wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Diklat 2 V4

Total questions: 99

Worksheet time: 52mins

Name
Class
Date
1.

Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri penalaran yang logis?

a)

a. Sesuai dengan fakta

b)

b. Berdasarkan prasangka

c)

c. Konsisten dengan premis

d)

d. Terstruktur dengan jelas

2.

Contoh penalaran deduktif dalam hukum adalah...

a)

a. Dari fakta bahwa Budi telah terbukti melakukan pencurian, maka dapat disimpulkan bahwa Budi bersalah atas tindak pidana pencurian.

b)

b. Berdasarkan penelitian empiris, terbukti bahwa hukuman yang lebih berat dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

c)

c. Hakim X selalu memberikan putusan yang adil dalam setiap perkara yang ditangani.

d)

d. Norma hukum pidana melarang perbuatan membunuh.

3.

Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh argumen deduktif?

a)

a. "Semua manusia adalah makhluk hidup. Oleh karena itu, Ani adalah makhluk hidup."

b)

b. "Budi sering terlambat datang ke kelas. Mungkin dia malas."

c)

c. "Berdasarkan bukti yang ada, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian."

d)

d. "Jika hujan turun, maka jalanan akan basah."

4.

Penalaran hukum adalah proses berpikir yang digunakan untuk...

a)

a. Memahami dan menafsirkan norma hukum

b)

b. Menarik kesimpulan logis dari fakta-fakta hukum

c)

c. Menilai keabsahan dan keadilan suatu putusan hukum

d)

d. Menentukan strategi litigasi dalam suatu perkara hukum

5.

Pernyataan ini merupakan contoh kesalahan nalar (falasi) yang mana? "Kaum feminis menyangkal semua perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi pendapat ini tidak masuk akal seperti yang bisa dilihat sendiri oleh siapapun."

a)

a. Falasi post hoc, ergo propter hoc

b)

b. Falasi straw man

c)

c. Falasi argumentum ad hominem

d)

d. Falasi argumentum ad populum

6.

Metode penafsiran hukum yang umum digunakan adalah

a)

a. Penafsiran tekstual menafsirkan norma hukum berdasarkan teksnya secara harfiah

b)

b. Penafsiran historis: menafsirkan norma hukum dengan mempertimbangkan sejarah pembuatannya

c)

c. Penafsiran logis menafsirkan norma hukum dengan mempertimbangkan konsistensi dan koherensinya

d)

d. Semua jawaban benar

7.

Logika merupakan ilmu yang mempelajari tentang....

a)

a. Metode dan hukum untuk membedakan penalaran yang benar dan salah

b)

b. Cara berpikir deduktif dan induktif

c)

c. Hubungan antara norma hukum dan realitas sosial

d)

d. Interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan

8.

Pernyataan ini merupakan contoh kesalahan nalar (falasi) yang mana? "Musuh saya tidak bisa membuktikan bahwa saya memperoleh dana untuk kampanye ini secara ilegal. Maka kita harus menyimpulkan bahwa saya sama sekali tidak bersalah."

a)

a. Falasi argumentum ad populum

b)

b. Falasi straw man

c)

c. Falasi complex questions

d)

d. Falasi argumentum ad ignorantiam

9.

Pernyataan ini merupakan contoh kesalahan nalar (falasi) yang mana? "Kita tahu bahwa ada hukum-hukum ilmu pengetahuan. Dimana ada hukum, pasti ada juga pihak yang memberikan hukum. Oleh karena itu pasti ada seorang pribadi yang membuat hukum-hukum ilmu pengetahuan untuk mengatur dunia kita dan pribadi tersebut pasti adalah Allah."

a)

a. Falasi argumentum ad hominem

b)

b. Falasi ambiguitas

c)

c. Falasi sirkular

d)

d. Falasi argumentum ad populum

10.

Sumber-sumber norma hukum yang dapat digunakan dalam argumentasi hukum adalah....

a)

a. Undang-undang

b)

b. Putusan hakim

c)

c. Tradisi dan kebiasaan

d)

d. Semua jawaban benar

11.

Dalam argumentasi hukum, premis adalah...

a)

a. Kesimpulan yang ingin dibuktikan

b)

b. Alasan atau bukti yang digunakan untuk mendukung kesimpulan

c)

c. Norma hukum yang relevan dengan perkara

d)

d. Fakta-fakta yang mendasari perkara

12.

Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh premis minor dalam argumentasi hukum?

a)

a. "Terdakwa terbukti berada di TKP saat kejadian."

b)

b. "Setiap orang yang dengan sengaja membunuh orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

c)

c. "Saksi mata mengatakan bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan."

d)

d. "Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan."

13.

Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh argumen deduktif?

a)

a. "Semua manusia adalah makhluk hidup. Oleh karena itu, Ani adalah makhluk hidup."

b)

b. "Budi sering terlambat datang ke kelas. Mungkin dia malas."

c)

c. "Berdasarkan bukti yang ada, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian."

d)

d. "Jika hujan turun, maka jalanan akan basah."

14.

Manakah dari berikut ini yang merupakan elemen penting dalam argumentasi hukum?

a)

Premis mayor

b)

Premis minor

c)

Kesimpulan

d)

Semua jawaban di atas

15.

Berikut adalah beberapa tips untuk menyusun kesimpulan yang kuat dalam argumentasi hukum:

a)

Pastikan kesimpulan didasarkan pada premis secara logis dan koheren.

b)

Hindari membuat kesimpulan yang terlalu luas atau sempit.

c)

Gunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami.

d)

Semua jawaban benar

16.

Syarat-syarat premis yang baik dalam argumentasi hukum adalah

a)

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang akurat dan relevan

b)

Sesuai dengan norma hukum yang berlaku

c)

Mendukung kesimpulan secara logis dan koheren

d)

Semua jawaban benar

17.

Kesalahan umum dalam penyusunan kesimpulan adalah..

a)

Tidak didukung oleh premis secara logis dan koheren

b)

Membuat kesimpulan yang terlalu luas atau sempit

c)

Menggunakan bahasa yang ambigu dan membingungkan

d)

Semua jawaban benar

18.

Berikut adalah beberapa tips untuk membangun argumentasi hukum yang kuat:

a)

Lakukan riset yang mendalam untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat.

b)

Pahami norma hukum yang relevan dengan perkara secara menyeluruh

c)

Gunakan penalaran yang logis dan koheren dalam penyampaian argumen.

d)

Sampaikan argumen dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami

19.

Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh dilema etika yang sering dihadapi oleh para penegak hukum?

a)

Dilema antara menegakkan hukum dan mengikuti perintah atasan

b)

Dilema antara melindungi masyarakat dan menghormati hak asasi manusia

c)

Dilema antara mengikuti hati nurani dan mengikuti peraturan

d)

Semua jawaban di atas

20.

Argumentasi hukum yang kuat dapat membantu

a)

Meningkatkan peluang untuk memenangkan perkara

b)

Mendapatkan putusan hakim yang adil dan berimbang

c)

Meningkatkan kualitas peradilan

d)

Semua jawaban benar

21.

Syarat-syarat premis yang baik dalam argumentasi hukum adalah.

a)

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang akurat dan relevan

b)

Sesuai dengan norma hukum yang berlaku

c)

Mendukung kesimpulan secara logis dan koheren

d)

Semua jawaban benar

22.

Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh premis mayor dalam argumentasi hukum?

a)

Terdakwa waterbukti berada di TKP saat kejadian

b)

Setiap orang yang dengan sengaja membunuh orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

c)

Saksi mata mengatakan bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan.

d)

Terdakwa waterbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.

23.

Kapankah Pemohon dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya hukum kasasi melalui SIP?

a)

Sebelum diregister di Mahkamah Agung

b)

Sebelum berkas dikirim

c)

Sebelum majelis hakim ditetapkan

d)

Sebelum perkara diputus oleh hakim/majelis hakim

24.

Apabila bagi terdakwa yang tidak memiliki domisili elektronik dan tidak ditahan, maka penyampaian salinan putusan dilakukan melalui;

a)

kurir

b)

surat tercatat

c)

tidak perlu dikirim karena sudah dibaca dalam persidangan

d)

semua benar

25.

Pengadilan Pengaju memproses permohonan kasasi yang diajukan secara elektronik paling lambat pada

a)

Pukul 15.00 waktu setempat

b)

Pukul 16.30 sesuai jam pulang kantor

c)

24 jam kapan saja boleh

d)

Pukul 11.00

26.

Dasar Hukum Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan PK di Mahkamah Agung Secara Elektronik

a)

SKKMA Nomor 207/KMA/SK.HK2DX2023

b)

SKKMA Nomor 363/KMA/SK.HK2DX2023

c)

SKKMA Nomor 365/KMA/SK.HK2DX2023

d)

SKKMA Nomor 105/KMA/SK.K2DX2023

27.

Apabila putusan telah dibacakan secara elektronik, maka selanjutnya harus ditandatangani secara elektronik pada

a)

Keesokan harinya setelah dibacakan putusan

b)

Pada hari yang sama dengan pengucapan putusan

c)

Sebelum hari H putusan dibacakan

d)

Kapan saja boleh

28.

Pencabutan upaya hukum banding dapat diajukan secara elektronik, dalam hal diajukan sebelum berkas dikirim, maka

a)

Berkas tetap dikirimkan ke pengadilan tingkat banding

b)

Berkas tidak dikirim ke pengadilan tingkat banding

c)

Berkas cukup dikirim yang penting-penting saja

d)

Berkas tetap dikirim karena semua dalam bentuk elektronik

29.

Pada hari dinyatakannya permohonan kasasi oleh terdakwa atau penuntut diterima, maka panitera Pengadilan Pengaju:

a)

menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik;

b)

mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register perkara pada SIP;

c)

melaporkan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan kasasi dan status penahanan terdakwa dalam hal terdakwa ditahan.

d)

Semua Benar

30.

Pernyataan Upaya Hukum Banding diajukan ke kepaniteraan pengadilan dalam tenggang waktu

a)

14 (empat belas) hari terhitung seal putusan dan diberitahukan melalui pos-el atau setelah pemberitahuan diterima berdasarkan lacak kiriman surat tercatat

b)

14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan dan diberitahukan melalui pos-el atau setelah pemberitahuan diterima berdasarkan lacak kiriman surat tercatat

c)

14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan dan diberitahukan melalui pos-el atau sejak pemberitahuan diterima berdasarkan lacak kiriman Surat tercatat

d)

14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dan diberitahukan melalui pos-el atau sejak pemberitahuan diterima berdasarkan lacak kiriman surat tercatat

31.

Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain mengajukan upaya hukum banding secara elektronik sedang bagi terdakwa yang bukan pengguna lain dapat mengajukan banding secara:

a)

Memohon melalui messenger ke panitera

b)

meminta tolong kepada petugas pengadilan

c)

Langsung atau melalui kepala Rutan

d)

Semua yang benar

32.

Permohon mengajukan memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung:

a)

setelah permohonan kasasi diterima

b)

setelah diberitahukan oleh panitera

c)

sejak permohonan kasasi diterima

d)

sejak diberitahukan oleh panitera

33.

Setelah dokumen keberatan/pendapat/tuntutan/pembelaan/replik/duplik dibacakan, maka kewajiban dari Majelis Hakim adalah:

a)

Meneruskan dokumen keberatan/pendapat/tuntutan/pembelaan/replik/duplik kepada pihak penuntut/terdakwa secara elektronik

b)

Cukup memberikan dokumen keberatan/pendapat/tuntutan/pembelaan/replik/duplik secara manual kepada pihak Penuntut Umum atau Terdakwa

c)

Selain meneruskan dokumen keberatan/pendapat

d)
34.

Pengadilan Pengaju memproses permohonan kasasi yang diajukan secara elektronik paling lambat pada:

a)

Pukul 15.00 waktu setempat;

b)

Pukul 16.30 sesuai jam pulang kantor

c)

24 jam kapan saja boleh

d)

Pukul 12.00

35.

Apabila saat persidangan elektronik terdapat kendala teknis seperti lampu mati, maka apa yang harus diperbuat oleh majelis?

a)

Sidang dinyatakan diskor

b)

Jika dalam waktu 60 menit tetap terkendala maka sidang ditunda sesuai jadwal dalam

c)

Jika kendala berkelanjutan maka sidang dilaksanakan dengan tatap muka

d)

semua benar

36.

Latar Belakang disusun nyadasar hukum upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali adalah:

a)

Untuk keseragaman administrasi pengajuan upaya pelaksanaan hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali perlu dibuat petunjuk teknis sebagai pedoman operasional;

b)

Untuk menjamin kelancaran adanya upaya hukum yang ada sehingga berjalan tertib dan baik

c)

Untuk memudahkan pimpinan melakukan upaya monitoring upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali

d)

Untuk tertibnya administrasi baik secara manual maupun elektronik,

37.

Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain mengajukan upaya hukum banding secara elektronik, sedangkan bagi terdakwa yang bukan pengguna lain dapat mengajukan banding secara:

a)

Memohon melalui messenger kepanitera

b)

meminta tolong kepada petugas pengadilan

c)

Langsung atau melalui Kepala Rutan

d)

semuanya benar

38.

Apa yang dimaksud dengan SIP

a)

Seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.

b)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan, MA membuat aturan tentang pengajuan Upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik yg diatur yakni:

c)

Perma 2 tahun 2021

d)

Perma 4 tahun 2020

39.

Pada saat persidangan pidana dalam acara tuntutan, ternyata Penuntut Umum keliru dalam mengunggah tuntutan. Bagaimana sikap Saudara menghadapi hal tersebut:

a)

Memarahi Penuntut Umum karena tidak teliti

b)

Memanggil Panitera Pengganti dan menyuruh untuk mengupload tuntutan yang benar

c)

Pada saat persidangan berlangsung memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengunggah tuntutan yang benar

d)

Menunggu sidang selesai kemudian memerintahkan Penuntut Umum mengunggah tuntutan yang benar

40.

Manfaat dari adanya persidangan secara elektronik adalah:

a)

Menghemat waktu

b)

Biaya lebih ringan

c)

Transparansi Peradilan

d)

semuanya benar

41.

Apakah yang dimaksud dengan Monitoring Implementasi SIPP:

a)

aplikasi untuk menilai kinerja satuan kerja pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

b)

aplikasi untuk menilai pimpinan dan jajarannya pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

c)

aplikasi untuk memonitoring tingkat kepatuhan pengisian SIPP pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

d)

semua benar

42.

Pernyataan Upaya Hukum Banding diajukan ke kepaniteraan pengadilan dalam tenggang waktu:

a)

14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diberitahukan melalui pos-el atau setelah pemberitahuan diterima berdasarkan lacak kiriman surat tercatat

b)

14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan diberitahukan melalui pos-el atau setelah pemberitahuan diterima berdasarkan lacak kiriman surat tercatat

c)

14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan diberitahukan melalui pos-el atau sejak pemberitahuan diterima berdasarkan lacak kiriman surat tercatat

d)

14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diberitahukan melalui pos-el atau sejak pemberitahuan diterima berdasarkan lacak kiriman surat tercatat

43.

Apabila bagiterdakwayang tidak memiliki domisil elektronik dan tidak ditahan, maka penyampaian salinan putusan dilakukan melalui;

a)

kurir

b)

surat terdaftar

c)

tidak perlu dikirimkan karena sudah dibaca dalam persidangan

d)

semua benar

44.

Pemberitahuan dan pelaksanaan inzage bagi terdakwayang mengajukan banding melalui kepala Rutan, maka inzage dapat dilakukan melalui:

a)

Rutan

b)

Kantor Penasihat Hukum

c)

Pengadilan

d)

Semua Benar

45.

Pada hari dinyatakan, permohonan kasasi oleh terdakwa atau penuntut diterima, maka panitera Pengadilan Pengaju:

a)

menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik;

b)

mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register perkara pada SIP;

c)

melaporkan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan kasasi dan status penahanan terdakwa dalam hal terdakwa ditahan.

d)

Semua Benar

46.

Manfaat dari adanya persidangan secara elektronik adalah:

a)

Menghemat waktu

b)

Biaya lebih ringan

c)

Transparansi Peradilan

d)

Semua yang benar

47.

Dalam hal terdapat berkas perkara yang tidak dapat dialihmediakan/didigitalisasi, atas permintaan Mahkamah Agung, maka Pengadilan Pengaju dapat mengirimkan dokumen fisik tersebut paling lambat:

a)

2 (dua) Hari setelah permintaan melalui SIP.

b)

3 (tiga) Hari setelah permintaan melalui SIP.

c)

4 (empat) Hari setelah permintaan melalui SIP.

d)

5 (lima) Hari setelah permintaan melalui SIP.

48.

Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain mengajukan upaya hukum banding secara elektronik, sedangkan bagi terdakwayang bukan pengguna lain dapat mengajukan banding secara:

a)

Memohon melalui messenger kepanitera

b)

meminta tolong kepada petugas pengadilan

c)

Langsung atau melalui Kepala Rutan

d)

Semua yang benar

49.

Pengertian Pengurus berdasarkan Perma Nomor 13 tahun 2015 adalah

a)

Organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

b)

Yang mewakili korporasi jika terjadi penggabungan atau peleburan korporasi

c)

Pengurus saat dilakukan pemeriksaan

d)

Pengurus yang mewakili korporasi pada tingkat penyidikan wajib hadir dalam sidang pengadilan jika tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap maka

50.

Pemanggilan terhadap korporasi disampaikan ke alamat

a)

Tempat kedudukan atau beroperasi korporasi

b)

Yang dapat dilakukan terhadap korporasi yang telah bubar adalah

c)

mengajukan gugatan atas asset yang dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi tersebut

d)

Pertanggungjawaban Korporasi yang sedang dalam proses pembubaran

51.

Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui:

a)

restitusi dalam gugatan perdata

b)

Sistem pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tersangka dan/atau Terdakwa dalam tindak pidana korporasi mengikuti

c)

Adan B benar

d)

Harta kekayaan korporasi yang disita sesuai KUHAP dapat diamankan atau dilelang dengan syarat

52.

Kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap Korporasi

a)

hapus karena daluwarsa sesuai KUHP

b)

Hambatan pemidanaan korporasi antara lain:

c)

Korporasi tidak berwujud

d)

Korporasi subjek hukum

53.

Landasan filosofis pemidanaan korporasi adalah:

a)

Banyak korporasi

b)

Korporasi berbuat salah

c)

Korporasi tidak berwujud

d)

Korporasi subjek hukum

54.

Hambatan pemidanaan korporasi antara lain:

a)

Korporasi tidak berwujud

b)

Korporasi subjek hukum

c)

Korporasi berbuat salah

d)

A, B dan C benar

55.

Landasan filosofis pemidanaan korporasi adalah:

a)

Banyak korporasi melakukan tindak pidana

b)

Terjadi ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif terhadap pengurus

c)

Korporasi adalah subjek hukum

d)

A, B dan C salah

56.

Undang-Undang...... mengatur tentang pertanggungjawaban dan ancaman sanksi untuk korporasi

a)

Nomor 71 tahun 2010

b)

Nomor 21 Tahun 2008

c)

Nomor 32 Tahun 2009

d)

Nomor 8 Tahun 2011

57.

Pengertian korporasi adalah:

a)

Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

b)

Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, yang merupakan badan hukum dan mempunyai kekayaan terpisah

c)

Kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

d)

Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

58.

Isi surat pemanggilan kepada korporasi minimal memuat:

a)

nama, tempat kedudukan, status Korporasi dalam perkara pidana, tempat dilakukannya pemeriksaan dan ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan

b)

nama, tempat kedudukan, status Korporasi dalam perkara pidana, waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan

c)

nama, tempat kedudukan, status Korporasi dalam perkara pidana, tempat dilakukannya pemeriksaan dan ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan

d)

nama, tempat kedudukan, kebangsaan, status Korporasi dalam perkara pidana, waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan

59.

Jika alamat korporasi tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada korporasi melalui:

a)

alamat salah satu anggota pengurus yang diketahui

b)

salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan

c)

A dan B benar

d)

A dan B salah

60.

Penetapan pengadilan yang dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap adalah:

a)

Hanya atas permintaan Penyidik dan diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan.

b)

tidak dapat diajukan terhadap Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen pendirian

c)

A dan B benar

d)

A dan B salah

61.

MATERI 5 BUKTI ELEKTRONIK Berikut ini adalah contoh dari dokumen elektronik, kecuali

a)

pdf, word, excel.

b)

gambar-gambar

c)

SMS

d)

data log komputer.

62.

Komponen utama yang membentuk suatu jaringan adalah

a)

Gateway dan 1 SP

b)

Switch dan Router

c)

Konektor dan hub

d)

Konektor, Gateway dan 1 SP

63.

Berikut status penentuan bukti elektronik mengacu Pasal 46 ayat (2) KUHAP, kecuali...

a)

Dikembalikan kepada yang berhak

b)

Dikembalikan dari mana benda disita

c)

Dimusnahkan

d)

Dishare ke public

64.

Ketentuan perundang-undangan yang tidak mengatur bukti elektronik, adalah:

a)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

b)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

c)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 j0. UU No. 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

d)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

65.

Pertimbangan Hakim yang berhubungan dengan prosedur tatakelola fisik dan informasi yang mengacu kepada peraturan (SOP) penanganan bukti elektronik, termasuk lingkup dari

a)

Hardware Context

b)

Physical Context

c)

Logical Context

d)

Legal Context

66.

Berikut yang bukan unsur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah

(a)  

67.

Hakim dalam mempertimbangkan keabsahan alat bukti elektronik, harus memperhatikan:

a)

legal context, logical context, device context

b)

physical context, logical context, legal context

c)

yuridis context, legal context, socio context

d)

legal context, physical context, psikis context

68.

Yang dimaksud international Mobile Equipment identity (IMEI):

a)

Mengidentifikasi perangkat yang valid

b)

nomor seri unik pada perangkat mobile

c)

terdiri dari 15 digit

d)

semuanya benar

69.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk dapat juga diperoleh dari bukti elektronik, diatur dalam:

(a)  

70.

Berikut ini adalah contoh dari informasi elektronik, kecuali:

a)

metadata suatu file

b)

riwayat komunikasi dalam telpon genggam (call history)

c)

video

d)

data log computer

71.

Berikut ini tahapan penanganan bukti elektronik, kecuali.

a)

Identifikasi

b)

Eksaminasi

c)

Pencatatan

d)

Pelaporan

72.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Restorative Justice:

a)

Diatur secara implisit dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j dan Pasal 132 ayat (1) huruf g

b)

Diatur secara eksplisit

c)

Jawaban huruf a dan b benar

d)

Jawaban huruf a dan b salah

73.

Mengapa regulasi pengaturan Restorative Justice diperlukan:

a)

Jawaban huruf b, c dan b benar semua

b)

Penegakan hukum di Indonesia masih berorientasi pada penghukuman yang bersifat retributive justice. Penerapan Restorative Justice perkara ditutup demi hukum

c)

Sejatinya, penegakan hukum pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum (asas ultimum remedium).

74.

Dahulu Restorative Justice dianggap sebagai pendekatan yang kuno, tradisional, ketinggalan zaman tapi sekarang dianggap sebagai pendekatan yang progresif. Pendapat ini dikemukakan oleh:

a)

Hatta Ali

b)

Andi Hamzah

c)

Albert Eglash

d)

Marc Levin

75.

Prinsip Restorative Justice adalah:

a)

Jawaban huruf b, c dan b benar

b)

Penyelesaian perkara di luar Sistem Peradilan Pidana

c)

Adanya persetujuan korban dan/atau orang tua, keluarga, masyarakat

d)

Pelaku dan/atau keluarganya mau meminta maaf kepada korban

76.

Manfaat lain Restorative Justice bagi Indonesia adalah:

a)

Dapat digunakan bersama dengan mekanisme tradisional

b)

Menggabungkan pemecahan masalah dan sekaligus mengatasi

c)

penyebab konflik yang mendasari;

d)

Mengurangi beban sistem peradilan pidana formal dan efek stigmatisasi terhadap pelanggar;

e)

Semuanya benar.

77.

Syarat melakukan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak adalah:

a)

Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun

b)

Bukan pengulang tindak pidana

c)

Diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun

d)

Hanya jawaban huruf a dan b saja yang benar

78.

Restorative Justice identik dengan Peradilan Adat adalah pengertian dari:

a)

Howard J. Zher

b)

Albert Eglash

c)

Andi Hamzah

d)

Hatta Ali

79.

Manfaat Restorative Justice Bagi Indonesia adalah:

a)

Menimbulkan traumatic bagi korban kejahatan dan keluarganya

b)

Menimbulkan luka bagi korban dan keluarganya.

c)

Mengurangi paradigma retributif masyarakat dan Aparat Penegak Hukum

d)

Korban tidak mendapat perlindungan dalam Sistem Peradilan Pidana

80.

Manfaat Restorative Justice bagi Indonesia:

a)

Memungkinkan setiap kasus dipertimbangkan secara individual untuk mencapai rasa keadilan masyarakat dan para pihak;

b)

Menghormati dan melindungi HAM dan rasa keadilan masing-masing pihak

c)

Membangun pemahaman antar para pihak dan mendorong keharmonisan sosial

d)

Semua

81.

SebagaiTheGrandFatherofRestorativeJusticeadalah:

a)

HowardJ.Zher

b)

AlbertEglash

c)

AndiHamzah

d)

Semuanyasalah.

82.

YangmempopulerkanRestorativeJusticeadalah

a)

Perkaraperdata.

b)

Perkarapidana

c)

PerkaraTataUsahaNegara

d)

AlbertEglash

83.

PadaNegaraSwediadikenalsatu-satunyamodelRestorativeJustiveyangdikenalsebagai

a)

DualtrackRestorativeJustive

b)

SingleRestorativejustice

c)

ManualRestorativeJustice

d)

OtomaticRestorativeJustice

84.

TantanganeksistensiRestorativeJusticeadalah

a)

MenghindariSistemPeradilanPidanatidaksecarapenuh

b)

MempengaruhiintegretedCriminalJusticeSystem

c)

TidakmempengaruhiSistemPeradilanPidana

d)

MenghindariSistemPeradilanpidanasecarapenuh

85.

PadaLembagaKepolisianketentuanRestorativeJusticediaturdalam

a)

Jawabanhurufbdancbenar

b)

PeraturanKapolriNomor6Tahun2019tentangPenyidikanTindakPidana,SuratEdaranKapolriNomorSE/8/NI/2018tentangPenerapanKeadilanRestoratifdalamPenyelesaianPerkaraPidana

c)

PeraturanKapolriNomor8Tahun2021

d)

Jawabanhurufbdancsalah

86.

LatarBelakangtimbulnyaRestorativeJustice?

a)

KeberhasilanFilosofRetributivedalamhukumPidana(Daad-DaderStrafrechtOriented

b)

BertitiktolakdariAliranKlasikdalamHukumPidana

c)

Jawabanhurufadanbenar

d)

KegagalanFilosofiRetributivedalamhukumPidana(Daad-DaderStrafrechtOriented

87.

PengaturanRestorativeJusticeterdapatdalam

a)

UUNomor11tahun2012

b)

UUNomor1Tahun2023

c)

Jawabanhurufadanbbenar

d)

Jawabanhurufadanbsalah

88.

DalamUndang-UndangNomor1Tahun2023tentangKitabUndang-UndangHukumPidanaRestorativeJustice:

a)

DiatursecaraimplisitdalamPas.al54ayat(1)hurufjdanPasal132ayat(1)hurufg

b)

Diatursecaraeksplisit

c)

Jawabanhurufadanbenar

d)

Jawabanhurufadanbsalah

89.

ManfaatRestorativeJusticebagiIndonesia:

a)

Memungkinkansetiapkasusdipertimbangkansecaraindividualuntukmencapairasa

b)

MenghormatidanmelindungiHAMdanrasakeadilanmasing-masingpihak

c)

Membangunpemahamanantarparapihakdanmendorongkeharmoni

90.

Selain itumanfaat Restorative Justice bagi Indonesia adalah:

a)

Menimbulkan luka antara pelaku dan korban.

b)

Menyembuhkan korban, pelaku dan masyarakat

c)

Menimbulkan trauma bagi korban dan keluarganya

d)

Tergantung kemauan korban untuk melakukan restorative justice

91.

Apakah ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang diajukan oleh instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah?

a)

Didahului oleh penjatuhan sanksi administratif

b)

Tidak perlu didahului oleh penjatuhan sanksi administratif

c)

Sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat

d)

Tidak ada aturan yang pasti

92.

Notifikasi disampaikan oleh calon Penggugat:

a)

Kepada calon Tergugat

b)

Ditembuskan kepada pengadilan setempat

c)

Dalam waktu 60 hari sebelum gugatan diajukan

d)

Semua jawaban benar

93.

Dalam persidangan Gugatan secara Perwakilan Kelompok:

a)

Hakim Pemeriksa Perkara tidak perlu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

b)

Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/153 RBG tanpa melalui Prosedur Mediasi di Pengadilan;

c)

Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

d)

Semua benar

94.

Pilih pernyataan yang benar:

a)

Petitum Gugatan Citizen Lawsuit dapat berisi pembatalan atas suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara);

b)

Petitum Gugatan Citizen Lawsuit tidak boleh berisi pembatalan atas suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret individual dan final karena hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan TUN.

c)

Petitum Gugatan Citizen Lawsuit tidak boleh berisi pembatalan atas suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret individual dan final karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah;

d)

Semua benar.

95.

Gugatan Perwakilan kelompok dilakukan bila:

a)

Tergugat sangat banyak

b)

Penggugat sangat banyak

c)

Kerugian sangat besar

d)

Kasusnya sangat menjadi perhatian Masyarakat

96.

Dalam hal tuntutan dikabulkan:

a)

Hakim pemeriksa perkara menetapkan jangka waktu pelaksanaan kewajiban hukum oleh Tergugat

b)

Berdasarkan kebutuhan tenggang waktu yang wajar bagi tergugat untuk melaksanakan kewajibannya

c)

ada dan benar

d)

ada dan salah

97.

Tim yang ditunjuk Ketua Pengadilan pada amar putusan Gugatan Perwakilan Kelompok, terdiri dari

a)

perwakilan sub kelompok atau perwakilan kelompok dan perwakilan kuasa hukum penggugat yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan;

b)

perwakilan sub kelompok atau perwakilan kelompok dan perwakilan kuasa hukum penggugat cukup dipimpin oleh Juru Sita Pengadilan;

c)

perwakilan sub kelompok atau perwakilan kelompok dan perwakilan kuasa hukum penggugat yang dipimpin oleh Panitera Pengadilan;

d)

Semua benar

98.

Pilih pernyataan yang paling tepat dalam Gugatan Perwakilan Kelompok:

4 lines
99.

Notifikasi harus disampaikan:

a)

90 hari sebelum gugatan diajukan

b)

60 hari sebelum gugatan diajukan

c)

30 hari sebelum gugatan diajukan

Similar Resources on Wayground

Ulangan

100 questions

Ulangan

quiz

Worksheet

•

1st Grade

All Product New for Training

100 questions

All Product New for Training

quiz

Worksheet

•

1st - 5th Grade

SOAL UJIAN KELAS 12 TKJ

100 questions

SOAL UJIAN KELAS 12 TKJ

quiz

Worksheet

•

1st - 5th Grade

POLA AYAT

100 questions

POLA AYAT

quiz

Worksheet

•

1st - 3rd Grade

BESTARI INTERAKTIF MOCK PKSK 2025

100 questions

BESTARI INTERAKTIF MOCK PKSK 2025

quiz

Worksheet

•

1st - 5th Grade

B.MELAYU (TAHAP 1,2,3)

104 questions

B.MELAYU (TAHAP 1,2,3)

quiz

Worksheet

•

1st - 10th Grade

PENGETAHUAN UMUM hexagon

100 questions

PENGETAHUAN UMUM hexagon

quiz

Worksheet

•

1st - 5th Grade

LATIHAN DALLET 3

100 questions

LATIHAN DALLET 3

quiz

Worksheet

•

1st - 5th Grade