WorksheetsUUD 1945 dan Sejarahnya
Total questions: 82
Worksheet time: 1hrs 1mins
Tokoh-tokoh pernah menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua PPKI adalah ...
Ir. Seokarno dan Moh. Hatta
Moh. Hatta dan Moh. Yamin
Cipto Mangunkusumo dan Ahmad Dahlan
Ki Hajar Dewantara dan Ahmad Soebardjo
Kapan tepatnya UUD Negara Republik Indonesia disahkan?
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
19 Agustus 1945
14 November 1945
Apa yang menjadi titik utama dalam pembahasan sidang BPUPKI terkait UUD ?
Pembagian kekuasaan
Pembentukan negara Indonesia
Pembahasan mengenai hak asasi manusia
Pembentukan partai politik
Apa yang dimaksud dengan "Panitia Sembilan" dalam konteks perumusan UUD 1945?
Kelompok yang menentang kemerdekaan Indonesia
Grup yang menulis Rancangan Undang-Undang Dasar
Organisasi perlawanan terhadap Belanda
Badan penyelidik sejarah kemerdekaan Indonesia
Siapakah tokoh yang menjadi Ketua Panitia Sembilan?
Mohammad Hatta
Soekarno
Soebardjo
Ki Hajar Dewantara
Apa yang menjadi dasar filosofi bagi UUD 1945?
Pancasila
Trisaksi
Trikora
Ekasila
Apa yang menjadi ciri utama UUD 1945?
Pemerintahan otoriter
Sistem presidensial
Sistem monarki
Kekuasaan mutlak presiden
Apa yang dimaksud dengan "Tap MPRS" dalam UUD 1945?
Dasar hukum pelaksanaan demokrasi
Pengukuhan presiden
Pengesahan anggaran negara
Pengesahan UUD
Apa peran dari MPR dalam sistem politik Indonesia berdasarkan UUD 1945?
MPR bertindak sebagai lembaga yudikatif tertinggi
MPR memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan
MPR bertindak sebagai lembaga legislatif tertinggi
MPR bertanggung jawab atas keamanan nasional
Apa yang dimaksud dengan "Pemisahan Kekuasaan" dalam UUD 1945?
Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif
Kekuasaan penuh berada di tangan presiden
Penggabungan kekuasaan pemerintahan
Penyatuan lembaga legislatif dan eksekutif
UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali mengalami proses amendemen. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 ….
masih terdapat kekurangan dan kelemahan
bersifat supel dan luwes mengikuti zaman
bersifat supel dan luwes sesuai tuntutan MPR
sangat mudah diubah sesuai keinginan MPR
Setiap negara memiliki pedoman dalam penyelenggaraan ketatanegaraannya yang dikenal dengan konstitusi. Dari pernyataan tersebut, pernyataan berikut yang tepat mengenai konstitusi adalah bahwa konstitusi ….
tidak tertulis, sedangkan UUD tertulis
tidak sama dengan UUD
lebih luas dari UUD
lebih rendah dari UUD
Para pendiri negara dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, suku bangsa, dan kelompok organisasi, telah memberikan sumbangsih pemikirannya dalam perumusan UUD 1945. Sikap positif yang harus diwujudkan untuk meneladani suasana kebatinan proses perumusan UD 1945 tersebut yaitu peserta didik harus ….
mempertahankan pendapat sampai diterima orang lain
mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi
meyakini perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak dibenarkan
harus selalu mengutamakan kepentingan golongan dan kelompok
Pada masa persidangan BPUPK yang kedua, dibentuk beberapa Panitia Kecil yang bertugas untuk membahas keuangan dan ekonomi. Panitia kecil tersebut diketuai oleh ….
Moh. Hatta
Muh. Yamin
Soepomo
Achmad Soebardjo
Kecil yang bertugas untuk membahas keuangan dan ekonomi. Panitia kecil tersebut diketuai oleh ….
Moh. Hatta
Muh. Yamin
Soepomo
Achmad Soebardjo
Setiap peserta didik wajib menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Perbuatan peserta didik yang mencerminkan ketaatan tersebut adalah ….
menggunakan seragam sekolah dengan lengkap
melaksanakan semua perintah guru
mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah
berada di perpustakaan ketika jam belajar
UUD NRI 1945 dirumuskan oleh beberapa tokoh negara. Sikap yang harus dicontoh dari tokoh-tokoh negara tersebut adalah ….
idealisme dan separatisme
heroisme dan egoisme
idealisme dan individualisme
patriotisme dan nasionalisme
Keteladanan para tokoh perumus dalam merumuskan dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tersebut juga dapat kalian terapkan di sekolah dengan cara ….
mengerjakan setiap tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab
membantu teman sekelas dalam menjawab soal-soal ulangan
membantu guru dan berharap mendapatkan nilai yang baik
memilih kegiatan keluarga dibandingkan tugas kelompok
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ….
peserta didik yang berperilaku disiplin dalam menaati tata tertib sekolah paling banyak ditemui pada minggu keempat
tingkat kedisiplinan peserta didik dalam menaati tata tertib sekolah paling rendah terjadi pada minggu kedua
minggu ketiga menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan peserta didik dalam menaati tata tertib sekolah sangat baik
tidak ada peserta didik yang menunjukan sikap disiplin dalam menaati tata tertib di lingkungan sekolah tersebut
Berdasarkan tabel tersebut, ciri-ciri konstitusi ditunjukan oleh kelompok ….
I
II
III
IV
Dari pernyataan di atas, perilaku yang mencerminkan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ditunjukkan oleh nomor ….
(1) dan (2)
(1) dan (3)
(2) dan (3)
(3) dan (4)
Istilah konstitusi lebih tepat diartikan sebagai…
Hukum dasar
Hukum dasar tertulis
Hukum dasar tidak tertulis
Undang-undang Dasar
Pengertian konstitusi secara lengkap adalah...
Keseluruhan aturan yang tertulis yang mengatur tentang ketatanegaraan
Keseluruhan aturan yang tidak tertulis yang mengatur tentang ketatanegaraan
Keseluruhan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang ketatanegaraan
Keseluruhan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang rakyat
Hukum dasar terbagi menjadi 2 yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis sering juga disebut…
Undang-Undang Dasar
Konvensi
Hukum adat
Hukum alam
Perhatikan pernyataan berikut!
1) UUD NRI Tahun 1945
2) Maklumat Wakil Presiden No X
3) Dekrit Presiden 5 Juli 1959
4) Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945
5) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945
Hukum dasar terbagi menjadi 2 yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Contoh hukum dasar tidak tertulis atau konvensi di Indonesia adalah, kecuali...
1
2
3
4
5
Gambar tersebut merupakan contoh praktik ketatanegaraan yang tidak diatur dalam UUD NRI 1945, yakni...
Perayaan HUT Kemerdekaan RI
Sidang paripurna antara Presiden dan MPR
Konferensi pers Presiden
Pidato Kenegaraan Presiden
Konstitusi Negara Indonesia yang berlaku saat ini adalah…
UUD 1945
UUDS 1950
Konstitusi Republik Indonesia Serikat
UUD NRI Tahun 1945
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diartikan sebagai…
Suatu hukum dasar tidak tertulis yang menjadi sumber dari peraturan perundangan yang berlaku
Suatu hukum dasar tertulis yang kedudukannya dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi
Suatu hukum dasar tidak tertulis yang menjadi sumber dari peraturan perundangan di Indonesia
Suatu hukum dasar tertulis yang menjadi sumber dari peraturan perundangan yang berlaku serta merupakan hukum tertinggi
Berdasarkan sejarahnya, UUD 1945 pertama kali mulai dibahas oleh pendiri negara dalam agenda...
Sidang 1 BPUPKI
Sidang 2 BPUPKI
Sidang 1 PPKI
Sidang 2 PPKI
Sidang 2 BPUPKI dilakukan pada tanggal...
29 Mei - 1 Juni 1945
10 - 17 Juni 1945
18 Agustus 1945
10 - 17 Juli 1945
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Kata “Mukadimah” diganti dengan “Pembukaan”
2) Pada alinea keempat, kalimat “Hukum Dasar” diganti dengan “Undang-Undang Dasar”
3) Dalam preambule (Piagam Jakarta), anak kalimat : “Berdasarkan kepada Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari`at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”
4) Pasal 6 ayat 1 , “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” di coret
5) Pasal 7, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama", ditambah kalimat "hanya untuk satu kali masa jabatan"
Diantara pernyataan diatas, manakah yang bukan keputusan tentang hukum dasar pada sidang PPKI 18 Agustus 1945...
1
2
3
4
5
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat
3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950
4) Dekrit Presiden 5 Juli 1959
5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sejak merdeka, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian konstitusi tertulis. Berdasarkan pernyataan diatas, manakah yang bukan konstitusi tertulis…
1
2
3
4
5
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 merupakan hukum dasar tertulis yang pernah berlaku di Indonesia pada tanggal…
18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999
Konstitusi Republik Indonesia Serikat merupakan hukum dasar tertulis yang pernah berlaku di Indonesia pada tanggal…
18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999
UUD NRI 1945 pernah diamandemen sebanyak berapa kali...
2
3
4
5
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum
2) Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim
3) Merubah bentuk Negara Indonesia
4) Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD NRI Tahun 1945
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan pernyataan di atas, adapun yang bukan menjadi tujuan dilakukan amandemen adalah...
1
2
3
4
Sebelum amandemen, UUD NRI Tahun 1945 memiliki sistematika Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Namun setelah amandemen berubah menjadi...
Mukadimah dan pasal-pasal
Pembukaan dan batang tubuh
Mukadimah dan pembukaan
Pembukaan dan pasal-pasal
Berdasarkan perbandingan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, terdapat salah satu konstitusi yang memiliki perbedaan bentuk negara yakni...
UUD 1945: Kesatuan
KRIS: Federasi
KRIS: Kesatuan
UUDS 1950: Federasi
Konstitusi tertulis yang pernah berlaku manakah yang mempunyai sistem pemerintahan presidensial...
UUD 1945 dan UUD NRI 1945
UUD 1945 dan KRIS
UUD 1945 dan UUDS 1950
KRIS dan UUDS 1950
Konstitusi tertulis manakah yang mempunyai sistem pemerintahan parlementer...
UUD 1945 dan UUD NRI 1945
UUD 1945 dan KRIS
UUD 1945 dan UUDS 1950
KRIS dan UUDS 1950
Gambar tersebut merupakan susunan lembaga negara pada masa konstitusi tertulis...
UUD 1945
KRIS
UUDS 1950
UUD NRI 1945
UUD NRI 1945 dibuat dan disahkan bersamaan dengan diangkatnya Presiden pertama kali
pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh….
BPUPKI
PPKI
MPR
DPR
PRESIDEN
Kesepakatan Bersama merupakan kesepakatan kata atau permufakatan bersama dalam sebuah proses negosiasi termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya integrasi social. Hal ini bisa dilakukan dengan minimal berapa pihak?
SATU
DUA
TIGA
EMPAT
LIMA
Dalam Ketatanegaraan kita mengenal adanya bentuk negara, bentuk pemerintahan dan system pemerintahan yang bermacam-macam. Bentuk negara Indonesia yang kita gunakan adalah….
REPUBLIK
MONARKI
KESATUAN
SERIKAT
PARLEMENTER
Apabila dalam suatu negara kepala negaranya seorang Presiden sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, maka negara tersebut menggunakan system pemerintahan…
PARLEMENTER
PRESIDENSIIL
KESATUAN
SERIKAT
MONARKI
Undang Undang merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaannya. Undang Undang ini dibuat oleh Lembaga….
LEGISLATIF
EKSEKUTIF
YUDIKATIF
EKSAMINATIF
PRESIDEN
Dalam tata urutan perundangan, Pancasila berada di titik teratas. Maksudnya bahwa perundangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus bersumber pada Pancasila. Oleh sebab itu Pancasila dikatakan sebagai….
IDEOLOGI NEGARA
DASAR NEGARA
Pandangan Hidup Bangsa
Sumber dari segala sumber hukum
jati diri bangsa
Dalam melaksanakan hak asasi manusia, masyaraat Indonesia dilindungi oleh pemerintah, seperti yang diatur dalam UUD NRI 1945, khususnya pada pasal….
28
28A sampai 28J
26 sampai 34
27 sampai 34
. Semua pasal dalam UUD 1945
. Dalam kasus hukum, kita mengenal ada pengadilan dan peradilan. Sepintas seperti sama, tetapi sebenarnya adalah berbeda. Kalua pengadilan adalah tempat untuk mengadili, tetapi kalau peradilan adalah…..
Bukti di pengadilan
Proses untuk mengadili
Saksi dalam pengadilan
Lembaga yang bertugas untuk mengadili
Lembaga yang bertugas untuk melakukan penyidikan
MPR dalan struktur Ketatanegaraan Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk melantik Presiden. Dalam hal ini MPR kedudukannya dalam kelembagaan negara merupakan….
Lembaga tinggi negara
Lembaga tertinggi negara
Lembaga negara
Lembaga legislative
Lembaga eksekutif
. Dalam Ketatanegaraan teori trias politica merupakan teori tentang kekuasaan negara. Teori trias politica yang dikemukakan oleh Mentesquie salah satunya adalan kekuasaan untuk melaksanakan UU yang dipegang oleh…
DPR
MPR
PRESIDEN
BPK
MA
Dalam melakukan proses hukum bagi seorang yang sudah melakukan tindak criminal, dia akan disidangkan di pengadilan tingkat pertama yaitu di pengadilan….
Negeri
Negara
Tinggi
Agama
Mahkamah Agung
Seseorang yang melakukan tindak criminal, dinyatakan bersalah ataupun tidak bersalah yang
dilakukan oleh hakim dengan tuntutan dari Jaksa berdasarkan….
AA. Seseorang yang melakukan tindak criminal, dinyatakan bersalah ataupun tidak bersalah yang
dilakukan oleh hakim dengan tuntutan dari Jaksa berdasarkan….
Barang bukti
Saksi
Pengacara
Barang bukti dan saksi
Pembela
Tiap negara tentunya mempunyai Lembaga-lembaga negara yang memegang masing-masing kekuasaan. Lembaga tersebut harus saling berhubungan antara satu Lembaga dengan Lembaga yang lainnya agar pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan contoh tersebut, konstitusi memiliki fungsi yaitu,….
Menghadirkan keadilan
Memberikan ketertiban
Menjamin hak asasi warga negara
Menentukan dan membatasi kekuasaan negara
Mewujudkan nilai-nilai ideal antara lain kemerdekaan dan kebebasaN
. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
(1). Pada dasarnya kewajiban warga negara adalah kewajiban negara
(2). Menuntut hak terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan kewajiban
(3). Setiap warga negara mempunyai hak yang sama
(4). Hilangnya rasa aman merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak warga negara
Pernyataan yang benar ditunjukkan pada nomor.....
(1) dan (2)
(2) dan (3)
(1) dan (3
(2) dan (4)
(2) dan (4)
Berdasarkan sejarahnya, UUD NRI tahun 1945 sejak disahkan pada tahun 1945 talah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir terjadi perubahan atau amandemen pada tahun 2002 yang merupakan amandemen ke….
satu
dua
tiga
empat
lima
Hubungan antara Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945 sangat erat, karena Rumusan Pancasila tertuang juga dalam bagian dari UUD NRI tahun 1945, yaitu pada….
Pembukaan
Batang tubuh (pasalPasal)
Penjelasan
sistematika
penutup
Kesepakatan Bersama merupakan kesepakatan kata atau permufakatan bersama dalam sebuah proses negosiasi termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya integrasi social. Hal ini bisa dilakukan dengan minimal berapa pihak?
satu
dua
lima
Konvensi merupakan aturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulis yang terdapat dalam Tata urutan perundangan yang berlaku saat ini tertuang dalam ….
Tap MPRS No. XX/MPRS tahun 1966
Tap MPR No III tahun 2000
UU No. 10 tahun 2004
UU No.12 tahun 2011
UU No. 11 tahun 2012
Dalam pasal-pasal yang ada dalam UUD NRI tahun 1945, yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan wajib belajar dan hak untuk belajar bagi seluruh warga negara Indonesia, diatur dalam pasal….
27
28
29
30
31
Tata urutan perundang an bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu. Sedangkan Tata Urutan Perundangan yang sesuai dengan UU no 10 tahun 2004 adalah…
UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Keppres, PPL
UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Keppres, PPL
. UUD NRI 1945, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda
UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab
UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab
Gambar tersebut menunjukkan tata urutan perundangan yang ada di dalam….
Tap MPRS No. XX tahun 1966
UU No. 10 tahun 2004
UU No 12 tahun 2011
UU No. 11 tahun 2012
UU No. 12 tahun 2019
Istilah konstitusi lebih tepat diartikan sebagai…
Hukum dasar
Hukum dasar tertulis
Hukum dasar tidak tertulis
Undang-undang Dasar
Pengertian konstitusi secara lengkap adalah...
Keseluruhan aturan yang tertulis yang mengatur tentang ketatanegaraan
Keseluruhan aturan yang tidak tertulis yang mengatur tentang ketatanegaraan
Keseluruhan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang ketatanegaraan
Keseluruhan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang rakyat
Hukum dasar terbagi menjadi 2 yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis sering juga disebut…
Undang-Undang Dasar
Konvensi
Hukum adat
Hukum alam
Perhatikan pernyataan berikut!
1) UUD NRI Tahun 1945
2) Maklumat Wakil Presiden No X
3) Dekrit Presiden 5 Juli 1959
4) Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945
5) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945
Hukum dasar terbagi menjadi 2 yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Contoh hukum dasar tidak tertulis atau konvensi di Indonesia adalah, kecuali...
1
2
3
4
5
Gambar tersebut merupakan contoh praktik ketatanegaraan yang tidak diatur dalam UUD NRI 1945, yakni...
Perayaan HUT Kemerdekaan RI
Sidang paripurna antara Presiden dan MPR
Konferensi pers Presiden
Pidato Kenegaraan Presiden
Konstitusi Negara Indonesia yang berlaku saat ini adalah…
UUD 1945
UUDS 1950
Konstitusi Republik Indonesia Serikat
UUD NRI Tahun 1945
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diartikan sebagai…
Suatu hukum dasar tidak tertulis yang menjadi sumber dari peraturan perundangan yang berlaku
Suatu hukum dasar tertulis yang kedudukannya dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi
Suatu hukum dasar tidak tertulis yang menjadi sumber dari peraturan perundangan di Indonesia
Suatu hukum dasar tertulis yang menjadi sumber dari peraturan perundangan yang berlaku serta merupakan hukum tertinggi
Berdasarkan sejarahnya, UUD 1945 pertama kali mulai dibahas oleh pendiri negara dalam agenda...
Sidang 1 BPUPKI
Sidang 2 BPUPKI
Sidang 1 PPKI
Sidang 2 PPKI
Sidang 2 BPUPKI dilakukan pada tanggal...
29 Mei - 1 Juni 1945
10 - 17 Juni 1945
18 Agustus 1945
10 - 17 Juli 1945
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Kata “Mukadimah” diganti dengan “Pembukaan”
2) Pada alinea keempat, kalimat “Hukum Dasar” diganti dengan “Undang-Undang Dasar”
3) Dalam preambule (Piagam Jakarta), anak kalimat : “Berdasarkan kepada Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari`at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”
4) Pasal 6 ayat 1 , “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” di coret
5) Pasal 7, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama", ditambah kalimat "hanya untuk satu kali masa jabatan"
Diantara pernyataan diatas, manakah yang bukan keputusan tentang hukum dasar pada sidang PPKI 18 Agustus 1945...
1
2
3
4
5
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat
3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950
4) Dekrit Presiden 5 Juli 1959
5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sejak merdeka, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian konstitusi tertulis. Berdasarkan pernyataan diatas, manakah yang bukan konstitusi tertulis…
1
2
3
4
5
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 merupakan hukum dasar tertulis yang pernah berlaku di Indonesia pada tanggal…
18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999
Konstitusi Republik Indonesia Serikat merupakan hukum dasar tertulis yang pernah berlaku di Indonesia pada tanggal…
18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999
UUD NRI 1945 pernah diamandemen sebanyak berapa kali...
2
3
4
5
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum
2) Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim
3) Merubah bentuk Negara Indonesia
4) Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD NRI Tahun 1945
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan pernyataan di atas, adapun yang bukan menjadi tujuan dilakukan amandemen adalah...
1
2
3
4
Sebelum amandemen, UUD NRI Tahun 1945 memiliki sistematika Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Namun setelah amandemen berubah menjadi...
Mukadimah dan pasal-pasal
Pembukaan dan batang tubuh
Mukadimah dan pembukaan
Pembukaan dan pasal-pasal
Berdasarkan perbandingan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, terdapat salah satu konstitusi yang memiliki perbedaan bentuk negara yakni...
UUD 1945: Kesatuan
KRIS: Federasi
KRIS: Kesatuan
UUDS 1950: Federasi
Konstitusi tertulis yang pernah berlaku manakah yang mempunyai sistem pemerintahan presidensial...
UUD 1945 dan UUD NRI 1945
UUD 1945 dan KRIS
UUD 1945 dan UUDS 1950
KRIS dan UUDS 1950
Konstitusi tertulis manakah yang mempunyai sistem pemerintahan parlementer...
UUD 1945 dan UUD NRI 1945
UUD 1945 dan KRIS
UUD 1945 dan UUDS 1950
KRIS dan UUDS 1950
Gambar tersebut merupakan susunan lembaga negara pada masa konstitusi tertulis...
UUD 1945
KRIS
UUDS 1950
UUD NRI 1945
