Tidak adanya ancaman dari luar negeri

Ketimpangan pembangunan antar daerah

Semangat persatuan dan kesatuan bangsa

Meningkatnya konflik antarsuku

Adanya konflik kepentingan antar kelompok

Meningkatnya toleransi antar masyarakat

Penguatan nilai-nilai Pancasila

Pemerataan pembangunan daerah

Piagam Jakarta

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular

Deklarasi Djuanda

Memaksakan pendapat kepada kelompok lain

Menghormati perbedaan adat istiadat

Mengabaikan aturan hukum yang berlaku

Tidak peduli terhadap konflik di masyarakat

Pandangan yang memecah persatuan bangsa

Cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya

Ideologi yang mengedepankan kepentingan luar negeri

Sistem pemerintahan terpusat

Asas kepentingan luar negeri

Asas kepentingan nasional

Asas keadilan sosial

Asas pertahanan militer

Menjaga kelestarian lingkungan alam Indonesia

Meningkatkan impor barang dari luar negeri

Membiarkan konflik antar daerah

Memprioritaskan kelompok tertentu

UUD 1945 Pasal 30

UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1

UUD 1945 Pasal 25A

TAP MPR No. IV/MPR/1973

Deklarasi Djuanda 1957

Proklamasi Kemerdekaan

TAP MPR

Konvensi Jenewa

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Komisi Yudisial

Dewan Perwakilan Rakyat

Asas praduga bersalah

Asas praduga tak bersalah

Asas kekuasaan absolut

Asas kedaulatan rakyat

Mengatur kehidupan masyarakat

Membatasi kebebasan individu

Membenarkan tindakan anarkis

Memaksakan kehendak pemerintah

Mengadili kasus pidana

Mengawasi hakim dan menjaga kehormatan peradilan

Membuat undang-undang

Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara

Pencemaran nama baik

Genosida

Tindak pidana ringan

Penyebaran berita palsu

Kekuasaan absolut di tangan pemerintah

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah

Penolakan terhadap nilai-nilai keagamaan

Penekanan pada kebebasan individu

Menguasai masyarakat

Memilih wakil rakyat dan pemimpin negara

Menghindari konflik antar warga

Memperkuat kedudukan pemerintah

Pemilih memberikan suaranya sendiri

Pemilih diwakilkan oleh orang lain

Suara pemilih bisa diganti setelah pemilu

Pemilih tidak diwajibkan memilih

Hak berpolitik

Hak memaksakan pendapat

Hak mendiskriminasi kelompok lain

Hak menolak aturan hukum

Demokrasi terpimpin

Demokrasi liberal

Demokrasi Pancasila

Demokrasi parlementer

Republik

Monarki

Federasi

Koloni

Parlementer

Presidensial

Otoriter

Semi-Presidensial

Presiden

Mahkamah Agung

DPR dan DPD

KPU

Kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah

Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat

Kekuasaan tidak boleh dibagi

Pemerintah harus berkuasa mutlak

Komisi Yudisial

Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden

Relatif

Mutlak dan universal

Terbatas pada warga negara tertentu

Hanya untuk kelompok elit

Magna Carta

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Piagam Atlantik

Deklarasi Djuanda

Hak atas pendidikan

Hak memilih dalam pemilu

Hak mendapatkan pekerjaan

Hak berpendapat

Undang-Undang Dasar 1945

Piagam Jakarta

Deklarasi Djuanda

TAP MPR No. I/MPR/2003

Komnas HAM

Mahkamah Konstitusi

Kejaksaan Agung

DPR

Penyebaran budaya asing

Meningkatnya perdagangan internasional

Berkurangnya budaya lokal

Masuknya produk ilegal

Tidak ada seleksi terhadap budaya asing

Meningkatnya kerja sama ekonomi antar negara

Teknologi berkembang pesat

Kebudayaan lokal tetap dilestarikan

Berorientasi pada nilai-nilai tradisional

Bersifat lebih terbuka dan kritis

Menolak semua teknologi modern

Mengabaikan pendidikan formal

Menjadi negara yang tertutup dari dunia luar

Aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB

Menolak perdagangan bebas

Menutup akses pendidikan bagi negara lain

Mengabaikan pengaruh budaya asing

Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten

Mengurangi kerja sama internasional

Membatasi pendidikan formal