NEW
Font size
WorksheetsUH PPKN XI BAB 2 UUD 45
Total questions: 20
Worksheet time: 19mins
Berikut ini termasuk asas demokrasi Pancasila adalah...
Musyawarah untuk mufakat
Harus dilaksanakan pemilihan umum
Egoisme
Pengambilan keputusan sesuai keinginan ketua
Mentaati peraturan pimpinan
Pemilu tahun 1955 memilih anggota DPR dan ...
MPR
Perdana menteri
Dewan Konstituante
Presiden dan wakil presiden
DPRD provinsi, kabuoaten dan kota
Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 antara lain, kecuali....
Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang semangat penyelengraan agar sudah didukung ketentuan kostitusi yang memuat aturan dasar tentang kegidupan yang demokratis, suporemasi hukum, pemberdayaan rakyat penghormatan HAM dan otonomi daerah
UUD NRI Tahun 1945mengandung pasal - pasal yang terlalu " luwes " sehingga dapat menimbulakn lebih dari satu tafsiran
UUD NRI Tahun 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal - hal penting dengan Undang - Undang
Karena kekuasaan tertinggi ada ditangan MPR maka tidak terjadi cheks and balance pada lemba - lembaga kenegaraan
Sistem yang dianut UUD NRI Tahun 1945adalah dominan eksekutif
UUD NRI Tahun 1945 yang kini berlaku di Indonesia telah mengaklami perubahan amandemen sebanyak 4X , yakni pada tahun ...
1997, 1998, 2000 dan 2002
1999 , 2002, 2004 dan 2005
1999, 2000, 2001 dan 2002
1945, 1949, 1950 dan 1966
1945, 2001 ,2002 dan 2004
Amandemen pertama terhadap UUD NRI tahun 1945ditunjukan untuk mengurangi kewenangan presiden. Hal ini karena sebelum era reformasi ...
MPR tidak dapat mengevaluasi kerja presiden dengan efektif
Pertanggung jawaban presiden oleh lembaga negara lain
Adanya dominan kekuasaan eksekutif yang mengarah pada otoriter
Cenderung kurang bekerja sama dengan lembaga - lembaga negara lain
DPR kesulitan mengadakan kontrol terhadap kerja Presiden
Hasil terakhir dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...
Terdiri atas pembukaan , batang tubuh dan penjelasan
Terdapat sub bab penjelasan pasal demi pasal
Perubahan pasal 6A dan pasal 8
Terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan
Terdiri atas 4 pasal aturan tambahan
Konstitusi pertama yang diberlakukan di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945 adalah...
UUD Sementara 1950
UUD 1945
UUD RIS
Dekrit Presiden 1959
UUD NRI Tahun 1945
Dalam masa UUD RIS (1949-1950), bentuk negara Indonesia adalah...
Kesatuan dengan sistem presidensial
Serikat dengan sistem parlementer
Kesatuan dengan sistem parlementer
Serikat dengan sistem presidensial
Federasi dengan sistem demokrasi terpimpin
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah….
Mahkamah agung
Dewan perwakilan rakyat
Dewan Pertimbangan Agung
Badan pengawas keuangan
Majelis permusyawaratan rakyat
Sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara sesuai dengan konstitusi. Di era reformasi pembatasan dilakukan dengan memberdayakan daerah melalui sistem desentralisasi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pembatasan kekuasaan negara yang dimaksud di atas daerah melalui sistem desentralisasi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pembatasan kekuasaan negara yang dimaksud di atas dilakukan melalui....
menyerahkan semua wewenang pada pemerintah pusat
melakukan pemilihan presiden secara tidak langsung
memusatkan kekuasaan pada kepala negara
sentralisasi kekuasaan pada negara
pelaksanaan otonomi daerah
Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan agenda reformasi di bidang hukum dan salah satu hasilnya adalah berubahnya ketentuan pasal 1 ayat (2) yaitu Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR berubah menjadi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Konsekuensi atau akibat dari amandemen pasal tersebut adalah ….
MPR sebagai lembaga tertinggi negara
Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD
Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi oleh rakyat secara langsung
Presiden memiliki tugas dan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan
Reformasi pada lembaga kepresidenan antara lain mencakup....
mekanisme hubungan antara lembaga presiden dengan lembaga negara lainnya
kekuasaan presiden sebagai kepala negara
larangan perangkapan jabatan oleh presiden
masa jabatan presiden dengan jelas dan pasti
peninjauan kembali hak presiden untuk membentuk kabinet
Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dengan tegas melarang untuk dilakukannya perubahan terhadap ketentuan UUD 1945, yaitu yang mengatur tentang...
bentuk negara kesatuan
amendemen UUD 1945
pemerintah daerah
dasar negara pancasila
pemerintah pusat
Kedaulatan Negara Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal....
1 Ayat (1) dan (2)
1 Ayat (2) dan (3)
1 Ayat (1) dan (3)
2 Ayat (1) dan (2)
4 Ayat (1) dan (2)
Dasar pelaksanaan kedaulatan di Indonesia adalah...
UUD 1945 dan naskah proklamasi
UUD 1945 ketetapan MPR
Naskah proklamasi dan Pancasila
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
Perundingan KBM dan Kredoit Presiden 5 Juli 1959
Alasan banyak negara yang berupaya menerapkan bentuk pemerintahan demokrsi adalah...
Untuk menyejajarkan dengan negara - negara lain
Demokrasi lebih memihak pada kepentingan rakyat
Agar tidak dikucilkan oleh negara lain
Tuntutan dari negara - negara maju
Untuk menghindari kekacauan politik
Demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah demokrasi yang...
Telah dilaksanakan pada zaman majapahit
Merupakan perpaduan demokrasi liberal dan sosialis
Bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila
Diwariskan oleh Belanda
Sama dengan demokrasi dinegara - negara berkembang lainnya
Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila didalam pemerintahan terjadi hal - hal berikut, kecuali...
Rakyat memiliki persamaan didepan hukum
Rakyat berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan
Tidak terjadi distribusi pendapatan yang adil
Rakyat memperoleh pendapatan yang layak
Rakyat memiliki kebebasan yang bertanggung jawab
Dalam konteks UUD NRI Tahun 1945, prinsip negara hukum di Indonesia tercantum dalam pasal...
1
27
28
30
29
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 2002 berfokus pada aspek...
Penguatan lembaga legislatif
Pembatasan kekuasaan presiden
Peningkatan hak asasi manusia
Desentralisasi kekuasaan
Perubahan sistem pemilihan umum
