wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

BAB 3 BAGIAN 2 KELAS 8

Total questions: 15

Worksheet time: 8mins

Name
Class
Date
1.

Suprastruktur politik di Indonesia terdiri atas tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan ….

a)

eksekutif, legislatif, dan yudikatif

b)

legislatif, eksekutif, dan federatif

c)

eksekutif, yudikatif, dan federatif

d)

legislatif, yudikatif, dan federatif

2.

Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, antara lain dipegang oleh ….

a)

Mahkamah Agung

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Dewan Perwakilan Daerah

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

3.

Pasal 7B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih ratif atif atif kan um ng dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden." Ketentuan tersebut memperlihatkan prinsip..

a)

Desentralisasi

b)

executive heavy

c)

checks and balances

d)

otonomi seluas-luasnya

4.

Kekuasaan dalam arti sempit mengacu pada kekuasaan yang dipegang oleh ….

a)

Mahkamah Agung

b)

Presiden

c)

DPR

d)

BPK

5.

Salah satu perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia sejak amendemen UUD NRI Tahun 1945 adalah ….

a)

pemilihan presiden secara langsung

b)

pelaksanaan pemilu setiap lima tahun

c)

kekuasaan eksekutif menjadi sangat menonjol

d)

kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi dominan

6.

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu disebut asas ....

a)

Dekonsentrasi

b)

Desentralisasi

c)

otonomi daerah

d)

tugas pembantuan

7.

PP RI No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan wujud kewenangan pemerintah pusat dan termasuk penyelenggaraan urusan pemerintahan ….

a)

Wajib

b)

Pilihan

c)

Umum

d)

Absolut

8.

Perhatikan perilaku-perilaku berikut.

(1) Menjadi relawan untuk menyukseskan acara pentas seni di sekolah.

(2) Mau bergaul dengan teman yang berbeda suku dan keyakinan.

(3) Selalu aktif menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok.

(4) Bangga dan mencintai makanan dan minuman tradisional.

(5) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

Perilaku yang merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila ditunjukkan oleh nomor ....

a)

(1), (2), dan (3)

b)

(1), (2), dan (4)

c)

(2), (3), dan (4)

d)

(3), (4), dan (5)

9.

Berdasarkan kesepakatan Konferensi Meja Bundar, berdirilah Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara seperti ini dalam sidang BPUPK disampaikan oleh....

a)

Muhammad Yamin

b)

Mohammad Hatta

c)

Soekarno

d)

Soepomo

10.

Berikut yang bukan ciri-ciri bentuk pemerintahan republik adalah....

a)

kepala negara dipilih melalui pemilihan umum

b)

masa jabatan kepala negara sudah ditetapkan

c)

raja atau kaisar menjadi kepala negara

d)

tidak adanya sistem dinasti

11.

Agar hak-hak asasi warga negara lebih terjamin, menurut prinsip trias politika, fungsi-fungsi kekuasaan negara sebaiknya diberikan kepada orang yang ….

a)

Sama

b)

Berbeda

c)

Berkuasa

d)

Berkualitas

12.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, sistem kelembagaan yang diterapkan di Indonesia adalah separation of power. Hal ini bertujuan agar terwujud..

a)

otonomi seluas-luasnya

b)

checks and balances

c)

executive heavy

d)

trias politika

13.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh lembaga.....

a)

Eksaminatif

b)

Eksekutif

c)

Legislatif

d)

Yudikatif

14.

Sistem presidensial kembali dilaksanakan di Indonesia sejak ….

a)

Maklumat Pemerintah 14 November 1945

b)

Dekret Presiden 5 Juli 1959

c)

Republik Indonesia Serikat

d)

Berlakunya UUDS 1950

15.

Berikut yang bukan asas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah adalah....

a)

Desentralisasi

b)

Dekonsentrasi

c)

Tugas pembantuan

d)

Transaksi yang jujur