WorksheetsSOAL 1-20
Total questions: 21
Worksheet time: 11mins
UUD 1945 terdiri atas berapa pasal setelah amandemen keempat?
37 pasal
73 pasal
194 pasal
199 pasal
107 pasal
Hak asasi manusia dijamin oleh negara Indonesia dalam UUD 1945, yaitu pada pasal:
Pasal 26
Pasal 28A–28J
Pasal 30
Pasal 33
Pasal 36
Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah:
Hak-hak yang diberikan oleh negara kepada individu
Hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi
Hak yang dapat dicabut berdasarkan hukum yang berlaku
Hak yang diperoleh seseorang setelah memenuhi kewajibannya
Hak tambahan sesuai perjanjian internasional
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:
Setiap orang bebas memilih agama
Setiap warga negara berhak atas pendidikan
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
Setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup
Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur dua jenis pegawai ASN, yaitu:
Pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer
Pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai kontrak
Pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)
Pegawai honorer dan pegawai pemerintah daerah
Pegawai daerah dan pegawai kontrak
Berikut ini adalah kewajiban ASN sesuai UU No. 5 Tahun 2014, kecuali:
Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pemerintahan
Mempertahankan integritas negara
Membantu pejabat dalam penyusunan anggaran pribadi
Memberikan pelayanan publik secara profesional
Menjaga etika profesi
Hak asasi manusia diatur dalam hukum internasional melalui instrumen berikut, kecuali:
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Konvensi Jenewa
Piagam PBB
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
Salah satu prinsip ASN dalam menjalankan tugasnya adalah:
Bersikap loyal terhadap kepentingan pribadi
Memprioritaskan kepentingan golongan tertentu
Menjunjung tinggi prinsip netralitas
Berpihak kepada lembaga swasta
Mengutamakan prinsip kompetisi politik
Pasal 28I UUD 1945 menjamin hak berikut ini, kecuali:
Hak hidup
Hak berpendapat
Hak untuk tidak disiksa
Hak atas kebebasan pikiran dan hati nurani
Hak untuk tidak diperbudak
Salah satu fungsi utama ASN adalah:
Membuat keputusan berdasarkan kepentingan pribadi
Melaksanakan kebijakan publik
Menyusun peraturan perundang-undangan
Melakukan audit terhadap kebijakan negara
Menyediakan dana untuk pembangunan daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang:
Hak-hak narapidana
Fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan
Mekanisme
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang:
Hak-hak narapidana
Fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan
Mekanisme pengamanan tahanan
Kewajiban petugas lapas
Semua jawaban benar
KUHP adalah singkatan dari:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Ketentuan Umum Hukum Pemerintahan
Ketetapan Umum Hukum Perdata
Kode Undang-Undang Hukum Perdata
KUHAP adalah singkatan dari:
Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Publik
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Ketetapan Undang-Undang Hukum Acara Publik
Ketetapan Umum Hukum Administrasi Pemerintahan
Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan sistem pemasyarakatan adalah:
Membalas perbuatan pelaku tindak pidana
Menciptakan rasa takut di masyarakat
Mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna
Mengisolasi narapidana dari masyarakat
Memastikan narapidana menjalani hukuman tanpa perbaikan
Berdasarkan Permenkumham Tata Tertib Lapas dan Rutan, tahanan berhak atas hal berikut, kecuali:
Mendapatkan kunjungan keluarga
Mendapatkan makanan yang layak
Membawa barang elektronik ke dalam sel
Mengikuti kegiatan pembinaan
Memperoleh pelayanan kesehatan
Permenkumham Pengamanan Lapas dan Rutan bertujuan untuk:
Melakukan rehabilitasi mental narapidana
Mengawasi interaksi narapidana dengan masyarakat
Meningkatkan sistem keamanan dalam lapas dan rutan
Memberikan kebebasan bagi narapidana tertentu
Menambah jumlah narapidana di lapas
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 mengatur tentang:
Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika
Pengelolaan keuangan negara
Penanganan pandemi Covid-19
Tata kelola pemerintahan yang baik
Revisi KUHP
Berdasarkan UU Narkotika, kategori narkotika golongan I digunakan untuk:
Keperluan medis tertentu
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
Pengobatan alternatif
Bebas diperjualbelikan
Tidak diperbolehkan untuk digunakan
Permenpan JF Pengaman Pemasyarakatan mengatur tentang:
Pelaksanaan rehabilitasi napi
Penilaian kinerja pejabat pengaman pemasyarakatan
Tata cara pemberian cuti bagi ASN
Tata kelola keuangan di lapas
Pembagian tugas antar kementerian
Berdasarkan KUHAP, hak terdakwa dalam proses peradilan mencakup:
Hak untuk disiksa
Hak untuk membela diri
Hak untuk tidak diadili
Hak untuk menghukum pihak lain
Hak untuk menyembunyikan bukti
