wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz By Masdan

Total questions: 93

Worksheet time: 49mins

Name
Class
Date
1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, apa tugas utama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan?

a)

Menjaga kedaulatan negara

b)

Melindungi masyarakat dengan menciptakan ketenteraman dan ketertiban

c)

Menegakkan hukum internasional

d)

Meningkatkan hubungan antar provinsi

2.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, apa fungsi utama Satpol PP?

a)

Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

b)

Melakukan investigasi pidana

c)

Mengelola keuangan daerah

d)

Mengawasi perdagangan antar negara

3.

Apa tujuan utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal?

a)

Memberikan standar pendidikan kepada masyarakat

b)

Menjamin pemenuhan pelayanan dasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum

c)

Mengatur kewajiban pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah

d)

Meningkatkan hubungan antar instansi pemerintah

4.

Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, apa yang dimaksud dengan “Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar”?

a)

Standar teknis pengelolaan anggaran daerah

b)

Pedoman teknis untuk pelayanan dasar suburusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

c)

Prosedur pengelolaan data kependudukan

d)

Penetapan standar pelayanan pendidikan dasar

5.

Dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, apa yang dimaksud dengan pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Satpol PP?

a)

Hak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai kinerja

b)

Hak untuk menjalankan tugas tanpa supervisi

c)

Hak untuk menentukan kebijakan daerah

d)

Hak untuk menerima insentif dari pemerintah pusat

6.

Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, apa yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat?

a)

Menjamin keamanan internasional

b)

Mewujudkan keteraturan masyarakat lokal

c)

Memperkuat kerjasama antar instansi

d)

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi

7.

Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, apa tujuan dari Standar Operasional Prosedur Satpol PP?

a)

Mengawasi hubungan antar provinsi

b)

Menjamin pelaksanaan tugas sesuai kode etik

c)

Mengelola pengelolaan anggaran

d)

Memastikan keamanan wilayah negara

8.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, siapakah yang bertanggung jawab atas pembinaan teknis operasional Satpol PP di tingkat nasional?

a)

Menteri Dalam Negeri

b)

Kepala Daerah

c)

Presiden

d)

Ketua DPRD

9.

Apa yang diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil?

a)

Tatacara pengelolaan anggaran daerah

b)

Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah

c)

Pembentukan Satpol PP di kabupaten/kota

d)

Standar pengamanan acara nasional

10.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, apa saja urusan yang menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah?

a)

Pendidikan, kesehatan, ketenteraman, dan ketertiban umum

b)

Keamanan nasional, hubungan luar negeri, dan perdagangan antar negara

c)

Pengelolaan pajak, anggaran, dan hukum internasional

d)

Teknologi, transportasi, dan hubungan kerja antar instansi

11.

Dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, apa yang termasuk dalam sarana dan prasarana minimal untuk Satpol PP?

a)

Kendaraan operasional dan perlengkapan komunikasi

b)

Kantor layanan masyarakat

c)

Pengadaan buku pedoman daerah

d)

Fasilitas perawatan kesehatan

12.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, bagaimana cara Satpol PP melaksanakan penegakan peraturan daerah?

a)

Dengan memberikan sanksi pidana

b)

Melalui pembinaan teknis kepada masyarakat

c)

Dengan tindakan persuasif dan preventif

d)

Melalui kerjasama internasional

13.

Dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, apa kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah?

a)

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum

b)

Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah

c)

Menentukan kebijakan daerah

d)

Mengelola anggaran operasional Satpol PP

14.

daerah?

a)

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum

b)

Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah

c)

Menentukan kebijakan daerah

d)

Mengelola anggaran operasional Satpol PP

15.

Apa tujuan utama Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat?

a)

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi

b)

Menjamin kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai

c)

Menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas

d)

Memperkuat hubungan antar instansi pemerintahan

16.

Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, apa indikator keberhasilan pelayanan dasar suburusan ketertiban umum?

a)

Tingkat keamanan nasional

b)

Persentase keluhan masyarakat yang diselesaikan

c)

Jumlah anggaran yang digunakan

d)

Peningkatan jumlah pegawai negeri sipil

17.

Dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, apa yang menjadi bagian dari kode etik Polisi Pamong Praja?

a)

Tidak menggunakan kekerasan tanpa alasan yang sah

b)

Menjaga hubungan baik dengan negara tetangga

c)

Memberikan prioritas pada tugas internasional

d)

Memastikan kelancaran perdagangan antar daerah

18.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, apa tanggung jawab pemerintah daerah terkait pelayanan dasar?

a)

Menyediakan layanan pendidikan dasar

b)

Memastikan standar pelayanan di bidang ketenteraman dan ketertiban

c)

Meningkatkan anggaran kesehatan

d)

Menyusun kebijakan perdagangan

19.

Dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, apa tujuan dari penghargaan bagi Satpol PP?

a)

Meningkatkan loyalitas dan motivasi kerja

b)

Memberikan insentif keuangan kepada pemerintah pusat

c)

Mengurangi beban kerja pegawai

d)

Mempercepat proses hukum pidana

20.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, siapakah yang berhak mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah?

a)

Presiden

b)

Gubernur

c)

Menteri Dalam Negeri

d)

Kepala Satpol PP

21.

Apa fungsi utama dari Standar Operasional Prosedur Satpol PP dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2023?

a)

Mengawasi distribusi anggaran

b)

Memberikan pedoman kerja yang efektif dan efisien

c)

Mengatur hubungan antar provinsi

d)

Menjamin pelaksanaan tugas sesuai undang-undang internasional

22.

Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, apa yang termasuk dalam pelindungan masyarakat yang dilakukan Satpol PP?

a)

Penanganan konflik sosial di tingkat masyarakat

b)

Penyediaan layanan kesehatan gratis

c)

Pengawasan perdagangan antar negara

d)

Penetapan kebijakan pendidikan

23.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, siapakah yang bertanggung jawab atas pembinaan Satpol PP di tingkat kabupaten/kota?

a)

Menteri Dalam Negeri

b)

Gubernur

c)

Bupati/Wali Kota

d)

Kepala Satpol PP Provinsi

24.

Dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, apa peran utama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelanggaran peraturan daerah?

a)

Menetapkan hukuman pidana

b)

Melakukan pengumpulan bukti dan pemeriksaan transaksi

c)

Mengatur pengelolaan anggaran daerah

d)

Mengawasi hubungan pemerintah pusat dan daerah

25.

Apa tujuan dari pengawasan yang dilakukan Satpol PP sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020?

a)

Meningkatkan keamanan internasional

b)

Menjamin pelaksanaan peraturan daerah yang efektif

c)

Memastikan distribusi anggaran tepat sasaran

d)

Mengelola hubungan antar instansi pemerintahan

26.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, apa salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah?

a)

Pendidikan dasar

b)

Pengelolaan ekspor barang

c)

Perlindungan hubungan luar negeri

d)

Penyediaan layanan perbankan

27.

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, apa yang menjadi fokus pembinaan teknis operasional untuk Satpol PP?

a)

Peningkatan keterampilan penegakan hukum

b)

Pengelolaan hubungan antar negara

c)

Penyusunan anggaran operasional

d)

Penyediaan layanan kesehatan dasar

28.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, apayangdimaksuddengan Standar Pelayanan Minimal?

a)

Pelayanan minimum yang wajib disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat

b)

Pelayanan khusus untuk instansi pemerintahan pusat

c)

Pengelolaan anggaran daerah yang efisien

d)

Penyediaan sarana transportasi publik

29.

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2018, apayangdimaksuddengan mutupelayanandasar?

a)

Kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam suburusan tertentu

b)

Standar layanan kesehatan bagi pemerintah pusat

c)

Layanan pendidikan yang disediakan untuk pegawai pemerintah

d)

Sistem pengelolaan keuangan daerah

30.

Dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, bagaimanakodeetik Satpol PP mengatur penggunaan kekuasaan?

a)

Hanya digunakan untuk kepentingan pribadi

b)

Dilaksanakan dengan transparansi dan tanggung jawab

c)

Dibatasi untuk hubungan internasional

d)

Dikelola langsung oleh pemerintah pusat

31.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bagaimanahubungan antar pemerintah pusat dan daerah diatur?

a)

Secara terpisah tanpa koordinasi

b)

Melalui kewenangan masing-masing berdasarkan undang-undang

c)

Berdasarkan arahan langsung dari presiden

d)

Melalui penetapan standar internasional

32.

Seorang pedagang kaki lima berjualan di trotoar jalan utama yang sudah ditetapkan sebagai kawasan bebas pedagang oleh pemerintah daerah. Apa tindakan yang dapat dilakukan Satpol PP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018?

a)

Mengabaikan pedagang tersebut karena trotoar bukan tanggung jawab Satpol PP

b)

Melakukan tindakan persuasif untuk meminta pedagang pindah dari trotoar

c)

Memberikan sanksi pidana langsung kepada pedagang

d)

Meminta aparat kepolisian untuk menangani kasus tersebut

33.

Dalam sebuah acara besar di daerah, terjadi kepadatan kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Apakah langkah yang harus diambil Satpol PP sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020?

a)

Mengatur kerumunan untuk menciptakan ketertiban dengan berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya

b)

Menutup acara tanpa pemberitahuan kepada panitia

c)

Memindahkan acara ke lokasi yang lebih kecil

d)

Membubarkan kerumunan tanpa diskusi dengan pihak terkait

34.

Seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menemukan pelanggaran izin usaha sebuah kafe yang melanggar peraturan daerah. Apakah awal yang harus dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019?

a)

Melakukan penyitaan barang-barang milik kafe

b)

Mengumpulkan bukti pelanggaran dan memanggil pemilik usaha untuk dimintai keterangan

c)

Menyegel kafe tanpa koordinasi dengan pihak lain

d)

Memberikan sanksi berupa penutupan permanen

35.

Seorang warga melaporkan adanya pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar di suatu wilayah. Apa peran Satpol PP dalam menangani kasus ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018?

a)

Meninjau langsung lokasi dan mengoordinasikan penyelesaian dengan dinas terkait

b)

Mengelola limbah tersebut atas nama pemerintah daerah

c)

Membiarkan kasus tersebut karena bukan bagian dari tugas Satpol PP

d)

Memberikan izin sementara kepada pengelola limbah

36.

Dalam sebuah razia, Satpol PP menemukan tempat hiburan malam yang melanggar batas operasional sesuai peraturan daerah. Apa yang harus dilakukan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2019?

a)

Menutup tempat hiburan malam secara sepihak

b)

Membina pemilik usaha dan mengarahkan untuk memenuhi aturan

c)

Menyampaikan laporan langsung ke pengadilan

d)

Menyita semua barang di lokasi tanpa koordinasi

37.

Seorang kepala daerah meminta Satpol PP untuk menindak demonstrasi masyarakat yang sedang berlangsung di depan kantor pemerintah. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, apalah yang seharusnya diambil?

a)

Membubarkan demonstrasi secara paksa

b)

Melakukan pendekatan persuasif untuk menjaga ketertiban tanpa melanggar hak berdemokrasi

c)

Menangkap seluruh peserta demonstrasi

d)

Mengabaikan instruksi kepala daerah

38.

Dalam sebuah program inspeksi, ditemukan bangunan liar yang berdiri di atas lahan hijau milik pemerintah daerah. Apalah yang dapat dilakukan Satpol PP berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023?

a)

Segera merobohkan bangunan tanpa pemberitahuan

b)

Memberikan surat peringatan dan memberikan waktu bagi pemilik untuk memindahkan bangunan

c)

Menunggu keputusan dari pengadilan sebelum bertindak

d)

Menyerahkan masalah ini kepada kementerian pusat

39.

Selama pandemi, Satpol PP bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan di pasar tradisional. Apakah peran Satpol PP sesuai Permendagri Nomor 121 Tahun 2018?

a)

Melakukan edukasi kepada pedagang dan pengunjung tentang pentingnya protokol kesehatan

b)

Menutup pasar tradisional tanpa peringatan

c)

Mengatur ulang distribusi barang di pasar

d)

Mengelola fasilitas kesehatan di pasar

40.

Dalam sebuah acara publik, ditemukan pelanggaran terkait penjualan minuman keras ilegal. Apakah yang harus dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2019?

a)

Menangkap penjual dan memberikan hukuman langsung

b)

Mengamankan barang bukti dan membuat laporan kepada pihak yang berwenang

c)

Membubarkan acara tanpa pemberitahuan

d)

Mengabaikan kasus karena bukan bagian dari tugas PPNS

41.

Dalam sebuah wilayah, terjadi konflik antar dua kelompok masyarakat mengenai pembagian lahan. Apalah Satpol PP sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020?

a)

Mengadakan mediasi antar kedua kelompok untuk menjaga ketertiban umum

b)

Memberikan keputusan hukum terkait pembagian lahan

c)

Mengabaikan konflik karena bukan kewenangan mereka

d)

Memindahkan salah satu kelompok ke lokasi lain tanpa diskusi

42.

Sebuah restoran di daerah perumahan beroperasi tanpa izin lingkungan yang sesuai peraturan daerah. Apalah Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018?

a)

Menutup restoran secara permanen tanpa peringatan

b)

Memberikan surat peringatan dan mengarahkan untuk mengurus izin

c)

Melakukan tindakan pidana kepada pemilik restoran

d)

Mengizinkan operasi tanpa izin sebagai bentuk toleransi

43.

Dalam sebuah inspeksi di pasar malam, ditemukan penggunaan lahan publik tanpa izin resmi. Apalah yang harus diambil Satpol PP sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2019?

a)

Segera menyegel pasar malam tanpa pemberitahuan

b)

Memberikan pembinaan kepada penyelenggara untuk mengurus izin penggunaan lahan

c)

Mengabaikan pelanggaran karena bersifat sementara

d)

Meminta pemerintah pusat menyelesaikan kasus tersebut

44.

Seorang petugas Satpol PP menemukan usaha toko obat yang menjual produk tanpa izin edar. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2019?

a)

Menghentikan operasional toko dan membawa barang bukti

b)

Melaporkan langsung ke dinas kesehatan tanpa tindakan awal

c)

Membiarkan toko tetap beroperasi

d)

Memberikan sanksi finansial langsung kepada pemilik

45.

Sebuah acara olahraga di lapangan kota menghasilkan volume sampah yang tinggi dan menyebabkan keluhan dari masyarakat sekitar. Apakah peran Satpol PP sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020?

a)

Menghentikan acara secara paksa

b)

Berkoordinasi dengan penyelenggara acara untuk membersihkan sampah dan menjaga ketertiban

c)

Membiarkan masalah karena bukan kewenangan mereka

d)

Mengajukan tuntutan hukum kepada penyelenggara

46.

Dalam sebuah operasi rutin, ditemukan bangunan liar yang digunakan sebagai tempat tinggal.

4 lines
47.

Dalam sebuah operasi rutin, ditemukan bangunan liar yang digunakan sebagai tempat tinggal tanpa izin. Apalangkah Satpol PP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018?

a)

Membongkar bangunan tanpa pemberitahuan

b)

Memberikan waktu kepada penghuni untuk pindah dan mengurus izin

c)

Membiarkan bangunan tetap berdiri karena digunakan sebagai tempat tinggal

d)

Mengambil alih bangunan untuk keperluan pemerintah

48.

Sebuah perusahaan melakukan pembangunan gedung di kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang daerah. Apalangkah yang dapat dilakukan Satpol PP berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?

a)

Menutup sementara pembangunan gedung dan memberikan arahan untuk menyesuaikan izin

b)

Membiarkan pembangunan berjalan hingga selesai

c)

Meminta bantuan pemerintah pusat untuk menyelesaikan kasus

d)

Mengajukan laporan langsung ke pengadilan

49.

Dalam sebuah wilayah rawan konflik, Satpol PP bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya bentrokan antar warga. Apakah peran Satpol PP dalam situasi ini sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020?

a)

Mengambil tindakan represif terhadap salah satu kelompok

b)

Melakukan mediasi untuk menjaga ketertiban dan mencegah eskalasi konflik

c)

Menyelesaikan konflik melalui pengadilan

d)

Mengabaikan konflik karena bukan tugas mereka

50.

Dalam inspeksi gabungan, Satpol PP menemukan gudang yang menyimpan bahan kimia berbahaya tanpa izin. Apalangkah yang harus dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018?

a)

Mengamankan bahan kimia dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut

b)

Membiarkan gudang tetap beroperasi tanpa tindakan

c)

Memberikan izin sementara hingga proses hukum selesai

d)

Menghentikan operasional gudang tanpa pemberitahuan

51.

Selama patroli rutin, Satpol PP menemukan anak-anak jalanan yang tidur di trotoar. Apalangkah yang dapat dilakukan sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2023?

a)

Membawa anak-anak tersebut ke tempat penampungan sementara untuk perlindungan

b)

Membiarkan mereka tetap di trotoar tanpa tindakan

c)

Memberikan hukuman kepada anak-anak jalanan

d)

Menyerahkan kasus ini ke dinas pendidikan

52.

Dalam sebuah demonstrasi, terjadi kericuhan akibat provokasi dari pihak tertentu. Apalangkah yang harus dilakukan Satpol PP berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020?

a)

Mengendalikan situasi dengan pendekatan persuasif dan berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya

b)

Membubarkan massa secara paksa tanpa dialog

c)

Menahan semua peserta demonstrasi

d)

Mengabaikan kericuhan untuk menghindari konflik

53.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren?

a)

Urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sepenuhnya

b)

Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah

c)

Urusan pemerintahan yang hanya dilakukan oleh pihak swasta

d)

Urusan pemerintahan yang terkait dengan hubungan internasional

54.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, apa saja tugas pokok Satpol PP?

a)

Menyelesaikan sengketa antar provinsi

b)

Menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan melindungi masyarakat

c)

Mengelola keuangan daerah secara mandiri

d)

Mengawasi pelaksanaan pemilu daerah

55.

Apa tujuan utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal?

a)

Memastikan semua layanan publik tersedia secara gratis

b)

Memberikan pedoman minimum bagi pemerintah daerah dalam melayani masyarakat

c)

Mengurangi tanggung jawab pemerintah pusat terhadap pelayanan dasar

d)

Meningkatkan hubungan antar provinsi dalam pengelolaan layanan

56.

Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, apa yang menjadi sasaran utama dari standar teknis mutu pelayanan dasar?

a)

Pemerataan anggaran daerah

b)

Peningkatan kualitas

57.

Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, apayang menjadisasaran utamadaristandarteknismutupelayanandasar?

a)

Pemerataan anggaran daerah

b)

Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan dasar yang optimal

c)

Peningkatan pendapatan pemerintah daerah

d)

Penyusunan peraturan internasional tentang pelayanan dasar

58.

Dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, apasajahak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Satpol PP?

a)

Hak untuk mengelola anggaran operasional secara independen

b)

Hak mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja

c)

Hak untuk menentukan peraturan daerah baru

d)

Hak untuk bekerja tanpa supervisi

59.

Apakewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019?

a)

Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah

b)

Menangani kasus tindak pidana berat

c)

Mengatur hubungan antar instansi pemerintah daerah

d)

Menyusun peraturan pemerintah pusat

60.

Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, apasajatugas Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum?

a)

Menyelesaikan konflik internasional

b)

Membantu masyarakat dalam penanganan darurat lokal dan melindungi aset publik

c)

Mengelola dana pendidikan daerah

d)

Menyusun rencana anggaran untuk pelayanan kesehatan

61.

Dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, apafungsi utama Standar Operasional Prosedur bagi Satpol PP?

a)

Memberikan pedoman pelaksanaan tugas dengan efektif dan efisien

b)

Menjaminkan kebebasan bertindak tanpa kendala hukum

c)

Menyediakan dana tambahan bagi kegiatan operasional

d)

Mengelola hubungan kerja dengan pemerintah pusat

62.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, apayang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut?

a)

Urusan pemerintahan yang dikerjakan bersama antara pusat dan daerah

b)

Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat

c)

Urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pihak swasta

d)

Urusan pemerintahan yang melibatkan organisasi internasional

63.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, apasajabentuk perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Satpol PP?

a)

Memberikan bantuan hukum terhadap pelanggaran pidana berat

b)

Melindungi masyarakat dari gangguan ketenteraman dan bencana lokal

c)

Menyediakan bantuan keuangan untuk kegiatan usaha kecil

d)

Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional

64.

Dalam sebuah kota besar, ditemukan banyak reklame ilegal yang dipasang tanpa izin di sepanjang jalan utama. Reklame-reklame tersebut mengganggu estetika kota dan melanggar peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, apalah langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh Satpol PP?

a)

Menghapus semua reklame tanpa pemberitahuan kepada pemilik

b)

Mengidentifikasi pemilik reklame, memberikan surat peringatan, dan menetapkan batas waktu untuk penghapusan

c)

Menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk mengambil tindakan

d)

Membiarkan reklame tetap ada sebagai toleransi terhadap usaha lokal

65.

Dalam inspeksi rutin, Satpol PP menemukan sebuah perusahaan yang menyimpan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) tanpa fasilitas pengelolaan yang sesuai standar. Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, apa langkah yang harus dilakukan Satpol PP?

a)

Menutup perusahaan tanpa pemberitahuan

b)

Mengamankan lokasi, berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup, dan memastikan tindakan segera dilakukan untuk mengelola limbah tersebut

c)

Memberikan peringatan tertulis tanpa tindakan lebih lanjut

d)

Menyerahkan kasus tersebut langsung ke pengadilan

66.

Dalam sebuah desa, terjadi konflik antar warga terkait penggunaan lahan pertanian yang diklaim oleh dua pihak berbeda. Konflik ini mulai mempengaruhi ketertiban umum. Apalah strategi yang harus dilakukan Satpol PP berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020?

a)

Membubarkan kedua kelompok tanpa mediasi

b)

Menyelesaikan konflik melalui mediasi dan dialog

c)

Mengabaikan konflik dan membiarkan warga menyelesaikan sendiri

d)

Melaporkan konflik kepada pemerintah daerah

67.

ApalangkahstrategisyangharusdilakukanSatpolPP berdasarkanPermendagriNomor26Tahun2020?

a)

Membubarkankeduakelompoktanpamediasi

b)

Mengadakandialogmediasidenganmelibatkantokohmasyarakatuntuk menyelesaikankonfliksecaradamai

c)

Memberikankeputusansepihaktentanghakkepemilikanlahan

d)

Membawakasusinikeranahhukumtanpamemberikansolusilangsung

68.

BerdasarkanPeraturanPemerintahNomor2Tahun2018, bagaimanaSatpolPP harusmenanganisituasiini?

a)

Menutuppasartanpadiskusilebihlanjut

b)

Memberikanperingatandanmenetapkanaturantegastentangpengelolaan sampahdipasar,sertaberkoordinasidengandinaskebersihan

c)

MengabaikankeluhanmasyarakatkarenainibukantugasutamaSatpolPP

d)

Menyerahkanmasalahinikepadaaparatkepolisian

69.

BerdasarkanPermendagriNomor17Tahun2019, bagaimanaSatpolPPharusmenindakkasus ini?

a)

Menutuppabriktanpaproseshukum

b)

Membinapemilikpabrikuntuksegeramengurusizindanmelakukanpengelolaan dampaklingkungan

c)

Melaporkanlangsungkepemerintahpusatuntuktindakanlebihlanjut

d)

Membiarkanpabrikberoperasiselamawargatidakkeberatan

70.

ApalangkahstrategisyangdapatdiambilSatpolPP berdasarkanPermendagriNomor3Tahun2019?

a)

Menghentikanoperasionalperusahaantanpamemberisolusi

b)

Berkoordinasidengandinaslingkunganhidupuntukmenghentikanaktivitasdan mengarahkanperusahaanmengurusizinyangsesuai

c)

Mengizinkanperusahaanberoperasisementarawaktu

d)

Menyerahkankasuslangsungkepengadilantanpatindakanpreventif

71.

ApalangkahawalyangharusdilakukanSatpolPP berdasarkanPermendagriNomor23Tahun2023?

a)

Membubarkanacaratanpaberkoordinasi

b)

Melaporkankasustersebutkepihakkepolisianuntukpenangananlebihlanjut sambilmengamankanlokasi

c)

Menyelesaikankasusditempattanpamelibatkanaparathukum

d)

Membiarkanacaraberlanjuthinggaselesai

72.

BerdasarkanPermendagriNomor26Tahun2020, apa langkah yang dapat dilakukan?

a)

Membubarkanpraktikperjudiandanmelaporkankepadaaparatkepolisianuntuk tindakanhukum

b)

Membiarkanpraktiktersebutselamatidakadakeluhanmasyarakat

c)

Menutupkawasantersebuttanpapembe

73.

kahyangdapatdilakukan?

a)

Membubarkanpraktikperjudiandanmelaporkankepadaaparatkepolisianuntuktindakanhukum

b)

Membiarkanpraktiktersebutselamatidakadakeluhanmasyarakat

c)

Menutupkawasantersebuttanpapemberitahuan

d)

Menyerahkansemuapelakukepadapengadilan

74.

DalamPermendagriNomor26Tahun2020,apatugasutamadarianggotaPerlindunganMasyarakat(Linmas)?

a)

Menyusunrencanapembangunandaerah

b)

Membantumenjagaketertibanumumdanketenteramanmasyarakat,sertapenanggulanganbencana

c)

Mengawasiaktivitasperdaganganinternasional

d)

Menjalankantugasdiplomasidenganpihakasing

75.

ApaperanLinmasdalampenanggulanganbencanasesuaiPermendagriNomor26Tahun2020?

a)

Memberikanarahantekniskepadapemerintahdaerah

b)

Membantuevakuasikorbandanmendistribusikanbantuankepadamasyarakatterdampak

c)

Mengaturkebijakanmitigasibencanaditingkatnasional

d)

Menyusunlaporankeuanganuntukkegiatanpenanggulanganbencana

76.

BerdasarkanPermendagriNomor26Tahun2020,siapayangbertanggungjawabdalampembinaananggotaLinmasditingkatdesa?

a)

Bupati/WaliKota

b)

KepalaDesa/Lurah

c)

Gubernur

d)

KepalaSatpolPP

77.

Dalamsituasidarurat,anggotaLinmasdimintauntukmembantumengamankanpemilihanumumditingkatdesa.ApaperanmerekasesuaiPermendagriNomor26Tahun2020?

a)

Melakukaninvestigasiterhadappelanggaranpemilu

b)

Menjagakeamananditempatpemungutansuara(TPS)danmembantukelancaranprosespemilu

c)

Mengawasipenghitungansuarasecaralangsung

d)

Mengaturdistribusilogistikpemilukeseluruhwilayah

78.

ApahubunganantaraLinmasdanSatpolPPdalampelaksanaantugasditingkatdaerah?

a)

LinmasbertanggungjawablangsungkepadaSatpolPPdalampenangananketertibanumumdanketenteramanmasyarakat

b)

LinmasbekerjasecaraindependentanpakoordinasidenganSatpolPP

c)

Linmashanyabertugasuntukurusanadministratif

d)

LinmastidakmemilikihubungankerjadenganSatpolPP

79.

Dalamkegiatanmasyarakatyangberpotensimenimbulkankerumunanbesar,sepertiacaratradisionalataukeagamaan,bagaimanaperanLinmassesuaiPermendagriNomor26Tahun2020?

a)

Membubarkanacarauntukmencegahkerumunan

b)

Membantumengaturlalulintasdanmemberikanperlindungankepadapesertaacara

c)

Melakukanpenegakanhukumterhadappelanggaranacara

d)

Menjadipelaksanautamaacaratersebut

80.

Dalamskasuskonflikhorizontalantaraduakelompokwargadisebuahdesa,apa langkahayangharusdiambilolehanggotaLinmassesuaiPermendagriNomor26Tahun2020?

a)

Menghentikankonfliksecaralangsungdenganmenggunakankekerasan

b)

MelakukanmediasiawaluntukmeredakankonfliksambilberkoordinasidenganpihakSatpolPPdanaparatkeamananlainnya

c)

Membawasemuapihakyangbertikaikekantorpolisitanpadiskusi

d)

Mengabaikankonflikkarenatidakmemilikikewenanganlangsung

81.

BerdasarkanPermendagriNomor26Tahun2020,bagaimanaanggotaLinmasdilibatkandalamprogrampencegahankejahatandiwilayahdesa?

a)

MembantuSatpolPPdalammemberikansosialisasidanedukasiterkaitkeamananlingkungan

b)

Menangkappelakukejahatansecaramandiri

c)

Menyusunlaporankeuanganuntukprogramkeamanandesa

d)

Mengawasiaktivitasekonomiwargadesa

82.

DalampelaksanaantugasLinmas,apabentukpenghargaanyangdapatdiberikankepadaanggotayangberprestasisesuaiPermendagriNomor26Tahun2020?

a)

Promosijabatanketingkatnasional

b)

Pemberianpenghargaanberupainsentifatausertifikatsebagaibentukapresiasi

c)

Penghapusantugasoperasionaluntukanggotayangberprestasi

d)

Hakuntukmembuatkebijakanbarudidesa

83.

ApakualifikasidasaryangharusdimilikiseseoranguntukmenjadianggotaLinmasberdasarkanPermendagriNomor26Tahun2020?

a)

Berpendidikanminimalsarjana

b)

Berusiaminimal18tahun,sehatjasmanidanrohani,sertaberdomisilidiwilayahsetempat

c)

Memili

84.

Linmas berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020?

a)

Berpendidikan minimal sarjana

b)

Berusia minimal 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta berdomisili di wilayah setempat

c)

Memiliki pengalaman dalam bidang militer

d)

Memiliki hubungan kerja dengan Satpol PP sebelumnya

85.

Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, apa tujuan utama dari Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Satuan Polisi Pamong Praja?

a)

Memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan hukum

b)

Memberikan kewenangan mutlak kepada Satpol PP untuk mengambil tindakan hukum

c)

Mengurangi tugas administratif di pemerintah daerah

d)

Mengarahkan Satpol PP untuk fokus pada tugas keamanan internasional

86.

Dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, apa yang dimaksud dengan kode etik Polisi Pamong Praja?

a)

Pedoman perilaku yang mengatur tindakan dan sikap Satpol PP dalam menjalankan tugas

b)

Aturan yang mengatur hubungan antara Satpol PP dan aparat kepolisian

c)

Kebijakan nasional tentang pengelolaan keamanan

d)

Protokol kerjasama dengan negara lain dalam penegakan hukum

87.

Seorang anggota Satpol PP melakukan tindakan represif terhadap pedagang kaki lima tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam SOP. Apa pelanggaran yang terjadi berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023?

a)

Pelanggaran administrasi

b)

Pelanggaran kode etik Satpol PP

c)

Pelanggaran hukum internasional

d)

Pelanggaran pengelolaan anggaran

88.

Dalam sebuah operasi penertiban, Satpol PP menemukan bangunan ilegal di kawasan hijau. Berdasarkan SOP, apa langkah pertama yang harus dilakukan?

a)

Melakukan pembongkaran tanpa pemberitahuan

b)

Memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan dan menetapkan waktu untuk pembongkaran sukarela

c)

Menunggu arahan dari pemerintah pusat

d)

Mengajukan laporan langsung ke pengadilan

89.

Dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, apa yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam kode etik Polisi Pamong Praja?

a)

Mengutamakan tindakan persuasif dan tidak menggunakan kekerasan tanpa alasan yang sah

b)

Memberikan sanksi langsung tanpa mempertimbangkan aturan hukum

c)

Mengelola anggaran daerah secara mandiri

d)

Mengutamakan pelaksanaan tugas administratif

90.

Dalam patroli rutin, seorang anggota Satpol PP menerima imbalan dari pengusaha ilegal untuk mengabaikan pelanggaran peraturan daerah. Apa bentuk pelanggaran ini berdasarkan kode etik Satpol PP?

a)

Pelanggaran administratif

b)

Pelanggaran kode etik terkait integritas dan profesionalisme

c)

Pelanggaran hukum internasional

d)

Pelanggaran SOP terkait pengelolaan anggaran

91.

Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, bagaimana SOP mengatur langkah-langkah dalam menangani demonstrasi masyarakat yang melibatkan kericuhan?

a)

Membubarkan kerumunan tanpa dialog

b)

Berkoordinasi dengan aparat keamanan, menggunakan pendekatan persuasif, dan menghindari kekerasan yang tidak perlu

c)

Menahan semua peserta demonstrasi tanpa pengecualian

d)

Membiarkan demonstrasi berlanjut tanpa tindakan

92.

Dalam sebuah insiden, Satpol PP terlibat dalam konflik dengan warga selama penertiban bangunan liar. Berdasarkan kode etik, bagaimana seorang anggota Satpol PP harus bertindak?

a)

Menghindari konflik langsung dan mengutamakan dialog untuk menyelesaikan permasalahan

b)

Menggunakan kekuatan penuh untuk menertibkan warga

c)

Membubarkan warga tanpa pemberitahuan

d)

Membiarkan konflik terjadi tanpa tindakan

93.

Apa peran pengawasan internal dalam penerapan kode etik Polisi Pamong Praja berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023?

a)

Mengawasi pelaksanaan tugas anggota Satpol PP agar sesuai dengan SOP dan kode etik

b)

Memberikan sanksi langsung

c)

pemberian hukuman langsung

d)

Pemanggilan Sidang Kode Etik