NEW
Font size
WorksheetsQuiz Pancasila dan Hak Asasi Manusia
Total questions: 36
Worksheet time: 18mins
Lembaga Tinggi Negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah ....
Mahkamah Konstitusi .
Mahkamah Agung .
Kejaksaan Agung .
Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub .
Arbitrase
Berikut adalah bukti bahwa Pancasila adalh ideologi terbuka , kecuali .....
merupakan cita - cita yang hidup dalam mayarakat .
hasil musyawarah dankonsensus masyarakat .
isinya operasional .
bersifat dinamis dan reformis .
memiliki dimensi idealistis , normatif , dan realistis .
Berikut adalah fungsi dari suatu ideologi dalam kehidupan manusia kecuali ...
pedoman untuk berfikir , melangkah , bertindak .
pemberi motivasi dalam mencapai tujuan .
dasar menghadapi dan menyelesaikan masalah .
pegangan hidup .
keyakinan .
Mengaukui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfatannya oleh negara , merupakan hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan Pancasila Sila ....
Sila keadilan Sosial .
Sila kerakyatan .
Sila Persatuan .
Sila Kemanusiaan .
Sila Ketuhanan .
Hak Asasi Manusia dalam nilai Instrumental salah satunya UU Nomor 26 tahun 2000 mengatur tentang ....
Piagam HAM .
Pengadilan HAM .
KOMNAS HAM .
Hak Asasi Manusia .
Kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi .
Nilai yang merupakan eksplisit , penjabaran , lebih lanjut dari nilai - nilai dasar dalam rangka pelaksanaan nilai - nilai dasar Pancasila adalah ...
nilai dasar .
nilai praktis .
nilai sosial .
nilai rohaniah .
nilai instrumental .
Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya ideologi yang mau menerima perubahan pada nilai ....
Sila Pertama Pancasila .
Sila kedua Pancasila .
instrumen dan praksis .
nilai rohaniah .
nilai instrumental .
Pancasila sebagai ideologi terbuka , nilai - nilainya telah hidup dan berkembang sejak ...
17 Agustus 1945 .
dijajah Belanda .
sidang I BPUPKI
Manusia ada .
18 Agustus 1945 .
Pancasila sebagai Dasar Negara dipergunakan untuk ...
menentukan tujuan negara .
menyusun program - program pembangunan .
dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara .
landasn kehidupan berbangsa dan bernegara .
dasar membuat peraturan perundang - undangan .
Sebelum berlakunya UU RI Nomor 26 Tahun 2000 kasus pelanggaran HAM berat diperiksa dan diselesaikan di ....
Mahkamah Militer .
Mahkamah Agung .
Pengadilan Negeri .
KOMNAS HAM .
Pengadilan HAM ad hoc
Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya , disebut ....
negara sekuler .
negara netral .
negara nonblok .
Unwillingness State .
Welfare State .
Setelah dilakukan perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga tinggi negara yang kekuasaannya mengontrol setiap kebiakan Pemerintah dan memiliki hak interpelasi , hak angket , hak menyatakan pendapat , adalah ....
Mahkamah Konstitusi .
Dewan Perwakilan Daerah .
Majelis Permusyawaratan Rakyat .
Dewan Perwakilan Rakyat .
Komisi Pemilihan Umum.
Pernyataan yang mencerminkan pemegang kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 sebelum perubahan , adalah ....
Presiden adalah penyelenggara Pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR .
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas .
Kekua
Mewujudkan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai mahkluk sosial,tujuan negara menurut pendapat ....
Shang Yang
Nicholo Machiavelli
Thomas Aquinas
Plato
Agustinus
Memposisikan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan , adalah .....
negara kesatuan sistem sentralisasi.
menganut sistem pemerintahan Presidentiil
menganut sistem pemerintahan Parlementer.
menganut Zaken Kabinet.
Negara Federasi.
Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 yang dimaksud Pemerintah Daerah terdiri dari ....
Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah.
Komite Nasional Daerah dan Badan Eksekutif Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.
Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.
Dibawah ini yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah…
urusan pemerintahan bidang fiskal.
urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
urusan pemerintahan bidang agama.
urusan pemerintahan bidang yustisi.
urusan pemerintahan bidang poloitik luar negeri.
Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain diperlukan syarat ialah ....
mempunyai tujuan negara.
mempunyai pemerintahan yang stabil.
manakala kemerdekaan dan kedaulatan telah mendapatkan pengakuan dari negara lain
mempunyai konstitusi
mempunyai ideologi.
Salah satu bukti hubungan internasional yang dijalankan oleh bangsa Indonesia diawal kemerdekaan adalah ...
menjadi salah satu negara pendiri organisasi ASEAN.
Kerjasama Economi Asia Pasifik ( APEC ).
Menjadi anggota GNB
mengirimkan TNI menjadi bagian dari misi perdamaian dunia.
menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Aasia Afrika.
Landasan Idiil pelaksanaan politik Luar Negeri bebas aktif negara Indonesia adalah ....
Pancasila Sila ke 2.
Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4.
Ketetapan MPR.
Keputusan Presiden.
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 11.
Perjanjian Internasional dibedakan menjadi dua Law Making Treaties dan Treaty Contract adalah perjanjian internasional berdasarkan .....
jumlah pihak yang mengadakan perjanjian.
fungsinya.
sifat pelaksanaan.
isinya.
subyeknya.
Jika diperhatikan dapat dikatakan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih memperhatikan Trias Politika , tetapi dalam pengertian ....
pemisahan kekuasaan.
pembagian kekuasaan.
pelimpahan kekuasaan.
pemerataan kekuasaan
penggabungan kekuasaan.
Pemerintah dalam arti sempit meliputi ...
lembaga eksekutif dan legislatif.
lembaga eksekutif dan yudikatif.
seluruh kekuasaan negara.
presiden , wakil presiden , dan para menteri.
eksekutif , yudikatif , dan legislatif
Ketentuan Keuangan Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republoik Indonesia Tahun 1945 salah satunya pasal 23 D yang berbunyi ....
Rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersma DPRdengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Negara memiliki Bank Sentral
Hal - ha
Rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersma DPRdengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersma DPRdengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Negara memiliki Bank Sentral
Hal - hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang - Undang .
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang - Undang.
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang- Undang .
Presiden Republik Indonesia menyusun RAPBN setiap tahun , selaku ....
Panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut.
Kepala Negara .
Kepala Pemerintahan .
Pelaksana Kedaulatan Rakyat .
Pemegang Kekuasaan Tertinggi kedaulatan negara.
Sebelum dilakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada Lembaga Tinggi Negara yang tugasnya memberi pertimbangan kepada Presiden adalah ....
Dewan Pertimbangan Agung .
Dewan Perwakilan Daerah,
Team Sebelas .
Staf Ahli .
Sekretaris Kabinet .
Kekuasaan Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut juga ....
kekuasaan Eksaminatif .
kekuasaan Federatif .
kekuasaan Konsultatif .
kekuasaan Eksekutif .
kekuasaan Kehakiman .
John Locke memperkenalkan tiga kekuasaan negara, salah satunya kekuasaan yang fungsinya mengurusi urusan luar negeri , urusan perang dan damai disebut kekuasaan .....
Legislatif .
Eksekutif .
Yudikatif .
Federatif .
Eksaminatif .
Yang dimaksud dengan ajaran Trias Politica oleh Monstesquieu ialah ...
Legislatif , Federatif , Eksaminatif .
Eksekutif , Yudikatif , federatif .
Legislatif , Eksekutif , Eksaminatif .
Legislatif , Eksekutif , Yudikatif .
Legislatif , Eksekutif , Konsultatif .
Nilai - nilai Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945termasuk dalam nilai ..
nilai sosial .
nilai praktis .
nilai ideal .
nilai instrumental .
nilai religius .
Sekumpulan gagasan, ide, keyakinan , kepercayaan dan cita -cita yang menyeluruh dan sistimatis dalam bidang politik disebut ....
ideologi.
cita - cita .
pandangan hidup .
prinsip .
paradigma .
Pelanggaran HAM Internasional salah satunya berbentuk pembunuhan adalah pelanggaran HAM dalam kategori .....
kejahatan genosida.
invasi .
kejahatan perang .
agresi .
kejahatan melawan kemanusiaan .
Pemilihan Umum si pemilih memilih tanda gambar partai peserta pemilu, juga mencoblos daftar calon anggota legislatif ,pemilu tersebut menggunakan sistem ....
Perwkilan Berimbang .
Distrik .
Proporsional terbuka.
Proporsional tertutup .
bertingkat .
Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR , DPRD Provinsi, DPRD Kab / Kota menggunakan sistem ....
bertingkat .
proporsional terbuka .
proporsional tertutup .
distrik.
gabunganantara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang .
Organisasi Pemerintahan menurut garis vertikal hubungan Pusat dan Daerah dibedakan menjadi dua yaitu ....
sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi .
sistem desentralisasi dan sistem dekonsentrasi .
sistem parlementer dan sistem presidentiil .
sistem presidentiil dan sistem quasi parlementer .
sistem sentralisasi dan sistem dekonsentrasi
