WorksheetsSAS PPKN 8 50 soal
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Name
Class
Date
1.
Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah . . .
a)
Nilai-nilai Pancasila yang sifatnya universal digunakan sebagai acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan nasional
b)
Pancasila dijadikan pedoman dalam bersikap dan berprilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
c)
Peraturan perundang-undangan yang sudah dan akan dibentuk dapat diuji menggunakan Pancasila
d)
Ketentuan undang-undang hanya mengatur tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
2.
Istilah Pancasila menurut Darji Darmodihardjo, SH sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, terdapat dalam buku …..
a)
Baratayudha dan Sutasoma
b)
Sutasoma dan Arjuna Wiwaha
c)
Arjuna Wiwaha dan Baratayudha
d)
Negara Kertagama dan Sutasoma
3.
Pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara mengenai apakah dasar negara Indonesia merdeka, berhasil dijawab oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dibawah ini adalah pernyataan yang berhubungan dengan Pancasila dasar Negara, kecuali…
a)
Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.
b)
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara
c)
bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah Negara yang fundamental dari Negara, mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah
d)
seluruh bangsa Indonesia telah hafal Pancasila sejak jaman nenek moyang
4.
Pancasila sebagai cita cita dan tujuan bangsa indonesia tertuang dalam…
a)
Pembukaan UUD NRI tahun 1945
b)
Peraturan Pemerintah
c)
Peraturan Presiden
d)
Ketetapan MPR
5.
Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara, yang disebut dengan staatsfundamentalnorm, untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Dibawah ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara !.
a)
Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
b)
Fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental
c)
Negara tersebut kuat dan kokoh harus mempunyai dasar negara yang kuat.
d)
Dasar negara merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai negara
6.
Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan “pandangan hidup”. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang – ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Apakah yang dimaksud dengan pandangan hidup?
a)
Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.
b)
Sebagai kaidah Negara yang fundamental dari Negara, mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah
c)
Motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan negara
d)
Seluruh bangsa Indonesia telah hafal Pancasila sejak jaman nenek moyang.
7.
Konsepsi dasar atau gagasan, cita-cita dan “logos” yang artinya pengetahuan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai …
a)
Perjanjian luhur bangsa
b)
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
c)
Pandangan hidup bangsa
d)
Dasar Negara
8.
A dan B yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian akan dikenai sanksi yang sama. Seorang penegak hukum memutus perkara dan menjatuhkan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Perbuatan tersebut mencerminkan penerapan nilai Pancasila terutama nilai . . .
a)
Kemanusiaan
b)
Persatuan
c)
Kerakyatan
d)
Keadilan
9.
Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Lebih lanjut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai …
a)
petunjuk dalam kehidupan sehari–hari masyarakat Indonesia baik dari segi sikap maupun perilaku haruslah selalu dijiwai oleh nilai–nilai luhur Pancasila.
b)
Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari Negara mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah
c)
Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara (philosofische Grondslag) dan ideologi negara (staatidee).
d)
Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa.
10.
Perhatikan data berikut!
(1) Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
(3) Memilih Menteri-menteri negara
(4) Membentuk sebuah Komite Nasional, untuk membantu Presiden
Hasil Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah …..
a)
(1), (3) dan (4)
b)
(2), (3) dan (4)
c)
(1), (2) dan (3)
d)
(1), (2) dan (4)
11.
Seluruh sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila …
a)
disebut juga sebagai dasar falsafah negara (philosofische Grondslag)
b)
merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara
c)
merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.
d)
sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia
12.
Dalam pelaksanaannya sila kesatu Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama melandasi sila ketiga, keempat dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua serta melandasi sila keempat dan kelima dan seterusnya, artinya ….
a)
Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
b)
Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
c)
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
d)
Kelima sila dalam Pancasila saling jiwa menjiwai, tiap-tiap sila mengandung unsur-unsur dan dikualifilasi empat sila lainya
13.
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu
a)
Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya sebagai manusia yang beriman yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
b)
Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan.
c)
Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara
d)
Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
14.
Perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-belah oleh sebab apa pun, merupakan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, sila …
a)
Kemanusiaan yang adil dan beradab
b)
Perstuan Indonesia
c)
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
d)
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
15.
Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu, kecuali…
a)
Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b)
Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
c)
Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
d)
Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, oleh sebab itu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
16.
Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit ,dan sebagainya, merupakan upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila, sila …
a)
Ketuhanan Yang Maha Esa
b)
Kemanusiaan yang adil dan beradab
c)
Perstuan Indonesia
d)
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
17.
Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila sila Persatuan Indonesia, yaitu
a)
Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
b)
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
c)
Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
d)
Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit ,dan sebagainya
18.
Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga.
a)
Mentaati tata tertib sekolah
b)
Menghargai pendapat teman
c)
Taat dan patuh terhadap orangtua
d)
Tidak mengganggu ibadah orang lain
19.
Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Apakah yang dimaksud kedaulatan rakyat?
a)
Kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan rakyat
b)
Kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia.
c)
Rakyat terlibat dalam pemerintahan dengan cara melakukan demotrasi dan unjukrasa di jalan
d)
Semua rakyat terlibat dalam menentukan urusan-urusan penyelenggaraan Negara.
20.
Menurut UUD NRI 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republic. Hal ini dinyatakan pada pasal…
a)
1 ayat 1
b)
1 ayat 2
c)
2 ayat 1
d)
2 ayat 2
21.
Menurut pendapat Jean Bodin seorang ahli tata negara dari Perancis yang hidup di tahun 1500-an Kedaulatan memiliki empat sifat pokok yaitu:…
a)
Asli; Permanen; Tunggal; Tidak terbatas
b)
Asli; Permanen; Tunggal; berubah
c)
Permanen; Tunggal; Tidak berubah; Tidak terbatas
d)
Tunggal; Tidak berubah; Tidak terbatas; Milik rakyat
22.
Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi bagikan kepada badan-badan lain, merupakan sifat pokok kedaulatan ….
a)
Permanen;
b)
Tidak berubah
c)
Tunggal;
d)
Tidak terbatas
23.
Kedaulatan berasal dari bahasa arab yaitu “daulah” artinya kekuasaan tertinggi. Dilihat dari kekuatan berlakunya, dapat dibagi dalam dua macam yaitu : ….
a)
Asli dan Permanen
b)
Bulat dan Utuh
c)
Tak terbagi dan terbatas
d)
Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar
24.
Raja atau penguasa memperolah kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa Negara, adalah anggapan dari teori kedautan …
a)
Tuhan
b)
Raja
c)
Negara
d)
Rakyat
25.
Rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat, kemudian rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian kekuasaan kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat, Tokoh yang mengemukakan tentang teori ini antara lain ….
a)
Agustinus (354-430), Thomas Aquino (1215-1274) dan F.J. Stahl (1802-1861).
b)
Montesquie (1688-1755) dan J.J. Rousseau (1712-1778).
c)
Machiavelli (1467-1527) dan Thomas Hobbes (1588-1679)
d)
Imanuel Kant, Hugo Krabe dan Leon Duguit.
26.
Jhon Locke, menurut pendapatnya bahwa hak asasi manusia (warga negara) harus dilindungi. Untuk melindungi hak asasi itu, dibentuklah perjanjian untuk membuat negara yang akan melindungi hak asasi warga dan menjamin kepentingan masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jhon Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui : Pactum subyectionis, yaitu ….
a)
wadah atau negara dan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak.
b)
individu menyerahkan hak-haknya kepada negara penguasa negara yang diberikan mandat oleh rakyat
c)
perjanjian antara individu dan wadah atau Negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstistusi atau UUD.
d)
perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara
27.
Montesquieu seorang ahli dari Perancis berpendapat, bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah (separated of power). Yaitu , kecuali …
a)
Kekuasaan legilatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan dalam suatu negara.
b)
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan.
c)
Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.
d)
Kekuasaan kepolisian, yaitu kekuasaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.
28.
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesai menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam : ….
a)
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b)
Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
c)
Penjelasan UUD Negara Republik Indenesia Tahun 1945
d)
Pasal 1 ayat (3) dinyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”
29.
Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata “demos” dan “kratein”. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Suatu negara termasuk negara demokrasi apabila memiliki azas atau prinsip-prinsip negara demokrasi yaitu sebagai berikut.
a)
Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusional).
b)
partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
c)
Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
d)
Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan.
30.
berikut ini ciri-ciri Negara demokrasi yaitu sebagai berikut, kecuali ….
a)
Memiliki lembaga perwakilan rakyat.
b)
Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat.
c)
Adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan.
d)
Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat
31.
Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas mengandung makna ….
a)
kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil.
b)
Dominasi mayoritas mengandung makna kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil.
c)
Kepentingan kelompok kecil diabaikan oleh kepentingan kelompok terbesar dalam masyarakat.
d)
tirani minoritas berarti kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar.
32.
Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut; …
a)
Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
b)
Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.
c)
Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu (pasal 2 (1)). UUD 1945 amandemen.
d)
Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusional).
33.
Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Dasar”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut salah satu teori kedaulatan yang antara lain di gagas oleh…
a)
Jean Bodin
b)
Paul Laband
c)
J. J Rousseau
d)
Nicollo Machiavelli
34.
demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah, antara lain :
a)
Pemilihan kepala daerah secara langsung
b)
Pemilihan ketua RT secara langsung
c)
Sidang paripurna DPR menetapkan undang-undang
d)
Laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dalam pendidikan
35.
MPR merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat denganlembaga negara yang lain. Hal ini berbeda dengan kedudukan MPR sebelum perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga Negara tertinggi. Tugas dan wewenang MPR ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :
a)
Fungsi Legislasi, ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden
b)
Hak Mengeluarkan Pendapat, ialah hak untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah.
c)
Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)]
d)
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.
36.
Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan ….
a)
dipandang sebagai cirri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia.
b)
memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD
c)
memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden
d)
representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
37.
Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah …..
a)
Saling bertentangan
b)
Satu kesatuan
c)
Tidak Selaras
d)
Berdiri sendiri
38.
Semua warga negara berkewajiban untuk mewujudkan sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Dibawah ini yang bukan wujud sikap positif masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan :
a)
bekerjasama dengan Negara tetangga untuk mencari keuntungan pribadi
b)
Berpartisipasi aktif terhadap pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintahan.
c)
Memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun terhadap kebijakan pemerintahan yang kurang berorientasi banyak pada rakyat.
d)
Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri.
39.
Wujud dari norma hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah. Pengertian dari peraturan perundang-undangan adalah ….
a)
Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum
b)
seluruh peraturan yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
c)
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku
d)
segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hokum
40.
Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan UU Nomor ….
a)
12 Tahun 2011
b)
11 Tahun 2012
c)
12 Tahun 2013
d)
11 Tahun 2014
41.
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwewenang, adalah asas dalam pembentukan peraturan perundangan ….
a)
Kejelasan tujuan,
b)
Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
c)
Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan,
d)
Kedayagunaan dan kehasilgunaan,
42.
Secara historis UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwewenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara singkat sebagai berikut: kecuali …..
a)
Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
b)
Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.
c)
Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.
d)
Sebagai hukum dasar maka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan
43.
Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut :
a)
Presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Pimpinan DPR, berikut memuat menteri yang ditugaskan untuk membahas bersama DPR.
b)
DPR bersama Pemerintah membahas rancangan undang-undang dari Presiden
c)
DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden.
d)
Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.
44.
Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala Pemerintahan. Tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai berikut
a)
Tahap perencanaan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) disiapkan oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya
b)
Pembentukan panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian oleh pengusul.
c)
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hokum
d)
Pengesahan dan penetapan oleh Presiden.
45.
Peraturan Daerah (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan Daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan Perda apabila …
a)
DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis
b)
nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
c)
DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda Provinsi.
d)
Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi
46.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dibentuk oleh …
a)
DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi.
b)
DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis
c)
DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota
d)
Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi
47.
Pancasila mengandung nilai-nilai penting. Salah satu nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah ...
a)
Solidaritas
b)
Partisipasi
c)
Demokrasi
d)
Kesetaraan
48.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara bersifat terbuka. Artinya...
a)
Menerima pengaruh asing sebagai suatu keharusan
b)
Menerima pengaruh dan budaya asing dengan selektif
c)
Menerimamasuknya ajaran dan pandangan ideologi yang lain
d)
Menyaring budaya dan iptek dengan penuh kewaspadaan
49.
Berikut ini yang bukan termasuk bagian dari tiga fungsi kekuasaan yang di jelaskan oleh Montesquie adalah…
a)
Eksekutif
b)
Legislatif
c)
Federatif
d)
yudikatif
50.
TOKEN
4 lines
100 %
