undang-undang dasar 1945

undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

mempersempit ruang lingkup partisipasi masyarakat

memperkuat peran lembaga legislatif dalam pembentukan peraturan

mempertegas prinsip kejelasan dan kepastian hukum

mengurangi jumlah jenis peraturan perundang-undangan

mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan

meningkatkan kualitas dan efektifitas peraturan perundang-undangan

membatasi peran lembaga legislatif dalam pembentukan peraturan

mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan

memperluas cakupan materi yang dapat diatur dalam peraturan pemerintah

menghapus kewenangan DPR dalam mebentuk undang-undang

memperkuat peran DPD dalam proses pembentukan undang-undang

menghapus ketentuan mengenai naskah akademik

prolegnas hanya disusun oleh pemerintah

DPD dilibatkan dalam penyusunan prolegnas

prolegnas hanya fokus pada RUU yang diajukan oleh DPR

durasi prolegnas diperpendek menjadi 3 tahun

uji materi hanya dapat dilakukan oleh MK

uji materi dapat dilakukan oleh setiap warga negara

persyaratan untuk mengajukan uji materi menjadi lebih ketat

pengujian materi dilakukan secara terbuka untuk umum

peningkatan partisipasi publik

penguatan pengawasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan

mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan

meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan

memusatkan kekuasaan pembentukan peraturan di tangan presiden

memperkuat sistem checks and balances dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

mengurangi peran lembaga negara lainya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan

mempermudah perubahan undang-undang

memastikan peraturan mudah dipahami oleh pembuatnya saja

membuat peraturan sekompleks mungkin agar tidak mudah dilanggar

menjamin peraturan mudah dipahami oleh semua pihak terkait

membuat peraturan seunik mungkin dibandingkan peraturan lainya

peraturan harus dibuat sebanyak-banyaknya

peraturan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

peraturan harus bersifat memaksa

peraturan harus dapat dilaksanakan dengan mudah

peraturan harus berlaku untuk jangka waktu yang lama

proses pembahasan rancangan undang-undang dilakukan secara tertutup

draf rancangan undng-undang tidak dipublikasikan untuk mendapatkan masukan masyarakat

masyarakat tidak diberi kesempatan untuk mengikuti rapat dengar pendapat

rancangan undang-undang disahkan secara cepat tanpa melalui proses pembahasan yang cukup

masyarakat diberikan akses yang mudah terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru

pembatalan atau penghapusan suatu peraturan perundang-undangan

perubahan isi daro suatu peraturan perundang-undangan

penafsiran terhapa suatu peraturan perundang-undangan

penerapan suatu peraturan perundang-undangan

setiap tindakan harus memiliki dasar hukum

semua warga negara sama di hadapan hukum

hukum harus bermafaat bagi masyarakat

hukum harus dibuat secara terbuka dan transparan

semua orang memiliki hak yang sama untuk membuat undang-undang

semua orang harus diperlakukan sama didepan hukum tanpa sanksi bisa berbeda

hukum hanya berlaku bagi mereka yang melanggarnya

hukum harus dibuat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu

hukum hanya berlaku kasus-kasus khusus

hukum harus berlaku untuk semua orang tanpa kecuali

hukum hanya berlaku untuk kelompok tertentu

hukum harus dibuat untuk kepentingan individu

hukum harus bersifat diskriminatif

membuat hukum menjadi rumit dan sulit dipahami

memberikan kebebasan bagi hukim untuk menafsirkan hukum

menciptakan kondisi yang stabil dan dapat diprediksi dalam kehidupan bermasayarakat

membatasi hak-hak individu demi kepentingan negara

membuat hukum yang selalu berubah-ubah

hukum harus menguntungkan kelompok tertentu

hukum harus dibuat berdasarkan kekuasaan

hukum harus memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak

hukum haris bersifat memaksa

hukum harus dibuat secepat mungkin

hukum harus megutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu

hukum harus memperlakukan manusia sebagai objek

hukum harus menghormati harkat dan martabat manusia

hukum harus membatasi kebebasan individu

hukum harus bersifat diskriminatif

menjaga kepastian hukum sebagai prinsip utama

mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang

memberikan perlindungan atas hak-hak individu secara mutlak

menekankan keseimbangan antara kebebasan dan kesetaraan sosial

mengutamakan kepentingan negara di atas hak individu

semua hukum positif selalu ah secara moral

hukum positif tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan universal

hukum hanya merupakan instrumen kekuasaan politik

keberlakuan hukum positif ditentukan oleh lembaga yang berwenang

pelanggaran hukum tidak terkait dengan prinsip moralitas

hukum adalah manifestasi dari moral universal

hukum adalah instrumen untuk mencapai keadilan sosial

hukum adalah norma hirearkis yang terpisah dari nilai-nilai dan sosiologis

hukum selalu mencerminkan kehendak rakyat

hukum yang tidak adil tidak layak disebut hukum