Dengan mengajarkan anak-anak untuk menilai orang lain berdasarkan kekayaan mereka

Dengan memberikan contoh perilaku jujur dan transparan dalam kehidupan sehari-hari

Dengan mengabaikan pembicaraan tentang nilai-nilai moral dan etika

Dengan membiarkan anak-anak melakukan apa saja tanpa pengawasan

Penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi secara sah

Penyalahgunaan kekuasaan untuk merugikan negara atau orang lain

Tindakan curang dalam bidang ekonomi negara

Penggelapan uang negara yang dilakukan oleh pegawai negeri

Dengan mengajarkan sejarah korupsi tanpa memberikan solusi

Dengan mengadakan diskusi dan kegiatan yang melibatkan siswa dalam isu-isu korupsi

Dengan mengabaikan pendidikan moral dan etika dalam pembelajaran

Dengan hanya mengandalkan buku teks tanpa diskusi lebih lanjut

Menjalin hubungan yang baik dengan pejabat politik

Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi

Meningkatkan gaji Pegawai Negeri untuk mengurangi godaan korupsi

Memperbolehkan pemberian hadiah kepada pejabat sebagai bentuk apresiasi

Dengan melaporkan tindakan korupsi kepada pihak berwenang

Dengan menyebarkan informasi yang salah tentang tindakan korupsi

Dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung korupsi

Dengan mengabaikan isu-isu korupsi yang terjadi di sekitar

Hanya meliput kasus korupsi yang sudah terpecahkan

Menjaga jarak dari isu-isu korupsi untuk menghindari kontroversi

Menyiarkan berita yang tidak jelas dan menyesatkan tentang kasus korupsi

Memberikan informasi yang akurat dan mendidik tentang dampak korupsi

Dengan menyembunyikan informasi penting dari publik

Dengan memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas melalui platform digital

Dengan meningkatkan peluang untuk melakukan tindakan korupsi secara online

Dengan mengabaikan penggunaan teknologi dalam proses pemerintahan

Memberikan penghargaan kepada pejabat yang melaporkan tindak pidana korupsi

Menyembunyikan identitas pelapor untuk melindungi mereka dari ancaman

Meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan negara

Menciptakan persaingan antar pegawai untuk mendeteksi tindak pidana korupsi

Mempercepat proses pembangunan proyek-proyek pemerintah

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Menurunkan kualitas layanan publik dan infrastruktur

Meningkatkan investasi asing dan kepercayaan publik

Memperbolehkan pegawai negeri menerima hadiah dari pihak ketiga

Meningkatkan tunjangan untuk pegawai negeri tanpa syarat

Memberikan pelatihan tentang etika dan integritas secara berkala

Menjaga kerahasiaan semua laporan tindakan korupsi

Menyusun kebijakan fiskal yang mendukung pemberantasan korupsi

Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ikhwal korupsi

Membuat sistem hukum yang lebih ramah terhadap pejabat yang terlibat korupsi

Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi

Penerima pengaduan

Pelapor pengaduan

Petugas pengelola pengaduan

A, B dan C Benar Semua

Dengan membatasi akses masyarakat terhadap laporan keuangan

Dengan mengabaikan masukan dari masyarakat terkait anggaran

Dengan menyediakan akses informasi yang transparan dan mudah dipahami

Dengan menyembunyikan informasi anggaran dari publik

Penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi tanpa konsekuensi

Praktik di mana pemerintah dapat melakukan tindakan tanpa pengawasan

Proses di mana pemerintah menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada publik

Kemampuan pemerintah untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka

Dengan membatasi akses masyarakat terhadap informasi publik

Dengan mengabaikan isu-isu integritas dalam media

Dengan hanya mengandalkan informasi dari sumber yang tidak terpercaya

Dengan mengadakan seminar dan workshop tentang integritas

Dengan mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini

Dengan tidak melibatkan siswa dalam diskusi tentang korupsi

Dengan mengabaikan pembelajaran tentang etika dan moral

Dengan memberikan contoh perilaku korupsi sebagai hal yang biasa

Dengan menyembunyikan informasi anggaran dari masyarakat

Dengan hanya fokus pada isu-isu sosial tanpa menyentuh anggaran

Dengan melakukan audit independen dan melaporkan hasilnya kepada publik

Dengan mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2019

Dengan membatasi akses masyarakat terhadap informasi anggaran

Dengan mengabaikan masukan dari masyarakat terkait anggaran

Dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh publik

Dengan menyembunyikan informasi anggaran dari masyarakat

Dengan hanya meliput kasus korupsi yang sudah terpecahkan

Dengan memberikan platform untuk diskusi dan berbagi informasi tentang korupsi

Dengan menyebarkan informasi yang tidak akurat tentang kasus korupsi

Dengan mengabaikan isu-isu korupsi untuk menghindari kontroversi

Dengan hanya fokus pada isu-isu sosial tanpa menyentuh pendidikan antikorupsi

Dengan membatasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan

Dengan menyelenggarakan kampanye dan pelatihan tentang integritas dan antikorupsi

Dengan mengabaikan isu-isu korupsi dalam program pendidikan

No. 12 Tahun 2020

No. 21 Tahun 2020

No. 22 Tahun 2021

No. 12 Tahun 2021

Dengan membatasi komunikasi antara sekolah dan orang tua

Dengan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu korupsi

Dengan mengabaikan peran orang tua dalam pendidikan anak

Dengan hanya memberikan informasi melalui media sosial

Dengan mengadakan kampanye informasi dan edukasi tentang korupsi

Dengan hanya fokus pada penegakan hukum tanpa edukasi

Dengan menyembunyikan informasi terkait kasus korupsi

Dengan mengabaikan partisipasi masyarakat dalam program-program anti-korupsi