wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

AkPm

Total questions: 156

Worksheet time: 26mins

Name
Class
Date
1.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat

a)

BUM

b)

BN

c)

BUN

d)

Bend. UN

e)

BUn

2.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat yang
selanjutnya disingkat

a)

SADPKP

b)

SAPKP

c)

SAP

d)

SiAP

e)

SPKP

3.

Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Kuasa BUN

a)

SABUN

b)

SiAP

c)

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat

d)

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara

e)

SPKP

4.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disingkat

a)

SABUN

b)

SAPKBUN

c)

SAdPKBUN

d)

SiAP

e)

SAPK BUN

5.

Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran bagian anggaran BUN disebut

a)

SABUN

b)

SiAP

c)

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat

d)

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara

e)

SPK

6.

Pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan uang negara merupakan pengertian dari


(a)  

7.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut

(a)  

8.

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disebut


(a)  

9.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disebut


(a)  

10.

Kantor Wilayah DJPb yang selanjutnya disebut


(a)  

11.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat


(a)  

12.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut

(a)  

13.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disebut

(a)  

14.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut


(a)  

15.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat

(a)  

16.

Unit eselon I pada Kementerian Keuangan, yaitu

a)

DJPb

b)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

c)

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

d)

Dit. APK

e)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

17.

Unit eselon II pada kantor pusat DJPb, yaitu

a)

DJPb

b)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

c)

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

d)

Dit. APK

e)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

18.

Yang bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, yaitu

a)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

b)

Direktur Jenderal Perbendaharaan

c)

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

d)

Dit. PKN

e)

Dit. APK

19.

Yang bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, yaitu

a)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

b)

Direktur Jenderal Perbendaharaan

c)

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

d)

Dit. PKN

e)

Dit. APK

20.

Yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara, yaitu

a)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

b)

Direktur Jenderal Perbendaharaan

c)

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

d)

Dit. PKN

e)

DJPb

21.

Instansi vertikal DJPb yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, yaitu

a)

Kantor Wilayah DJPb

b)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

c)

KPPN

d)

Kanwil DJPb

e)

Kantor DJPb

22.

Instansi vertikal DJPb yang bertugas untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan BUN, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara, yaitu

a)

Kantor Wilayah DJPb

b)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

c)

KPPN

d)

Kanwil DJPb

e)

Kantor DJPb

23.

Rekening milik BUN pada bank/pos mitra KPPN selaku Kuasa BUN di daerah disebut

(a)  

24.

Rekening milik BUN pada bank mitra Dit. PKN selaku Kuasa BUN Pusat disebut

(a)  

25.

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, disebut

a)

Laporan Perubahan Ekuitas

b)

Neraca

c)

Laporan Keuangan

d)

Laporan Arus Kas

e)

Laporan Realisasi Anggaran

26.

Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, disebut

a)

Laporan Perubahan Ekuitas

b)

Neraca

c)

Laporan Keuangan

d)

Laporan Arus Kas

e)

Laporan Realisasi Anggaran

27.

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebut

a)

Laporan Perubahan Ekuitas

b)

Neraca

c)

Laporan Keuangan

d)

Laporan Arus Kas

e)

Laporan Realisasi Anggaran

28.

Laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris, disebut

a)

Laporan Perubahan Ekuitas

b)

Neraca

c)

Laporan Keuangan

d)

Laporan Arus Kas

e)

Laporan Realisasi Anggaran

29.

Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu, disebut

a)

Laporan Perubahan Ekuitas

b)

Neraca

c)

Laporan Keuangan

d)

Laporan Arus Kas

e)

Laporan Realisasi Anggaran

30.

Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk pengungkapan yang memadai, disebut

a)

Laporan Perubahan Ekuitas

b)

Catatan atas Laporan Keuangan

c)

Laporan Keuangan

d)

Laporan Arus Kas

e)

Laporan Realisasi Anggaran

31.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disingkat

a)

UAKBUN-Pusat

b)

UAP BUN

c)

UAKBUN-Daerah

d)

UABUN

e)

UAKKBUN-Kanwil

32.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat KPPN yang selanjutnya disebut

a)

UAKBUN-Pusat

b)

UAP BUN

c)

UAKBUN-Daerah

d)

UABUN

e)

UAKKBUN-Kanwil

33.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah yang selanjutnya, disebut

a)

UAKBUN-Pusat

b)

UAP BUN

c)

UAKBUN-Daerah

d)

UABUN

e)

UAKKBUN-Kanwil

34.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Pusat yang selanjutnya disingkat

a)

UAKBUN-Pusat

b)

UAP BUN

c)

UAKBUN-Daerah

d)

UABUN

e)

UAKKBUN-Kanwil

35.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN yang selanjutnya disingkat

a)

UAKBUN-Pusat

b)

UAP BUN

c)

UAKBUN-Daerah

d)

UABUN

e)

UAKKBUN-Kanwil

36.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Akuntansi Pusat yang selanjutnya disebut

a)

UAKBUN-Pusat

b)

UAP BUN

c)

UAP BUN AP

d)

UABUN

e)

UAKKBUN-Kanwil

37.

Unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu BUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu BUN, yaitu

a)

UAKBUN-Pusat

b)

UAP BUN

c)

UAP BUN AP

d)

UABUN

e)

UAKKBUN-Kanwil

38.

Unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat KPPN, yaitu

a)

UAKBUN-Pusat

b)

UAP BUN

c)

UAKBUN-Daerah

d)

UABUN

e)

UAKKBUN-Kanwil

39.

Unit akuntansi yang mengoordinasikan dan membina akuntansi dan pelaporan keuangan Kuasa BUN Daerah/KPPN dan menggabungkan laporan keuangan seluruh Kuasa BUN Daerah/KPPN, yaitu

a)

UAKBUN-Pusat

b)

UAP BUN

c)

UAKBUN-Daerah

d)

UABUN

e)

UAKKBUN-Kanwil

40.

Unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat, yaitu

a)

UAKBUN-Pusat

b)

UAP BUN

c)

UAKBUN-Daerah

d)

UABUN

e)

UAKKBUN-Kanwil

41.

Unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya, yaitu

a)

UAKBUN-Pusat

b)

UAP BUN

c)

UAKBUN-Daerah

d)

UABUN

e)

UAKKBUN-Kanwil

42.

Unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang menggabungkan Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat, koordinator Kuasa BUN kantor wilayah, dan Kuasa BUN Daerah (KPPN khusus penerimaan dan KPPN khusus pinjaman dan hibah), yaitu

a)

UAKBUN-Pusat

b)

UAP BUN

c)

UAKBUN-Daerah

d)

UABUN

e)

UAP BUN AP

43.

Proses pencocokkan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama, disebut

(a)  

44.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah, disebut

(a)  

45.

Sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan kementerian/lembaga, disebut

a)

Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D

b)

PIPK

c)

Surat Perintah Membayar/SPM

d)

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

e)

Sistem Aplikasi Terintegrasi

46.

Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran, disebut

a)

Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D

b)

PIPK

c)

Surat Perintah Membayar/SPM

d)

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

e)

Sistem Aplikasi Terintegrasi

47.

Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan SPM, disebut

a)

Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D

b)

PIPK

c)

Surat Perintah Membayar/SPM

d)

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

e)

Sistem Aplikasi Terintegrasi

48.

Pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, disebut

a)

Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D

b)

PIPK

c)

Surat Perintah Membayar/SPM

d)

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

e)

Sistem Aplikasi Terintegrasi

49.

SiAP merupakan subsistem dari

(a)  

50.

Unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas, kecuali

a)

Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat

b)

KPPN selaku UAKBUN-Daerah

c)

DJPb selaku UAP BUN AP

d)

KPPN Khusus Investasi

e)

Kanwil DJPb selaku UAKKBUN-Kanwil

51.

UAP BUN AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh

a)

DJPb

b)

Dit. APK

c)

KPPN

d)

Kanwil DJPb

e)

Dit. PKN

52.

Penanggung jawab dari UAKBUN-Daerah

a)

Kepala Daerah

b)

Kepala Kanwil DJPb

c)

Direktur Pengelolaan Kas Negara

d)

Kepala KPPN

e)

Direktur Jenderal Perbendaharaan

53.

Penanggung jawab dari UAKKBUN-Kanwil

a)

Kepala Daerah

b)

Kepala Kanwil DJPb

c)

Direktur Pengelolaan Kas Negara

d)

Kepala KPPN

e)

Direktur Jenderal Perbendaharaan

54.

Penanggung jawab dari UAKBUN-Pusat

a)

Kepala Daerah

b)

Kepala Kanwil DJPb

c)

Direktur Pengelolaan Kas Negara

d)

Kepala KPPN

e)

Direktur Jenderal Perbendaharaan

55.

Penanggung jawab dari UAP BUN AP

a)

Kepala Daerah

b)

Kepala Kanwil DJPb

c)

Direktur Pengelolaan Kas Negara

d)

Kepala KPPN

e)

Direktur Jenderal Perbendaharaan

56.

Laporan Keuangan Kuasa BUN terdiri dari, kecuali

a)

Neraca

b)

LAK

c)

LRA

d)

LPE

e)

CaLK

57.

Tiga jenis KPPN yang melakukan transaksi khusus, yaitu

a)

KPPN Khusus Penerimaan

b)

KPPN Khusus Pemodal

c)

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

d)

KPPN Khusus Pengembalian

e)

KPPN Khusus Investasi

58.

Terdapat beberapa jenis KPPN yang melakukan transaksi khusus yaitu

a)

KPPN Khusus Wakaf

b)

KPPN Khusus Wasiat

c)

KPPN khusus investasi

d)

KPPN khusus donasi

e)

KPPN khusus kredit

59.

Melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara merupakan tugas dari

a)

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

b)

KPPN Khusus Penerimaan

c)

KPPN Khusus Pengeluaran

d)

KPPN Khusus Investasi

e)

KPPN Khusus Kredit

60.

Apakah tugas dari Dit. PKN?

a)

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pengelolaan kas negara

b)

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang perbendaharaan negara

c)

Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah

d)

Melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi

e)

Melaksanakan penyaluran pembiayaan

61.

Jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diakuntansikan oleh Kuasa BUN, kecuali

a)

Pendapatan

b)

Belanja

c)

Donasi

d)

Transfer ke daerah dan dana desa

e)

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

62.

Sebutkan arus keluar dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk

a)

Pendapatan Perpajakan

b)

Pendapatan Negara Bukan Pajak

c)

Pendapatan Hibah

d)

Belanja Pegawai

e)

Pendapatan Pemasukan

63.

Sebutkan arus kas dari aktivitas investasi yaitu

a)

Perolehan Aset Tetap

b)

Penjualan Aset Tetap

c)

Penyertaan Modal Pemerintah

d)

Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas

e)

Perolehan aset lainnya

64.

Laporan Keuangan Kuasa BUN yang disusun dan disajikan dalam rangka untuk mempertanggung jawabkan Kuasa BUN yang terdiri dari

a)

Laporan kas posisi

b)

Neraca akrual

c)

Neraca kas umum negara

d)

Laporan operasional

e)

Laporan perubahan ekuitas

65.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan metode penerapan yang secara material mempengaruhi penyajian laporan merupakan gambaran umum entitas berdasarkan

a)

Dasar Hukum

b)

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

c)

Kebijakan Akuntansi

d)

Perbandingan dengan periode lalu

e)

Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan

66.

Menyajikan informasi yang berisi rincian atas angka-angka yang disajikan pada

a)

Laporan arus kas

b)

Catatan atas laporan keuangan

c)

Laporan kas posisi

d)

Laporan manajerial

e)

Laporan realisasi anggaran

67.

Sebutkan rincian masing-masing pos laporan arus kas yaitu

a)

Arus kas dari aktivitas operasi

b)

Arus kas dari aktivitas investasi

c)

Arus kas dari aktivitas pendanaan

d)

Arus kas dari aktivitas transitoris

e)

Semua benar

68.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang

a)

Aliran kas masuk dan kas keluar berdasarkan aktivitas operasi

b)

Pengaruh dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas

c)

Proses dan sistem akuntansi yang digunakan dalam penyusunan perencanaan

d)

Analisis data yang disajikan dalam LAK dan Neraca Kas Umum

e)

A, B, D benar

69.

Untuk setiap pengembalian jurnal dibedakan berdasarkan

a)

Pengembalian atas transaksi tahun anggaran

b)

Pengembalian atas jumlah nominal anggaran

c)

Pengembalian atas waktu pelaksanaan

d)

Pengembalian atas lokasi pelaksanaan

e)

Pengembalian atas keperluan mendadak

70.

Kuasa BUN membuat jurnal standar penerimaan atau pengeluaran transito melalui

a)

Laporan bulanan

b)

Laporan manajerial

c)

Arus kas dari aktivitas operasi

d)

Buku besar kas

e)

APBN

71.

Sebutkan yang termasuk dalam jurnal standar penerimaan pemindahbukuan atau kiriman uang yaitu

a)

Jurnal standar penerimaan PFK

b)

Jurnal standar pengeluaran PFK

c)

Jurnal standar pengeluaran pemindahbukuan

d)

Jurnal standar penerimaan transito

e)

Jurnal standar pengeluaran transito

72.

Untuk mencatat transaksi perhitungan pihak ketiga menggunakan jurnal

a)

Jurnal standar realisasi pengeluaran pembiayaan

b)

Jurnal standar realisasi penerimaan pembiayaan

c)

Jurnal standar realisasi belanja

d)

Jurnal standar transitoris

e)

Jurnal standar realisasi pendapatan

73.

Pada saat penyusunan neraca untuk pertama kali maka dilakukan

a)

Jurnal standar saldo akhir

b)

Jurnal standar saldo awal

c)

Jurnal standar realisasi

d)

Jurnal standar transitoris

e)

Jurnal standar pengembalian

74.

Kapan penyampaian laporan keuangan tingkat UAKBUN-Pusat?

a)

Trisemester

b)

8 bulan sekali

c)

Semesteran

d)

4 bulan sekali

e)

Tidak terdapat jadwal

75.

Dalam penyusunan laporan keuangan tingkat UAKBUN-PUSAT dilakukan pemrosesan data transaksi setelah dilakukan

a)

Verifikasi

b)

Pemeriksaan

c)

Rekomendasi

d)

Rekonsiliasi

e)

Identifikasi

76.

Transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diakuntansikan oleh UAKBUN-PUSAT diakui sebesar nilai bruto yang tercantum dalam

a)

Laporan keuangan

b)

Nota kredit

c)

Giro

d)

Cek

e)

Piutang

77.

Sebutkan yang termasuk dalam arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain

a)

Penerimaan pembiayaan dalam negeri

b)

Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas

c)

Pengeluaran pembiayaan luar negeri

d)

Penerimaan kiriman uang

e)

Penerimaan non anggaran pihak ketiga

78.

Laporan realisasi anggaran pemerintah disusun dan disajikan dalam standar

a)

Manajemen pemerintahan

b)

Akuntansi pemerintahan

c)

Sekretaris pemerintahan

d)

Komunikasi

e)

Politik pemerintahan

79.

Penyusunan laporan keuangan pemerintahan minimal yang harus disajikan adalah

a)

Laporan pemasukan

b)

Laporan keuntungan

c)

Laporan pembelanjaan

d)

Laporan posisi keuangan akhir periode

e)

Laporan surat jalan

80.

Untuk menginformasikan posisi keuangan, arus kas, dan kinerja keuangan entitas maka menggunakan laporan

a)

Manajemen pemerintahan

b)

Laporan dokumen kinerja

c)

Laporan keuangan

d)

Akuntansi pemerintahan

e)

Laporan surat perizinan

81.

Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dengan fungsi akuntansi secara

a)

Sistematik dan terstruktur

b)

Terarah

c)

Bercabang

d)

Realita keuangan

e)

Kualitas

82.

SAP dalam hal terstruktur maka harus sesuai dengan

a)

Prosedur

b)

Penyelenggaraan

c)

Lokasi

d)

Waktu

83.

Akuntansi dipergunakan dalam salah satu tahapan dalam siklus manajemen keuangan negara yaitu

a)

Penyusunan perhitungan keuangan

b)

Perizinan keuangan

c)

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

d)

Perencanaan budgeting pemerintah

e)

Permodalan keuangan

84.

Sebutkan upaya pemenuhan prinsip good governance yaitu

a)

Legal hukum

b)

Keselarasan keuangan

c)

Laba dan rugi

d)

Akuntabilitas dan transparansi

e)

Manajemen bisnis

85.

Praktik akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia didorong oleh adanya desakan dari

a)

Kemajuan teknologi

b)

Pemanasan global

c)

Kemajuan wawasan

d)

Tertutupnya informasi

e)

Kesulitan mengakses publik

86.

Salah satu alat bantu pengambilan keputusan baik di perusahaan swasta dan organisasi non perusahaan adalah

a)

Konstruksi

b)

Manajemen

c)

Akuntansi

d)

Ekonomi

e)

Bisnis

87.

Sejak Indonesia merdeka telah banyak dinamika yang dihadapi dalam

a)

Akuntabilitas

b)

Implementasi akuntansi

c)

Sumber daya

d)

Biaya

e)

Transparan

88.

Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin

a)

Konsistensi dalam pelaporan keuangan

b)

Keterbukaan pelaporan keuangan

c)

Kebenaran laporan keuangan

d)

Pengelolaan keuangan

e)

Kepuasan customer

89.

Jika tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan

a)

Menyulitkan proses audit

b)

Rendahnya reliabilitas

c)

Subjektivitas informasi yang disajikan

d)

Konsisten dalam pelaporan

e)

okay

90.

Siapakah yang menerapkan prinsip standar akuntansi pemerintahan?

a)

Pemerintah pusat

b)

Pemerintah daerah

c)

Pemerintah kota

d)

Pemerintah pusat dan daerah

e)

Pemerintah provinsi

91.

Standar akuntansi berbasis kas menuju akrual berisi tentang

a)

Perhitungan akuntansi

b)

Kerangka konseptual akuntansi

c)

Laporan manajemen

d)

Perkembangan akuntansi

e)

Objektivitas informasi

92.

Pada konseptual akuntansi terdiri dari pernyataan standar akuntansi sebanyak

a)

15

b)

16

c)

12

d)

11

e)

13

93.

Pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus disusun oleh pemerintah untuk

a)

Menjaga kedamaian

b)

Menjaga stabilitas negara

c)

Menjaga objektivitas

d)

Menjaga subjektivitas

e)

Menjaga keselarasan

94.

Laporan keuangan pemerintah harus dapat menghasilkan statistik keuangan pemerintah untuk memenuhi

a)

Kebutuhan analisis kebijakan fiskal

b)

Kebutuhan ekonomi

c)

Kebutuhan kesejahteraan

d)

Kebutuhan audit

e)

Kebutuhan transparan

95.

Pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan negara atau daerah secara

a)

Stabil

b)

Akuntabel

c)

Disiplin

d)

Keselarasan

e)

Bijaksana

96.

Dalam laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi harus mencantumkan

a)

Pembuat laporan

b)

Tanggal laporan

c)

Nilai

d)

Keuntungan

e)

TTD Pimpinan

97.

Terbitnya paket undang-undang di bidang keuangan negara merupakan tonggak

a)

Kemanusiaan

b)

Perdamaian

c)

Reformasi keuangan negara

d)

Reformasi negara

98.

Prinsip-prinsip manajemen keuangan negara yang terdiri dari

a)

Berorientasi pada hasil

b)

Subjektifitas

c)

Prinsip profesionalitas pengelolaan

d)

Akuntabilitas dan transparansi

99.

Berapa lama membutuhkan pembenahan pasca reformasi birokrasi pemerintah?

a)

3 tahun

b)

2 tahun

c)

5 tahun

d)

4 tahun

e)

1 tahun

100.

Landasan baik dalam pembentukan serta pengelolaan operasional adalah

a)

Badan keuangan

b)

Badan layanan umum

c)

Badan kesehatan

d)

Badan perekonomian

e)

Badan kesejahteraan

101.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

a)

Pelayanan publik

b)

Perbendaharaan

c)

Standar akuntansi

d)

Keuangan negara

e)

Keuangan daerah

102.

Siapa yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dan pengelolaan keuangan?

a)

Negara

b)

Daerah

c)

Lembaga

d)

Perusahaan swasta

e)

Menteri keuangan

103.

Laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah anggaran awal periode dengan jumlah anggaran akhir periode yang telah direalisasi disebut

a)

Laporan keuangan

b)

Laporan realisasi anggaran

c)

Laporan perencanaan

d)

Laporan kekayaan

e)

Laporan transaksi keuangan

104.

Informasi dari laporan realisasi anggaran sendiri berfungsi untuk

a)

Melakukan pengawasan keuangan

b)

Melakukan perbandingan anggaran

c)

Melakukan perencanaan keuangan

d)

Mengevaluasi keputusan mengenai alokasi

e)

Mengevaluasi kinerja pegawai

105.

Pos-pos pada laporan realisasi anggaran minimal mencakup

a)

Pendapatan LRA

b)

Belanja

c)

Transfer

d)

Penerimaan pembiayaan

e)

Untung rugi

106.

Di dalam laporan realisasi anggaran yang harus diidentifikasi secara

a)

Berkala

b)

Seksama

c)

Jelas dan diulang setiap halaman laporan

d)

Singkat dan padat

e)

Informatif

107.

Dalam mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi, pemerintah menyediakan

a)

Informasi

b)

Pelayanan publik

c)

Bantuan

d)

Pos laporan realisasi anggaran

e)

Evaluasi

108.

Pada awalnya perusahaan membutuhkan laporan keuangan untuk

a)

Menguji keakuratan keuangan

b)

Perhitungan keuangan

c)

Standar pemerintah

d)

Laporan perizinan

e)

Pembuatan perencanaan anggaran

109.

Saat ini laporan keuangan selanjutnya dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam

a)

Standar ekonomi bangsa

b)

Pembuatan perundang-undangan

c)

Perizinan keuangan

d)

Pengambilan keputusan

e)

Pengelola keuangan

110.

Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh

a)

Potensi sumber daya

b)

Prinsip dasar keuangan

c)

Kepastian waktu

d)

Kedisiplinan

e)

Tanggung jawab

111.

Informasi keuangan perusahaan dicatat selama

a)

3 bulan sekali

b)

Setiap bulan

c)

Satu periode

d)

6 bulan sekali

e)

Setiap minggu

112.

Catatan mengenai informasi keuangan perusahaan selama satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk

a)

Menghasilkan kas

b)

Menghitung laba rugi perusahaan

c)

Menilai kinerja perusahaan

d)

Mendeskripsikan kinerja perusahaan

e)

Menarik perusahaan lain untuk bekerja sama

113.

Siapa yang menerbitkan standar akuntansi pemerintahan?

a)

Pemerintah pusat

b)

Menteri keuangan

c)

Komite standar akuntansi pemerintahan

d)

Komite standar manajemen pemerintahan

e)

Pemerintah daerah

114.

Apakah laporan yang berguna hanya sebagai pelengkap sehingga tidak diwajibkan?

a)

Laporan arus kas

b)

Laporan perubahan ekuitas

c)

Laporan realisasi anggaran

d)

Catatan atas laporan keuangan

e)

Neraca

115.

Dengan penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk meningkatkan

a)

Kualitas laporan keuangan

b)

Kuantitas laporan keuangan

c)

Pelayanan publik

d)

Informasi

e)

Eksistensi catatan

116.

Pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai berikut pertanggungjawaban dalam penggunaan

a)

Dana donasi

b)

APBN dan APBD

c)

Uang kas kampung

d)

Anggaran kampanye

e)

Semua benar

117.

Sebutkan yang termasuk dalam keuangan berbasis akrual

a)

Laporan perubahan ekuitas

b)

Catatan atas laporan keuangan

c)

Laporan operasional

d)

Laporan arus kas

e)

Semua benar

118.

Salah satu aset penting pada setiap organisasi disebut

a)

Barang cadangan

b)

Barang sitaan

c)

Barang persediaan

d)

Barang produksi

e)

Barang lelang

119.

Sebutkan aset lancar terbesar dalam berbagai jenis organisasi dan bisnis yaitu

a)

Perdagangan

b)

Penyewaan

c)

Produksi

d)

Persediaan

e)

Persawahan

120.

Aktivitas operasional yang membutuhkan kecukupan barang persediaan juga cukup tinggi volume transaksinya, dengan tujuan utama yaitu dalam rangka peningkatan

a)

Kesejahteraan masyarakat

b)

Persediaan

c)

Kelancaran operasional

d)

Pelayanan publik

e)

Ekonomi

121.

Tujuan utama dari setiap organisasi dalam mengelola persediaannya adalah untuk

a)

Meningkatkan penjualan

b)

Sesuai dengan sasaran

c)

Terpenuhi target

d)

Keselarasan

e)

Kelancaran operasional

122.

Apakah yang harus diterapkan pada instansi pemerintah terhadap rincian penggunaan dana masyarakat?

a)

Kepercayaan

b)

Ketelitian dan kejujuran

c)

Pertanggungjawaban dan keterbukaan

d)

Kecukupan dan toleransi

e)

Kedisiplinan

123.

Sebutkan yang termasuk dalam sektor rill yaitu

a)

Tanah

b)

Deposito

c)

Bangunan

d)

Emas

e)

Mesin

124.

Bagi sektor swasta, perusahaan melakukan kegiatan investasi dengan cara

a)

Membeli utang/sekuritas saham

b)

Membeli cash

c)

Membeli ketika harga murah

d)

Membeli tanpa memikirkan jangka panjang

e)

Membeli tanpa riba

125.

Sebutkan alasan sektor swasta membeli dengan kredit alasannya adalah

a)

Perusahaan kekurangan kas

b)

Perusahaan memiliki kelebihan kas

c)

Perusahaan berinvestasi namun rugi

d)

Harga lebih murah

e)

Jangka waktunya lama

126.

Sementara bagi sektor publik aktivitas investasi yang dilakukan untuk

a)

Mendapatkan persetujuan

b)

Mendapatkan potongan harga

c)

Mendapatkan harga lebih murah

d)

Mendapatkan keuntungan jangka panjang

e)

Mendapatkan kerugian jangka pendek

127.

Bagaimana cara sektor publik dan pemerintah pusat melakukan investasi?

a)

Adanya desakan dari luar

b)

Mengambil keuntungan pribadi

c)

Memanfaatkan sisa anggaran

d)

Memanfaatkan keadaan

e)

Memanfaatkan surplus anggaran

128.

Sebutkan yang termasuk dalam jenis aset tetap yaitu

a)

Gedung dan bangunan

b)

Jalan dan irigasi

c)

Peralatan dan mesin

d)

Konstruksi dalam pengerjaan

e)

Semua benar

129.

Aset utama pemerintah yang disajikan pada neraca adalah

a)

Aset tetap

b)

Aset berjalan

c)

Aset barang

d)

Aset berwujud

e)

Tidak ada yang benar

130.

Berapa masa manfaat dari aset berwujud?

a)

4 bulan

b)

10 bulan

c)

8 bulan

d)

12 bulan

e)

5 bulan

131.

Aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah disebut

a)

Aset barang

b)

Aset berwujud

c)

Aset berjalan

d)

Aset tetap

e)

Aset tidak tetap

132.

Aset tetap dapat dimanfaatkan oleh

a)

Masyarakat umum

b)

Kelompok

c)

Pemerintah pusat

d)

Golongan partai

e)

Tidak ada yang benar

133.

Alat penting yang digunakan untuk memastikan transparansi dan pengelolaan keuangan yang efisiensi dalam proyek konstruksi adalah

a)

Akuntansi syariah

b)

Akuntansi konstruksi

c)

Akuntansi perbankan

d)

Manajemen syariah

e)

Manajemen konstruksi

134.

Apakah manfaat dengan adanya akuntansi konstruksi dalam pengerjaan?

a)

Tidak membutuhkan waktu yang lama

b)

Meningkatkan kinerja

c)

Meningkatkan pengelolaan keuangan

d)

Lebih mudah pemahamannya

e)

Pengerjaan lebih cepat

135.

Mengapa pengelolaan proyek konstruksi tidaklah mudah?

a)

Melibatkan biaya, tenaga kerja, dan sumber daya

b)

Banyaknya kasus penipuan

c)

Anggaran tidak sesuai sehingga pekerjaan terhambat

d)

Kompetensi kinerja kurang baik

e)

Adanya dukungan dari pemerintah

136.

Jika sistem akuntansi yang tepat makan dapat mengurangi

a)

Kerugian

b)

Terjadi selisih perhitungan

c)

Risiko keuangan

d)

Terhambatnya pelaksanaan

e)

Pemborosan biaya

137.

Sebutkan yang termasuk dalam kegiatan proyek yaitu

a)

Biaya

b)

Tenaga kerja

c)

Sumber daya

d)

Risiko keuangan

e)

Semua benar

138.

Organisasi yang menghasilkan laba dan nirlaba maka menggunakan sistem

a)

Akuntansi konstruksi

b)

Akuntansi bisnis

c)

Akuntansi syariah

d)

Manajemen perbankan

e)

Manajemen bisnis

139.

Organisasi pemerintah merupakan salah satu organisasi

a)

sektor sosial

b)

sektor ekonomi

c)

sektor konstruksi

d)

sektor publik

e)

sektor bisnis

140.

Tujuan dari pembuatan dan penyajian laporan keuangan secara akuntansi bisnis adalah

a)

Perencanaan sesuai

b)

Memenuhi nilai-nilai akuntabilitas

c)

Agar pengelolaan berjalan lancar

d)

Mendapatkan keuntungan

e)

Memenuhi target perusahaan

141.

Untuk menganalisis kondisi keuangan, menilai kemanjuran dan efisiensi organisasi pelapor maka menggunakan

a)

Laporan statistik

b)

Laporan akhir bulan

c)

Laporan keuangan

d)

Laporan pemasukan

e)

Laporan pembelanjaan

142.

Sebutkan akun keuangan entitas pelapor yang mencakup perincian antara lain

a)

Ekuitas

b)

Aset

c)

Kewajiban

d)

Hak

e)

Benda

143.

Terhadap lingkungan bisnis, aturan perpajakan dan peraturan akuntansi perusahaan dituntut untuk

a)

Memahami

b)

Adaptasi

c)

Berkolaborasi

d)

Bekerja sama

e)

Mengerti

144.

Jika terjadi kesalahan perhitungan maka harus mendalami

a)

Monitoring

b)

Koreksi kesalahan

c)

Materi kebijakan akuntansi

d)

Mengevaluasi

e)

Mengamati

145.

Adanya perubahan kebijakan akuntansi dari periode sebelumnya akan mempengaruhi

a)

Target pencapaian

b)

Kinerja

c)

Perencanaan

d)

Posisi keuangan

e)

Anggaran

146.

Laporan keuangan harus diungkapkan dampak peristiwa luar biasa yang disusun dalam rangka

a)

Full disclosure

b)

Full closure

c)

Full house

d)

Full equipments

e)

Full assets

147.

Untuk melakukan evaluasi yang berkaitan dengan pendapatan akrual maka membutuhkan laporan

a)

keuangan

b)

operasional

c)

bisnis manajemen

d)

akuntansi

e)

perizinan

148.

Laporan operasional menyajikan informasi yang berkaitan dengan

a)

aset tetap

b)

sisa anggaran

c)

kelebihan dana

d)

surplus/defisit operasional

e)

aset tidak tetap

149.

Untuk hal yang berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi, pemerintah berkewajiban melakukan

a)

Evaluasi kinerja pemerintah

b)

Mengawasi

c)

Merencanakan pelaksanaan

d)

Membuat laporan

e)

Bertanggung jawab

150.

Untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat besar beban ditanggung oleh

a)

Individu

b)

Kelompok

c)

Pemerintah

d)

Donatur

e)

Presiden

151.

Pada saat timbulnya hak atas pendapatan dikarenakan adanya

a)

Aliran pembelian aset

b)

Aliran penjualan aset

c)

Aliran bantuan

d)

Aliran keluar sumber ekonomi

e)

Aliran masuk sumber ekonomi

152.

Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan roda pemerintahan yang

a)

Disiplin

b)

Tegas

c)

Efektif dan efisien

d)

Bertanggung jawab

e)

Akurat

153.

Adanya kewajiban pemerintah menjadikan masyarakat lebih

a)

Sehat

b)

Makmur dan indeks pembangunan meningkat

c)

Sejahtera

d)

Berpendidikan

e)

Bahagia

154.

Mengapa pengukuran kinerja sangat penting?

a)

Karena sebagai alat ukur meningkatkan kinerja

b)

Karena sebagai sasaran kinerja

c)

Karena sebagai pemicu diri sendiri

d)

Karena sebagai pendewasaan

e)

Karena sebagai kepuasan

155.

Pengukuran kinera keuangan sangat penting dengan tunjuan membantu pemerintah daerah dalam

a)

Standar akuntansi

b)

Dapat dipertanggung jawabkan

c)

Menilai diri sendiri

d)

Mengambil keputusan secara tepat

e)

Semua benar

156.

Di Indonesia, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diatue dalam

a)

Peraturan daerah

b)

Keputusan menteri

c)

Kebijakan pemerintah

d)

Kelembagaan

e)

Perundang-undangan

Similar Resources on Wayground

Quiz Belum Berjudul

156 questions

Quiz Belum Berjudul

quiz

Worksheet

•

Professional Development