Worksheetspkn bab 2
Total questions: 15
Worksheet time: 9mins
Apa tujuan dari prinsip kepastian hukum?
Menjamin hak dan kewajiban warga negara
Menjaga keseimbangan sosial
Memberikan kebebasan tanpa batas
Mengutamakan kepentingan individu
Apa yang dimaksud dengan hak?
Sesuatu yang harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab
Hal yang diperoleh atau didapatkan
Hal yang didapatkan dan harus dikerjakan
Sesuatu yang tidak dilakukan
Apa yang menjadi landasan hukum bahwa indonesia adalah negara hukum?
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
Pancasila sebagai dasar negara
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden hal ihwal kegentingan yang memaksa disebut
MPR
Peraturan Menteri
Perppu
DPRD
Sinkronisasi horizontal bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang sederajat:
Tidak saling bertentangan dan memiliki keserasian dalam bidang yang sama
Diterapkan sesuai hierarki yang berlaku
Mematuhi prinsip-prinsip UUD NRI Tahun 1945
Dapat berlaku di seluruh wilayah Indonesia
Salah satu contoh pengingkaran kewajiban yang dapat merugikan banyak pihak adalah:
Mengikuti aturan lalu lintas dengan baik
Mengabaikan kewajiban untuk membayar tagihan listrik dan air
Membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku
Menyumbang kepada korban bencana alam
Hukum mana yang mengatur hubungan antar negara-negara?
Hukum pidana
Hukum nasional
Hukum internasional
Hukum adat
Dua peraturan yang hierarki nya sederajat, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. hal itu disebut
Ketetapan MPR
Lex pesteriori derogat legi priori
Peraturan presiden
Lex superiori derogat legi inferiori
Salah satu fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah
Menjadi landasan bagi keberagaman suku di Indonesia
Menjiwai semua produk peraturan perundang-undangan di Indonesia
Menjadi pedoman dalam kebijakan pemerintah daerah
Mengatur tata kelola negara di bidang ekonomi
Apa yang dimaksud dengan norma hukum?
Norma yang bersumber pada adat dan kebiasaan masyarakat
Norma yang mengatur tingkah laku manusia berdasarkan hukum yang berlaku
Norma yang hanya berlaku di wilayah tertentu
Norma yang tidak memuat sanksi tegas
Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional memiliki peran penting dalam proses sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sinkronisasi vertikal dan horizontal harus memperhatikan hierarki dan materi hukum. Berdasarkan hal tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling benar?
Sinkronisasi vertikal dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang sederajat tidak bertentangan satu sama lain dalam hierarki hukum.
Pancasila sebagai ideologi negara hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan undang-undang di tingkat pusat, tidak termasuk peraturan daerah.
Dalam sinkronisasi horizontal, Pancasila harus dijadikan dasar untuk memastikan semua peraturan yang selevel sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku.
Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang tidak boleh diabaikan.
Dalam pembagian hukum menurut cara mempertahankan, hukum formal berfungsi untuk
Mengatur isi hubungan antarsesama anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan negara.
Menyatakan peraturan yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih.
Menetapkan cara penguasa menegakkan kaidah-kaidah hukum material serta bagaimana cara menuntutnya jika hak seseorang dilanggar.
Mempengaruhi perilaku individu agar mematuhi hukum melalui ketakutan akan sanksi.
Apa makna dari judul pidato "To Build the World A new" yang disampaikan oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB pada 30 September 1960?
Membangun dunia baru dengan mendukung negara-negara besar
Membangun dunia yang bebas dari penjajahan, ketidakadilan, dan eksploitasi
Membangun dunia dengan memfokuskan pada kekuatan ekonomi negara maju
Menciptakan sistem pemerintahan global dengan satu kekuasaan
Salah satu contoh materi yang diatur dalam peraturan perlindungan undang-undang seraturan daerah provinsi adalah:
Pengaturan mengenai pendidikan dasar yang wajib di seluruh indonesia
Perlindungan hak atas kesehatan bagi masyarakat di tingkat provinsi
Ketentuan mengenai batas wilayah provinsi dan kota
Pengaturan tentang sistem pemerintahan desa
Menurut teori Rumokoy, terdapat beberapa tujuan hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah teori gabungan yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk:
Mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat secara bersamaan.
Mengatur hubungan sosial secara damai dan nyaman
Memberikan manfaat dan keadilan secara bersamaan.
Menciptakan keadilan tanpa mempertimbangkan kemanfaatan.
