NEW
Font size
WorksheetsPenyelenggaraan negara dan pemerintahan
Total questions: 15
Worksheet time: 11mins
Anggota MPR terdiri dari ....
DPR dan DPD
DPR dan DPRD
DPD dan DPRD
DPD dan Utusan Daerah
Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi harus ada pertimbangan dari
DPR
MPR
Mahkamah Agung
BPK
Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung adalah....
Memutuskan pembubaran partai politik
Mengusulkan pengangkatan hakim agung
Mengajukan rancangan UU kepada DPR
Mengadili pada tingkat kasasi
Jumlah anggota DPD pada tiap provinsi adalah....
3 orang
4 orang
5 orang
6 orang
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan disebut ....
hak mengeluarkan pendapat
hak angket
hak interpelasi
hak imunitas
lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tugas dari...
DPR
MPR
BPK
MA
Yang tidak termasuk salah satu Sumber Keuangan Negara ialah .............
Pajak
Retribusi
Denda dan Sita
Penarikan dari Kelompok Ganster
Pinjaman
MA dipimpin oleh seorang
Hakim pengadilan Tinggi
Hakim pengadilan Negeri
Hakim Konstitusi
Hakim Yudisial
Hakim Agung
Penegakan hukum mempunyai peran penting bagi warga negara Indonesia demi terwujudnya..
keadilan ,ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat
keadilan hukum bagi para penyelenggara pemerintahan
keseimbangan dan keserasian antara individu dan masyarakat
kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur dan aman
aparat penegak hukum yang adil ,bersih berwibawa dan bertanggung jawab
Presiden memiliki tugas dan wewenang, kecuali
menetapkan peraturan pemerintah
Mengajukan rancangan Undang-Undang Kepada DPR
membuat Undang-Undang bersama DPR
mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat 1), merupakan tugas dan wewenang dari
MPR
DPR
Presiden
DPD
Perhatikan data dibawah ini!
1. eksekutif
2. Kedaulatan
3. yudikatif
4. Legislative
Menurut Montesque dalam ajarannya “trias politika” membagi kekuasaan pemerintahan antara lain ...
1,2,3
1,2,4
1,3,4
2,3,4
semua benar
Di bawah ini merupakan lembaga pemerintah non-kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....
Menteri di Indonesia jabatannya diangkat dan diberhentikan oleh….
MA
Presiden
DPR
MK
MPR
Mengajukan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah adalah tugas dan wewenang ....
MPR
DPR
DPD
Presiden
