wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

KUIS ATURAN PERUNDANGAN

Total questions: 96

Worksheet time: 2hrs 2mins

Name
Class
Date
1.

Dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah ....

a)

Pembukaan UUD 1945

b)

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

c)

Pasal 24 UUD 1945

d)

Keputusan Mahkamah Agung

2.

Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....

a)

Pancasila

b)

UUD 1945

c)

Keputusan Presiden

d)

Ketetapan MPR

3.

Pembuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan asas ....

a)

filosofis

b)

yuridis

c)

sosiologis

d)

normatif

4.

Ahli hukum yang mengemukakan teori piramida hukum adalah ....

a)

Von Savigny

b)

Hans Kelsen

c)

John Locke

d)

Montesquieu

5.

Norma yang paling tinggi di dalam piramida hukum disebut ....

a)

grondwet

b)

grundgezets

c)

grundnorms

d)

grondrecht

6.

Di dalam piramida hukum, norma yang lebih tinggi bersifat ....

a)

mutlak atau absolut

b)

mendasar dan umum

c)

khusus dan aktual

d)

tetap dan teknis

7.

Adapun yang dimaksud dengan asas lex posteriori derogate legi priori adalah ....

a)

peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama

b)

peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

c)

peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum

d)

peraturan yang lebih tinggi akan menghapus peraturan yang rendah

8.

Sesuatu yang menjadi dasar implementasi /pelaksanaan sistem hukum nasional ....

a)

Pancasila dan UUD 1945

b)

UUD 1945 dan Ketetapan MPR

c)

Undang-undang dan Prolegnas

d)

keadaan nyata dalam masyarakat

9.

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan RI secara normatif dapat kita lihat dalam ....

a)

Pembukaan UUD 1945

b)

UU Nomor 12 Tahun 2011

c)

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR

d)

Lembaran Negara

10.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa (kepentingan yang memaksa) adalah ....

a)

Peraturan Presiden

b)

Undang-undang

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

11.

Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....

a)

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

b)

Presiden dan DPR

c)

DPR dan MPR

d)

Presiden dan MPR

12.

Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah ....

a)

Presiden

b)

MPR

c)

DPR

d)

Mahkamah Agung

13.

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara ....

a)

berkedaulatan rakyat

b)

kesatuan

c)

hukum

d)

republik

14.

Pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di tingkat pemerintahan pusat adalah ....

a)

DPRD, DPD, DPR, dan MPR

b)

Presiden dan Gubernur

c)

MA, MK, DPR dan DPRD

d)

MPR, DPR, DPD, dan Presiden

15.

Hak DPR untuk mengajukan usul RUU disebut ....

a)

hak inisiatif

b)

hak istimewa

c)

hak legislatif

d)

hak normatif

16.

Kepala pemerintahan di tingkat Provinsi adalah ....

a)

Walikota

b)

Bupati

c)

Gubernur

d)

Presiden

17.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal…

a)

1 ayat (1)

b)

1 ayat (3)

c)

28 ayat (1)

d)

29 ayat (2)

18.

”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada…

a)

Pemerintah

b)

Presiden

c)

Hukum yang berlaku

d)

Norma yang berlaku

19.

Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…

a)

MPR

b)

DPR

c)

MK

d)

DPRD

20.

Setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari…

a)

Negara

b)

Hukum

c)

Peraturan Perundang-Undangan

d)

Wewenang MPR

21.

1. UUD NRI Tahun 1945

2. Ketetapan MPR

3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota


Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan diatas diatur dalam…

a)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

b)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011

c)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

d)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011

22.

Dalam proses pembentukannya UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia disusun oleh…

a)

Presiden

b)

BPUPK

c)

Pemerintah Belanda

d)

Pemerintah Jepang

23.

Dalam proses pembentukannya, rancangan peraturan daerah provinsi yang diusulkan oleh DPRD provinsi, selanjutnya dibahas oleh…bersama…

a)

DPRD Provinsi

b)

DPRD Provinsi bersama Gubernur

c)

DPRD Provinsi bersama Bupati

d)

Gubernur

24.

Fungsi internal peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan adalah sebagai berikut, kecuali…

a)

Fungsi integrasi

b)

Fungsi Kepastian hukum

c)

Fungsi penciptaan hukum

d)

Fungsi stabilisasi politik

25.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan lain di bawahnya telah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak…

a)

1 kali

b)

2 kali

c)

3 kali

d)

4 kali

26.

Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya ….. dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

a)

1/2

b)

1/3

c)

2/3

d)

2/4

27.

Peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa…

a)

Perpres

b)

Perppu

c)

Perda Kabupaten

d)

Tap MPR

28.

Undang-Undang Dasar NRI 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal…

a)

17 Agustus 1945

b)

18 Agustus 1945

c)

10 Novermber 1945

d)

25 Desember 1945

29.

Peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama bupati/walikota adalah…

a)

Peraturan Presiden

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Pemerintah Daerah Kab/Kota

d)

Pemerintah Daerah Provinsi

30.

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya …

a)

Peraturan Presiden

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Pemerintah Daerah Kab/Kota

d)

Pemerintah Daerah Provinsi

31.

Pengetahuan tentang perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum dan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum merupakan pengertian dari…

a)

Pengertian hukum

b)

Perilaku hukum

c)

Pemahaman kaidah-kaidah hukum

d)

Sikap terhadap norma-norma hukum

32.

Tuliskan pentingnya peraturan perundang-undangan bagi negara Indonesia?

4 lines
33.

Apa dampaknya apabila dalam kehidupan masyarakat tidak ada hukum/aturan?

4 lines
34.

Apa keuntungan yang dapat diterima oleh seseorang apabila mematuhi aturan?

4 lines
35.

Berikanlah satu contoh peraturan daerah yang ada di daerahmu?

4 lines
36.

Sebutkan tiga contoh mematuhi peraturan perundang-undangan yang dapat kamu lakukan sebagai pelajar?

4 lines
37.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan....

a)

Ketetapan MPR dan Undang-Undang

b)

Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Daerah Provinsi

d)

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

38.

Perwujudan sistem hukum nasional diatur dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal....

a)

21A

b)

22A

c)

23A

d)

24A

39.

Undang-Undang yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah....

a)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

b)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

c)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

d)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011

40.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang tertinggi adalah . . . .

a)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

b)

UUD NRI Tahun 1945

c)

Undang-Undang

d)

Peraturan Presiden

41.

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang....

a)

lebih rendah

b)

lebih tinggi

c)

lebih rendah dan lebih tinggi

d)

sederajat atau lebih tinggi

42.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, pernyataan tersebut merupakan asas....

a)

dapat dilaksanakan

b)

kejelasan tujuan

c)

keterbukaan

d)

kejelasan rumusan

43.

Berikut yang bukan merupakan asas materi muatan peraturan perundang-undangan adalah....

a)

pengayoman

b)

kemanusiaan

c)

keadilan

d)

ketidakseimbangan

44.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat. Hal tersebut mencerminkan asas....

a)

keadilan

b)

kemanusiaan

c)

pengayoman

d)

kebangsaan

45.

Landasan filosofis di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah ....

a)

Pancasila

b)

UUD 1945

c)

Keputusan Presiden

d)

Ketetapan MPR

46.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan landasan ....

a)

filosofis

b)

yuridis

c)

sosiologis

d)

normatif

47.

Dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah ....

a)

Pembukaan UUD 1945

b)

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

c)

Pasal 24 UUD 1945

d)

Keputusan Mahkamah Agung

48.

Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....

a)

Pancasila

b)

UUD 1945

c)

Keputusan Presiden

d)

Ketetapan MPR

49.

Pembuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan asas ....

a)

filosofis

b)

yuridis

c)

sosiologis

d)

normatif

50.

Ahli hukum yang mengemukakan teori piramida hukum adalah ....

a)

Von Savigny

b)

Hans Kelsen

c)

John Locke

d)

Montesquieu

51.

Norma yang paling tinggi di dalam piramida hukum disebut ....

a)

grondwet

b)

grundgezets

c)

grundnorms

d)

grondrecht

52.

Di dalam piramida hukum, norma yang lebih tinggi bersifat ....

a)

mutlak atau absolut

b)

mendasar dan umum

c)

khusus dan aktual

d)

tetap dan teknis

53.

Adapun yang dimaksud dengan asas lex posteriori derogate legi priori adalah ....

a)

peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama

b)

peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

c)

peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum

d)

peraturan yang lebih tinggi akan menghapus peraturan yang rendah

54.

Sesuatu yang menjadi dasar implementasi /pelaksanaan sistem hukum nasional ....

a)

Pancasila dan UUD 1945

b)

UUD 1945 dan Ketetapan MPR

c)

Undang-undang dan Prolegnas

d)

keadaan nyata dalam masyarakat

55.

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan RI secara normatif dapat kita lihat dalam ....

a)

Pembukaan UUD 1945

b)

UU Nomor 12 Tahun 2011

c)

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR

d)

Lembaran Negara

56.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa (kepentingan yang memaksa) adalah ....

a)

Peraturan Presiden

b)

Undang-undang

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

57.

Tata urutan perundang-undangan tertinggi adalah ...

a)

Undang - Undang

b)

Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945

c)

Perppu

d)

Peraturan Pemerintah

58.

Perppu dibuat oleh ....

a)

Gubernur

b)

Presiden

c)

DPR

d)

Pemerintah

59.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden karna hal mendesak disebut .....

a)

Peraturan Presiden

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peratutan Darurat

d)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

60.

Badan yang mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undangan adalah ....

a)

Yudikatif

b)

Legislatif

c)

Eksekutif

d)

Federatif

61.

Perhatikan pernyataan berikut :

1) berisi wewenang lembaga negara

2) berisi tujuan negara

3) berisi dasar negara

4) berisi bentuk negara

dari pernyataan yang merupakan alasan MPR tidak merubah isi dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah ...

a)

1 , 2 , 3

b)

1 , 2 , 4

c)

1 , 3 , 4

d)

2 , 3 , 4

62.

1. Menurut UU No. 12 tahun 2011, tata urutan perundangan-undangan yang berada dibawah UUD NKRI Tahun 1945 adalah ....

a)

Perpu

b)

Peraturan presiden

c)

Undang-Undang

d)

Ketetapan MPR

63.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 bersifat singkat, artinya ....

a)

sudah sangat rinci

b)

hanya untuk kalangan terbatas

c)

hanya mengatur sebagian kecil tata kenegaraan di Indonesia

d)

hanya mengatur hal-hal pokok sehingga perlu dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya

64.

Tata urutan perundang-undangan RI pertama kali diatur dalam ....

a)

UU NO. 12 TAHUN 2011

b)

UU NO. 10 TAHUN 2004

c)

UU NO. 5 TAHUN 2011

d)

UU NO. 4 TAHUN 2004

65.

Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan Undang-Undang (UU) adalah ....

a)

PERPU

b)

PP

c)

PERPRES

d)

PERDA

66.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan presiden yang kemudian ditolak oleh DPR harus ....

a)

DIREVISI

b)

DICABUT

c)

DIBIARKAN

d)

DITERIMA

67.

Perda Provinsi dibentuk oleh ....

a)

DPR bersama gubenur

b)

DPRD bersama walikota

c)

DPD bersama bupati

d)

DPRD bersama gubernur

68.

Contoh peran serta siswa dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yaitu ....

a)

menaati tata tertib siswa

b)

suka mengalah dalam pergaulan

c)

melaksanakan semua perintah guru

d)

melaksanakan piket setiap hari

69.

Perhatikan pernyataan berikut!

1) dapat dilaksanakan secepat mungkin

2) kejelasan rumusan

3) kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan

4) kejelasan tujuan

yang merupakan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah ....

a)

1, 2, 3

b)

1, 2, 4

c)

1, 3, 4

d)

2, 3, 4

70.

Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal tersebut dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ....

a)

1 ayat 1

b)

1 ayat 2

c)

1 ayat 3

d)

2 ayat 3

71.

Arti penting peraturan perundang-undangan bagi warga negara adalah ....

a)

memberikan rasa keadilan bagi warga negara

b)

menghilangkan penyakit masyarakat

c)

meringankan tugas polisi

d)

melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan

72.

Setelah RUU ditetapkan menjadi Undang-Undang, maka Undang-Undang tersebut disahkan Presiden dan diundangkan dalamlembaga negara oleh...

a)

menteri sekretaris negara

b)

menteri dalam negara

c)

menteri sekretaris kabinet

d)

menteri luar negeri

73.

Contoh perilaku siswa yang menaati peraturan perudang-undangan di lingkungan sekolah adalah...

a)

selalu menengok jika tetangga sakit

b)

suka membuang sampah disembarang tempat

c)

sering terlambat masuk kelas

d)

tidak berbuat onar di lingkungan sekolah

74.

Bupati atau Walikota bersama-sama dengan DPRD kabupaten/kota menetapkan...

a)

perda provinsi

b)

perda kabupaten/kota

c)

perpres

d)

peraturan pemerintah

75.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan...

a)

lama

b)

baru

c)

tinggi

d)

lebih rendah

76.

MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat Pasal...

a)

2 ayat 1

b)

2 ayat 2

c)

3 ayat 1

d)

3 ayat 2

77.

Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...

a)

untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja

b)

untuk membatasi hak asasi manusia

c)

untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara

d)

untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak

78.

Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara...

a)

DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden

b)

MPR dan Mahkamah Konstitusi

c)

DPR dan Presiden

d)

Mahkamah Agung dan DPR

79.

Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...

a)

Eksekutif

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Federatif

80.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..

a)

Peraturan pemerintah

b)

TAP MPR

c)

UUD 1945

d)

Peraturan Presiden

e)

Undang-undang/PERPU

81.

Yang bukan termasuk materi asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 6 adalah.

a)

Pengayoman

b)

Kebangsaan

c)

Keterbukaan

d)

Keadilan

82.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor...

a)

11 Tahun 2012

b)

12 Tahun 2011

c)

12 Tahun 2012

d)

11 Tahun 2011

83.

Peraturan larangan merokok yang ada di Jakarta termasuk peraturan...

a)

Daerah

b)

Pusat

c)

Pemerintah

d)

Presiden

84.

Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis

2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

3) berisi aturan pola dan tingkah laku

4) didasarkan pada hukum tertinggi

5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain

Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...

a)

1, 2, 3

b)

1, 3, 5

c)

2, 3, 4

d)

3, 4, 5

85.

Perhatikan tahap pembentukkan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 berikut ini!

1. Penyusunan

2. Perencanaan

3. Pengundangan

4. Pembahasan dan pengesahan

5. Penyebarluasan

Urutan tahapan pembentukkan peraturan perundang-undangan yang tepat adalah....

a)

1, 2, 4, 3, 5

b)

1, 4, 3, 2, 5

c)

2, 1, 4, 3, 5

d)

2, 4, 1, 3, 5

86.

Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...

a)

Kepres

b)

perundang-undangan

c)

pembukaan UUD 1945

d)

Peraturan Pemerintah

87.

Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...

a)

UUD 1945

b)

Ketetapan MPR

c)

Undang Undang

d)

Peraturan pemerintah

88.

Peraturan hidup yang diterima sebagai perintah dan anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa disebut ....

a)

norma agama

b)

norma kesusilaan

c)

norma kesopanan

d)

norma hukum

89.

Norma yang memiliki sanksi paling tegas dan nyata dirasakannya adalah norma

a)

a. agama

b)

b. kesusilaan

c)

c. kesopanan

d)

d. hukum

90.

Dalam keadaan yang mendesak, Presiden berhak mengeluarkan ....

a)

a. Peraturan Pemerintah (PP)

b)

b. Keputusan Presiden (Keppres)

c)

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

d)

d. Peraturan Daerah (Perda)

91.

"Pembenaran atas suatu derajat dan kedudukan manusia dengan seluruh hak serta kewajiban asasi yang dimiliki tiap orang."


Contoh tersebut termasuk pengamalan sikap pancasila yang dilambangkan berupa ....

a)
b)
c)
d)
92.

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan.


Contoh tersebut termasuk pengamalan sikap pancasila yang dilambangkan berupa ....

a)
b)
c)
d)
93.

Kesediaan untuk melaksanakan perintah dari orangtua adalah contoh penerapan aturan disiplin dalam lingkungan….

a)

negara

b)

keluarga

c)

sekolah

d)

masyarakat

94.

Berikut ini yang tidak termasuk para pemimpin daerah adalah ….

a)

Menteri

b)

Gubernur

c)

Bupati

d)

Walikota

95.

Urutan hukum dan peraturan tertinggi di Indonesia adalah….

a)

Hukum

b)

UUD 1945

c)

Perpu

d)

Perda

96.

Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting, karena bangsa Indonesia ….

a)

memiliki wilayah yang terbentang sangat luas

b)

memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak

c)

sedang melaksanakan berbagai pembangunan

d)

terdiri dari berbagai suku budaya, bahasa, agama yang berbeda

Similar Resources on Wayground

Try out LCC

100 questions

Try out LCC

quiz

Worksheet

•

6th - 8th Grade

TRY OUT

99 questions

TRY OUT

quiz

Worksheet

•

1st Grade - University

UAS SEM 1 Kelas 8 — Bahasa Indonesia (Observasi & Periklanan)

100 questions

UAS SEM 1 Kelas 8 — Bahasa Indonesia (Observasi & Periklanan)

quiz

Worksheet

•

8th Grade - University

STATISTIKA EKONOMI

100 questions

STATISTIKA EKONOMI

quiz

Worksheet

•

1st - 10th Grade

Quiz Rangking 1

100 questions

Quiz Rangking 1

quiz

Worksheet

•

7th - 9th Grade

QUIZ CAMPURAN

100 questions

QUIZ CAMPURAN

quiz

Worksheet

•

7th - 8th Grade

LATIHAN PRAMUKA

100 questions

LATIHAN PRAMUKA

quiz

Worksheet

•

2nd - 11th Grade

100 soal CERDAS CERMAT MUSEUM

100 questions

100 soal CERDAS CERMAT MUSEUM

quiz

Worksheet

•

7th - 8th Grade