah terjadi adalah:
Melakukan pembiaran terhadap kasus yang ada
Membentuk komisi penyelidik independen
Menunda penanganan hingga masalah mereda
Mengesampingkan hak korban untuk mendapat keadilan
Menghilangkan bukti terkait pelanggaran HAM
Salah satu tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran HAM dalam dunia pendidikan adalah:
Membiarkan diskriminasi dalam akses pendidikan
Menyediakan pendidikan HAM bagi guru dan siswa
Menghapus pendidikan wajib bagi anak-anak
Mengurangi alokasi anggaran untuk pendidikan
Menolak partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler
Untuk menangani kasus pelanggaran HAM di daerah konflik, pemerintah harus:
Mengabaikan mediasi antar pihak yang berkonflik
Menggunakan pendekatan militer tanpa dialog
Melakukan dialog dan rekonsiliasi antar pihak yang berkonflik
Membatasi akses bantuan kemanusiaan
Membiarkan konflik berjalan tanpa intervensi
Sistem kewajiban warga negara telah diatur oleh negara, dan mekanisme yang telah dibuat selama bertahun-tahun untuk memajukan kesejateraan rakyat dan bertujuan sedapat mungkin untuk mencegah terjadinya pengingkaran terhadap kewajiban warga negara sejak awal atau, jika terjadi pelanggaran, untuk mengatasi penyebabnya sehingga tidak terulang di masa mendatang. Salah satu bentuk pencegahan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara untuk mematuhi hukum adalah:
Menerapkan hukum hanya pada kasus besar
Memberikan pendidikan kewarganegaraan yang baik sejak dini
Menghapus semua peraturan yang ketat
Membiarkan ketidakpatuhan terhadap hukum kecil terjadi
Memberi kebebasan total tanpa aturan yang jelas
