NEW
Font size
S
M
L
XL
Worksheets8PKN BAB3 PERUNDANG-UNDANGAN
Total questions: 72
Worksheet time: 24mins
Name
Class
Date
1.
Menurut UU No. 12 tahun 2011, tata urutan perundangan-undangan yang berada dibawah UUD NKRI Tahun 1945 adalah ....
a)
Perpu
b)
Peraturan presiden
c)
Undang-Undang
d)
Ketetapan MPR
2.
Lembaga negara yang bertugas membuat perundang-undangan adalah ....
a)
Legislatif
b)
Eksekutif
c)
Yudikatif
d)
Federatif
3.
Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah ....
a)
Kekuasaan presiden berada di bawah MPR
b)
DPR memiliki kekuasaan eksekutif
c)
Pemilihan presiden secara langsung
d)
Adanya lembaga DPD yang dipilih oleh DPR
4.
Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 adalah .....
a)
UUD NKRI 1945
b)
UU
c)
TAP MPR
d)
PP
5.
Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan Undang-Undang (UU) adalah ....
a)
PERPU
b)
PP
c)
PERPRES
d)
PERDA
6.
Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan yang dikenal dengan istilah trias politika, terdiri dari...
a)
eksekutif, federatif, dan legislatif
b)
legislatif, yudikatif, dan federatif
c)
legislatif, eksekutif, dan yudikatif
d)
legislatif, eksekutif, dan federatif
7.
Peraturan pemerintah ditetapkan oleh ....
a)
DPR
b)
DPD
c)
PRESIDEN
d)
MPR
8.
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan presiden yang kemudian ditolak oleh DPR harus ....
a)
Direvisi
b)
Dicabut
c)
Dibiarkan
d)
Diterima
9.
Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjalankan peraturan ....
a)
Tap MPR
b)
Peraturan Pemerintah
c)
Peraturan Presiden
d)
Peraturan Daerah
10.
penjabat negara yang mempunyai hak untuk membuat Rancangan Undang-Undang adalah...
a)
Presiden
b)
BPK
c)
MA
d)
KY
11.
Arti penting peraturan perundang-undangan bagi warga negara adalah ....
a)
memberikan rasa keadilan bagi warga negara
b)
menghilangkan penyakit masyarakat
c)
meringankan tugas polisi
d)
melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan
12.
Contoh peran serta siswa dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yaitu ....
a)
menaati tata tertib siswa
b)
suka mengalah dalam pergaulan
c)
melaksanakan semua perintah guru
d)
melaksanakan piket setiap hari
13.
lembaga eksekutif yang menjabat sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan dalam suatu Negara di sebut ....
a)
PPKI
b)
Konvensi
c)
Presiden
d)
Konstitusi
14.
Di samping hukum dasar tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu ….
a)
Konvensi
b)
Konfrensi
c)
Kontruksi
d)
Komitmen
15.
Dalam suatu negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan...
a)
penguasa
b)
Rakyat
c)
Presiden
d)
DPR
16.
Ketentuan UUD 1945 menyatakan, bahwa lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah ....
a)
DPR
b)
MPR
c)
DPRD
d)
D Legislatif
17.
nama lain dalam negara hukum ada penegakan hak asasi manusia, asas legalitas serta peradilan yang bebas dan tidak memihak...
a)
supremasi hukum
b)
pancasila
c)
konstitusi
d)
uud
18.
Hierarki tata Urutan peraturan perundang-undangan memiliki makna.....
a)
Peraturan yang ada diatas tidak boleh dilanggar peraturan dibawahnya
b)
Peraturan yang ada dibawah mendasari peraturan diatasnya
c)
Peraturan yang ada dibawah boleh tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
d)
Peraturan yang ada diatas sejajar dengan peraturan dibawahnya
19.
Tata urutan peraturan perundang-udangan yang paling rendah kedudukannya adalah...
a)
PERDA
b)
PP
c)
PERPU
d)
UU
20.
Lembaga tinggi negara yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah UUD NRI 1945 adalah
a)
DPR
b)
Presiden
c)
MPR
d)
DPD
21.
terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu...
a)
aspek materil dan aspek formal
b)
aspek materil dan aspek substansial
c)
aspek kognitif dan aspek afektif
d)
aspek politik dan aspek HAM
22.
Perda Provinsi dibentuk oleh ....
a)
DPR bersama gubenur
b)
DPRD bersama walikota
c)
DPD bersama bupati
d)
DPRD bersama gubernur
23.
Berikut yang tidak termasuk identitas Negara Indonesia adalah...
a)
Bahasa indonesia
b)
Bendera merah putih
c)
Lambang burung garuda
d)
Politik negara bebas aktif
24.
contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan...
a)
membuang sampah sembarangan
b)
melaksanakan dengan sepenuh hati setiap peraturan yang berlaku
c)
mengambil barang yang bukan miliknya
d)
melalaikan sholat
25.
contoh perilaku patuh terhadap peraturan di lingkungan keluarga...
a)
menjaga nama baik dan kehormatan keluarga
b)
melawan perintah orang tua
c)
mengambil duit orang tua tanpa seizin orang tua
d)
berkata santuy kepada orang tua
26.
contoh perilaku patuh terhadap peraturan di lingkungan sekolah...
a)
berkata santuy kepada guru PPKn
b)
mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai aturan yang berlaku
c)
tidak ijin kepada guru ketika keluar kelas
d)
bolos pada jam pelajaran
27.
contoh perilaku patuh terhadap peraturan di lingkungan masyarakat...
a)
tidak pernah aktif dalam kegiatan kerja bakti
b)
membuang sampah di selokan
c)
acuh tak acuh kepada tetangga
d)
menghormati tata cara kebiasaan adat setempat
28.
MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah Lembaga yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga....
a)
Yudikatif
b)
Eksekutif
c)
Legislatif
d)
Wakil rakyat
29.
berikut ini yang termasuk peraturan daerah, antara lain ...
a)
keputusan bupati
b)
intruksi menteri
c)
keputusan menteri
d)
keputusan presiden
30.
Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, disebut ...
a)
undang-undang
b)
peraturan perundang-undangan
c)
Peraturan Pemerintah (PP)
d)
perundang-undangan
31.
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), ditetapkan oleh presiden dalam hal ...
a)
kegentingan memaksa
b)
presiden berhalangan
c)
negara membutuhkan
d)
negara dalam keadaan bahaya
32.
undang-undang dibuat untuk melaksanakan ...
a)
Undang-Undang Dasar
b)
Tap. MPR
c)
Perppu
d)
Peraturan Pemerintah (PP)
33.
Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan ...
a)
hak asasi manusia
b)
hak dan kewajiban warga negara
c)
keuangan negara
d)
otonomi daerah
34.
Undang-Undang Dibuat Oleh ...
a)
DPR
b)
presiden
c)
MPR
d)
DPR bersama Presiden
35.
Peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 karena UUD 1945 merupakan ...
a)
hukum dasar
b)
dibuat oleh para pendiri negara
c)
memuat hal-hal yang prinsipil
d)
hukum tertulis
36.
Berikut ini merupakan dampak apabila rakyat tidak terlibat dalam penyusunan perundangan adalah ...
a)
masyarakat akan merasa puas dengan berlakunya hukum
b)
seluruh aturan dalam hukum akan dilaksanakan masyarakat
c)
masyarakat akan mendukung tegaknya hukum
d)
terjadi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan pada hukum
37.
Dalam membentuk UU, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada ...
a)
DPR
b)
MPR
c)
MA
d)
BPK
38.
Rancangan peraturan daerah yang disetujui DPRD ditandatangani oleh ...
a)
presiden
b)
DPR
c)
menteri dalam negeri
d)
kepala daerah
39.
Materi yang diperhatikan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah merupakan materi muatan dari ...
a)
peraturan daerah provinsi
b)
peraturan daerah kabupaten/kota
c)
peraturan presiden
d)
UUD NRI Tahun 1945
40.
Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh ...
a)
DPRD bersama gubernur
b)
DPRD bersama wali kota/ bupati
c)
Presiden dan DPR
d)
DPR
41.
Menegakkan hukum berarti menegakkan peraturan, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu bila dihadapkan dengan suatu peraturan maka sikap yang tepat adalah ...
a)
taat karena sudah mengetahuinya
b)
mengetahui dengan tidak mentaatinya
c)
mentaati jika menguntungkan
d)
mentaati sesuai dengan isinya
42.
peraturan yang dibuat untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya adalah ...
a)
PP
b)
Perpres
c)
Perppu
d)
Perda
43.
salah satu ciri peraturan perundang-undangan adalah ...
a)
bersifat konkret
b)
bersifat abstrak
c)
mengikat orang-orang tertentu
d)
bersifat tertulis
44.
Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu kita sebagai warga negara dilarang ...
a)
menunjuk pembela dalam proses pengadilan
b)
ikut menyelesaikan persoalan orang lain
c)
bertindak main hakim sendiri
d)
membela diri atas tuduhan hukum
45.
Untuk melaksanakan perintah UUD 1945 di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan suatu aturan yang disebut dengan...
a)
TAP MPR
b)
Undang undang (UU)
c)
PERPPU
d)
Peraturan Pemerintah (PP)
46.
Perppu dibuat oleh ....
a)
Gubernur
b)
Presiden
c)
DPR
d)
Pemerintah
47.
Dalam hierarki tata urutan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) dengan Undang-undang adalah ...
a)
Lebih tinggi
b)
Lebih rendah
c)
Sederajat
d)
tidak sama
48.
Lembaga apakah yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945 ?
a)
Mahkamah Konstitusi (MK)
b)
Mahkamah Agung (MA)
c)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
d)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
49.
Jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan Undang-undang sebagaimana mestinya adalah...
a)
PERPPU
b)
Peraturan Pemerintah (PP)
c)
Peraturan Presiden (Perpres)
d)
Keputusan Presiden
50.
Berikut ini adalah asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Kecuali ....
a)
Kejelasan Tujuan
b)
Kepentingan Pemerintah
c)
Kelembagaan pembentuk yang tepat
d)
Kejelasan rumusan
51.
Salah satu Kesepakatan dasar yang harus dilaksanakan dalam melakukan Amandemen UUD 1945 adalah ...
a)
Mendapat Persetujuan seluruh rakyat Indonesia
b)
Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
c)
Dapat bermanfaat untuk seluruh warga negara
d)
Dirumuskan dengan jelas
52.
Siapakah/lembaga apakah yang berhak mengeluarkan PERPPU?
a)
DPR
b)
Presiden
c)
DPD
d)
MPR
53.
Lembaga Negara yang berhak atau berwenang untuk membentuk Undang-undang (UU) adalah ...
a)
MPR
b)
DPR
c)
Presiden
d)
DPD
54.
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden karena hal mendesak disebut .....
a)
Peraturan Presiden
b)
Peraturan Pemerintah
c)
Peratutan Darurat
d)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
55.
Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah ....
a)
Kekuasaan presiden berada di bawah MPR
b)
DPR memiliki kekuasaan eksekutif
c)
Pemilihan presiden secara langsung
d)
Adanya lembaga DPD yang dipilih oleh DPR
56.
Badan yang mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undangan adalah ....
a)
Yudikatif
b)
Legislatif
c)
Eksekutif
d)
Federatif
57.
Menurut UU No. 12 tahun 2011, tata urutan perundangan-undangan yang berada dibawah Ketetapan MPR adalah ....
a)
Undang-Undang
b)
Peraturan Pemerintah
c)
Peraturan Daerah
d)
Peraturan Presiden
58.
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 bersifat singkat, artinya ....
a)
sudah sangat rinci
b)
hanya untuk kalangan terbatas
c)
hanya mengatur sebagian kecil tata kenegaraan di Indonesia
d)
hanya mengatur hal-hal pokok sehingga perlu dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya
59.
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan lain dibawahnya telah mengalami amamdemen atau perubahan sebanyak ....
a)
satu kali
b)
dua kali
c)
tiga kali
d)
empat kali
60.
Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan Undang-Undang (UU) adalah ....
a)
Perppu
b)
Peraturan Presiden
c)
Peraturan Pemerintah
d)
Peraturan Daerah
61.
DPD juga dapat mengusulkan RUU tertentu. Proses pembuatan UU apabila rancangan diusulkan oleh DPD adalah ...
a)
DPD mengajukan usul rancangan UU kepada Presiden secara lisan
b)
DPD mengajukan usul rancangan UU kepada DPR secara lisan
c)
DPD mengajukan usul rancangan UU kepada Presiden secara tertulis
d)
DPD mengajukan usul rancangan UU kepada DPR secara tertulis
62.
Peraturan pemerintah ditetapkan oleh ....
a)
DPR
b)
DPD
c)
Presiden
d)
MPR
63.
Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjalankan peraturan ....
a)
TAP MPR
b)
Peraturan Pemerintah
c)
Peraturan Presiden
d)
Peraturan Daerah
64.
Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh ....
a)
DPR bersama gubenur
b)
DPD bersama bupati
c)
DPRD bersama walikota
d)
DPRD bersama gubernur
65.
Berikut ini yang merupakan Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah ....
a)
Pengayoman
b)
Kemanusiaan
c)
Kebangsaan
d)
Keterbukaan
66.
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut, kecuali ....
a)
Kebangsaan
b)
Kekeluargaan
c)
Kejelasan rumusan
d)
Kemanusiaan
67.
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh presiden karena keadaan genting dan memaksa adalah ....
a)
UU
b)
Perppu
c)
PP
d)
Perpres
68.
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan adalah ....
a)
Peraturan Pemerintah
b)
Peraturan Presiden
c)
Tap. MPR
d)
Perppu
69.
Peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya adalah....
a)
Peraturan Pemerintah
b)
Peraturan Presiden
c)
Perppu
d)
Perda
70.
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur adalah ....
a)
Peraturan Gubernur
b)
Peraturan Daerah Provinsi
c)
Peraturan Daerah Kabupaten
d)
Peraturan Daerah Kota
71.
Apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) mendapat persetujuan DPR, maka Perppu ditetapkan menjadi ....
a)
Undang-undang (UU)
b)
Peraturan Pemerintah (PP)
c)
Peraturan Presiden (Perpres)
d)
Peraturan Daerah (Perda)
72.
Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.. Hal ini sesuai dengan asas....
a)
Kejelasan tujuan
b)
Dapat dilaksanakan
c)
Kedayagunaan
d)
Keterbukaan
Reset
