Undang Undang No. 39 Tahun 2014 Pasal 33 menyebutkan bahwa kegiatan Pelindungan tanaman dilakukan melalui tahapan kegiatan berikut ini, kecuali:

Sebagai upaya dalam penyediaan standar baku teknis dalam usaha budidaya kelapa sawit yang baik (Good agriculture Practices), Pemerintah menerbitkan Pedoman Budidaya Kelapa Sawit Yang Baik yang tertuang dalam:

Dalam kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit khususnya, dilarang dilakukan dengan cara dibakar. Pengaturan Pembukaan lahan tanpa bakar secara detil diatur dalam Peraturan:

Ketentuan dalam pembukaan lahan perkebunan tanpa bakar berikut ini, kecuali:

Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk mencapai peningkatan produksi, produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan Pekebun Kelapa Sawit, Pemerintah menerbitkan Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit yang tertuang dalam:

Lahan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit sesuai pengaturan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 adalah:

Benih yang beredar di masyarakat adalah benih yang sudah melalui proses sidang pelepasan varitas oleh pemerintah pusat. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Undang Undang No 22 Tahun 2019 pasal:

'Setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat dan/atau tidak berlabel'. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang Undang No 22 Tahun 2019 pasal:

Berikut adalah ketentuan mengenai kriteria izin usaha produksi benih perkebunan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2015, kecuali:

'Setiap orang yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetic wajib memiliki izin kecuali petani kecil'. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang Undang No 22 Tahun 2019 pasal:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan dan melestarikan sumber daya genetic tanaman Perkebunan sesuai denan ketentuan peraturan perundang undangan. Ketentuan ini tertuang dalam Undang Undang No. 39 Tahun 2014 pasal:

Setiap orang dilarang mengeluarkan sumber daya genetic tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara kesatuan republic Indonesia. Ketentuan ini tertuang dalam Undang Undang No. 39 Tahun 2014 pasal:

Orang perseorangan atau badan hukum dapat melakukan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik Perkebunan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Pertanian. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 19 tahun 2021 pasal:

Merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian No. 19 tahun 2021 pasal 25 bahwa Pemasukan Sumber Daya Genetik Perkebunan dilakukan hanya untuk tujuan berikut ini, kecuali:

Kewajiban bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi untuk melakukan sertfikasi ISPO diberlakukan sejak terbitnya Peraturan:

Kewajiban bagi pekebun kelapa sawit baik (plasma maupun swadaya) untuk melakukan sertfikasi ISPO diberlakukan sejak terbitnya Peraturan:

Secara umum ada 7 prinsip ISPO. Khusus bagi pekebun diterapkan hanya 5 prinsip ISPO sebagai berikut, kecuali:

Berikut ini adalah kriteria pada prinsip Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan, kecuali:

Yang merupakan kriteria dalam prinsip tanggung jawab terhadap pekerja adalah: