wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ppupd skb

Total questions: 100

Worksheet time: 45mins

Name
Class
Date
1.

Terdapat 3 jenis urusan pemerintahan di Indonesia, yaitu

a)

Absolut, Konkuren, dan Pemerintahan Umum

b)

Urusan Pemerintah Pusat, Daerah dan urusan Umum

c)

Urusan wajib, urusan pilihan dan urusan sisa

d)

Urusan multak, urusan bersama dan urusan masing masing

2.

Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Moneter, Fiskal Nasional, Urusan Pemerintahan, merupakan urusan pemerintahan yang berada ditangan:

a)

Pusat

b)

Pusat dan Daerah

c)

Daerah

3.

Yang termasuk ke dalam pemerintah daerah adalah:

a)

Kepala Daerah dan DPRD

b)

Kepala Daerah dan Perangkatnya

c)

DPRD

d)

Badan Pengadilan

4.

Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh DPRD, kecuali:

a)

Hak Angket

b)

Hak Interpelasi

c)

Hak Memilih Kepala Daerah

d)

Hak Menyatakan Pendapat

5.

Undang-Undang yang mengatur tentang kepegawaian di Indonesia adalah:

a)

UU 6/2014

b)

UU 5/2014

c)

UU 5/2010

d)

UU 6/2018

6.

Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah masuk ke dalam pendapatan daerah, yang masuk ke dalam jenis pendapatan:

a)

PAD (Pendapatan Asli Daerah)

b)

Transfer

c)

Lainnya

7.

2 tujuan desentralisasi yaitu politik dan administratif. Tujuan administratif ini maksudnya adalah dalam hal:

a)

Peningkatan partisipasi politik masyarakat

b)

Peningkatan pelayan publik

c)

Pendidikan politik bagi masyarakat

d)

Peningkatan anggaran daerah

8.

Menurut Mardiasmo, berikut adalah agar otonomi daerah berhasil, kecuali:

a)

Pengawasan oleh DPDR dan Masyarakat

b)

Pengendalian oleh eksekutif

c)

Pengauditan

d)

Meningkatkan gaji pegawai

9.

Yang merupakan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah :

a)

Pelaksana kebijakan publik, Penyelenggara Negara, dan Pelayan Publik

b)

Pelayan publik, Perekat Pemersatu Bangsa, dan Aparatur birokrasi pemerintah

c)

Pelaksana kebijakan publik, Pelayan publik, dan Perekat dan pemersatu bangsa

d)

Penyelenggara negara, Aparatur Birokrasi pemerintah, dan Pelaksana Kebijakan publik

e)

Aparatur birokrasi pemerintah dan Penyelenggara negara

10.

Yang bukan kewajiban ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN adalah :

a)

Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.

b)

Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.

c)

Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

d)

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e)

Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengatur tentang

a)

tentang Kualifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

b)

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah

c)

tentang Kualifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah

d)

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

12.

Pembagian Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan termuat dalam

a)

PP 38 Tahun 2007

b)

Perpres 38 2007

c)

Undang Undang 38 2007

d)

Perpu 38 Tahun 2007

13.

Setiap tahun Menteri Dalam Negeri selalui menerbitkan aturan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah biasa dikenal dengan istilah Pedum APBD, Pedum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah

a)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

b)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

c)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023

d)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

14.

Kerjasama Daerah diatur melalui, kecuali

a)

PP 28/2018

b)

Permendagri 25/2020

c)

Permendagri 23/2020

d)

PP28/2020

15.

Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada...

a)

prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan

b)

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan

c)

azas efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan

d)

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan

16.

tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

a)

Permendagri 86 Tahun 2016

b)

Permendagri 86 Tahun 2017

c)

Permendagri 86 Tahun 2018

d)

Permendagri 86 Tahun 2019

17.

yang merupakn penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif

a)

RPJPD

b)

RKPD

c)

RPJMD

d)

APBD

18.

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang bukan merupakan dari tujuan pengawasan tersebut adalah

a)

memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;

b)

memastikan tatacara dan prosedur perijinan sesuai dengan ketentuan

c)

mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha;

d)

rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha

19.

Sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hasil koordinasi Prolegda/Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Prolegda (Propinsi/kab/kota)dan ditetapkan dalam

a)

rapat Paripurna DPRD dalam bentuk keputusan DPRD

b)

Keputusan bersama antara pemerintah dan dprd

c)

Berita Acara Kesepakatan Prolegda yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah

d)

Keputusan Kepala Derah

20.

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan dan berbentuk keputusan, yang termasuk dalam produk hukum berbentuk keputusan adalah:

a)

Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

b)

Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan DPRD

c)

Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD

d)

Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

21.

Penyusunan Propemperda provinsi/Kab/Kota ditetapkan untuk jangka waktu............... berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota

a)

1 tahun

b)

6 bulan

c)

5 tahun

d)

yang disepakti bersama antara Bapemperda dan biro hukum atau nama lainnya/ka

22.

Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada PP 12 Tahun 2017 dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya

a)

Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pemeriksaan dan Bentuk Pengawasan lainnya

b)

Reviu, Monitoring, Evaluasi, Audit dan Bentuk Pengawasan lainnya

c)

Reviu, Monitoring, Evaluasi, dan Pemeriksaan

d)

Reviu, Monitoring, Evaluasi dan Audit

23.

yang bukan merupakan prinsip pembagian urusan pemerintahan

a)

ekternalitas, efisiensi, akuntabilitas dan kepentingan strategi nasional

b)

ekternalitas, efektivitas, akuntabilitas dan kepentingan strategi nasional

c)

ekternalitas, efisiensi, akuntabilitas, keadilan sosial dan kepentingan strategi nasional

d)

ekternalitas, efektivitas akuntabilitas, keadilan sosial dan kepentingan strategi nasional

24.

Rina sedang belajar tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Apa yang dimaksud dengan jabatan tersebut?

a)

Jabatan yang mengawasi urusan pemerintahan pusat

b)

Jabatan yang mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren

c)

Jabatan yang mengelola keuangan daerah

d)

Jabatan yang bertanggung jawab atas pendidikan

25.

Sebutkan komponen komunikasi..!

a)

Ide, provokator, pesan, komunikan, dampak

b)

Gagasan, komunikator, kalkulator, media, efek

c)

Ide, komunikator, pesan, media, komunikan, efek

d)

Gagasan, komunikator, komedian, pesan, dampak

26.

Teknik komunikasi dalam pelayanan publik dilakukan dengan beberapa cara, antara lain.. KECUALI :

a)

Public speaking

b)

Interpretasi

c)

Presentasi

d)

Complain Handling

27.

Kiat komunikasi efektif antara lain..

a)

Memperindah kata-katanya

b)

Penuh kata pujian

c)

Menggunakan aplikasi

d)

Menghormati semua orang

28.

Keterampilan komunikasi antara lain.. KECUALI :

a)

Mampu mengaplikasikan

b)

Mendengarkan

c)

Membaca situasi

d)

Melakukan persuasi

29.

Komunikasi berasal dari bahasa Latin.. Communico yang artinya..

a)

Sama-sama

b)

Sama saja

c)

Tetap sama

d)

Membuat sama

30.

Gaya komunikasi terbagi 3, yakni..

a)

Pasif, agresif dan kolektif

b)

Submisif, aktif, dan efektif

c)

Pasif, assertif, dan kognitif

d)

Submisif, agresif dan assertif

31.

Prinsip komunikasi dalam pelayanan publik yakni..

a)

Interaksi organisasi dengan publiknya melalui tindak komunikasi.

b)

Setiap tindakan dalam pelayanan publik berpotensi miskomunikasi.

c)

Komunikasi bertujuan mempengaruhi, menguasai opini, menekan rakyat.

d)

Semakin dekat pemerintah dengan masyarakat maka komunikasi sukses.

32.

Siapa yang berwenang menetapkan pengangkatan PNS di kantor tempat Tiara bekerja?

a)

Dewan Perwakilan Rakyat

b)

Pejabat Pembina Kepegawaian

c)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

d)

Presiden Republik Indonesia

33.

Dalam konteks Jabatan Fungsional, apa yang dimaksud dengan Angka Kredit yang harus dipahami oleh Ratna dan Joko?

a)

Jumlah anggaran yang disetujui

b)

Satuan waktu kerja pegawai

c)

Jumlah pegawai dalam instansi

d)

Nilai dari setiap butir kegiatan

34.

Siti sedang belajar tentang tugas utama dari PPUPD. Apa yang menjadi tugas utama dari PPUPD?

a)

Menyusun laporan tahunan

b)

Mengelola anggaran daerah

c)

Mengawasi pendidikan di daerah

d)

Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan

35.

Apa yang dimaksud dengan Instansi Pembina dalam konteks Jabatan Fungsional?

a)

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

b)

Lembaga yang mengawasi pendidikan

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Instansi yang mengelola keuangan

36.

Apa yang menjadi syarat kenaikan pangkat bagi PPUPD, seperti yang dijelaskan oleh Rahman dalam rapat?

a)

Mencapai Angka Kredit Kumulatif

b)

Mendapatkan penghargaan dari pemerintah

c)

Menyelesaikan pendidikan tinggi

d)

Bekerja lebih dari 10 tahun

37.

Dimas sedang mempelajari tentang Jabatan Fungsional di tempat kerjanya. Ia ingin tahu lebih lanjut tentang SKP yang sering dibahas dalam konteks tersebut. Apa yang dimaksud dengan SKP dalam konteks Jabatan Fungsional?

a)

Sasaran Kinerja Pembangunan

b)

Sistem Kenaikan Pangkat

c)

Sistem Kerja Pegawai

d)

Sasaran Kinerja Pegawai

38.

Siapa yang bertanggung jawab langsung kepada PPUPD?

a)

Presiden Republik Indonesia

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Pejabat yang Berwenang

d)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

39.

Adi sedang menyusun laporan untuk proyeknya. Apa yang dimaksud dengan kertas kerja analisis target capaian?

a)

Dokumen analisis target capaian atas dokumen perencanaan

b)

Dokumen analisis dampak pelaksanaan

c)

Dokumen evaluasi kinerja

d)

Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

40.

Agus ingin tahu siapa yang dapat mengangkat PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas?

a)

Walikota

b)

Gubernur

c)

Pejabat yang memiliki kewenangan

d)

Menteri Keuangan

41.

Setelah diangkat sebagai PNS, apa yang harus dilakukan Rudi?

a)

Menyusun laporan tahunan

b)

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional

c)

Melakukan evaluasi kinerja

d)

Mengajukan permohonan kenaikan pangkat

42.

Apa yang menjadi dasar penilaian kinerja Mega di PPUPD?

a)

Prestasi kerja

b)

Pengalaman kerja

c)

Target kinerja unit kerja

d)

Kepuasan masyarakat

43.

Siti sedang mengikuti penilaian kinerja di perusahaannya. Apa yang dimaksud dengan SKP dalam penilaian kinerja?

a)

Sistem Kinerja Pegawai

b)

Sistem Kerja Perusahaan

c)

Sistem Kinerja Proyek

d)

Sasaran Kinerja Pegawai

44.

Apa yang harus dilakukan Siti untuk kenaikan pangkat?

a)

Memenuhi Angka Kredit Kumulatif

b)

Mengikuti seminar

c)

Mengajukan permohonan

d)

Menyusun laporan tahunan

45.

Indah ingin melamar untuk Jabatan Fungsional. Apa yang menjadi syarat untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional?

a)

Memiliki integritas dan moralitas yang baik

b)

Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun

c)

Berusia di bawah 30 tahun

d)

Memiliki gelar doktor

46.

Yang termasuk unsur angka kredit , kecuali...

a)

Pengawasan

b)

Pengembangan Profesi

c)

Penunjang

d)

kenaikan Pangkat

47.

Yang termasuk unsur angka kredit , kecuali...

a)

Pengawasan

b)

Pengembangan Profesi

c)

Penunjang

d)

kenaikan Pangkat

48.

Ketika PPUPD Madya melaksanakan kegiatan supervisi pengawasan kode 014 memperoleh angka kredit sebesar..

a)

0.60

b)

0.90

c)

0,45

d)

2.80

49.

PPUPD yang memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF PPUPD memperoleh angka kredit

a)

15% AK kenaikan pangkat

b)

20% AK kenaikan pangkat

c)

25% AK kenaikan pangkat

d)

30% AK kenaikan pangkat

50.

Mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri selama 3 hari mendapat angka kredit sebesar

a)

0.5

b)

0.04

c)

0,25

d)

0,15

51.

Menjadi Narasumber pada kegiatan diklat Penilaian Angka Kredit merupakan unsur kegiatan....

a)

Pengawasan

b)

Pengembangan Profesi

c)

Penunjang

d)

Pendidikan

52.

Jumlah Angka Kredit yang harus di pernuhi oleh PPUPD dengan pangkat IV/a untuk naik pangkat ke IV/b ...

a)

100

b)

125

c)

150

d)

175

53.

Angka Kredit Pengembangan Profesi yang harus dipenuhi bagi PPUPD jenjang Muda untuk naik jenjang ke Madya adalah....

a)

6

b)

5

c)

4

d)

3

54.

Berikut bukti dukung yang harus di lampirkan pada unsur Pengawasan, kecuali....

a)

PKP

b)

ST

c)

LHP

d)

Ijazah

55.

Salah satu syarat bagi PPUPD untuk naik pangkat adalah...

a)

2 tahun dalam pangkat terakhir

b)

1 tahun dalam pangkat terakhir

c)

telah mengikuti diklat

d)

1 tahun dalam jabatan terkahir

56.

Situs Aplikasi Pengusulan Dupak bagi PPUPD adalah....

a)

https://p2pd.kemendagri.go.id

b)

https://ppupd.kemendagri.go.id

c)

https://ppupd.itjen.go.id

d)

https://e-dupakppupd..go.id

57.
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang :
a)
a. Pemerintahan Daerah
b)
b. Urusan Wajib Pemerintah Daerah
c)
c. Urusan Pilihan Pemerintah Daerah
d)
d. a, b dan c benar
e)
Pluto
58.
2. Urusan Pemerintahan wajib adalah :
a)
a. Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Kabupaten dan Kota
b)
b. Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Provinsi
c)
c. Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pusat
d)
d. Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah
59.
3. Urusan pemerintahan pilihan adalah :
a)
a. Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan RPJMD
b)
b. Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan musrenbang
c)
c. Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah;
d)
d. Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.
60.
4. Pasal 9 ayat 1 Undang-undang nomor 23 menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas
a)
a. Urusan Pemerintahan absolut, Konkuren dan pemerintahan umum
b)
b. Urusan Wajib, Pilihan dan pemerintahan umum
c)
c. Urusan Pemerintahan absolut, wajib dan pilihan
d)
d. Urusan pemerintahan konkuren, absolut, pemerintahan umum, wajib, dan pilihan
61.
5. Urusan Pemerintahan absolut adalah :
a)
a. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
b)
b. Urusan Pemerintahan yang sibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
c)
c. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan
d)
d. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi khusus
62.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 mengenai :
a)
a. Penerapan standar pelayanan minimal
b)
b. Penetapan system pelayanan masyarakat
c)
c. Penetapan system pelayanan minimal
d)
d. Penerapan standar pelayanan masyarakat
63.
7. Urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar terdiri atas
a)
a. Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial
b)
b. Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, perumahan rkayat dan Kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, social dan Keluarga Berencana
c)
c. Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, perumahan rkayat dan Kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, Keluarga Berencana, dan ibu hamil
d)
d. Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, perumahan rkayat dan Kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, Keluarga Berencana, ibu dan anak
64.
8. Urusan Pemerintahan konkuren adalah
a)
a. Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
b)
b. Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Provinsi, Kabupetan dan Kota
c)
c. Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi
d)
d. Tidak ada yang benar
65.
9. Urusan pemerintahan umum adalah
a)
a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian sebagai kepala departemen
b)
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pusat untuk mengatur daerah
c)
c. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi untuk mengatur kabupaten/kota
d)
d. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan
66.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemetaan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi dengan cara.
a)
a. Sosialisasi
b)
b. Survei penilaian integritas
c)
c. Survei penilaian korupsi baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota
d)
d. Monitoring Ceter for Prevention (MCP)
67.

Jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan...

a)

sesuai dengan apa adanya

b)

lurus hati atau tidak berbohong

c)

berkata apa yang sebenarnya

d)

semua benar

68.

Hakikat kejujuran menurut Kodsinco, yakni.. Kecuali :

a)

Ketika kita mengatakan yang benar, kita sedang melakukan kejujuran

b)

Kita jujur ketika mengatakan yang benar, sekalipun orang lain tidak setuju

c)

Kita melakukan kejujuran ketika kita bertindak sesuai dengan apa adanya

d)

Hiduplah setiap hari dengan kejujuran, kita akan lebih berbahagia dan membuat bahagia setiap orang disekitar kit

69.

Pengertian kejujuran menurut Wikipedia yakni..

a)

Adalah bisa dipercaya, adil, setia, serta tulus. Kejujuran ini adalah sikap yang dihargai oleh banyak budaya, etnis, dan juga agama

b)

Adalah suatu nilai serta prinsip yang harus ditanamkan di dalam diri seseorang misalnya mengajarkan kejujuran pada anak sejak ia berada di pendidikan dasar

c)

Adalah perilaku yang berdasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan

d)

nilai kejujuran merupakan suatu yang sulit dilakukan, seseorang selalu mudah tergoda untuk melakukan kebohongan dan kecurangan disebabkan ingin mendapatkan sesuatu lewat jalan pintas

70.

Macam-macam kejujuran, antara lain..

a)

Jujur dalam niat dan kemauan

b)

Jujur dalam perbuatan

c)

Jujur pada diri sendiri

d)

Semua benar

71.

Jenis-jenis perilaku jujur yakni.. Kecuali..

a)

Jujur dalam Ucapan

b)

Jujur dalam Bersikap

c)

Jujur dalam Niat dan Kehendak

d)

Jujur dalam Perbuatan

72.

Hikmah perilaku jujur yakni..

a)

Mendapatkan kepercayaan dari orang lain

b)

Mendapatkan banyak teman

c)

Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain

d)

Semua benar

73.

Ciri-ciri orang jujur, yaitu.. Kecuali..

a)

Selalu Berpikir Sebelum Berkata dan Bertindak

b)

Mudah Mengungkapkan Kenyataan

c)

Selalu Melihat Suatu Masalah Dari Satu Sudut Pandang

d)

Selalu Jujur Terhadap

Diri Sendiri

74.

Dalil jujur adalah..

a)

perbuatan mulia yang hanya dilakukan oleh orang yang berintegritas

b)

suatu sikap untuk menyatakan yang sebenar-benarnya, serta tak mengucapkan hal-hal yang menyalahi fakta

c)

kesesuaian antara niat, ucapan dan perbuatan

d)

semua benar

75.

Tindakan yang merusak kejujuran, antara lain yakni.. Kecuali..

a)

Berbohong

b)

Manipulasi

c)

Korupsi

d)

Berselisih

76.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya

Sikap Jujur (Crutchfield, 2010), yakni..

a)

Faktor pribadi dan budaya

b)

Pengaruh orang lain dan media massa

c)

Faktor pendidikan dan agama

d)

Semua benar

77.

Indikator Kejujuran (Zuriah, 2008) antara lain, Kecuali..

a)

Berani menanggung resiko

b)

Tidak berbohong

c)

Tidak memanipulasi informasi

d)

Berani mengakui kesalahan

78.

Langkah-langkah Membangun Kejujuran (Aunillah, 2011), antara lain yakni..

a)

Berteman dengan orang-orang jujur

b)

Membaca buku-buku tentang kejujuran

c)

Membangun komunitas orang jujur

d)

Keteladanan dan keterbukaan

79.

Menurut Yugha Erlangga (2014), tiga hal penting untuk dilakukan dalam hal Kejujuran yaitu, Kecuali..

a)

Kejujuran harus dilakukan dalam niat dan tindakan

b)

Kejujuran dimulai dari diri sendiri

c)

Kejujuran dimulai dari sekarang

d)

Kejujuran dimulai dari hal-hal kecil seperti bicara jujur

80.

Mengapa kita harus jujur..?

a)

Sebagai makhluk sosial, kita perlu kejujuran agar orang lain pun jujur dengan kita

b)

Karena dengan kejujuran maka kita akan senantiasa mendapat pujian

c)

Sebab, kejujuran bermanfaat dalam mencari pekerjaan

d)

Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang

81.

Bagaimana sikap kita jika berada dalam lingkungan yang tidak jujur..?

a)

Akan mengikuti perilaku tersebut agar aman dalam lingkungan itu

b)

Pergi secepatnya dari lingkungan tersebut

c)

Berdoa, semoga Tuhan menyadarkan

d)

Tetap dengan integritas kita sambil berupaya memperbaiki

82.

Menurut Sudewa E, kejujuran adalah..

a)

perilaku yang berdasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan

b)

sebuah sifat, sikap atau kebiasaan, sehingga kejujuran tidak bisa dibentuk secara instant, tapi harus melalui proses pembiasaan diri dalam waktu yang lama

c)

sebuah perilaku manusia yang didasari kepada usaha untuk kemudian menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, pekerjaan, serta tindakan

d)

sebuah keputusan yang ada pada seseorang untuk kemudian mengungkapkan perasaannya, kata–kata, serta perbuatannya

83.

“Kejujuran sebagai bab pertama di dalam buku kebijaksanaan”, ungkapan ini diucapkan oleh..

a)

Abraham Lincoln

b)

George Washington

c)

Thomas Jefferson

d)

Benjamin Franklin

84.

5 jenis sifat jujur, antara lain.. Kecuali..

a)

Sifat jujur yang penerapannya ada dalam perbuatan dan tindakan seseorang

b)

Sifat jujur yang penerapannya ada di dalam hati setiap manusia

c)

Sifat jujur yang penerapannya dapat kita lihat dari perkataan yang seseorang ucapkan

d)

Sifat jujur yang penerapannya ada di suatu janji yang telah diucapkan oleh seseorang

85.

Manfaat sifat jujur, antara lain.. Kecuali..

a)

Memperoleh keberkahan dalam usahanya.

b)

Dicintai oleh Tuhan dan juga akan disenangi oleh sesama

c)

Tidak takut terhadap kecurangan orang lain

d)

Semua salah

86.

PRINSIP PP NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL, MENYANGKUT TENTANG.. KECUALI..

a)

Kesesuaian Kewenangan dan

Ketersediaan  

b)

Kriteria dan Target Pencapaian

c)

Keterjangkauan dan Kesinambungan  

d)

Keterukuran dan Ketepatan Sasaran

87.

Manfaat penerapan SPM antara lain.. kecuali..

a)

Sebagai jaminan pelayanan publik dari Pemda kepada masyarakatnya

b)

Sebagai indikator Pemda tetap eksis dgn penggunaan anggarannya

c)

Sebagai penilaian kinerja KDH yang tertuang dalam LPPD

d)

Memperjelas tugas pokok Pemda

88.

DALAM STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR  PADA SPM MEMUAT KRITERIA ALUR SEBAGAI BERIKUT, KECUALI..

a)

Jenis pelayanan dasar

b)

Mutu pelayanan dasar

c)

Pencapaian SPM

d)

Target SPM

89.

Salah satu jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemda yakni..

a)

Pariwisata

b)

Telekomunikasi

c)

Agama

d)

Pendidikan

90.

Mutu pelayanan dasar menyangkut tentang..

a)

SOP, standar sarpras, dan standar pelayanan

b)

Aturan, jam pelayanan, dan biaya pelayanan

c)

Penanganan pelayanan, alur pelayanan, dan ketepatan layanan

d)

Semua benar

91.

Indikator pada kriteria umum dalam penetapan jumlah personil pelayanan menyangkut tentang..

a)

Jumlah penduduk

b)

Luas wilayah

c)

Jumlah APBD dan rasio belanja

d)

Semua benar

92.

Bentuk pengawasan pada penerapan SPM menyangkut tentang..

a)

Fokus pengawasan

b)

Sasaran pengawasan

c)

Jadwal pelaksanaan pengawasan

d)

Semua benar

93.

Penyusunan Jadwal Pengawasan Penerapan SPM meliputi antara lain.. kecuali..

a)

Penetapan Tim Pengawasan, dilakukan oleh pimpinan APIP  Kementerian dan pimpinan APIP daerah sesuai kewenangan masing-  masing dengan memperhatikan kompetensi teknis.

b)

Pengumpulan Informasi obyek Pengawasan Penerapan SPM  dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami obyek  Pengawasan Penerapan SPM

c)

Penyusunan KKI Penerapan SPM dilakukan untuk penetapan pengawasan yang akan dilakukan oleh tim  Pengawasan Penerapan SPM.

d)

Penentuan skala prioritas dilakukan untuk mengidentifikasi dan  memetakan area Pengawasan Penerapan SPM yang berisiko tinggi  terhadap penyimpangan.

94.

Susunan Tim Pengawasan Penerapan SPM yang sesuai aturan yakni..

a)

Inspektur atau Inspektur Pembantu sebagai Pengendali mutu

b)

Pejabat Fungsional PPUPD Ahli Utama sebagai Penanggung jawab

c)

Pejabat Fungsiona PPUPD Ahli Madya sebagai pengarah

d)

Pejabat Fungsional PPUPD Ahli Muda sebagai Ketua Tim

95.

Kompetensi Teknis Pengawas Penerapan SPM yang perlu dimiliki yakni.. kecuali..

a)

Memahami regulasi tentang Peraturan/SPM Urusan Wajib  Pelayanan Dasar

b)

Memahami alur dan siklus SPM

c)

Memahami kewenangan, tugas dan fungsi OPD Pemangku Urusan  Wajib Pelayanan Dasar

d)

Memahami SPM

96.

Langkah kerja pengawasan penerapan SPM menggunakan metode.. kecuali..

a)

Observasi dan penetapan

b)

Telaah dokumen dan wawancara

c)

Analisis data dan kuesioner

d)

Survei dan inspeksi

97.

Pelaporan hasil Pengawasan  Penerapan SPM yang memuat..

a)

Kronologi pengawasan dan hasil temuan dalam penerapan SPM

b)

Kesalahan dalam penerapan SPM dan bukti atau dokumentasi pendukung

c)

Temuan dalam penerapan  SPM dan rekomendasi atas  perbaikan untuk dapat  ditindaklanjuti oleh  Pemerintah Daerah

d)

Semua benar

98.

Pemeriksaan Kinerja OPD dalam pengawasan antara lain.. kecuali..

a)

Aspek efisiensi, dan efektivitas atas  pelaksanaan tugas dan fungsi instansi/OPD  penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar

b)

Serapan anggaran yang tepat waktu dan pencapaian target kegiatan

c)

Kehandalaan sistem pengendalian intern  (SPI)

d)

Kepatuhan terhadap peraturan

99.

Pelaksanaan pemeriksaan sebagai operasionalisasi Program Kerja Pengawasan (PKP) antara lain, kecuali..

a)

Pengumpulan data pemeriksaan

b)

Pengembangan temuan pemeriksaan

c)

Pengolahan dan analisa data/bukti  pemeriksaan sesuai teknik pemeriksaan

d)

Pengumpulan metode dan alur pemeriksaan

100.

Dalam teknik pemeriksaan memerlukan beberapa bukti, antara lain.. kecuali..

a)

Bukti fisik

b)

Bukti analisis

c)

Bukti keterangan

d)

Bukti pengeluaran

Similar Resources on Wayground

Latihan 11 LCTP Pramuka

100 questions

Latihan 11 LCTP Pramuka

quiz

Worksheet

•

1st - 5th Grade

Interaksi sosial dan lembaga sosial

100 questions

Interaksi sosial dan lembaga sosial

quiz

Worksheet

•

1st Grade

LATIHAN SOAL ILIMPIADE IPS

100 questions

LATIHAN SOAL ILIMPIADE IPS

quiz

Worksheet

•

1st - 5th Grade

Asesmen Sektretasi Desa Kemirikidul, Kemiri, Purworejo

100 questions

Asesmen Sektretasi Desa Kemirikidul, Kemiri, Purworejo

quiz

Worksheet

•

1st Grade

Psikologi remaja

105 questions

Psikologi remaja

quiz

Worksheet

•

1st Grade

Aturan dilingkungan sekitar

100 questions

Aturan dilingkungan sekitar

quiz

Worksheet

•

1st - 5th Grade

KOMPUTer

100 questions

KOMPUTer

quiz

Worksheet

•

1st - 5th Grade

IPS One Tilon 1

100 questions

IPS One Tilon 1

quiz

Worksheet

•

1st Grade