NEW
Font size
WorksheetsAsesmen Lingkup Materi III. Kemerdekaan Berpendapat WN
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Pelaksanaan kebebasan berpendapat hendaknya dilakukan dengan berpegang teguh pada asas keseimbangan hak dan kewajiban. Contoh yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah ....
Melaksanakan kampanye dengan tertib, aman dan damai
Mengutamakan musyawarah mufakat saat terjadi perbedaan pendapat
Pejabat menggunakan kendaraan pribadi saat melakukan kampanye
Melaksanakan unjuk rasa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku
Dalam kemerdekaan berpendapat, tak jarang ditemui perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perselisihan yang dapat berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, penyelesaiaan perbedaan pendapat hendaknya dilakukan secara damai dan dengan kesepakatan bersama yang menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini sesuai dengan asas ....
Manfaat
Proporsionalitas
Musyawarah mufakat
Keseimbangan antara hak dan kewajiban
Landasan konstitusional kemerdekaan berpendapat di Indonesia adalah .....
Sila Keempat Pancasila
Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945
TAP MPR No. XVII Tahun 1945 Tentang HAM
UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan tersebut diataur dalam ....
Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
Bintang dan komunitasnya membuat spanduk berisi peringatan tentang bahaya narkotika. Spanduk juga berisi himbauan untuk menjauhi narkoba. Tindakan yang dilakukan Bintang dan komunitasnya termasuk termasuk penyampaian pendapat melalui ....
Lisan
Tulisan
Media Cetak
Media elektronik
Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstatif dimuka umum. Kegiatan penyampaian pendapat yang dimaksud dalam uraian adalah .....
Pawai
Unjuk rasa
Rapat umum
mimbar bebas
Contoh tindakan yang mencerminkan pelaksanaan kemerdekaan pendapat secara lisan di lingkungan sekolah adalah .....
Mengemukakan pendapat ketika rapat OSIS
Menulis artikel untuk dikirimkan ke surat kabar
membuat spanduk untuk mengikuti demonstrasi
membuat pamflet untuk ditempelkan di majalah dinding
Berpendapat secara bebas dan bertanggung jawab terwujud dalam tindakan berikut, yaitu....
Berorasi dengan kata-kata kotor dan menghina pemerintah
Menerobos barikade petugas dengan menggunakan mobil
Merusak fasilitas umum di sekitar tempat unjuk rasa
Demonstasi di tempat yang telah diizinkan
Pemberitahuan secara tertulis kepada kepolisian tidak berlaku untuk kegiatan berikut ini, yaitu ....
Kegiatan ilmiah dan keagamaan di kampus
Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja
Unjuk Rasa Kenaikan harga BBM
Pawai kebudayaan antar daerah
Tujuan pengaturan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum adalah ....
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Menciptakan kerukukunan antar golongan
Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab
Mewujudkan kesejakteraan umum dan perdamaian dunia
Hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum adalah ....
Menyelenggarakan keamanan
Memperoleh perlindungan hukum
Menghormati hak-hak dan kebabasan orang lain
Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
Menyampaikan pendapat di muka umum harus harus dilaksanakan di tempat-tempat umum. Satu di antara beberapa tempat yang tidak diperkenankan untuk menyampaikan pendapat adalah ....
Terminal angkutan darat
Lapangan sepak bola
Jalan raya
Pusat Kota
Dalam melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara. pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk .....
Menghormati aturan moral
menyelenggarakan pengamanan
Memperoleh perlindungan hukum
Menjaga keutuhan dan persatuan bangsa
Setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Makna kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dalam pernyataan tersebut adalah .....
Berpendapat dengan mengindahkan nilai dan norma dalam masyarakat
Berpendapat dengan tanpa mengindahkan nilai dalam masyarakat
Berpendapat secara mutlak dan tanpa mau menerima kritik
Berpendapat tanpa mau mempertanggungjawabkan
Contoh pelaksanaan kebebasan berpendapat dilingkungan keluarga adalah .....
Melakukan mogok makan karena tidak diberikan uang saku yang banyak oleh orang tua
Menolak seluruh pendapat anggota keluarga karena penentu kebijakan adalah kepala keluarga
Bermusyawah menentukan tempat wisata yang akan dikunjungi bersama eluruh anggota keluarga
Ayah sebagai kepala keluarga menentukan aturan di rumah tanpa mempertimbangkan pendapata anggota keluarga lainnya
Adanya kemerdekaan berpendapat memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi masyarakat. Contoh dampak positif kemerdekaan berpendapat adalah ....
Menurunkan tingkat produktfitas masyarakat
Meningkatkan tingkat pelanggaran hak asasi manusia
menimbulkan konflik dan kekerasan dalam masyarakat
Mendoorng partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan
Akibat yang diterima oleh pelaku atau peserta pelaksana penyampaian pendapat di muka umum apabila melakukan pelanggaran hukum adalah ....
Diperingatkan agar tidak melakukan pelanggaran kembali
Diamankan dan diberi pengarahan secara langsung oleh pihak berwajib
Dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Diberikan kebebasan apabila tidak melakukan tindak pidana maupun tindak kekerasan
Bacalah pernyataan berikut!
1. tempat, lokasi, rute
2. sumber dana dan akomodasi
3. waktu dan lama kegiatan berlangsung
4. nama penginisiasi kegiatan penyampaian pendapat
Hal-hal yang harus tercantum dalam surat pemberitahuan untuk menyampaikan pendapat di muka umum kepada POLRI terdapat pada nomor....
1 dan 3
2 dan 3
2 dan 4
1 dan 2
Mahasiswa Universitas Matahari akan melakukan unjuk rasa di rektorat. Oleh karena itu, pihak penyelenggara unjuk rasa hendaknya membuat pemberitahuan tertulis kepada POLRI. Pemberitahuan tersebut hendaknya diserahkan selambat-lambatnya ....
2x24 jam sebeleum kegiatan dimulai
3x24 jam sebeleum kegiatan dimulai
4x24 jam sebeleum kegiatan dimulai
5x24 jam sebeleum kegiatan dimulai
Contoh informasi publik yang tidak boleh dipublikasikan oleh badan publik adalah ....
informasi tentang pertahanan negara
Informasi tentang profil lembaga negara
Informasi tentang kebijakan pemerintah
Informasi tentang cara pengaduan penyalahgunaan wewenang
Syahira sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagai pemohon dan pengguna informasi publik. Kewajiban Sayhira adalah ....
Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk mendapatkan informasi publik
Mencantumkan sumber informasi publik
Mendapatkan salinan informasi publik malalui permohonan
Mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan
Dasar hukum keterbukaan informasi publik di Indonesia adalah ....
Undang-Undang No. 9 Tahun 1998
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
Bacalah bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum berikut!
1. Pidato
2. Poster
3. Dialog
4. Pamflet
5. Televisi
Bentuk penyampaian pendapat di muka umum secara lisan terdapat pada nomor .....
1 dan 3
2 dan 3
3 dan 4
4 dan 5
Perhatikan gambar berikut!
Bentuk penyampaian pendapat berdasarkan gambar di sebut ....
Demonstrasi
Rapat Umum
Unjuk Rasa
Pawai
Petani akan mengadakan unjuk rasa terkait peningkatan harga pupuk. Pak Agung sebagai penanggung jawab akan membuat pemberitahuan tertulis kepada kepolisian setempat. Aksi unjuk rasa akan dilakukan di dinas pertanian yang melibatkan petani dari 4 kecamatan. Oleh karena itu, pemberitahuan tertulis ditujukan kepada ....
Polsek Setempat
Polres Setempat
Polda Setempat
Mabes Polri
Setiap pelaksanaan unjuk rasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu diantaranya, adalah penanggung jawab unjuk rasa agar kegiatan berlangsung tertib aman dan damai. Pernyataan yang tepat terkait terkait penanggung jawab kegiatan unjuk rasa adalah
Penanggung jawab melakukan semua tugas saat unjuk rasa
Penangung jawab menanggung sanksi lebih ringan jika terjadi pelanggaran
harus ada 5 penanggung jawab untuk setiap 100 orang peserta unjuk rasa
Penangung jawab menanggung sanksi yang berlaku ditambah 1/3 dari pidana pokok jika terjadi pelanggaran
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan tersebut diatur dalam .....
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28F
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4)
Salah satu dasar hukum kemerdekaan berpendapat adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Secara umum Undang-undang tersebut mengatur tentang ....
Pers
Hak Asasi Manusia
Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di muka umum
Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari karupsi, kolusi dan nepotisme
Kemerdekaan berpendapat selaras dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ....
Nilai Kemanusiaan
Nilai persatuan
Nilai kerakyatan
nilai keadilan
Kewajiban yang harus dilaksanakan warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah ....
Mengesampingkan hak orang lain
Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
Mengabaikan aturan-aturan moral yang diakui secara umum
Melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Setelah Reformasi 1998, kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dicabut batasannya, dan mendirikan partai politik tidak lagi dibatasi. Namun, pelaksanaan demokrasi Indonesia masih dipandang baru berada di tahap demokrasi formal, belum mencapai demokrasi substansial. Jika seorang warga negara aktif menggunakan hak berpendapatnya di media sosial untuk mengkritik praktik 'politik uang' dalam pemilihan kepala daerah, tujuan utamanya adalah untuk...
Mewujudkan demokrasi formal yang sejalan dengan UUDS 1950
Mengembalikan sistem Demokrasi Terpimpin yang dianggap stabil
Mewujudkan praktik demokrasi sepenuhnya (substansial) yang tidak dicemari oleh pengaruh uang
Membatasi hak berpolitik masyarakat sebagaimana yang terjadi di masa Orde Baru
Publik, termasuk peserta didik, cenderung menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utamanya. Dalam konteks kemerdekaan berpendapat di era ini, penyebaran berita palsu (hoaks) menjadi tantangan serius yang harus dihindari. Mengapa kemampuan berpikir kritis (sebagai bagian dari literasi digital) menjadi kunci vital saat menerima informasi yang memungkinkan membatasi kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab?
Karena berpikir kritis mempercepat otomatisasi pekerjaan di era Industri 4.0
Karena kemampuan berpikir kritis diperlukan untuk meningkatkan gaya hidup konsumtif
Untuk membedakan antara kebebasan berekspresi yang tulus dengan penyalahgunaan informasi yang merusak persatuan dan menjebak dalam penyebaran hoaks
Agar setiap individu lebih aktif dalam berdiaspora dan bermukim ke berbagai negara di dunia
Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, keharusan mendapatkan izin khusus untuk membuat penerbitan media dicabut, dan mendirikan partai politik tidak lagi dibatasi. Keputusan ini memiliki dampak mendasar terhadap kemerdekaan berpendapat, yaitu
Menghidupkan kembali lembaga BP7 untuk melakukan pengawasan ketat terhadap konten media
Mendorong penggunaan Asas Tunggal Pancasila dalam setiap organisasi media
Menciptakan iklim yang lebih bebas dan terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan menjadi produsen informasi
Membatasi media pada narasi yang panjang karena minat literasi cenderung menurun
Kemajuan teknologi informasi membuat hubungan antar bangsa semakin dekat, dan dunia seolah semakin borderless (tanpa batas). Konsekuensi dari kondisi ini bagi seorang warga negara yang ingin menggunakan kebebasan berpendapatnya dalam isu-isu global (seperti perubahan iklim) secara efektif adalah...
Membatasi diri pada informasi lokal saja untuk menjaga komitmen kebangsaan
Harus memiliki sikap adaptif terhadap perubahan yang cepat dan kondisi baru tersebut, terutama dalam penguasaan teknologi digital
Menggunakan kebebasan berpendapat untuk mengagung-agungkan bangsa sendiri dan meremehkan bangsa lain (chauvinisme)
Mengutamakan sikap primordialisme yang berlebihan agar nilai-nilai lokal tidak luntur
Literasi digital mendorong kita untuk dapat berpikir kritis dan berkomunikasi secara bijak tanpa terjebak dalam penyebaran hoaks. Jika Anda menemukan sebuah narasi di media sosial yang mengandung ujaran kebencian dan dapat menyebabkan intoleransi atau konflik, tindakan yang paling sesuai dengan prinsip literasi digital adalah...
Menyimpan narasi tersebut sebagai bukti dan mengabaikannya
Menyebarkan narasi tersebut ke grup lain agar masyarakat cepat tahu
Jangan terprovokasi, bandingkan informasi tersebut dengan sumber lain yang kredibel, dan cek sumber berita tersebut
Langsung memblokir akun yang menyebarkan narasi tersebut tanpa perlu memeriksa kebenarannya
Salah satu tantangan penerapan Pancasila di masa depan adalah penegakan hukum yang harus ditingkatkan dan dibebaskan dari kepentingan uang, sehingga hukum tidak lagi "tajam ke bawah, dan tumpul ke atas". Bagi warga negara yang kurang mampu, mengapa penegakan hukum yang adil ini sangat relevan dengan kemerdekaan berpendapat mereka?
Untuk memastikan bahwa hanya orang kaya yang boleh mengkritik pemerintah
Untuk mendorong praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan aparat
Untuk menjamin bahwa keadilan terwujud, terutama bagi masyarakat bawah, saat mereka menggunakan hak berekspresi atau menghadapi masalah hukum
Agar sindiran "hukum tajam ke bawah" dapat diubah menjadi "hukum tumpul ke atas dan ke bawah"
Perkembangan pesat teknologi informasi telah mengubah secara mendasar kehidupan sosial, dan publik cenderung menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utamanya, yang berpotensi menyingkirkan peran buku. Dalam konteks kemerdekaan berpendapat, evaluasi terhadap pergeseran ini menunjukkan bahwa...
Media sosial selalu lebih tepercaya dan memiliki narasi yang lebih panjang dibandingkan buku teks
Kualitas informasi di media sosial selalu terjamin karena didukung Revolusi Industri 4.0
Walaupun media sosial menawarkan kebebasan berekspresi yang luas, potensi hoaks dan penurunan minat literasi terhadap narasi panjang memerlukan kehati-hatian dalam menyaring informasi.
Peran media sosial telah digantikan sepenuhnya oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dalam era keterbukaan informasi, penyalahgunaan teknologi dapat memfasilitasi perkembangan ideologi radikal yang merusak persatuan. Jika Anda melihat konten yang mempromosikan paham radikal, partisipasi Anda sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam menjaga kebebasan berpendapat adalah...
Mendorong aksi terorisme karena itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi
Menarik diri dari pergaulan global untuk menghindari pengaruh asing
Melakukan literasi digital yang baik dan berkontribusi secara aktif dalam mengampanyekan perdamaian dan anti-terorisme, sejalan dengan komitmen Indonesia
Melanjutkan program Repelita di bidang pertanian.
Era Industri 4.0 sangat menekankan interkonektivitas dan sistem cerdas. Bagaimana kondisi ini secara mendasar mengubah cara warga negara menggunakan hak berpendapat mereka dibandingkan dengan era Orde Baru (yang menerapkan Penataran P4)?
Warga negara harus kembali ke sistem Demokrasi Terpimpin
Pendapat kini disalurkan melalui sistem otoriter yang dikendalikan oleh militer (ABRI)
Akses informasi menjadi sangat cepat dan borderless, menuntut individu menjadi produsen informasi yang adaptif dan bijak, berbeda dengan pendekatan indoktrinasi politik Orde Baru
Warga negara wajib menggunakan bahasa daerah dalam semua komunikasi digital untuk menghindari disrupsi kebudayaan
Manakah bunyi pasal dalam UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat?
Pasal 28B ayat (1)
Pasal 28E ayat (3)
Pasal 29 ayat (1)
Pasal 30 ayat (1)
