NEW
Font size
WorksheetsLatihan soal ASAS 1 Pendidikan Pancasila
Total questions: 55
Worksheet time: 43mins
Jihan dan teman-teman bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Jihan dan teman-teman telah melakukan tindakan yang mencerminkan nilai kerakyatan di lingkungan ....
sekolah
keluarga
masyarakat
bangsa dan negara
Salah satu penerapan nilai kerakyatan di lingkungan keluarga adalah ....
melaksanakan tugas rumah sesuai pembagian dalam musyawarah keluarga
memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas
mendukung program kerja pemerintah pusat
mengikuti musyawarah antar warga msyarakat
Mengikuti kegiatan gotong royong merupakan salah satu bentuk penerapan nilai sila ketiga pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai pancasila yaitu ....
cinta tanah air dan bangsa
bangga sebagai bangsa Indonesia
rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
Tindakan yang mencerminkan nilai ketuhanan adalah ...
mempelajari kebudayaan daerah
menggunakan produk-produk dalam negeri
menyukai makanan daerah atau tradisional
beribadah dan berdoa sesuai agama yang dianut
Pada gambar ini menunjukan bahwa suatu keadilan adalah ....
sama rata
sesuai porsinya
sesuai dengan aturan
pilih kasih
Pak Syamsudin adalah seorang ketua RT di kompleks tempat tingglaku. Beliau secara rutin berkeliling mengunjungi warganya. Jika ada warga yang sakit atau mendapat musibah, dengan ringan tangan beliau membantunya. Beliau sosok juga pemimpin yang memperhatikan kesehjateraan warganya. Perilaku Pak Syamsudin merupakan penerapan Pancasila terutama sila ....
Satu
Dua
Tiga
empat
Apa peran pemerintah dalam implementasi peraturan perundang-undangan?
Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat, mengawasi, dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah hanya bertugas untuk membuat peraturan tanpa pengawasan.
Pemerintah hanya mengawasi tanpa membuat peraturan.
Pemerintah tidak memiliki peran dalam penegakan hukum.
Jelaskan fungsi dari lembaga legislatif dalam implementasi peraturan!
Menetapkan hukum pidana
Membuat kebijakan ekonomi
Mengawasi anggaran negara
Fungsi lembaga legislatif dalam implementasi peraturan adalah membuat, mengubah, mencabut peraturan, serta mengawasi pelaksanaannya.
Jelaskan peran lembaga yudikatif dalam implementasi peraturan!
Lembaga yudikatif tidak memiliki peran dalam penyelesaian sengketa.
Lembaga yudikatif hanya bertugas membuat peraturan baru.
Lembaga yudikatif berfokus pada pengawasan lembaga eksekutif.
Lembaga yudikatif memastikan implementasi peraturan melalui penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.
Sebutkan satu peraturan yang mengatur kegiatan di sekolah!
Larangan menggunakan ponsel di kelas.
Kewajiban mengenakan seragam sekolah.
Kewajiban membawa buku pelajaran setiap hari.
Waktu istirahat yang tidak terbatas.
Sebutkan satu contoh peraturan lalu lintas yang harus diikuti!
Mematuhi rambu lalu lintas.
Mengabaikan rambu lalu lintas.
Berhenti di tengah jalan.
Membiarkan kendaraan melaju tanpa kontrol.
Apa yang harus dilakukan jika ada konflik di sekolah?
Abaikan masalah dan biarkan berlalu.
Laporkan kepada guru tanpa mencoba menyelesaikannya.
Diskusikan secara terbuka dan cari solusi bersama.
Bergabung dengan salah satu pihak dan menambah konflik.
Sebutkan satu peraturan yang berlaku di sekolah!
Siswa wajib mengenakan seragam sekolah.
Siswa tidak boleh membawa buku ke sekolah.
Siswa harus datang terlambat setiap hari.
Siswa diperbolehkan memakai pakaian bebas.
Salah satu tujuan dibuatnya peraturan dalam kehidupan masyarakat adalah untuk….
mengekang kebebasan hidup seseorang dalam masyarakat
membatasi seseorang dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat
mengatur sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat
memberikan hukuman kepada masyarakat yang bersalah
Manfaat ketaatan terhadap peraturan yang berlaku bagi diri sendiri adalah...
ketenangan dan tidak merasa dikejar-kejar perasaan bersalah
terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat
hak dan kewajiban dapat terlaksana secara seimbang
terciptanya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat
Hukum menurut bentuknya ada yang tertulis dan tidak tertulis. Salah satu bentuk hukum tertulis dalam kehidupan bernegara adalah...
Undang-undang
Kebiasaan
Adat istiadat
Moral
Penerapan tata tertib siswa di sekolah memiliki tujuan untuk ….
mengatur sikap dan perilaku siswa agar sesuai dengan ketentuan
mendisiplinkan siswa agar tidak ada yang berbeda pendapat
memberikan rasa takut dengan sanksi yang diberikan sekolah
membatasi ruang gerak siswa di sekolah
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini memiliki makna bahwa ….
penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia berlandaskan hukum
negara Indonesia mempunyai hukum sejak zaman nenek moyang
hukum di Indonesia dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya.
negara Indonesia bangga menjadi negara hukum
Warga negara yang baik adalah warga negara yang mematuhi hukum atas dasar....
takut dikenakan sanksi hukum
menjaga ketertiban,kenyamanan, ketenteraman dan keadilan
diharuskan oleh pemerintah
rugi fisik dan materi jika melanggar hukum
Contoh perbuatan siswa yang mencerminkan ketaatan terhadap peraturan tertulis di sekolah adalah…
melaksanakan apa saja perintah guru
memakai seragam sekolah dengan atribut lengkap
mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah
membaca buku di perpustakaan ketika pelajaran berlangsung
Perbuatan yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah...
berperilaku sopan dan santun kepada orang yang lebih tua.
selalu berkata jujur kepada setiap orang
selalu membayar pajak tepat pada waktunya.
mengikuti perayaan hari besar agama dengan hikmat.
Contoh sikap bertanggung jawab seorang anak dalam melaksanakan aturan hidup di keluarga adalah …
membantu pekerjaan orang tua bila disuruh
memberikan usulan pendapat dengan baik dan sopan
mengasuh adik bila menangis
belajar terus walaupun orang tua menyuruh
Peraturan harus ditaati agar tercipta...
Kerukunan dan ketertiban
Permusuhan dan kekacauan
Ketidaknyamanan
Kerusuhan
Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan...
Undang-undang
Peraturan Daerah Provinsi
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah kabupaten/kota
Dalam keadaan yang memaksa, presiden berhak mengeluarkan...
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Peraturan Daerah
Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..
Peraturan pemerintah
UUD 1945
Peraturan Presiden
Undang-undang/PERPU
Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Federatif
Peraturan yang dibentuk untuk menjalankan UUD adalah..
Undang-undang
Peraturan Presiden
Peraturan pemerintah
Peraturan menteri
Sebutkan salah satu fungsi dari UUD NRI Tahun 1945!
Sebagai pedoman dalam berbisnis.
Sebagai dasar hukum negara Indonesia.
Sebagai sumber daya alam Indonesia.
Sebagai alat pemersatu bangsa.
Apa yang dimaksud dengan Ketetapan MPR?
Ketetapan MPR adalah rekomendasi dari partai politik.
Ketetapan MPR adalah undang-undang yang disahkan oleh pemerintah.
Ketetapan MPR adalah keputusan yang diambil oleh presiden.
Ketetapan MPR adalah keputusan resmi yang diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia.
Siapa yang berwenang mengubah UUD NRI Tahun 1945?
Mahkamah Konstitusi (MK)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Presiden Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Apa perbedaan antara UUD dan Ketetapan MPR?
UUD adalah hukum dasar, Ketetapan MPR adalah keputusan MPR yang bersifat mengikat.
Ketetapan MPR adalah hukum dasar negara.
UUD adalah keputusan MPR yang bersifat mengikat.
UUD dan Ketetapan MPR adalah dokumen yang sama.
Apa yang dimaksud dengan amendemen UUD?
Amendemen UUD adalah penegasan terhadap Undang-Undang Dasar yang ada.
Amendemen UUD adalah perubahan atau penambahan terhadap Undang-Undang Dasar.
Amendemen UUD adalah penghapusan Undang-Undang Dasar.
Amendemen UUD adalah proses pemilihan umum untuk mengganti Undang-Undang Dasar.
Langkah pertama dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia adalah:
Pengesahan oleh Presiden
Pembahasan di DPR
Penetapan oleh Mahkamah Konstitusi
Pengajuan RUU oleh Presiden atau DPR
Siapa yang memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU)?
Presiden, DPR, dan DPD
Presiden dan Mahkamah Agung
DPR dan Mahkamah Konstitusi
DPR dan Pemerintah Daerah
Setelah rancangan undang-undang disetujui oleh DPR dan Presiden, tahap selanjutnya adalah:
Uji publik
Penetapan oleh DPR
Pengesahan oleh Presiden
Penyusunan oleh kementerian terkait
Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD harus berkaitan dengan:
Perdagangan internasional
Hubungan luar negeri
Otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam
Pendidikan nasional
Apabila Presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang dalam jangka waktu 30 hari, maka:
RUU tersebut dianggap batal
RUU tersebut harus dibahas ulang
RUU tersebut otomatis menjadi undang-undang
RUU tersebut diserahkan ke Mahkamah Konstitusi
Dalam proses pembahasan RUU di DPR, rapat dilakukan oleh:
Presiden dan Menteri terkait
DPR dan DPD
Komisi terkait di DPR
Partai politik
Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
sumber dari perundang-undangan
kaidah negara yang fundamental
norma dasar dan pertama
sumber hukum tertinggi
Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...
UU dan Perpu
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang berada di nomor urut...
dua
tiga
empat
lima
Kepala pemerintahan di daerah Provinsi adalah...
Gubernur
Bupati
Walikota
DPRD
Kepala Pemerintahan di Kota adalah...
Gubernur
Bupati
Walikota
DPRD
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor...
11 Tahun 2012
12 Tahun 2011
12 Tahun 2012
11 Tahun 2011
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...
tiga kali
empat kali
lima kali
enam kali
Amati Wacana di bawah ini!
90 Persen Pelajar Pelanggar Lalu Lintas Tidak Punya SIM
Jakarta - Tingginya jumlah kasus kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar, diyakini akibat rendahnya kepatuhan dan kemampuan berkendara. Bahkan 90 persen di antara pelajar yang melanggar lalu lintas itu tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).
"90 persen lebih itu mereka tidak punya SIM. Baik pelajar yang sudah cukup usia untuk memiliki SIM atau pelajar yang memang belum cukup usia untuk mendapatkan SIM," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, Senin (23/9/2013).
Sementara untuk jenis pendidikan dari pelanggar tingkat Sekolah Dasar, mencapai 182 orang. Sedangkan pelanggar di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 1.384 orang dan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 4.151 kasus.
"Tapi di antara mereka itu mungkin ada yang punya SIM, terutama yang duduk di bangku SMA yang sudah berusia 17 tahun. Kalau anak SD dan SMP, sudah pasti mereka tidak memiliki SIM," jelas Rikwanto.
( Sumber: http://news.detik.com/)
Dengan mengamati kasus dalam berita di atas, maka pelanggaran lalu lintas tersebut dapat terjadi karena …..
Kurangnya pengawasan orangtua
penegakkan hukum yang tidak tegas
kesadaran hukum masyarakat masih rendah
ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundangan
Simak cerita dibawah ini !
Andi, seorang siswa yang rajin belajar. Andi berangkat ke sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh andi sehingga andi tidak pernah ditegur oleh guru. Pada akhir semester, nilai rapor pengetahuan andi sangat baik dan nilai rapor sikap dan keterampilan andi pun sangat baik. orang tua Andi merasa bangga terhadap nilai yang telah diperolehnya.
Dari cerita tersebut, dapat disimpulkan andi adalah ...
Sosok yang berani dan pantang menyerah.
Sosok yang taat atau siap sedia melaksanakan aturan.
Sosok yang pintar dan patuh kepada guru
Sosok yang sadar hukum dan pintar
Perhatikan gambar dibawah ini !
Gambar disamping merupakan salah satu contoh jenis tata urutan peraturan perundanng-undangan ....
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Undang-undang
Peraturan Daerah
Perhatikan data berikut :
(1) Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD Kabupaten/Kota secara tertulis
(2) DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota
(3) Apabila memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda disahkan oleh Bupati/Walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota
Urutan yang benar dalam Proses penyusunan Perda yang diusulkan Bupati/Walikota adalah ..
1,2,3
2,1,3
3,2,1
1,3,2
Perhatikan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia dibawah ini !
1. Penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.
2. Pengatur sebagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan.
3. Alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi.
Ketiga pernyataan diatas, adalah fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai ...
Alat kontrol, pengatur dan penentu
Pengatur, alat kontrol dan penentu
Penentu, alat kontrol dan pengatur
Penentu, pengatur dan alat kontrol
Perhatikan data di bawah ini :
1. Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti Undang-undang
2. Peraturan pemerintah
3. Peraturan daerah Provinsi
4. Peraturan Presiden
5. Ketetapan MPR
6. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
7. Peraturan daerah Kabupaten/Kota
Urutan yang benar jenis peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah ..
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7
6 – 1 – 5 – 2 – 4 – 3 - 7
6 – 5 – 1 – 2 – 4 – 3 – 7
1- 6 - 2 – 5 - 3 - 4 - 7
Nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi bersumber dari nilai-nilai yang riil ada/hidup dalam masyarakatnya, terutama pada waktu ideologi itu lahir.
Realitas
Idealisme
Fleksibilitas
Efektivitas
Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana. hal ini sesuai dengan nilai dasar Pancasila....
kemanusiaan
persatuan
kerakyatan
keadilan
Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka memilki nilai yang harus dijabarkan dalam sistem norma disebut ...
normatif
idealisme
realitas
praksis
