WorksheetsREMIDI ASAS 1 2024
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Name
Class
Date
1.
Salah satu rankaian upacara bendera adalah Pembina upacara membaca teks Pancasila yang diikuti oleh peserta upcara. Saat membaca teks, pelafalannya adalah sebagai berikut. “Satu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Dua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, Tiga: Persatuan Indonesia, Empat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, Lima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Berdasarkan peristiwa tersebut, pembina upacara telak melaksanakan….
a)
Instruksi Presiden No 12 Tahun 1968
b)
Instruksi Pemerintah NO 12 Tahun 1968
c)
Peraturan Presiden No 12 Tahun 1968
d)
Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 1968
e)
Semua jawaban benar
2.
Ketika seseorang hanya menerapkan sila pertama tapi tidak mau menerapkan sila yang lainnya maka ia tidak melaksanakan apa yang telah dijelaskan oleh…..dalam buku uraian pancasila.
a)
Sunarjo
b)
Maramis
c)
A.G Pringgodigdo
d)
Mohammad Hatta
e)
Achmad Soebardjo
3.
Pancasila tidak hanya menghendaki setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia untuk meyakini dan menjalankan ajaran-ajaran agama yang dipeluknya, tetapi juga mengamalkan ajaranajaran tersebut dalam bentuk cinta atau kasih sayang kepada sesama manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga sebaliknya, kasih sayang kita pada sesama manusia, sebagaimana yang diajarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, harus dilandasi oleh keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan oleh sila Pertama. Hal ini merupakan bentuk keterhubungan sila-sila pancasila yaitu….
a)
Sila Pertama dengan Sila Kedua
b)
Sila Pertama dengan Sila Ketiga
c)
SIla Pertama dengan Sila Keempat
d)
Sila Pertama dengan Sila Kelima
e)
Sila Kedua dengan Sila Kelima
4.
Manusia harus saling menghormati, tidak memandang rendah atau merendahkan satu sama lain, apalagi memperbudak sesama karena di hadapan Tuhan status manusia sama. Artinya, seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. Ini merupakan makna dari sila pancasila yang berlambang…..
a)
Bintang
b)
Rantai emas
c)
Padi dan Kapas
d)
Pohon Beringin
e)
Kepala Banteng
5.
Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Satu kesejahteraan bersama di mana semua rakyat dapat menikmati kehidupan yang bahagia, adil, dan makmur karena tidak ada lagi kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, seperti impian Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945. Ini merupakan makna dari sila pancasila yang berlambang…..
a)
Bintang
b)
Rantai emas
c)
Padi dan Kapas
d)
Pohon Beringin
e)
Kepala Banteng
6.
Ideologi tidak kebal terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, ideologi mampu merespons tantangan-tantangan tanpa mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Hal ini sesuai dengan ciri umum ideology yaitu….
a)
Berpandangan dunia
b)
Pendorong perubahan sosial
c)
Mengandung nilai dan tujuan
d)
Pemberi dan pembeda identitas
e)
Bersifat adaptif dan kontekstual
7.
Indonesia juga memiliki sebuah proyeksi kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun 2085 yang diberi nama “Impian Indonesia”. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam kondisi yang diharapkan pada tahun 2085 adalah….
a)
terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia
b)
Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia
c)
Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di Asia.
d)
masyarakat dan aparatur pemerintah Indonesia terbebas dari perilaku korupsi
e)
Indonesia memiliki kecerdasan buatan yang mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia
8.
Sukarno mengatakan untuk mendirikan negara Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan, perlu terlebih dahulu menemukan sebuah dasar yang dapat mempersatukan. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai….
a)
tujuan
b)
ideologi
c)
pedoman
d)
meja statis
e)
leitstar dinamis
9.
Pancasila bukanlah dasar yang diam mematung, tetapi juga mampu menggerakkan dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam merespons dan mengantisipasi tantangan-tantangan setiap zaman yang terus berubah. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai….
a)
tujuan
b)
ideologi
c)
pedoman
d)
meja statis
e)
leitstar dinamis
10.
Sistem pemerintahan di suata negara dimana rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manpun karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat. Hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang dikemukakan oleh….
a)
John locke
b)
Aristoteles
c)
Montequieu
d)
Abraham Lincoln
e)
George Woshington
11.
Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan antara demokrasi musyawarah versi Indonesia dengan sistem demokrasi liberal?
a)
Demokrasi musywarah warga Negara tidak bebas, sedangkan demokrasi liberal wrga Negara bebas.
b)
Demokrasi musyawarah hanya ada di Indonesia, sedangkan demokrasi liberal ada di banyak negara.
c)
Demokrasi musyawarah lebih lambat dalam pengambilan keputusan, sedangkan demokrasi liberal lebih cepat.
d)
Demokrasi musyawarah selalu menghasilkan keputusan yang adil, sedangkan demokrasi liberal seringkali menghasilkan keputusan yang tidak adil.
e)
Demokrasi musyawarah lebih menekankan pada konsensus, sedangkan demokrasi liberal lebih menekankan pada hak individu.
12.
Salah satu yang mendasari pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah berlakunya sebuah konstitusi di Indonesia. Dalam perjalanannya, konstitusi Indonesia pernah menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dan lakukan oleh sebuah lembaga yaitu….
a)
Dewan Perwakilan Rakyat
b)
Dewan Permusyawaratan Rakyat
c)
Majelis Perwakilan Rakyat
d)
Majelis Permusyawaratan Rakyat
e)
Presiden
13.
Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan yang akan dijalaninya. Hal ini berarti sesuai dengan indikator sistem pemerintahan yang demokratis menurut Affan Gafar yaitu….
a)
Rekrutmen politik yang terbuka
b)
Pemenuhan hak-hak dasar
c)
Rotasi kekuasaan
d)
Pemilihan umum
e)
Akuntabilitas
14.
Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya pergantian kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Hal ini berarti sesuai dengan indikator sistem pemerintahan yang demokratis menurut Affan Gafar yaitu….
a)
Akuntabilitas
b)
Pemilihan umum
c)
Rotasi kekuasaan
d)
Pemenuhan hak-hak dasar
e)
Rekrutmen politik yang terbuka
15.
Salah satu bukti sejarah bahwa Negara Indonesia sudah menginginkan adanya demokrasi di Indonsia adalah presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaanya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. Hal ini merupakan salah satu perkembangan demokrasi di Indonesia pada….
a)
Periode 1945 - 1949
b)
Periode 1949 – 1950
c)
Periode 1959 – 1966
d)
Periode 1966 – 1998
e)
Periode 1998 – sekarang
16.
Kabinet pertama Republik Indonesia, menurut UUD, terdiri dari Presiden dan Pembantu Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan yang dilantik pada tanggal….
a)
2 September 1945 dan langsung mulai bekerja saat itu juga
b)
2 September 1945 dan langsung mulai bekerja 3 September 1945
c)
16 Oktober 1945 dan langsung mulai bekerja saat itu juga
d)
16 Oktober 1945 dan langsung mulai bekerja 17 Oktober 1945
e)
3 November 1945 dan langsung mulai bekerja 4 November 1945
17.
Pernyataan yang tepat terkait dengan pelaksanaan demokrasi di awal kemerdekaan Indonesia adalah…
a)
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Presiden Soekarno. Dengan keluarnya maklumat tersebut, berdirilah 3 partai politik yang ikut berpartisipasi dalam percaturan politik nasional
b)
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dengan keluarnya maklumat tersebut, berdirilah 3 partai politik yang ikut berpartisipasi dalam percaturan politik nasional
c)
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Presiden Soekarno. Dengan keluarnya maklumat tersebut, berdirilah 40 partai politik yang ikut berpartisipasi dalam percaturan politik nasional
d)
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dengan keluarnya maklumat tersebut, berdirilah 40 partai politik yang ikut berpartisipasi dalam percaturan politik nasional.
e)
Tidak ada penyataan yang sesuai.
18.
Konstitusi Indonesia berubah dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS yang secara resmi mulai berlaku pada tanggal….
a)
17 Agustus 1949
b)
18 Agustus 1949
c)
27 Desember 1949
d)
17 Agustus 1950
e)
27 Desember 1950
19.
Salah satu Negara bagian Republik Indonesia Serikat adalah Negara Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh….
a)
Assaat
b)
Soekarno
c)
Soepomo
d)
Yamin
e)
undefined
20.
Pernyataan yang tepat dengan Konstitusi RIS adalah….
a)
bentuk negara serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik; sistem pemerintahan presidensial, kepala pemerintahan dijabat oleh presiden.
b)
bentuk negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik; sistem pemerintahan presidensial, kepala pemerintahan dijabat oleh presidensial.
c)
bentuk negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik; sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri.
d)
bentuk negara serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik; sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri.
e)
Semua jawaban salah
21.
Pada masa ini terjadi suatu peristiwa penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia dimana terjadi pemilihan umum untuk pertama kalinya. Sejarah ini merupakan salah satu perkembangan demokrasi di Indonesia pada….
a)
Periode 1945 - 1949
b)
Periode 1949 – 1950
c)
Periode 1950 – 1959
d)
Periode 1959 – 1998
e)
Periode 1998 – sekarang
22.
Sejarah mencatat Indonesia juga telah beberapa kali berganti sistem demokrasi. Salah satu sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia adalah demokrasi parlementer dimana lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Selain itu pada periode ini merupakan kembalinya bentuk Negara menjadi kesatuan. Peristiwa ini merupakan salah satu perkembangan demokrasi di Indonesia pada….
a)
Periode 1945 - 1949
b)
Periode 1949 – 1950
c)
Periode 1950 – 1959
d)
Periode 1959 – 1998
e)
Periode 1998 – sekarang
23.
Pada masa ini Indonesia pernah berganti kabinet hingga tujuh kali. Konstitusi yang berlaku pada masa tersebut adalah….
a)
UUD RIS
b)
UUD 1945
c)
UUDS 1950
d)
Dekrit Presiden
e)
UUD 1945 (setelah amandemen)
24.
Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 menerbitkan suatu ….
a)
Dekrit Presiden
b)
Dekrit Pemerintah
c)
Konsepsi Presiden
d)
Maklumat Presiden
e)
Maklumat Pemerintah
25.
Salah satu perubahan yang terjadi setelah adanya Dekrit Presiden adalah dibubarkanya Dewan Konstituante dan dibentuknya lembaga Negara baru oleh Presiden Soekarno, salah satu diantaranya adalah….
a)
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
b)
Dewan Permusyawaratan Rakyat Sementara
c)
Dewan Perwakilan Daerah Sementara
d)
Majelis Perwakilan Rakyat Sementara
e)
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
26.
Pada 22 April 1959, Presiden memberikan amanat kepada sidang konstituante yang memuat anjuran Kepala Negara dan Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tanpa melalui amandemen dengan empat alasan, kecuali….
a)
UUD 1945 menjadi jalan keluar.
b)
Kembali ke UUD 1945 benar-benar sesuai hukum yang berlaku.
c)
UUD 1945 merupakan konstitusi yang paling lengkap diantara Konstitusi RIS dan juga UUDS 1950
d)
Struktur organisasi negara yang digariskan UUD 1945 akan memperlancar jalannya pemerintahan yang efektif.
e)
Makna simbolik UUD 1945 sangat besar, yaitu sebagai UUD yang berakar pada kebudayaan Indonesia dan merupakan perwujudan ideologi Indonesia yang sesungguhnya.
27.
UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen, amandemen ketiga terjadi pada tahun….
a)
1998
b)
1999
c)
2000
d)
2001
e)
2002
28.
Berikut ini adalah yang tidak melatarbelakangi perubahan atau amandemen UUD 1945 adalah….
a)
UUD NRI Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir atau arti ganda.
b)
UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan legislatif.
c)
UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan sangat besar kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang.
d)
Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi
e)
UUD NRI Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat, yang mengakibatkan tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi kenegaraan
29.
Salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia adalah Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden yang disampaikan di Istana Merdeka Jakarta. Peristiawa ini terjadi pada tanggal….
a)
12 Mei 1998
b)
21 Mei 1998
c)
22 Mei 1998
d)
12 Mei 1999
e)
21 Mei 1999
30.
Jika Anggota MPR saat ini adalah 600 orang maka berdasarkan pasal 37 UUD 1945 (yang telah diamandemen) maka usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya….
a)
100 anggota
b)
150 anggota
c)
200 anggota
d)
300 anggota
e)
400 anggota
31.
Jika Anggota MPR saat ini adalah 600 orang maka berdasarkan pasal 37 UUD 1945 (yang telah diamandemen) maka Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya….
a)
100 anggota
b)
150 anggota
c)
200 anggota
d)
300 anggota
e)
400 anggota
32.
Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya….
a)
mendapat persetujan oleh seluruh anggota MPR
b)
dua per tiga dari dari seluruh anggota MPR
c)
dua per tiga dari dari anggota MPR yang hadir dalam persidangan
d)
lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
e)
lima puluh persen ditambah satu anggota dari anggota MPR yang hadir dalam persidangan
33.
Saat melaksanakan amandemen, MPR melakukan kesepakatan dasar sebagai acuan dasar dalam melaksanakan amandemen UUD 1945. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kesepakatan dasar tersebut adalah….
a)
Tidak akan mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
b)
Penjelasan ditiadakan, hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.
c)
Mempertegas sistem presidensial dengan tujuan memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis.
d)
Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pertimbangan yang paling cocok untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk.
e)
Perubahan dilakukan secara “amandemen” yaitu tetap mempertahankan naskah asli UUD NRI Tahun 1945, sedangkan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah aslinya
34.
Perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 menyebabkan munculnya lembaga Negara dan dihapuskannya lembaga Negara oyang sudah ada. 2 lembaga Negara baru dan 1 lembaga Negara yang dihapuskan secara berturut-turut adalah….
a)
MK, DPD, DPA
b)
DPA, MK, DPD
c)
MA, MK, DPD
d)
MK, DPA, DPR
e)
MPR, MK, MA
35.
Perhatikan data berikut ini !
1.) Mitos
2.) Loyalitas
3.) Identitas
4.) Fleksibel
5.) Keyakinan
6.) Kontekstual
Berdasarkan data di atas, yang termasuk tiga unsur esensial yang termuat di dalam ideologi menurut Koento Wibisono adalah….
a)
1, 2, 3
b)
1, 2, 5
c)
1, 2, 6
d)
2, 3, 5
e)
2, 4, 6
36.
Perhatikan data di bawah ini !
1. Kesatuan
2. Serikat
3. Republik
4. Monarki
5. Presidensial
6. Parlementer
Pada masa berlakunya UUD 1945 periode tahun 1945-1949 bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan Indonesia secara berurutan adalah….
a)
1, 3, 5
b)
1, 3, 6
c)
3, 1, 5
d)
3, 1, 6
e)
Semua jawaban salah
37.
Perhatikan data berikut ini !
1.) Mukadimah
2.) Pembukaan
3.) Batang tubuh
4.) Pasal-pasal
5.) Penutup
6.) Penjelasan
Sistematika atau bagian UUD 1945 yang pertama kali di syahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ditunjukkan pada nomor….
a)
1, 3, 5
b)
1, 3, 6
c)
2, 3, 5
d)
2, 3, 6
e)
2, 4, 6
38.
Perhatikan data berikut !
1.) Penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto
2.) Penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta
3.) Penyerahan kekuasaan dari wakil Belanda Lovink kepada wakil Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Jakarta.
4.) Penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda yang diwakili Ratu Juliana kepada Mohammad Hatta sebagai wakil Republik Indonesia Serikat di Belanda
5.) Penyerahan kedaulatansecara de jure kepada Republik Indonesia dari kerajaan Kelanda oleh Ratu Elisabeth kepada Presiden Soekarno
Pada hari berlakunya Kostitusi RIS secara resmi juga terdapat 3 peristiwa penting yaitu…
a)
1, 2, 3
b)
2, 3, 4,
c)
2, 3, 5
d)
2, 4, 5
e)
3, 4, 5
39.
Perhatikan data di bawah ini !
1.) Mukadimah, terdiri atas 4 alenia;
2.) Batang Tubuh, terdiri atas 6 bab, 197 pasal; dan
3.) Lampiran.
Data tersebut merupakan sistematika dari….
a)
UUD RIS
b)
UUD 1945
c)
UUDS 1950
d)
Dekrit Presiden
e)
UUD 1945 (setelah amandemen)
40.
Perhatikan data di bawah ini !
1.) Mukadimah, terdiri atas 4 alinea
2.) Batang Tubuh, terdiri atas 6 bab dan 146 pasal
Data tersebut merupakan sistematika dari….
a)
UUD RIS
b)
UUD 1945
c)
UUDS 1950
d)
Dekrit Presiden
e)
UUD 1945 (setelah amandemen)
100 %
