NEW
Font size
WorksheetsUUD 1945 dan Sistem Pemerintahan
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Apa yang dimaksud dengan pengesahan UUD 1945?
Pengesahan UUD 1945 adalah upacara peringatan kemerdekaan.
Pengesahan UUD 1945 adalah kegiatan sosial masyarakat.
Pengesahan UUD 1945 adalah proses untuk mengubah konstitusi.
Pengesahan UUD 1945 adalah proses formal untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Kapan UUD 1945 pertama kali disahkan?
20 Agustus 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
19 Agustus 1945
Sebutkan bagian-bagian dari UUD 1945!
Daftar Isi, Bab I, Bab II
Pembukaan, Batang tubuh, Penjelasan
Pasal-pasal, Ketentuan Umum, Penutup
Pengantar, Rincian, Kesimpulan
Apa saja pasal-pasal penting dalam UUD 1945?
Pasal 5, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 20
Pasal 6, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 22
Pasal 1, Pasal 27, Pasal 28A-28J, Pasal 29
Pasal 3, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 25
Bagaimana bentuk negara yang diatur dalam UUD 1945?
Negara konfederasi berbentuk demokrasi
Negara kesatuan berbentuk republik
Negara federal berbentuk monarki
Negara kesatuan berbentuk oligarki
Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945?
Sistem pemerintahan yang tidak terikat oleh konstitusi.
Sistem pemerintahan yang hanya berlaku di daerah tertentu.
Sistem pemerintahan yang sepenuhnya dikelola oleh militer.
Sistem pemerintahan Indonesia yang diatur oleh UUD 1945.
Sebutkan ciri-ciri negara kesatuan menurut UUD 1945!
Banyak konstitusi yang berlaku
Kedaulatan di tangan pemerintah daerah
Sistem pemerintahan desentralisasi
Sistem pemerintahan terpusat, kedaulatan di tangan rakyat, satu konstitusi, kebijakan dari pemerintah pusat, daerah tanpa kedaulatan penuh.
Apa peran MPR dalam sistem pemerintahan UUD 1945?
MPR bertugas sebagai lembaga yudikatif yang mengadili kasus konstitusi.
MPR berperan sebagai lembaga legislatif yang mengubah dan menetapkan UUD, mengawasi pelaksanaan UUD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.
MPR hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas pemilu.
MPR bertanggung jawab untuk mengelola anggaran negara secara langsung.
Jelaskan tentang pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945!
Pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945 terdiri dari tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masing-masing dengan fungsi dan wewenangnya.
Semua cabang kekuasaan berada di bawah satu lembaga yang sama.
Kekuasaan yudikatif tidak memiliki fungsi dalam pemisahan kekuasaan.
Pemisahan kekuasaan hanya terdiri dari dua cabang: eksekutif dan legislatif.
Apa saja perubahan yang terjadi pada UUD 1945 setelah amandemen?
Pelarangan pemilihan umum
Penghapusan lembaga negara
Perubahan utama pada UUD 1945 setelah amandemen meliputi penguatan lembaga negara, penambahan hak asasi manusia, dan pengaturan pemilihan umum serta otonomi daerah.
Penambahan jumlah anggota DPR
