WorksheetsBAB 3 PERATURAN DI NEGARAKU
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...
Kepres
perundang-undangan
pembukaan UUD 1945
Peraturan Pemerintah
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...
setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR
Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang
Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah
Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis
2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
3) berisi aturan pola dan tingkah laku
4) didasarkan pada hukum tertinggi
5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain
Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ...
untuk diketahui oleh masyarakat umum
untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite
untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas
untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ...
Perrpu
Perpres
UU
PP
Dalam tahapan persiapan dan perancangan Undang-undang dilakukan sebuah seminar. Seminar berguna untuk ...
mencari fakta mengenai materi yang akan di RUU-kan
supaya dapat disetujui DPR
diketahui banyak pihak
memperoleh masukan dari masyarakat luas
Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...
DPR
MPR
Presiden
Panitia Ad Hoc
Setelah RUU disahkan menjadi UU. maka akan dicatat oleh menteri sekretaris negara dalam ...
media massa
portal online
televisi
lembaran negara
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pengganti Undang-undang
Undang-undang
Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...
untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja
untuk membatasi hak asasi manusia
untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...
setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR
Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang
Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah
Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ...
Perrpu
Perpres
UU
PP
Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...
untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja
untuk membatasi hak asasi manusia
untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak
Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan dengan cara berikut, kecuali...
Mengenakan helm bila perlu
Mematuhi peraturan lalu lintas
Tidak membuang sampah di sembarang tempat
Parkir di tempat yang telah di sediakan
Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .
Perpu
Perpres
Perda
UU
Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....
Pancasila
UUD 1945
Keputusan Presiden
Ketetapan MPR
Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Presiden dan DPR
DPR dan MPR
Presiden dan MPR
Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah ....
Presiden
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
sumber dari perundang-undangan
kaidah negara yang fundamental
norma dasar dan pertama
sumber hukum tertinggi
Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
sumber dari perundang-undangan
kaidah negara yang fundamental
norma dasar dan pertama
sumber hukum tertinggi
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...
tiga kali
empat kali
lima kali
enam kali
Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...
UUD 1945
Ketetapan MPR
Undang Undang
Peraturan pemerintah
Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
sumber dari perundang-undangan
kaidah negara yang fundamental
norma dasar dan pertama
sumber hukum tertinggi
Kepala pemerintahan di tingkat Provinsi adalah ....
Walikota
Bupati
Gubernur
Presiden
Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal dalam UUD ayat....
pasal 1 ayat 1
pasal 1 ayat 2
pasal 1 ayat 3
pasal 2 ayat 1
Amandemen UUD dilaksanakan sebanyak 4 kali, Amandeman pertama dilaksanakan pada tanggal.....
19 oktober 1999
18 agustus 2000
10 november 2001
10 agustus 2002
Amandeman UUD Keempat dilaksanakan pada tanggal
19 oktober 1999
18 agustus 2000
10 november 2001
10 agustus 2002
UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali mengalami proses amandeman. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945
masih terdapat kekurangan dan kelemahan
bersifat supel dan luwes mengikuti zaman
bersifat supel dan luwes sesuai tuntutan MPR
sangat mudah diubah sesuai keinginan MPR
Tata urutan peraturan perundang-undangan Negeri Republik Indonesia yang ada di tingkat ke-5 adalah ...
UUD NRI Tahun 1945
Ketetapan MPR
Peraturan Presiden (Perpres)
Perda Provinsi
Menurut tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada di bawah ...
UUD NRI Tahun 1945
Ketetapan MPR
PP / Peraturan Pemerintah
Perda / Peraturan Daerah Provinsi
Perwujudan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan perundang-undangan disebut....
PP / Peraturan Pemerintah
Perpres / Peraturan Presiden
UUD NRI Tahun 1945
Ketetapan MRP
Fenomena sekolah dengan tingkat kedisiplinan tinggi terlihat dari cara berpakaian, interaksi antarwarga sekolah, serta tingkat kompetensi yang dicapai oleh semua siswa. Fenomena seperti itu dapat terjadi ketika sekolah menerapkan tata tertib dengan ....
adil
mandiri
pesanan
tekanan
Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui ....
musyawarah
demonstrasi
surat kaleng
petisi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah ….
UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Daerah
UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Peraturan Daerah, Undang-undang, Peraturan Pemerintah
UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Daerah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah
UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat merancang dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari pernyataan di atas, dasar dari pembentukan peraturan daerah tersebut adalah ....
Undang-Undang
Keputusan Presiden
Peraturan Pemerintah
Surat Keputusan
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, serta bahasa hukum. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas ….
kejelasan tujuan
kejelasan rumusan
organ pembentuk
kesesuaian
Jika ada keadaan yang dianggap darurat, presiden dapat mengeluarkan suatu peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah ....
Undang-Undang (UU)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Presiden (Perpres)
Keputusan Presiden (Keppres)
Pemerintah Daerah (Pemda), baik provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat mengeluarkan suatu Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing melalui beberapa tahapan. Dari pernyataan tersebut, tahapan yang tepat dalam mengeluarkan suatu Perda adalah ….
perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan
perencanaan dan penyusunan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan, pembahasan
pembahasan, pengesahan dan pengundangan, perencanaan dan penyusunan, penyebarluasan
perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, dan penyerbarluasan
Berikut ini beberapa alasan warga negara menaati tata tertib atau aturan.
1) Tata tertib mampu memastikan keamanan dan keselamatan setiap warga.
2) Tata tertib dapat membantu mengatur kehidupan dalam bermasyarakat.
3) Tata tertib dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu dan semua lapisan masyarakat.
4) Tata tertib dapat memberikan jaminan hanya kepada warga negara tertentu saja.
Dari pernyataan tersebut, pentingnya warga negara menaati aturan ditunjukkan oleh nomor ....
1), 2), dan 4)
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
2), 3), dan 4)
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
1) Membersihkan tempat tidur
2) Menghormati semua anggota keluarga
3) Menaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
4) Membantu orang tua membersihkan rumah
Dari beberapa pernyataan di atas, tata tertib yang ada di rumah ditunjukkan oleh nomor ....
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
1), 3), dan 4)
2), 3), dan 4)
Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2) Presiden/Pemerintah/Menteri
3) Mahkamah Konstitusi (MK)
4) Mahkamah Agung (MA)
Lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang antara lain ditunjukkan oleh nomor ….
1) dan 2)
B. (1) dan (3)
2) dan 4)
3) dan 4)
Hukum dasar tidak tertulis dalam ketatanegaraan disebut......
Konvensi
Konstitusi
Konferensi
Kompetensi
Sidang kedua BPUPK yang berlangsung tanggal 10-17 Juli 1945 membahas tentang rancangan.....
Dasar negara
Undang-Undang Dasar
Indonesia Merdeka
Kedaulatan negara
Dibawah ini yang termasuk dalam lembaga legislatif adalah......
Presiden, wakil presiden dan para menteri
Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi
MPR, DPR dan DPD
Komisi Yudisial
