meniadakan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup kelompok tertentu

membuat posting atau status di media sosial dengan harapan orang tua/wali yang membaca akan memberikan bantuan

menyebarluaskan kejadian tersebut agar masyarakat umum mengetahui kondisi fasilitas di sekolah

menarik iuran kepada seluruh anggota kelas untuk memperbaiki sarana prasarana di kelas yang rusak

menuliskan permasalahan di kelas disertai harapan kemudian dimasukkan ke dalam kotak saran

penyampaian pendapat itu merupakan kebebasan mutlak hak asasi manusia setiap orang

menjunjung tinggi nilai, aturan moral yang diakui, dan menghormati kebebasan orang lain

penyampaian pendapat dilaksanakan secara sepihak

penyampaian pendapat diupayakan dengan tujuan pribadi atau segolongan orang tertentu

masyarakat paling banyak menerima berita hoaks melalui siaran radio

gambar dan video merupakan hoaks yang paling sering diterima oleh masyarakat

televisi lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran berita hoaks daripada situs web

twitter, Facebook, dan Instagram menjadi media paling banyak menjadi sarana penyebar berita hoaks

mimbar bebas

rapat umum

unjuk rasa

pawai

menghormati hak-hak orang lain

mengeluarkan pikiran secara bebas

mendapat penjagaan dari aparat kepolisian

mendapat jaminan perlindungan hukum kebebasan berpendapat