wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

BAB 3 19 soal

Total questions: 19

Worksheet time: 19mins

Name
Class
Date
1.

 

Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Dasar”.Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut salah satu teori kedaulatan yang antara lain di gagas oleh…

a)

Jean Bodin

b)

Paul Laband

c)

J. J Rousseau

d)

Nicollo Machiavelli

2.

Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan ….

a)

dipandang sebagai cirri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia.

b)

memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD

c)

memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden

d)

representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

3.

Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah …..

a)

Saling bertentangan

b)

Satu kesatuan

c)

Tidak Selaras

d)

Berdiri sendiri

4.

Dibawah ini yang bukan wujud sikap positif masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan :

a)

bekerjasama dengan Negara tetangga untuk mencari keuntungan pribadi

b)

Berpartisipasi aktif terhadap pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintahan.

c)

Memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun terhadap kebijakan pemerintahan yang kurang berorientasi banyak pada rakyat.

d)

Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri.

5.

Secara historis UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.  Majelis Permusyawaratan Rakyat berwewenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara singkat sebagai berikut. kecuali …..

a)

Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

b)

Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.

c)

Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.

d)

Sebagai hukum dasar maka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan

6.

Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut :

a)

Presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Pimpinan DPR, berikut memuat menteri yang ditugaskan untuk membahas bersama DPR.

b)

DPR bersama Pemerintah membahas rancangan undang-undang dari Presiden

c)

DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden.

d)

Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.

7.

Peraturan Daerah (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan Daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan Perda apabila …

a)

nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

b)

DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda Provinsi.

c)

Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi

8.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dibentuk oleh …

a)

DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi.

b)

DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis

c)

DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota

d)

Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi

9.

Pancasila mengandung nilai-nilai penting. Salah satu nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah ...

a)

Solidaritas

b)

Partisipasi

c)

Demokrasi

d)

Kesetaraan

10.

Dengan dibacakannya teks proklamasi 0leh Ir.Soekarno pada tanggal 17 agustus 1945, hal ini menandakan bahwa …

a)

Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat

b)

Negara Indonesia memiliki kebebasan menentukan nasib bangsa sendiri

c)

Negara indonesia dapat menguasai wilayah negara penjajah

d)

Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan

11.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara bersifat terbuka. Artinya...

a)

Menerima pengaruh asing sebagai suatu keharusan

b)

Menerima pengaruh dan budaya asing dengan selektif

c)

Menerimamasuknya ajaran dan pandangan ideologi yang lain

d)

Menyaring budaya dan iptek dengan penuh kewaspadaan

12.

Pemilihan umum dilakukan untuk …..

a)

Memilih Presiden dan Wakil Presiden

b)

Memilih Bupati dan Gubernur

c)

Memilih anggota DPR

d)

Semua jawaban benar

13.

Agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara maka seharusnya nilai-nilai Pancasila harus …

a)

Dihafalkan isinya

b)

Dihayati isinya

c)

Di hayati dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari

d)

Dijadikan acuan selama berada di sekolah

14.

Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.  Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut;  …

a)

Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

 

b)

Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

c)

Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu (pasal 2 (1)). UUD 1945 amandemen.

d)

Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusional).

15.

Makna demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah, antara lain...

a)

Pemilihan kepala daerah secara langsung

b)

Pemilihan ketua RT secara langsung

c)

Sidang paripurna DPR menetapkan undang-undang

d)

Laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dalam pendidikan

16.

MPR merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat denganlembaga negara yang lain. Hal ini berbeda dengan kedudukan MPR sebelum perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga Negara tertinggi. Tugas dan wewenang MPR ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu,,,

a)

Fungsi Legislasi, ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden

b)

Hak Mengeluarkan Pendapat, ialah hak untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah.

c)

Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)]

d)

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.

17.

Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan ….

a)

dipandang sebagai cirri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia.

 

b)

memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD

c)

memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden

d)

representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

18.

Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah …..

a)

Saling bertentangan

b)

Satu kesatuan

c)

Tidak Selaras

d)

Berdiri sendiri

19.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain.  Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan UU Nomor ….

a)

12 Tahun 2011

b)

11 Tahun 2012

c)

12 Tahun 2013

d)

11 Tahun 2014