WorksheetsASAS PENDIDIKAN PANCASILA KELAS XI
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Fokus dari prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dalam Pancasila adalah ….
pemenuhan hak asasi manusia
kesetaraan gender.
pemajuan budaya bangsa
pembangunan ekonomi
keadilan social
Karakteristik utama prinsip "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan" dalam Pancasila adalah ….
kepemimpinan otoriter
pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah
pengambilan keputusan berdasarkan perwakilan rakyat
kepemimpinan tunggal
kepemimpinan kolektif
Pancasila menjamin pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara Indonesia. Prinsip Pancasila yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia adalah
musyawarah mufakat
keadilan sosial.
persatuan Indonesia
ketuhanan Yang Maha Esa
kemanusiaan yang adil dan beradab
Salah satu implikasi politik dari penerapan nilai-nilai Pancasila adalah pentingnya ....
keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik
penggunaan bahasa yang kasar dalam berkomu- nikasi
penekanan pada persamaan agama dalam ma- syarakat
pemisahan diri dari kelompok masyarakat
pembatasan partisipasi politik
Pancasila pada sila keempat menekankan pentingnya ....
solidaritas nasional
keberagaman sebagai kekayaan
musyawarah dan mufakat
kepentingan masyarakat secara keseluruhan
konsensus dalam pengambilan keputusan
Sila ketiga dan sila keempat dalam Pancasila saling berkaitan karena keduanya ....
menekankan pentingnya mempertahankan per- satuan dan kesatuan bangsa Indonesia
mendorong partisipasi aktif rakyat dalam pengam- bilan keputusan
menghargai keberagaman suku, agama, dan bu- daya
menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa
Sila kelima memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang sama terhadap ....
kebebasan beragama
keadilan hukum
kesempatan pendidikan
persatuan Indonesia
kemandirian ekonomi
Sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan silakedua "kemanusiaan yang Adil dan Beradab" saling melengkapi dalam membentuk....
landasan moral dan etika
keterikatan sosial
sistem politik
landasan hukum
perbedaan antaragama
Keterkaitan antara sila kedua "kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" terlihat dalam tujuan akhir yang ingin dicapai, yaitu ....
kesetaraan akses terhadap sumber daya
penghormatan terhadap hak asasi manusia
masyarakat yang adil dan sejahtera secara merata
perlakuan yang setara dan adil
pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi
Ideologi yang menekankan pada kebebasan individu, perlindungan hak asasi manusia, dan pasar bebas, disebut....
liberalisme
sosialisme
komunisme
konservatisme
nasionalisme
Ideologi yang menekankan kepemilikan kolektif atas sumber daya ekonomi dan retribusi kekayaan disebut ….
liberalisme
sosialisme
komunisme
konservatisme
nasionalisme
Prinsip Pancasila yang menentukan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat adalah ....
Ketuhanan Yang Maha Esa
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijak- sanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Prinsip dalam Pancasila yang mengajarkan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi adalah ....
kepentingan sosial
persatuan
gotong royong
keadilan
kebinekaan
Salah satu nilai utama dalam Pancasila adalah keadilan. Prinsip keadilan dalam Pancasila mengajarkan individu untuk....
bertindak dengan adil, tanpa diskriminasi atau favoritisme
mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepen- tingan bersama
menyebarkan kesenjangan sosial
mengabaikan hak asasi manusia
mempromosikan budaya homogen dalam masyarakat
Nilai Pancasila yang menekankan pentingnya distribusi yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan masyarakat adalah nilai ….
kesejahteraan rakyat
keadilan sosial
demokrasi
keseimbangan kekuasaan
gotong royong dan partisipasi masyarakat
Pada pembentukan kebijakan publik, terdapat prinsip dasar yang dijunjung. Prinsip ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini disebut.....
kesejahteraan rakyat
keadilan sosial
demokrasi
keseimbangan kekuasaan
gotong royong dan partisipasi masyarakat
Pada proses pembuatan kebijakan, Pancasila menekan- kan pentingnya keseimbangan kekuasaan antara ....
lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif
kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial
demokrasi dan gotong royong
keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat
partisipasi masyarakat dan keseimbangan kekuasaan
Prinsip utama dalam Pancasila yang menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas antara seluruh warga negara Indonesia, yaitu ….
kedaulatan rakyat
persatuan Indonesia
kemanusiaan yang adil dan beradab
perlindungan hak asasi manusia
akhlak Mulia
Prinsip Pancasila yang mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan bekerja sama dengan negara- negara lain untuk mencapai tujuan bersama adalah ....
persatuan
sentralisme
kapitalisme
imperialisme
oligarki
Prinsip Pancasila yang menegaskan pentingnya meng- hormati hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan ekosistem adalah....
keadilan sosial
demokrasi
Ketuhanan Yang Maha Esa
kemanusiaan yang adil dan beradab
Bhinneka Tunggal Ika
Pancasila memberikan landasan yang penting untuk menciptakan tatanan global yang inklusif, transparan, dan berkeadilan karena ....
mendorong pemisahan dan isolasi negara-negara
mengutamakan kepentingan nasional di atas kerja sama internasional
memperkuat konflik dan ketegangan antarnegara
memfasilitasi penghormatan perbedaan dan membangun hubungan harmonis
menekankan dominasi satu negara terhadap negara-negara lain
Nilai-nilai Pancasila yang dapat menjadi contoh bagi negara-negara di seluruh dunia dalam mempromosikan toleransi dan menghormati perbedaan agama adalah
keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan
tanggungjawab sosial dan pelestarian lingkungan hidup
toleransi dan kerukunan antarumat beragama
kerja sama dan solidaritas internasional
demokrasi dan hak asasi manusia
Prinsip keadilan sosial yang terdapat dalam Pancasila me- miliki relevansi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara global dengan cara....
mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial antar- negara
mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia di tingkat global
mendorong kerja sama dan solidaritas internasional dalam menghadapi tantangan global
menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi kese- jahteraan generasi masa depan
meningkatkan pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan
Sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan makhluk hidup di sekitar kita, seperti mengurangi peng- gunaan plastik, menghemat energi, dan mendukung pelestarian alam merupakan salah satu prinsip dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu ….
menghormati lingkungan hidup
menghindari tindakan empati terhadap orang lain
memperkuat prasangka dan stereotip negatif
tidak membantu orang lain dalam kesulitan
mencari konflik verbal atau fisik
Karakteristik UUD NRI Tahun 1945 pada periode awal kemerdekaan mencakup ….
ketatanegaraan, kedaulatan rakyat, dan sistem pemerintahan monarki
ketatanegaraan, kedaulatan rakyat, dan sistem pemerintahan republik
ketatanegaraan, kedaulatan militer, dan sistem pemerintahan otoriter
ketatanegaraan, kedaulatan oligarki, dan sistem pemerintahan parlementer
ketatanegaraan, kedaulatan rakyat, dan sistem pemerintahan sosialis
Prinsip kedaulatan dalam UUD NRI Tahun 1945 menga- kui bahwa kedaulatan ada pada ....
pemerintah
partai politik
Presiden
rakyat
militer
Tujuan utama perubahan bentuk pemerintahan men- jadi Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah ….
memberikan otonomi yang lebih besar kepada negara-negara bagian
meningkatkan kekuasaan pemerintah pusat
menjaga stabilitas politik di Indonesia
mengurangi kebebasan agama
meningkatkan hubungan dengan Belanda
Berikut yang terjadi pada Konstitusi RIS 1949 setelah Indonesia mengubah bentuk pemerintahannya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah ....
Konstitusi RIS tetap berlaku
Konstitusi RIS diganti dengan UUD NRI Tahun 1945
Konstitusi RIS diubah menjadi UUDS 1950
Konstitusi RIS diperbarui dengan amendemen
Konstitusi RIS dinyatakan tidak sah
Alasan utama perubahan bentuk pemerintahan dari RIS menjadi NKRI adalah ....
sistem RIS dinilai tidak efektif dan mengalami ber- bagai masalah
RIS mengalami konflik dengan negara-negara bagian
RIS tidak mampu menjaga stabilitas politik di Indonesia
Belanda menolak mengakui RIS sebagai negara yang merdeka
RIS tidak mampu menjalin hubungan dengan negara-negara lain
Adapun dalam hal kebebasan agama, hal yang diatur oleh adalah....
Konstitusi RIS melarang praktik kebebasan ber- agama
Konstitusi RIS hanya mengakui satu agama resmi di Indonesia
Konstitusi RIS menjamin kebebasan beragama
Konstitusi RIS memberikan kebebasan beragama hanya kepada negara-negara bagian
Konstitusi RIS tidak memberikan ketentuan terkait kebebasan agama UUD RIS
Peran Presiden dalam Konstitusi RIS adalah ....
Presiden memiliki kekuasaan absolut dalam pe- merintahan RIS
Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pe- milihan umum
Presiden bertanggung jawab atas urusan dalam negeri negara-negara bagian
Presiden memiliki peran simbolis sebagai kepala negara
Presiden memiliki wewenang dalam mengatur keuangan nasional
Lembaga peradilan tertinggi dalam UUDS 1950 adalah ….
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)
Presiden
Mahkamah Agung
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
Mahkamah Konstitusi
Sistem pemerintahan dalam UUDS 1950 adalah ….
sistem pemerintahan federal
sistem pemerintahan desentralisasi
sistem pemerintahan otoriter
sistem pemerintahan kesatuan
sistem pemerintahan parlementer
Bagian dari UUD NRI Tahun 1945 yang bertugas mem- buat undang-undang adalah....
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Presiden
Mahkamah Agung
Tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah supaya pembuatan keputusan negara lebih ....
sentralistik
transparan
otoriter
tidak representatif
tertutup
Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pasal-pasal multitafsir dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah....
revisi atau penjelasan tambahan terhadap pasal- pasal tersebut
penurunan peran lembaga legislatif dalam penga- wasan
peningkatan fleksibilitas dalam mengadaptasi perubahan zaman
penafsiran yang konsisten dan tidak berkembang
pengurangan interpretasi yang luas
Berikut yang dimaksud dengan supremasi hukum dalam konteks perubahan UUD NRI tahun 1945 adalah ….
penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal. pasal multitafsir
konsistensi dalam interpretasi hukum yang terlalu besar
penurunan peran lembaga legislatif dalam penga wasan
adanya lembaga pengawasan independen
penegakan kekuasaan hukum untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan
Dasar pemikiran di balik pemberian kewenangan yang besar kepada Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
keinginan untuk memperkuat lembaga legislatif
kebutuhan akan pengawasan yang ketat terhadap Presiden
upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang otoriter
kebutuhan akan kepemimpinan yang efektif dan tindakan cepat
permintaan dari masyarakat sipil
Lembaga yang memiliki peran penting dalam penga- wasan kebijakan dan tindakan Presiden adalah ....
lembaga legislatif
lembaga peradilan
lembaga penegak hukum
lembaga media independen
lembaga partai politik
Tujuan utama dari amandemen pertama UUD NR Tahun 1945 adalah ....
memperkuat otonomi daerah
meningkatkan kewenangan daerah dalam meng atur urusan pemerintahan
mempertahankan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
memperkenalkan hak asasi manusia dalam kon stitusi
mengubah sistem pemilihan Presiden dan Wal Presiden
Berikut yang diubah dalam amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 terkait pemilihan presiden dan wakil Presiden adalah ....
penghapusan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
penggantian sistem Dwifungsi ABRI dengan TNI yang profesional dan netral dalam politik
pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat melalui pemilihan umum
penambahan dan penguatan hak asasi manusia
penguatan otonomi daerah
Dampak dari amandemen pertama UUD NRI Tahun 1945 terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah ....
Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih untuk lebih dari dua periode
Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dipilih untuk lebih dari dua periode
masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diper- panjang menjadi 10 tahun
masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tetap dua periode
masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak ada batasnya
Amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945 memperkenalkan penambahan ketentuan tentang lembaga negara independen yang disebut ....
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Aspek penting sikap demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dalam era keterbukaan informasi adalah ....
transparansi dan akses terbuka terhadap informasi publik
kebebasan berekspresi dan partisipasi aktif masyarakat
pembatasan akses informasi publik
kontrol pemerintah terhadap informasi publik
diskriminasi dalam akses informasi publik
Sikap demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dalam era keterbukaan informasi bertujuan untuk.
membatasi akses informasi publik
mengontrol pemerintah terhadap informasi publik
mempromosikan diskriminasi dalam akses infor- masi publik
mendorong transparansi pemerintah
menjamin kebebasan berekspresi dan partisipasi aktif masyarakat
Tindakan yang diambil harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai, serta batasan hukum yang menetap- kan batasan dalam pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi merupakan prinsip hak asasi manusia dalam perlindungan privasi dan keamanan informasi yang mencakup ....
proporsionalitas dan batasan hukum
keterbukaan informasi publik
pengumpulan informasi pribadi tanpa izin
kebebasan berekspresi
penggunaan informasi pribadi tanpa persetujuan
Media perlu memberikan informasi yang didasarkan pada fakta, penelitian, dan wawancara yang teliti se- hingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu publik. Tanggung jawab media dalam menjaga kebebasan pers adalah
mempromosikan monopoli opini
menyediakan informasi yang akurat dan objektif
membatasi partisipasi publik
menjaga kerahasiaan informasi publik
mengabaikan etika jurnalistik
Penindasan atau pembatasan hak-hak individu ber- dasarkan agama atau keyakinan mereka, seperti diskri- minasi dalam pekerjaan, penghancuran tempat ibadah, atau pembatasan kebebasan beragama merupakan diskriminasi yang terjadi ketika seseorang atau kelom- pok diperlakukan secara tidak adil berdasarkan
agama atau keyakinan
warna kulit atau ras
kebangsaan atau asal etnis
keadaan fisik atau mental
pekerjaan atau pendidikan
Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers adalah hak yang mendasar dalam....
masyarakat otoriter
masyarakat demokratis
masyarakat tertutup
masyarakat sosialis
masyarakat komunis
Penghindaran pajakadalah salah satu jenis pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia yang terjadi ketika individu atau perusahaan tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan ….
kesepakatan bilateral
peraturan perundang-undangan yang berlaku
kebijakan ekonomi pemerintah
sistem perpajakan global
ketentuan perbankan nasional
