Kurangnya dukungan dari rakyat Indonesia.

Tekanan dari negara penjajah.

Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli.

Perbedaan pendapat mengenai bentuk negara yang ideal.

Pancasila hanya berlaku pada masa penjajahan.

Pancasila merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang bersifat final.

Pancasila bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pancasila lebih mengutamakan kepentingan individu dibandingkan kepentingan bersama.

BPUPKI hanya sebagai formalitas untuk menenangkan rakyat Indonesia.

BPUPKI didominasi oleh tokoh-tokoh dari Jepang.

BPUPKI lebih fokus pada masalah ekonomi daripada politik.

BPUPKI merupakan forum utama untuk merumuskan dasar negara Indonesia.

Ingin meniru sistem negara-negara Barat.

Menolak semua pengaruh asing dalam politik Indonesia.

Mencari sistem yang paling cocok dengan karakter bangsa Indonesia.

Ingin menciptakan sistem yang sama dengan negara-negara Asia lainnya.

Bersifat tunggal dan tidak dapat diganggu gugat.

Menggabungkan nilai-nilai agama dan nasionalisme.

Berasal dari ideologi negara komunis

Bersifat individualistis dan liberalis.

Membentuk pemerintahan sementara.

Merumuskan dasar negara Indonesia.

Mengatur hubungan luar negeri.

Melakukan perlawanan terhadap penjajah.

Soekarno

Mohammad Hatta

Muhammad Yamin

Soepomo

Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945

Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945

Soepomo pada tanggal 1 Juni 1945

Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945

18 Agustus 1945

1 Juni 1945

29 Mei 1945

17 Agustus 1945

Indonesia akan menjadi negara adikuasa.

Demokrasi liberal akan berkembang pesat di Indonesia.

Konflik horizontal antar kelompok masyarakat semakin meningkat.

Indonesia akan menjajah negara lain.

Kurangnya dukungan dari rakyat Indonesia.

Tekanan dari negara penjajah.

Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli.

Perbedaan pendapat mengenai bentuk negara yang ideal.

Pancasila hanya berlaku pada masa penjajahan.

Pancasila merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang bersifat final.

Pancasila bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pancasila lebih mengutamakan kepentingan individu dibandingkan kepentingan bersama.

BPUPKI hanya sebagai formalitas untuk menenangkan rakyat Indonesia.

BPUPKI didominasi oleh tokoh-tokoh dari Jepang

BPUPKI lebih fokus pada masalah ekonomi daripada politik.

BPUPKI merupakan forum utama untuk merumuskan dasar negara Indonesia.

Ingin meniru sistem negara-negara Barat.

Menolak semua pengaruh asing dalam politik Indonesia.

Mencari sistem yang paling cocok dengan karakter bangsa Indonesia.

Ingin menciptakan sistem yang sama dengan negara-negara Asia lainnya.

Bersifat tunggal dan tidak dapat diganggu gugat.

Menggabungkan nilai-nilai agama dan nasionalisme.

. Berasal dari ideologi negara komunis.

Bersifat individualistis dan liberalis.

Membentuk pemerintahan sementara.

Merumuskan dasar negara Indonesia.

Mengatur hubungan luar negeri.

Melakukan perlawanan terhadap penjajah.

Analogi

Jurisprudensi

Stare decisis

Lex specialis derogat legi generalis

Hukum selalu menjamin keadilan.

Keadilan selalu terwujud dalam setiap putusan hukum.

Hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan, namun tidak selalu sempurna.

Keadilan lebih bersifat subjektif dibandingkan hukum.

Hanya undang-undang yang berlaku.

Kepentingan pribadi hakim.

Tekanan dari pihak luar.

Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Legalitas

Persamaan di hadapan hukum

Kepastian hukum

Keadilan

Hanya sebagai tempat menyelesaikan sengketa.

Menjaga agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan

Membuat undang-undang.

Melaksanakan kebijakan pemerintah.

Sistem peradilan di Indonesia tidak adil.

Hakim tingkat pertama melakukan kesalahan.

Sistem peradilan di Indonesia memiliki mekanisme pengawasan.

Hakim tingkat banding lebih kompeten daripada hakim tingkat pertama.

Proses peradilan yang cepat dan efisien.

Proses peradilan yang memberikan jaminan atas hak-hak tersangka atau terdakwa.

Proses peradilan yang bersifat tertutup

Proses peradilan yang didominasi oleh kepentingan negara.

Menciptakan rasa takut di masyarakat.

Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Memperkaya negara.

Membalas dendam kepada pelaku kejahatan.

Hukum positif berasal dari kebiasaan masyarakat, sedangkan hukum alam berasal dari Tuhan.

Hukum positif bersifat tertulis, sedangkan hukum alam bersifat tidak tertulis.

Hukum positif bersifat memaksa, sedangkan hukum alam bersifat anjuran.

Hukum positif berlaku universal, sedangkan hukum alam hanya berlaku di suatu negara tertentu.

Semua orang memiliki hak yang sama untuk melanggar hukum.

Semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau latar belakang lainnya.

Hukum hanya berlaku bagi orang-orang tertentu.

Hukum harus disesuaikan dengan kepentingan penguasa.

Pancasila tidak memiliki pengaruh terhadap sistem hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia sepenuhnya berdasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila menjadi landasan filosofis bagi pembentukan dan pengembangan sistem hukum Indonesia.

Sistem hukum Indonesia hanya mengadopsi sebagian kecil nilai-nilai Pancasila.

Menjadikan hukum adat sebagai satu-satunya sumber hukum.

Menetapkan sistem hukum yang bersifat otoriter.

Menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan peradilan.

Memisahkan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hakim memiliki kebebasan penuh dalam mengambil keputusan.

Keputusan hakim harus selalu berpihak pada pemerintah.

Keputusan hakim harus berdasarkan pada hukum positif dan nilai-nilai Pancasila.

Keputusan hakim harus didasarkan pada pendapat mayoritas masyarakat

Pancasila telah gagal dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem hukum di Indonesia masih belum sempurna.

Nilai-nilai Pancasila tidak relevan dengan permasalahan hukum yang terjadi saat ini.

Pelaku pelanggaran HAM harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

1. Mahkamah Konstitusi

1. Mahkamah Agung

1. Pengadilan Negeri

Pengadilan Tinggi

Seseorang dianggap bersalah sampai terbukti sebaliknya.

Seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.

Semua orang dianggap bersalah.

Semua orang dianggap tidak bersalah

Persamaan di hadapan hukum

Kebenaran mutlak hakim

Keputusan hakim tidak dapat diganggu gugat

. Hakim memiliki kekuasaan mutlak

Keputusan hakim yang bersifat final dan mengikat

Saran dari hakim kepada pihak yang berperkara

Perintah dari hakim kepada pihak yang berperkara

Persetujuan dari hakim terhadap suatu permohonan

Membuat undang-undang

Menegakkan hukum dan keadilan

Melindungi hak asasi manusia

Semua jawaban benar

Berpihak pada salah satu pihak yang berperkara

Menjalankan perintah atasan

Berdasarkan hukum dan hati nurani

Memutus perkara sesuai dengan keinginannya

Perbuatan yang melanggar hukum pidana

Perbuatan yang melanggar hukum perdata

Perbuatan yang melanggar norma agama

Perbuatan yang melanggar adat istiadat

Tersedianya banyak hakim yang tidak berkualitas

Proses peradilan yang berbelit belit

Keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan

Korupsi dan kolusi di kalangan aparat penegak hukum

Tindakan hukum untuk menghentikan suatu perkara

Upaya untuk mengubah putusan pengadilan

Proses mengajukan gugatan

Tindakan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan

Mahkamah Agung

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Negeri

Pengadilan Agama

Kasasi

Peninjauan kembali

Gugagatan

Banding

Pengadilan Negeri

Mahkamah Agung

Pengadilan Militer

Pengadilan Tinggi

Hakim

Jaksa

Advokat

Panitera